DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, prinsip dan tujuan pembentukan dana cadangan, besaran dan sumber dana cadangan, penempatan dan pengelolaan dana cadangan, jenis pengeluaran, tata cara penggunaan dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
c.bahwa pemerintah daerah belum mempunyai dasar hukum dalam pengaturan pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang SALINAN 2 Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pekalongan.
6.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4
8.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

MAKSUD, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Tahun 2024.

Pasal 3

Prinsip pembentukan Dana Cadangan sebagai berikut:

a.digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai; dan
b.tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan pada tahun 2024.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Jumlah Dana Cadangan guna membiayai Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 5
(2)Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.
(3)Dalam hal biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dapat dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito.
(3)Dalam hal deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)mendapatkan bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB V

JENIS PENGELUARAN

Pasal 8

Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

(1)Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…