DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelompokan Jalan, Status, Fungsi, Kelas Jalan dan Nama Jalan, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Bagian-Bagian Jalan, Pengadaan Tanah, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan penyelenggaraan Jalan diselenggarakan dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan;
c.bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Jalan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan; BUPATIPEKALONGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PENYELENGGARAANJALAN TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2023 BUPATIPEKALONGAN PROVINS!JAWA TENGAH SALINAN 1 , / 2 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian J alan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
5.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); · ·
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686 7); 3 Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keselamatan;
c.keamanan clan kenyamanan;
d.persatuan dan kesatuan;
e.efisiensi dan efektivitas;
f.keadilan;

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

Pasal 2

6.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
7.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan J alan sesuai dengan kewenangannya.
8.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
9.Pembangunan J alan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi J alan.
10.Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
11.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
12.Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau instansi Pemerintah Pu sat dan/ a tau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
14.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mu tu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 4 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup:

a.Pengelompokan Jalan;
b.Status, Fungsi, Kelas dan Nama Jalan
c.Jalan Kabupaten;
d.Jalan Desa;
e.Bagian-bagian J alan;
f.Pengadaan Tan ah;
g.Peran Serta Masyarakat;
h.Pembiayaan
i.Larangan Pasal 4 pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
c.peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d.pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
e.Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
f.partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
g.Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan yang mampu mendorong percepatan distribusi logistik, mewujudkan:
a.ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
b.penyelenggaraan jalan pertumbuhan ekonomi, untukbertujuanJalanPenyelenggaraanPengaturan Pasal 3
g.keserasian,keselarasan, dankeseimbangan;
h.keterpaduan;
1. 1.kebersamaan dan kemitraan;
j.berkelanjutan;
k.transparansi dan akuntabilitas; dan
1. 1.partisipatif. 5 sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan pengelornpokan berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.

(3)Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan status jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. menetapkan statusbertanggungjawab kewenangannya Jalan Umum sesuaiDaerah(2) Pemerintah
(1)Jalan Umurn menurut statusnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokan kedalarn Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan kota dan Jalan Desa.

Pasal 6

(1)Jalan sesuai dcngan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
(2)Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) dikelompokkan menurut sistern, fungsi, status, dan kelas.
(3)Jalan Khusus sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Khusus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. PasalS
(1)Kelas Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
(2)Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

PENGELOMPOKANJALAN 6

Pasal 9

a.Jalan arteri;
b.Jalan kolektor;
c.Jalan lokal; dan
d.Jalan lingkungan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.
(2)Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Pengaturan Jalan Desa dan Pembinaan Jalan Desa.
(2)Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provin si:
2. b.J alan lokal dalam Sis tern J aringan J alan primer yang menghubungkan:
  1. 1.ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
  2. 2.ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
  3. 3.antaribu kota kecamatan;
  4. 4.ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
  5. 5.ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
  6. 6.antarpusat kegiatan lokal;

Pasal 11

(1)Setiap jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
(2)Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan/atau perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JALAN KABUPATEN

Pasal 10

(3)Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
(4)ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 8 ( 1) Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
2. b.penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;
3. c.penetapan status Jalan Kabupaten; dan
4. d.penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabu paten.
(2)Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah daerah;
3. c.tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
4. d.rencana umum jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; dan
5. e.implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
(3)Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 12

7.antardesa; dan
8.poros desa.

c.Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
d.Jalan strategis kabupaten.

(3)Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pengaturan;
2. b.pembinaan;
3. c.pembangunan;dan
4. d.pengawasan Jalan Kabupaten. 9 ( 1) Pembangunan Jalan Kabupaten terdiri atas kegiatan :
5. a.penyusunan program dan anggaran;
6. b.perencanaan teknis;
7. c.pengadaan tanah;
8. d.pelaksanaan konstruksi;
9. e.pengoperasian Jalan; dan/atau
10. f.preservasi J alan
(2)Penyusunan program pembangunan Jalan Kabupaten sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a rneliputi:

Pasal 14

(1)Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kabupaten;
2. b.pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan; dan
3. c.pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kabupaten.
(2)Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pernerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat rnendelegasikan pelaksanaan Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…