Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas- Asas, Penyelenggaraan Transportasi Haji, Jenis Layanan, Biaya, Larangan, dan Ketentuan Penutup;
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGAARAAN TRANSPORTASI HAJI.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:
BAB II
BAB III
Penyelenggaraan transportasi haji berdasarkan asas:
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam penyelenggaraan layanan transportasi haji dilarang adanya pungutan dalam bentuk apapun kepada jemaah haji.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 10 Februari 2017 BUPATI PEKALONGAN, ttd ASIP KHOLBIHI Diundangkan di Kajen pada tanggal 10 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, ttd MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 7 Salinan sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, AGUS PRANOTO, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2017) PENJELASAN 7 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI HAJI I. UMUM. Ibadah haji wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah mampu menunaikannya, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas tidak sebanding dengan animo masyarakat muslim yang hendak menunaikannya. Pelaksanaan ibadah haji menjadi agenda rutin tiap tahun yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar dalam penyelenggaraannya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan daerah karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik pemerintah pusat, daerah maupun pihak luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain, transportasi, keamanan, akomodasi dan pelayanan kesehatan. Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara manajemen yang baik dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis normatif sebagaimana tersebut diatas maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Transportasi Haji ini. II. PASAL DEMI PASAL.
Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 8 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah atau yang disingkat dengan PPIHD adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kementerian Agama di Daerah (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan) dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resor Pekalongan).
Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa peyelenggaraan transportasi haji mengacu pada jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi haji. Huruf b Yang dimaksud dengan “kesamaan hak” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji berprinsip tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan penyelanggaraan transportasi haji atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Huruf c Yang dimaksud dengan “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa dalam pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan penyelenggaraan transportasi haji. Huruf d Yang dimaksud dengan “keprofesionalan” adalah bahwa dalam penyelenggaran transportasi haji pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Huruf e Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji ini setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf f 9 Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji ini menganut prinsip terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan transportasi haji. Huruf g Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan transportasi haji maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Huruf h Yang dimaksud dengan “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan” adalah bahwa penyelenggaraan transportasi haji mempertimbangkan pemberian fasilitas kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “Pelayanan Bagasi” adalah pengangkutan barang bawaan jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Membuka PDF…