DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi, tugas, pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama, masa bakti, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pekalongan. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
15.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 65);
16.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 82); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
7.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 5
8.Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
(2)Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.meningkatkan partisipasi dan peran serta b. masyarakat untuk hidup sehat; meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
2. c.mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

a.organisasi;
b.tugas; 6 a. b. Ketua : Wakil Ketua : Wakil Bupati Pekalongan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
c.Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
d.Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
c.pelaksanaan;
d.koordinasi dan kerjasama;
e.masa bakti;
f.pembiayaan; dan
g.monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
(2)GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.
(3)Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketuai oleh Wakil Bupati Pekalongan.
(2)Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 7
1. e.Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
2. f.Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
  1. 2.Instansi vertikal di wilayah Kabupaten Pekalongan;
  2. 3.Unsur perguruan tinggi;
  3. 4.Unsur dunia usaha/perusahaan se-Kabupaten Pekalongan; dan
  4. 5.Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
(3)Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Pasal 7

(1)Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Pekalongan.
(3)Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.

Pasal 8

(1)Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
2. b.dunia usaha; 8
3. c.masyarakat;
4. d.kader kesehatan; dan
5. e.Gerakan Pemuda Siaga Sehat (GeN PeSAT).
(3)Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi penguatan:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.sarana pelaporan;
3. c.data/informasi; dan
4. d.penganggaran.

BAB V

TUGAS

Pasal 9

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a.merencanakan kegiatan GERMAS;
b.mengkoordinasikan kegiatan GERMAS;
c.melaksanakan kegiatan GERMAS; dan
d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan:

a.menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
b.melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS; dan
c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 9

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…