DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang konsep dasar, program dasar, strategi, metode dan peran pemerintah daerah, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam upaya memperkokoh jati diri individu, masyarakat, lembaga adat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu tujuan pengaturan Desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, maka Pemerintah Daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas masyarakat Kabupaten Pekalongan yang religius dengan slogan Kota Santri;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, peradaban dan ekonomi yang sedang berlangsung.
11.Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12.Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
13.Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
15.Karakteristik religius adalah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa mendasarkan dan bersandar pada kaidah dan norma agama yang dianut masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam upaya memperkokoh jati diri individu, masyarakat, lembaga adat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah adalah guna mendukung pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat di Daerah sebagai bagian dari aset kebudayaan nasional dalam rangka mencapaian peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.konsep dasar;
b.program dasar;
c.strategi;
d.metode;
e.peran Pemerintah Daerah;
f.peran serta masyarakat;
g.pendanaan; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KONSEP DASAR

Pasal 4

Konsep dasar pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah, meliputi:

a.pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di Daerah untuk memperkokoh jati diri masyarakat dan sekaligus memperkuat kebudayaan nasional;
b.pelestarian, perlindungan dan pembinaan adat istiadat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat yang memiliki keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
c.penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat;
d.penguatan partisipasi, kreativitas dan kemandirian masyarakat di Daerah;
e.penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada adat istiadat dan nilai budaya serta karakteristik religius masyarakat;
f.penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjujung tinggi nilai sosial budaya dan karakteristik religius masyarakat; dan
g.penciptaan stabilitas nasional, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional yang didasarkan atas warisan nilai sosial budaya yang luhur di Daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 5

Pengaturan lebih lanjut konsep dasar pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PROGRAM DASAR

Pasal 6

Program dasar pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah, meliputi:

a.penguatan kelembagaan;
b.peningkatan sumber daya manusia;
c.penguatan ketatalaksanaan; dan
d.penggalian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

Pasal 7

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.penyusunan rencana strategi lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
b.pengorganisasian lembaga-lembaga adat istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutan seperti: status badan hukum, sumber dana dan kaderisasi organisasi yang sejalan dengan Peraturan Desa;
c.administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
d.monitoring dan evaluasi/pengawasan yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.

Pasal 8

Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di Daerah;
b.pengembangan kapasitas aparatur Daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
c.pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat; dan
d.internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a.metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
b.prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
c.mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…