DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kawasan Tanpa Rokok, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa unruk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pekalongan;
d.bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; BUPATI PEKALONGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA KAWASANTANPAROKOK PERATURANDAERAH KABUPATENPEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 t' .t< U V 11'-';::, 1 J f\ W f\ 11:!., 1"\...iA.rt BUPATI PEKALONGAN l SALINAN J 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPEKALONGAN, dan BUPATIPEKALONGAN, Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 3 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6.Rokok adalah salah satu produk tanaman nicotiana tabacum (tembakau), nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya.
7.Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan/menguapkan dan menghisap serta mengeluarkan asap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ a tau mempromosikan rokok.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ a tau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat
10.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau pendidikan dan/ atau pelatihan.
11.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.
12.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13.Tempat lbadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 4 Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan umum;
b.keseimbangan;

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGKAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 2

14.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
15.Sarana Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
17.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat urn um dan/ atau tern pat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
18.Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19.Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha di ternpat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan , yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5 ( 1) KTR meliputi:

a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
c.Tempat Anak Berrnain;
d.Tempat Ibadah;
e.Tempat Kerja;
f.Sarana Olahraga;
g.Tempat Umum;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

a.Kawasan Tanpa Rokok;
b.tanggung jawab, kewajiban dan larangan;
c.pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
d.partisipasi masyarakat;
e.ketentuan penyidikan;
f.ketentuan pidana

BAB IV

KAWASANTANPAROKOK Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

a.memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
b.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap Rokok;
c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
d.me!indungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

RUANO LINGKUP Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

Pasal 3

c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.keserasian;
f.partisipasi;
g.keadilan; dan
h.transparasi dan akuntabilitas. 6 Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a.rumah sakit;

Pasal 8

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat disediakan tempat khusus untuk Merokok yang memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu lalang.
(3)Penyediaan tempat khusus untuk Merokok menjadi tanggungjawab Pengelola KTR.

Pasal 7

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf ct dan huruf f, merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

h.Angkutan Umum; dan
1. 1.Tempat Lain Yang Ditetapkan.

(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat yaitu:
1. a.tidak ada ruang untuk merokok; dan
2. b.diberlakukan zonasi rneliputi wilayah dalam pagar dan/atau pembatas wilayah dalam bentuk lain pada KTR.
(3)Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dalam Peraturan Bupati. 7 Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang meliputi:
1. a.perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Polisi Republik Indonesia;
2. b.perkantoran swasta;
3. c.industri; dan

Pasal 12

a.masjid /mu shola;
b.pura;
c.gereja;
d.vihara;
e.klen teng; dan
f.tempat ibadah lainnya. Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf d meliputi:

Pasal 11

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) h uruf c melipu ti:

a.area bermain Anak;
b.tempat penitipan Anak;
c.area pendidikan Anak usia dini; dan
d.area bermain Anak lainnya.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…