DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 November 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 319

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA, KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, WILAYAH PERTAMBANGAN, JENIS MINERAL DAN BATUBARA, USAHA PERTAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, MASA BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN SERTA PENGHENTIAN SEMENTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH, USAHA JASA PERTAMBANGAN, PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, REKLAMASI DAN PASCATAMBANG, PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KETENTUAN PENYIDIKAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang membuat Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam jdih.pekalongankab.go.id 2 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4327);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4746);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan jdih.pekalongankab.go.id 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik jdih.pekalongankab.go.id 4 Indonesia Nomor 3838);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun jdih.pekalongankab.go.id 5 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
29.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1); jdih.pekalongankab.go.id 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
6.Dinas adalah Dinas yang menangani dan/atau mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Pekalongan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menangani dan/atau mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Pekalongan.
8.Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh kepala Dinas untuk membantu Kepala Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis.
9.Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin usaha pertambangan. jdih.pekalongankab.go.id 7
10.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
11.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
13.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
14.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
15.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
16.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
18.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi jdih.pekalongankab.go.id 8 produksi.
19.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
20.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta perencanaan pasca tambang.
22.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
25.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. jdih.pekalongankab.go.id 9
27.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
29.Reklamasi adalah setiap kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30.Uang Jaminan Reklamasi adalah uang jaminan yang ditetapkan berdasarkan besaran biaya Reklamasi sesuai dengan rencana Reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala Dinas.
31.Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
32.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai serta keanekaragamannya.
33.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang berada di Kabupaten Pekalongan dan merupakan bagian dari tata ruang wilayah Nasional.
34.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
35.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
36.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
37.Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
38.Iuran Pertambangan adalah pengenaan biaya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada jdih.pekalongankab.go.id 10 ketentuan pemegang Izin Usaha Pertambangan dikenakan atas kegiatan pengusahaan pertambangan yang terdiri dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi.
39.Pajak Pertambangan Bahan Mineral dan Batubara adalah pengenaan biaya atas pengusahaan pertambangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada ketentuan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan dikenakan atas bahan mineral/kilo/ton/m3.
40.Iuran Produksi adalah iuran yang dikenakan atas produksi bahan galian Mineral dan Batubara.
41.Iuran Eksplorasi adalah iuran yang dikenakan atas tahapan kegiatan pengusahaan pertambangan sebelum tahapan kegiatan operasi produksi.
42.Iuran Tetap adalah iuran yang dikenakan secara kontinyu atas pengambilan bahan Mineral dan Batubara yang dieksploitasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah.
(2)Tujuan pengelolaan Mineral dan Batubara di Daerah adalah :
1. a.meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
2. b.menjamin manfaat pertambangan Mineral dan Batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
3. c.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB III

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA jdih.pekalongankab.go.id 11

Pasal 3

(1)Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
(2)Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

(1)Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain adalah :
1. a.pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. b.pemberian IUP/IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. c.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Gubernur;
4. d.pemberian IUP/IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah;
5. e.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara pada wilayah Daerah;
6. f.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi Mineral dan Batubara, serta informasi pertambangan Mineral dan Batubara pada wilayah Daerah;
7. g.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan Mineral dan Batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
8. h.pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan pasca tambang;
9. i.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan jdih.pekalongankab.go.id 12 manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
10. j.penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada wilayah Daerah;
11. k.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur; dan
12. l.peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

(1)WP sebagai bagian dari tata ruang Nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2)WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
(2)Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya :
1. a.indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
2. b.potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. jdih.pekalongankab.go.id 13
(3)Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
1. a.perencanaan WP; dan
2. b.penetapan WP.

Pasal 7

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3)dilaksanakan:
1. a.secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
2. b.secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
3. c.dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 9

WP terdiri dari :

a.WUP;
b.WPR; dan
c.WPN.

Isi peraturan

Teks319PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009