DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, tercukupi kebutuhan dasar baik materiel maupun spiritual;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 265 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021–2026.

BAB I

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005–2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang disusun setiap tahun sekali.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026.
8.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH A. Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang pelaksanaannya dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
1. a.BAB I : pendahuluan; 4
2. b.BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.BAB III : gambaran keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : permasalahan dan isu strategis;
5. e.BAB V : visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.BAB VI : strategi, arah kebijakan dan program pembangunan;
7. g.BAB VII : kerangka pendanaan pembangunan dan program PD;
8. h.BAB VIII : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
9. i.BAB IX : penutup.
(2)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021–2026.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH A. Prospek Perekonomian Daerah Proyeksi Keuangan Daerah tahun 2021–2026 Kabupaten Pekalongan, dipengaruhi oleh 3 (tiga) kondisi, yaitu: (1) Perekonomian Global, (2) Perekonomian Nasional, dan (3) Kondisi Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Prospek perekonomian tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan asumsi dalam menyusunan dokumen perencanaan (RPJMN/D dan RKP/RKPD) dan juga penyusunan dokumen penganggaran (APBN/APBD).

Pasal 6

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan. 5
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Bupati dapat mengubah RPJMD.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS A. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Perumusan analisis permasalahan pembangunan daerah didasarkan pada analisis masa lalu dan masa datang. Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan Kabupaten Pekalongan dirumuskan berdasarkan kondisi masa lalu dari capaian kinerja Tahun 2016-2019 serta memperbandingkan dengan kondisi yang akan datang. Kondisi/harapan yang akan datang dapat dilihat dari target RPJMD, Kesepakan Internasional SDGs, serta amanat Undang-Undang.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
d.bertentengan dengan kepentingan nasional.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
(2)Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan dilaksanakan melalui perubahan RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dokumen yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dan RKPD Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya dokumen dan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD sampai dengan Tahun 2026, dan sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026 – 2031 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih maka penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 7

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 24 Desember 2021 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen Pada tanggal 24 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD M. YULIAN AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN AGUS DWI NUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH: (5-360/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021–2026 I. UMUM. RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran lima tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Masa Bhakti Tahun 2021-2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”, dimana pernyataan visi tersebut dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara materiel dan spiritual masyarakat Kabupaten Pekalongan menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik materiel dan spiritual atau jasmani dan rohani, sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Periode Tahun 2021-2026, maka RPJMD Tahun 2021-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH A. Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH A. Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020