DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. LRA; b. Neraca; c. LAK; d. LO; e. LPSAL; f. LPE; dan g. CaLK. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara subtantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasinya di lapangan;
c.untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

d.bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD.
5.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
6.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja-LRA, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
8.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi 4 mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13.Perusahaan Daerah adalah badan usaha dengan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.LRA;
2. b.Neraca;
3. c.LAK;
4. d.LO;
5. e.LPSAL;
6. f.LPE; dan
7. g.CaLK.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.pendapatan daerah Rp2.200.231.896.667,81
b.belanja daerah Rp2.180.564.381.825,00 surplus Rp 19.667.514.842,81
c.pembiayaan daerah:
1. 1.penerimaan Rp 106.680.281.662,36
2. 2.pengeluaran Rp 26.000.000.000,00 pembiayaan netto Rp 80.680.281.662,36

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut: 5

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp87.797.137.497,19 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.288.029.034.165,00
2. 2.realisasi Rp2.200.231.896.667,81 selisih lebih Rp 87.797.137.497,19
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp185.144.934.002,00 (seratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.365.709.315.827,00
2. 2.realisasi Rp2.180.564.381.825,00 selisih lebih Rp 185.144.934.002,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp97.347.796.504,81) (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat koma delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran urplus/defisit setelah perubahan Rp (77.680.281.662,00)
2. 2.realisasi Rp 19.667.514.842,81 selisih lebih Rp (97.347.796.504,81)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,36) (nol koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 106.680.281.662,00
2. 2.realisasi Rp 106.680.281.662,36 selisih lebih Rp (0,36)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Pengeluaran
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 29.000.000.000,00 6
2. 2.realisasi Rp 26.000.000.000,00 selisih lebih Rp 3.000.000.000,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp3.000.000.000,36) (tiga miliar koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 77.680.281.662,00
2. 2.realisasi Rp 80.680.281.662,36 selisih lebih Rp (3.000.000.000,36)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 3.358.550.119.753,97
b.jumlah kewajiban Rp 45.924.521.056,48 jumlah ekuitas Rp 3.312.625.598.697,49

Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp 106.680.281.662,36
b.arus kas dari aktifitas operasi Rp 285.515.059.118,81
c.arus kas dari aktifitas investasi non keuangan Rp (265.847.544.276,00)
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (26.000.000.000,00)
e.arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 0,00
f.saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp 0,00 saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp 100.347.796.505,17

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.surplus kegiatan operasional
1. 1.jumlah pendapatan operasional Rp 1.956.914.265.412,79 7
2. 2.jumlah beban operasional Rp 1.828.753.103.497,47 jumlah surplus operasional Rp 128.161.161.915,32
b.jumlah defisit non operasional Rp (1.801.060.702,54)
c.jumlah defisit luar biasa Rp (1.268.571.400,00) surplus LO Rp 125.091.529.812,78

Pasal 8

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 106.680.281.662,36
b.penggunaan SAL sebelumnya Rp 106.680.281.662,36 sub total Rp 0,00
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 100.347.796.505,17
d.koreksi kesalahan tahun sebelumnya Rp 0,00 saldo anggaran lebih akhir Rp 100.347.796.505,17

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 3.192.757.689.941,44
b.surplus LO Rp 125.091.529.812,78
c.koreksi persediaan Rp 0,00
d.koreksi nilai aset tetap Rp (1.525.787.048,45)
e.koreksi lain-lain Rp (3.697.834.008,28)
f.ekuitas akhir Rp 3.312.625.598.697,49

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…