DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika RPJPD, Pelaksanaan RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJPD dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai kesejahteraan umum dan dalam rangka memanfaatkan potensi berupa modal pembangunan dan menjawab tantangan sosiologis di Kabupaten Pekalongan diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; BUPATIPEKALONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 BUPATIPEKALONGAN PROVINS!JAWATENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENPEKALONGAN NOMOR8 TAHUN2024 TENTANG [ SALINAN ) 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPEKALONGAN dan BUPATIPEKALONGAN Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visidan Misi; Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045;

c.BABIII
d.BABIV
e.BABV

(1)RPJPDdisusun dengan Sistematika sebagai berikut:
1. a.BABI Pendahuluan;
2. b.BABII Gambaran Umum KondisiDaerah;

Pasal 3

BABII SISTEMATIKARPJPD

(1)Program pembangunan Daerah terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 2

mengenai keadaan yang periode perencanaan

8.Visi adalah rumusan umum diinginkan pada akhir pembangunan Daerah.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 4 ( 1) Peru bahan RPJPD dapat dilakukan dalam hal:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

BABV PERUBAHANRPJPD ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJPD Daerah.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(2)RPJPD sebagai landasan dan pedoman perumusan materi Visi, Misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati.
(3)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(4)RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV

VISI DAN MISI Visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.

Pasal 4

f.BAB IV : Penutup.

(2)Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 ADITOM~~1BANG,SH Pembina Tingkat I NIP. 19680517 198903 1 009 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH: (8-208/2024) BUPATIPEKALONGAN, TTD F ADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 15 Agustus 2024 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD M. YULIAN AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 8 Ditetapkan di Kajen pada tanggal 15 Agustus 2024 orang mengetahuinya, memerintahkan Peratu ran Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupetn Agar setiap pengundangan penempatannya Pekalongan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
1. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan
2. d.merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan Daerah dan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
(4)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sis tern perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)untuk jangka waktu 5 (Lima)tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 s/d pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN2024 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENPEKALONGAN NOMOR 122 7 II. PENJELASAN PASAL PER PASAL Pasal 1. Cukup Jelas Pasal 2. Cukup Jelas Pasal 3. Cukup Jelas Pasal 4. Cukup Jelas Pasal 5. Cukup Jelas Pasal 6. Cukup Jelas Pasal 7. Cukup Jelas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD nanti akan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ............................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................ I-1 B. DASAR HUKUM .............................................................................................................. I-2 C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .................................................................................. I-3 D. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................ I-5 E. SISTEMATIKA ................................................................................................................. I-5 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ........................................................................ II-1 B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ................................................................. II-10 C. ASPEK DAYA SAING ..................................................................................................... II-17 D. ASPEK PELAYANAN UMUM ......................................................................................... II-26 E. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025 ............................................................ II-28 F. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK ............................................................................................................................. II-31 G. PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DAN INDIKASI PROGRAM/PROYEK STRATEGIS ..................................................................................................................... II-47 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................................................... II-1 B. ISU STRATEGIS.............................................................................................................. II-7 BAB IV VISI DAN MISI A. VISI RPJPD TAHUN 2025-2045 .................................................................................... IV-1 B. MISI RPJPD TAHUN 2025-2044 ................................................................................... IV-5 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK A. ARAH KEBIJAKAN .......................................................................................................... V-1 B. SASARAN POKOK ......................................................................................................... V-7 BAB VI PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANAAN ............................................................................................... VI-1 B. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN .................................................................................. VI-5 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Hari dan Curah Hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 ...... II-1 Tabel 2.2 Perkembangan IKLH Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2022............ II-6 Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi......................................................................... II-10 Tabel 2.5 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 II-19 Tabel 2.6 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 .. II-20 Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pekalongan, 2023...................................................................... II-21 Tabel 2.8 Nilai ILOR menurut Wilayah Pembangunan Jawa Tengah, 2018-2022.. II-21 Tabel 2.9 Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Pekalongan ........................ II-29 Tabel 2.10 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .......................................................................................... II-37 Tabel 2.11 Proyeksi Luas Kavling Minimum Kabupaten Pekalongan ........................ II-37 Tabel 2.12 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pekalongan .......................... II-39 Tabel 2.13 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 – 2022 ....................................................................................... II-40 Tabel 2.14 Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 - 2022........................................................................................ II-40 Tabel 2.15 Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Pekalongan ................................. II-41 Tabel 2.16 Skenario Proyeksi Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 .................................................. II-42 Tabel 2.17 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 . II-42 Tabel 2.18 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasarkan SNI 03-1733-2004......................................................................................... II-44 Tabel 2.19 Standar Nasional Pendidikan Rombongan Belajar ................................... II-44 Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Rombongan Belajar) ............. II-44 Tabel 2.21 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 II-46 Tabel 2.22 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Pekalongan ........... II-46 Tabel 3.1. Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan (Sesuai dengan Kondisi yang tertuang dalam Bab II ) .......................................................... III-1 Tabel 3.2. Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Ecoregion pada Tahun 2045 .................................................................................................... III-16 Tabel 3.3. Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045................................................. III-19 Tabel 3.4. Persandingan Permasalahan, Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 ...................... III-29 Tabel 3.5. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan dengan 8 Tantangan Indonesia Emas dan Rekomendasi Hasi Evaluasi .............. III-30 Tabel 3.6. Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Pekalongan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045..... III-32 Tabel 4.1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045................................................... IV-3 Tabel 4.2 Sasaran Visi Kabupaten Pekalongan .......................................................... IV-3 Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Visi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .................................................................... IV-4 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 iii Tabel 4.4 Sasaran dan Indikator Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .. IV-5 Tabel 4.5 Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 ........................... IV-6 Tabel 5.1. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045................................................. V-5 Tabel 5.2. Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Pekalongam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 .......................................................................................... V-7 Tabel 5.3. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045................................................. V-9 Tabel 5.4. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Memperkuat Perlindungan Sosial yang Adaptif Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045................................................. V-13 Tabel 5.5. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 ........... V-31 Tabel 5.6. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berkeadilan dan Bermartabat di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .......................................................................................... V-38 Tabel 5.7. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Keamananan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045................................................. V-47 Tabel 5.8. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Pembangunan Gender, dan Inklusi Sosial di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .......................................................................................... V-56 Tabel 5.9. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .......................................................................................... V-65 Tabel 5.10. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Ketahanan Energi, dan Resiliensi terhadap Bencana di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045................................................. V-72 Tabel 5.11. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .......................................................................................... V-83 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Sektoral Lainnya ........................................................................................................... I-4 Gambar 2.1 Grafik Persentase Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 .................................................................................................... II-5 Gambar 2.2 Perkembangan Emisi GRK Per Sektor di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022 ....................................................................................... II-7 Gambar 2.3 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pekalongan, 2013-2023 ................... II-8 Gambar 2.4 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kab. Pekalongan Tahun 2023...................................................................... II-9 Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023................................................. II-11 Gambar 2.6 Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .................................................................. II-11 Gambar 2.7 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk 40% Pendapatan bawah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 .............. II-13 Gambar 2.8 TPT Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 ............ II-14 Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, ............. II-14 Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023 .......................... II-14 Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 ........................... II-15 Gambar 2.11 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2023 ................. II-15 Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan ................. II-16 Gambar 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan ................ II-16 Gambar 2.14 Indeks Ketimpangan Gender Kab. Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun Tahun 2018-2023 ....................................... II-17 Gambar 2.15 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 .......................................................................................... II-18 Gambar 2.16 IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .......................................................................................... II-18 Gambar 2.17 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023................................................... II-20 Gambar 2.18 Stasiun Sragi Kabupaten Pekalongan ........................................................ II-23 Gambar 2.19 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak ....................... II-24 Gambar 2.20 Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2023 .......................................................................................... II-25 Gambar 2.21 Konstelasi Nilai Aspek, dan Pilar Pada Sistem Perwilayahan .................. II-25 Gambar 2.22 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2023 .......................................................................................... II-26 Gambar 2.23 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2023 .................................................................... II-27 Gambar 2.24 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 .......................................................................................... II-28 Gambar 2.25 Rata-Rata Kinerja RPJPD tahun 2005-2025 Kab/Kota di Jawa Tengah . II-28 Gambar 2.26 Piramida Penduduk Tahun 2023 ................................................................. II-32 Gambar 2.27 Piramida Penduduk Tahun 2023-2045....................................................... II-34 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 v Gambar 2.28 Perkembangan Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2020-2045 .......................................................................................... II-35 Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Penduduk Usia Muda Tahun 2025-2045 ............. II-35 Gambar 2.30 Grafik Perkembangan Penduduk Usia Tua Tahun 2023-2045 ................ II-36 Gambar 2.31 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pekalongan ............................ II-58 Gambar 2.32 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan .................................. II-60 Gambar 3.1. Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan ..................................................... III-25 Gambar 3.2. Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan Isu Stretegis KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 .......................................................................................... III-33 Gambar 4.1. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 .......................................................................................... IV-12 Gambar 4.2. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan Visi Misi RPJPD Jawa Tengah Tahun 2025-2045 serta Visi dan MiSI RPJPN Tahun 2025-2045. .......... IV-13 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 I-1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045 Pembangunan Kabupaten Pekalongan selama dua puluh tahun dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, yang dijabarkan dalam empat tahapan RPJMD. Saat ini RPJPD Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja pembangunan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 tercapai sebesar 92,56 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan, dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus menyusun dan menetapkan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045. Pembangunan Kabupaten Pekalongan 2025-2045 juga adalah dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam rangka mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Pekalongan turut andil sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan Negara Nusantara. Secara substansi, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, indikator kinerja utama nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan indikator kinerja utama dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; 2) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan di Kabupaten Pekalongan hingga tahun 2045, 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005-2025, 4) isu-isu strategis yang berkembang, dan 5) regulasi yang berlaku saat ini. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Implementasi TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai 20 tahun kedepan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 I-2 Proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan RPJPD meliputi brainstorming dengan masyarakat, penjaringan masukan melalui media sosial, focus group discussion dengan pakar, praktisi dan akademisi, dan hasilnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJPD; 2) konsultasi publik rancangan awal RPJPD; 3) konsultasi rancangan awal RPJPD ke Pemerintah Provinsi; 4) penyusunan rancangan RPJPD; 5) Musrenbang RPJPD; 6) Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045; 7) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045; 8) Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045; 9) pembahasan Ranperda RPJPD bersama DPRD; 10) evaluasi Ranperda RPJPD kepada Pemerintah Provinsi; dan 11) penetapan Ranperda RPJPD. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 I-3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
11.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009– 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. - • RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 I-4 C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. RPJPD merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara teknokratik, top-down, bottom-up, partisipatif, dan politis, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Dokumen RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2045 disusun selaras dan berpedoman pada:
1.RPJPN Tahun 2025–2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan;
2.RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan;
3.RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 juga memperhatikan:
1.Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3.Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya. RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2045 akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk seperti pada gambar berikut. Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Sektoral Lainnya RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 I-5 D. MAKSUD DAN TUJUAN
1.Maksud Penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah 20 (dua puluh tahun) kedepan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Pekalongan.
2.Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 antara lain :

a.Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2025-2045;
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
c.Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD; serta
d.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. E. SISTEMATIKA Sistematika RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 disajikan sebagai berikut: RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 I-6 BAB VI PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045 serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan selama tahun 2025-2045 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-1
1. 1.Kondisi Geografi Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantura bagian barat, memanjang ke arah selatan dengan Kota Kajen sebagai ibukota pusat pemerintahan. Luas wilayah Kabupaten Pekalongan seluas 89.304 hektar (RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040). Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 11 desa yang merupakan desa pesisir dan 274 desa/kelurahan bukan termasuk desa pesisir. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.592 RW, dan 4.313 RT. Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi dengan jumlah desa terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 24 desa dan 23 desa. Untuk kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Kajen, Sragi, Kedungwuni, Buaran, dan Wiradesa, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Wiradesa sebanyak 5 kelurahan. Jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Kajen sebanyak 96 dusun. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Kesesi sebanyak 181 RW sedangkan untuk RT dengan jumlah terbanyak terdapat diKecamatan Sragi sebanyak 391 RT. Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6º - 7º 23’ Lintang Selatan dan antara 109º - 109º 78’ Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Kabupaten Pekalongan memiliki batas administrasi meliputi : Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan; Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan; Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga; Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang.
a.Klimatologi Iklim Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Pekalongan mengalami rata-rata curah hujan 2.241 mm dengan jumlah hari hujan adalah 135 hari. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Tapak Menjangan sebesar 3.855 mm dengan hari hujan sebesar 160. Adapun hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Hari dan Curah Hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 No Kecamatan Hari Hujan Curah Hujan 1 Kandangserang - - 2 Paninggaran - - 3 Lebakbarang - - 4 Petungkriyono - - 5 Talun - - 6 Doro - - • Tapak Menjangan 160 3.855 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-2 No Kecamatan Hari Hujan Curah Hujan • Kutosari 148 3.061 7 Karanganyar - - • Karangsari 145 2.674 • Karanggondang 140 3.439 8 Kajen 151 315 9 Kesesi - - • Gembiro 130 2.312 • Ponolawen 147 2.239 • Brondong 182 2.531 10 Sragi • Sumub Kidul 108 155 • Sragi 100 2.055 11 Siwalan - - 12 Bojong 103 2.197 13 Wonopringgo - - 14 Kedungwuni - - 15 Karangdadap - - 16 Buaran - - 17 Tirto - - 18 Wiradesa 103 2.062 19 Wonokerto - - Tahun 2023 135 2.241 2022 175 3.124 2021 174 3.736 2020 149 737 2019 108 1.928 Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan Tahun 2024
b.Topografi Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16%) yang terdapat di dataran tinggi dan sebanyak 219 desa/kelurahan (76,84%) berada di dataran rendah. Kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup bervariasi. Secara umum rona kelerengan di Pekalongan merupakan pegunungan dibagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). Keragaman kelerengan di Kabupaten Pekalongan Bervariasi mulai dari 0-2 % yang meliputi bagian utara sampai dengan bagian tengah Kabupaten Pekalongan, 0-15 % bagian tengah Pekalongan (Kecamatan Doro dan Talun), 15-40% yang meliputi bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran serta kelerengan lebih dari 40 % yang meliputi sebagian besar Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, bagian utara dan selatan Kecamatan Paninggaran, bagian barat Kecamatan Kajen dan bagian selatan Kecamatan Kandangserang.
c.Geologi Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan terdiri dari : 1) Daerah Endapan Aluvial a) Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl. Daerah meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,9516 Ha atau sebesar 30,23 % dari luas keseluruhan. Kawasan ini cukup sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian namun harus didukung oleh pengairan atau irigasi yang memadai. Untuk mendukung potensi pertanian yang ada di kawasan ini maka kecamatan-kecamatan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-3 b) Aluvium Facies Gunung Api, terlelak pada ketinggian antara 25 - 500 dpl. Struktur geologi ini meliputi daerah - daerah di Kecamatan Petungkriono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,6250 Ha atau sekitar 14,45 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air. Namun perlu diperhatikan dalam pengembangannya nanti tetap harus memperhatikan kelayakan lahannya. 2) Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Talun, Doro, Karanganyar,Kajen, Kesesi, dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,250 Ha atau sekitar 19,70 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Umumnya bersifat kurang subur, dengan kondisi topografi relatif kasar dimana pelapukan dari daerah ini mudah terbawa oleh hanyutan sungai yang melintasi kawasan tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan lahan. Karena sifatnya tersebut maka pengembangan di daerah ini diprioritaskan pada pengembangan kegiatan yang mengarah pada perlindungan tanah serta menguarangi dan mencegah kekritisan lahan dengan pengembangan kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat. 3) Daerah Miosen Facies Sedimen Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 m atau-pun lebih dari 1000 m dpl. Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,000 Ha atau sekitar 20,26 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Karanganyar, Kajen dan sebagian kecil Kecamatan Kesesi. Untuk mendukung potensi tersebut maka pengembangan diarahkan pada pengembangan kegiatan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat. 4) Daerah geologi lain a) Daerah Hasil Gunung Api Terdapat di Kecamatan Kesesi, Paninggaran dengan luas keseluruhan mencapai 6.555,8333 Ha atau 7,30% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. b) Daerah Hasil Gunung Api tak teruraikan Pada umumnya daerah ini berupa batuan breksi, lava, lapili dan tupa. Umumnya batuan tersebut membentuk bukit-bukit tinggi yang tertutup dan berwarna abu-abu tua sampai coklat dan kuning kemerahan. Jenis lahan ini mencakup wilayah-wilayah di kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Talun, Doro, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni. c) Daerah Pra Tertier Sedimen Terdapat di Kecamatan Petungkriono dengan luasan sekotar 2.020 Ha atau sekitar 2,25 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. d) Daerah Pliosen Facies Sedimen Terdapat di kecamatan kesesi dan Kajen dengan luasan sekitar 572 Ha atau 0,64 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. e) Daerah Oligosen Terdapat di Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran dengan luasan sekitar 262,500 Ha atau sekitar 0,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-4 f) Daerah Granit Terdapat di Kecamatan Kesesi dengan luasan sekitar 150 ha atau sekitar 0,13 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
d.Hidrologi 1) Air Permukaan Keadaan hidrologi ditunjukkan oleh keberadaan sungai, mata air,dan waduk yang terdapat di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan secara hidrologi terbagi ke dalam 4 Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Kupang, DAS Sekarang, DAS Sragi dan DAS Genteng. Keempat daerah aliran sungai ini merupakan daerah aliran sungai utama yang mencakup beberapa aliran sungai yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kesemuanya bermuara di Laut Jawa. Sumber air di Kabupaten Pekalongan selain berasal dari sungai juga berasal dari beberapa daerah irigasi serta waduk/ embung/ lumbung air yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sumber daya air permukaan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Dari sumber air tersebut, terbagi dalam 4 daerah irigasi, yaitu: a) Daerah Irigasi Rancah; b) Daerah Irigasi Longsong; c) Daerah Irigasi Watesan; dan d) Daerah Irigasi Ontobogo. Sebagai salah satu strategi dalam upaya konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan fungsi daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemeliharaan berbagai sumber daya air yaitu kawasan danau, waduk, rawa, situ/embung dan mata air sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam upaya peningkatan pemeliharaan sumber air, salah satu strategi dalam pengawetan air yaitu dengan pembangunan waduk atau embung. Terdapat 3 lumbung/embung di Kabupaten Pekalongan yaitu 1) Lumbung Air Kapirutan Desa Kesesi Kec. Kesesi dengan luas lahan ± 2.00 Ha; 2) Lumbung air Kulu Desa Kulu Kec. Karanganyar dengan luas lahan ± 1,20 Ha; dan 3) Embung Tracas dengan luas lahan ± 1.50 Ha. 2) Air Bawah Tanah Air tanah yang terdapat di Kabupaten Pekalongan meliputi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal dapat diketahui keberadaannya melalui sumur-sumur penduduk sebagai pengguna utama, sedang air tanah dalam diidentifikasi melalui sumur-sumur artesis yang umumnya dimiliki oleh pengguna sektor industri. Berdasarkan hasil penelitian dari Direktorat Geologi Bandung, potensi air tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 475.757.000 m3 yang terdiri dari 1) Potensi air tanah dangkal diperkirakan dengan 57.082 sumur penduduk = 57.082x4.051 m3 = 231.239.182m3; dan 2) Potensi air tanah dalam = 244.517.818 m3.
e.Penggunaan lahan Berdasarkan data dari ATR/BPN Kabupaten Pekalongan, penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 setelah kawasan hutan yang hampir 34 persen dari total wilayah, adalah penggunaan lahan sawah dengan luas sebesar 23.704 ha (28%). Lebih 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 28,35%Sawah 14,59% 12,01%Tanah Kering lndustri I 0,31% - 4,06%Perkebunan 33,71%Hutan Padang pertambangan, wisata,lapangan, makam, hutan, ... - 3,31% • - 2,46% Lainnya (Perkebunan , tambak, emplasemen, RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-5 lengkapnya mengenai luasan masing – masing penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan dapat diuraikan seperti gambar berikut. Gambar 2.1 Grafik Persentase Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
f.Daya Dukung dan Daya Tampung Indeks kemampuan lahan Kabupaten Pekalongan sebesar 2,14. Indeks tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki Kelas Potensi Lahan Sangat Tinggi dimana kemampuan mengembangkan potensi lahannya lebih optimal khususnya untuk berbagai ragam kawasan budidaya dengan tetap terjaganya keseimbangan lingkungan. Data dukung pangan dihitung mendasarkan pada Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Produksi padi di Kabupaten Pekalongan dalam kurun 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2019 produksi padi di Kabupaten Pekalongan 219.545,93 ton meningkat menjadi 231.475,57 ton pada tahun 2020. Kemudian mulai tahun 2021 menurun sampai dengan tahun 2022 dimana produksi padi menjadi 216.947,69 ton pada tahun 2022. Sementara itu Konsumsi beras dihitung berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras sebesar 124 kg/orang/tahun, sehingga dalam asumsi konsumsi beras untuk perhitungan daya dukung lahan untuk pangan Kabupaten Pekalongan adalah 124 kg/perkapita/pertahun. Daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 yaitu 1,11 yang berarti daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan dalam kategori Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian bersyarat atau sedang. Daya dukung air di Kabupaten Pekalongan dilihat berdasarkan ketersediaan air dan kebutuhan air di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Total ketersediaan air di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 1.295.510.103,15 m 3 , dengan ketersediaan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Wonopringgo sebanyak 208.775.023,87 m 3 . Sedangkan wilayah yang memiliki ketersediaan paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain adalah di Kecamatan Lebakbarang sebanyak 15.528.271,53 m 3 . Wilayah dengan ketersediaan air tinggi diharapkan juga dapat menopang wilayah sekitar terdekat yang memiliki ketersediaan air rendah atau kurang. Sementara kebutuhan air terdiri dari dua: (1) kebutuhan domestik/rumah tangga; dan (2) kebutuhan lahan. Total kebutuhan air rumah tangga di Kabupaten Pekalongan mencapai 9.087.690,24 m 3 , kebutuhan paling tinggi pada wilayah Kecamatan Kesesi dengan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-6 total sebesar 1.002.395,52 m 3 . Sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air rumahtangga terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Lebakbarang sebesar 177.266,88 m 3 , sedangkan total kebutuhan air lahan di Kabupaten Pekalongan sebesar 402.079.975,64 m3. Kebutuhan paling tinggi pada wilayah Kecamatan Kesesi dengan total sebesar 42,471,414.73 m 3 . Sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air lahan terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Buaran sebesar 4,582,347.69 m 3 . Total kebutuhan air di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 mencapai 411.167.665,88 m 3 . Status Daya Dukung Air Kabupaten Pekalongan tahun 2022 masih dalam kondisi Surplus, dengan nilai Daya Dukung Air sebesar 884.176.589,38 m 3 . Daya tampung lingkungan hidup, terkait dengan pencemaran air menunjukkan status mutu air sungai di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022, dapat diketahui bahwa dari 17 lokasi yang diambil sebagai sampel uji kualitas air terdapat 5 lokasi dengan kondisi cemar berat, 5 lokasi cemar sedang dan 7 lokasi cemar ringan. Hasil ini digunakan sebagai dasar penentuan Indeks Kualitas Air (IKA). Hasil perhitungan didapatkan nilai IKA untuk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 adalah 43,33 yang termasuk pada kategori IKA kurang. Perkembangan nilai IKA, jika dilihat mulai tahun 2018 – 2021 cenderung meningkat, selanjutnya di tahun 2022 ini mengalami penurunan dari 50 menurun menjadi 43.33. Pencemaran udara dilakukan pengukuran melalui perhitungan Indek Kualitas Udara untuk menunjukan pengelolaan kualitas udara di suatu wilayah. Hasil IKU Kabupaten Pekalongan tahun 2022 sebesar 84,12 (kategori baik). Terkait dengan pencemaran akibat limbah di Kabupaten Pekalongan berasal dari kegiatan industri tekstil, fasilitas pelayanan kesehatan pabrik gula, perkebunan teh, perkebunan karet dan PLTM. Pada tahun 2022, jumlah limbah cair dan padat dari sumber pencemaran yang tidak bergerak (15 sumber pencemaran), diketahui bahwa volume air limbah tertinggi berasal dari industri tekstil dengan jumlah 258,175 m3/hari (PT. Lokatex). Jumlah limbah B3 padat tertinggi juga berasal dari pabrik tekstil yaitu 1.895,01 ton/tahun (PT. Pismatex). Untuk jumlah limbah B3 cair tertinggi juga berasal dari pabrik tekstil yaitu 0,018 m3/tahun.
g.Kualitas Lingkungan Hidup Kesadaran akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan langkah awal untuk mengarahkan kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat evaluasi yang penting untuk mengukur dan memantau kualitas lingkungan hidup suatu wilayah. IKLH menunjukkan gambaran holistik tentang kondisi lingkungan hidup dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. IKLH Kabupaten Pekalongan cenderung fluktuatif terjadi penurunan tahun 2016 sebesar 59,47 turun sebesar 53,56 pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 61,69 di tahun 2018 dan 64,07 di tahun 2019. Penurunan terjadi lagi di tahun 2020 menjadi 62,52, kemudian meningkat di tahun 2021 dan terakhir tahun 2022 mengalami penurunan IKLH menjadi 62,75. Perkembangan capaian IKLH dari tahun 2016 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut : Tabel 2.2 Perkembangan IKLH Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2022 No Tahun Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1 2018 26,15 55,94 59,09 61,69 2 2019 35,00 77,55 75,78 64,07 3 2020 43,33 79,57 63,92 62,52 4 2021 50,00 80,37 63,52 65,26 5 2022 43,33 84,12 56,55 62,75 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, 2023 • ENERGI • IPPU • PERTANIAN KEHUTANAN • LIMBAH 18.000 16.000 14.000 12000 10.000 8.000 6.000 4.000 I I I 2.000 I0 -2.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 •ENERGI 391 300 400 353 347 425 •IPPU 9 15 17 18 19 20 •PERTAIIIAN 293 300 291 303 16.803 15.685 KEHUTANAN -224 .379 -405 -444 -438 -438 • Ll"'8AH 120 126 3.603 3.918 3.928 4.120 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-7 Kecenderungan Emisi dan Serapan GRK, Berdasarkan Sektor Ditinjau menurut masing- masing sektor, selama periode 2017 – 2022 pertumbuhan emisi terbesar terjadi pada sektor pertanian yaitu mencapai 63,42% atau rata-rata naik 3,5% per tahunnya. Pertumbuhan emisi terbesar kedua adalah sektor pertanian yang mencapai 46,87% atau rata-rata 2,6% per tahun. Selanjutnya, sektor limbah yang mengalami pertumbuhan 35,83% atau 2% per tahun. Selama periode 2017 – 2022 ditinjau menurut masing-masing sektor, pertumbuhan emisi terbesar terjadi pada sektor pertanian, rata- rata peningkatan sebesar 1.22 % yang terjadi antara tahun 2017 – 2020. Namun pada tahun 2021 peningkatan sangat tajam. Penurunan terjadi pada sektor kehutanan dengan rata-rata penurunan sebesar 13%. Penurunan serapan karbon pada sektor kehutanan mengindikasi semakin meningkatnya emisi karbon yang dihasilkan. Sektor kehutanan serta sektor pertanian secara konsisten menjadi penyumbang emisi GRK selama periode inventarisasi. Perkembangan dan kecenderungan emisi dan serapan GRK Kabupaten Pekalongan selengkapnya disajikan pada gambar berikut : Sumber : Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan, 2023 Gambar 2.2 Perkembangan Emisi GRK Per Sektor di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022
h.Kebencanaan Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indek Risiko Bencana Kabupaten Pekalongan menunjukan perkembangan yang fluktuaktif meskipun, tahun 2021 Indeks Risiko Bencana turun mencapai 160,19, tetapi tahun 2022 kembali meningkat menjadi 168,62 kemudian turun di tahun 2023 sebesar 149,83 termasuk kelas risiko tinggi (4 besar dari 35 kabupaten/kota). Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-8 Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024 Gambar 2.3 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pekalongan, 2013-2023 Perlu diwaspadai juga Dampak Penurunan Muka Tanah dan Kenaikan Muka Air Laut seperti semakin meluasnya daerah genangan rob di wilayah utara; Banjir rob di pesisir Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Penurunan muka tanah disebabkan oleh kompaksi alamiah sedimen muda pada dataran alluvial yang membentuk wilayah pesisir tersebut, yang dipercepat penurunannya oleh faktor antropogenik yang berupa pengambilan air tanah yang tidak terkendali dan tekanan bangunan dan infrastruktur. Kenaikan muka laut disebabkan oleh dampak perubahan iklim sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia yang meningkatan gas rumah kaca. Banyaknya lokasi titik – titik sumur air tanah dalam yang tersebar pada wilayah bahaya banjir rob memperparah kondisi banjir rob tersebut (Andreas, 2018 dalam KLHS, 2023). Penurunan tanah ini juga merupakan akumulasi dari eksploitasi air tanah berlebihan dari berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan kebutuhan masyarakat Pada tahun 2020, Mercy Corp melakukan Kajian Resiko Iklim dan Dampak dari banjir limpasan dan rob pada wilayah hulu hingga hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Kupang yang berada di dalam wilayah administratif Kota dan Kabupaten Pekalongan, serta wilayah pesisir Kota dan Kabupaten Pekalongan. Dalam kajian ini data penurunan muka tanah diperoleh menggunakan analisis data satelit Sentinel-1 dengan metode diferensial interferometri SAR. Data yang diperoleh merupakan tingkat penurunan muka tanah untuk periode 2019 (Januari-Desember). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rentang laju penurunan muka tanah di wilayah kajian relatif tinggi, yakni berkisar antara 0-34,5 cm/tahun (median ± 16,5 cm). Untuk wilayah pesisir, laju penurunan muka tanah memiliki kisaran antara 11-34,5 cm. Terlihat bahwa wilayah kajian yang berada di Kabupaten Pekalongan secara umum memiliki laju penurunan yang lebih tinggi dibandingkan pesisir Kota Pekalongan. Desa Semut, Tratebang, Pacakaran adalah 3 desa pesisir yang memiliki spot dengan laju penurunan muka tanah hingga 34,5 cm/tahun, selain juga Desa Bebel dan Karang Jompo di wilayah hilir.
1. 2.Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan BPS sebanyak 1.007.390 jiwa. Pendataan sensus penduduk tahun 2020 dengan menggunakan metode kombinasi data kependudukan, memberikan hasil yang lebih dekat dengan pembentukan satu data kependudukan di Indonesia. jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebanyak 1.007.384 jiwa terdiri dari laki-laki 511.671 jiwa (50,79%) dan perempuan 495.713 jiwa (49,21%) dengan laju pertambahan penduduk sebesar 1,19 . 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 183.20 172.56 160.19 168.62 149.83 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IRB RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-9 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Perempuan Laki-laki Dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar 103, jumlah penduduk tahun 2023 lebih banyak laki- laki dibandingkan dengan perempuan. Penyebaran penduduk Kabupaten Pekalongan belum begitu merata. Hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk antar kecamatan yang berbeda cukup signifikan. Angka kepadatan penduduk di dapat dari perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.204,82 jiwa/km2. Jika dilihat per kecamatan, ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 200 jiwa/ km2), yakni Lebakbarang dan Petungkriyono. Sebaliknya, ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/ km2 yaitu Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Akan tetapi, selama periode 2019-2023 dengan menggunakan angka hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2050 Hasil SP2020, angka beban ketergantungan di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2023 angka beban ketergantungan Kabupaten Pekalongan sebesar 45,00 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang penduduk belum produktif atau sudah tidak produktif. Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 Gambar 2.4 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kab. Pekalongan Tahun 2023 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-10 B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2. 1.Kesejahteraan ekonomi
a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2023 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2013-2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 – 2023 No Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023** A Pertanian. Kehutanan dan Perikanan 1,49 -1,38 3,01 1,99 0,06 4,54 1,83 1,04 2,48 0,77 2,58 B Pertambangan & Penggalian 5,00 6,16 5,44 6,98 21,10 3,68 9,01 -2,62 2,03 -2,26 2,07 C Industri pengolahan 10,50 7,02 5,24 4,29 4,53 5,32 4,76 -3,91 3,75 4,10 2,70 D Pengadaan Listrik dan Gas 7,35 0,83 0,61 6,11 4,98 4,44 5,23 4,17 3,74 3,11 5,23 E Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur ulang -3,09 4,00 2,46 2,16 4,65 3,67 4,23 2,76 4,48 2,41 2,63 F Konstruksi 3,79 4,50 3,88 8,99 11,40 5,29 4,56 -3,13 7,35 4,21 11,36 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,00 2,93 3,80 6,37 5,09 5,49 5,71 -2,05 5,59 5,79 5,33 H Transportasi dan Pergudangan 9,09 9,38 5,90 6,00 6,38 5,76 7,83 -21,3 2,42 55,72 6,72 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,01 5,69 5,47 7,04 6,65 5,93 7,49 -2,26 5,05 12,9 11,88 J Informasi dan Komunikasi 8,93 15,7 11,8 8,81 9,98 7,52 11,6 16,02 4,32 2,34 10,29 K Jasa keuangan dan Asuransi 3,34 5,45 5,00 8,81 4,64 6,72 3,25 1,35 1,82 0,55 3,36 L Real Estate 7,04 6,60 6,49 7,78 6,14 6,54 4,24 0,52 1,27 2,84 7,27 M.N Jasa Perusahaan 15,2 11,1 8,03 7,94 7,28 6,80 10,30 -2,03 2,41 4,21 5,93 O Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,92 -0,42 5,06 4,91 2,46 5,84 3,89 -1,12 -2,30 2,14 4,98 P Jasa Pendidikan 8,77 12,5 6,18 3,99 6,14 5,21 9,03 -2,19 1,04 4,15 6,52 Q Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,48 14,4 5,16 9,05 8,11 6,22 7,13 12,35 0,64 3,19 6,56 R.S.T.U Jasa lainnya 10,1 9,00 4,07 6,46 7,14 5,26 9,42 -1,49 1,28 6,64 6,27 Pertumbuhan Ekonomi 5,99 4,95 4,78 5,19 5,4 5,35 5,35 -1,89 3,54 5,11 5,14 Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2024 ; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Dari tabel diatas, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2023 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen, naik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,11 persen. Capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional selama 2023 ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan konstruksi masing-masing mampu tumbuh sebesar 11,88 persen dan 11,36 persen dan sektor Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,29 persen. Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Pekalongan utama terbesar Industri Pengolahan (30,15 persen), RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-11 5.99 4.95 4.78 5.19 5.44 5.76 5.35 (1.89) 3.54 5.115.11 5.27 5.47 5.25 5.26 5.30 5.40 (2.65) 3.32 5.365.78 5.01 4.88 5.03 5.07 5.17 5.02 (2.07) 3.69 5.10 (4.00) (2.00) - 2.00 4.00 6.00 8.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kab Pekalongan Jawa Tengah Nasional 8.18 8.32 3.42 2.96 4.02 3.08 2.72 1.68 1.87 5.51 2.61 7.99 8.22 2.73 2.36 3.71 2.82 2.81 1.56 1.7 5.63 2.89 8.38 8.36 3.35 3.02 3.61 3.13 2.8 2.36 1.53 6.31 3.28 1.45 2.45 3.45 4.45 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nasional Jawa Tengah Kab Pekalongan pertanian, kehutanan dan perikanan (15,99 persen), perdagangan besar dan eceran reparasi mobil (13,80 persen). Semakin pulihnya perekonomian di Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2021-2023 didukung dengan adanya peluang dan peningkatan investasi, pembangunan pasar, program kebijakan pemerintah, dan dukungan usaha mikro kelas menengah (UMKM) perdagangan online menjadi ladang penyerapan tenaga kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebesar 5,14 persen lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen dan nasional sebesar 5,05 persen. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023 Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023
b.Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Kabupaten Pekalongan sepanjang 2023 tercatat mencapai 3,28 persen (data inflasi Kota Tegal), lebih rendah dibanding dengan inflasi tahun 2022 yang sebesar 2,89 persen. Kenaikan beberapa komoditas seperti harga beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit dan bawah putih, memberi andil terbesar terhadap inflasi di 2023. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2023 dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023 Gambar 2.6 Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-12
c.Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40 persen penduduk berpendapatan rendah; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut: 1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. 2) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah. 3) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 yang dapat dijelaskan dalam tabel dan gambar berikut. Tabel 2.4 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 Tahun Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 20% pendapatan tinggi 40% pendapatan menengah 40% pendapatan bawah

(1)(2) (3) (4) 2013 37,91 37,99 24,10 2014 40,01 36,16 23,83 2015 42,55 36,35 21,10 2016 39,98 38,78 21,24 2017 39,07 39,18 21,75 2018 42,05 37,92 20,02 2019 38,92 39,91 21,17 2020 39,98 38,36 21,66 2021 39,69 38,98 21,33 2022 40,42 38,54 21,04 2023 41,56 37,73 20,71 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2024; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-13 24.10 23.83 21.10 21.24 21.75 20.02 21.17 21.66 21.33 21.04 20.71 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 40% Pendapatan bawah Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.7 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk 40% Pendapatan bawah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 Dari tabel dan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, ketidakmerataan pembagian pendapatan juga dapat dilihat berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, khususnya pada kelompok penduduk yang berpendapatan rendah. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ternyata sudah menerima 20,71 persen dari total pendapatan. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 24,10 persen. Walaupun terjadi penurunan, situasinya masih menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Pekalongan menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi dan menunjukkan makin merata. Bank Dunia mencatat berbagai faktor penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia. Mulai dari kesenjangan peluang, konsentrasi kekayaan di segelintir orang, ketimpangan pasar kerja, hingga rapuhnya masyarakat miskin pasca menghadapi guncangan ekonomi selama Pandemi COVID-19.
1. d.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tahun 2023 sebesar 3,25 persen menunjukkan sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun capaian ini di bawah capaian provinsi dan nasional atau lebih baik (grafik warna hijau), terdapat 1 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di antara capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah atau lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan lebih baik dibanding Nasional (grafik warna kuning), dan terdapat 12 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas capaian nasional dan Jawa Tengah atau lebih rendah (grafik warna merah). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. 5,50 5,34 5,32 4,57 5,13 4,51 4,39 4,41 3,25 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ~Kab Pekalo~an lawa Tengah ~Nasional -Jawa Tengah -Nasional 'OD-"" c ra !!! E Q) Q) ~o ~ 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 II 10,00 9,00 8,00 7,00 6, 00 I Nasional: 5,32 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-14 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.8 TPT Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 TPT di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebesar 3,25 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 3 sampai dengan 4 orang yang menganggur. capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut. Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023 Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023
2. e.Kemiskinan Persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan menunjukan perkembangan fluktuaktif tetapi cenderung menurun selama periode 2013-2023. Tahun 2013 Persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan sebesar 13,51 persen, tahun 2023 menurun mencapai 9,67 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan lebih rendah di bandingkan Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Nasional persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan masih berada diatas Nasional. Kecendrungan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan memiliki kecenderungan perubahan sejalan dengan persentase kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. 350,00 300,00 250,00 ~.., 200.00 . 150.00 ! -:i 100,00 ] 50.00 -, 0,00 18,00 16,00 14,00 12,00 - 10,00 t_ 8.00 6,00 POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA {MARET 2023) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-15 13.51 12.57 12.84 12.90 12.61 10.06 9.71 10.19 10.57 9.67 9.67 14.56 14.46 13.58 13.27 13.01 11.32 10.8 11.41 11.79 10.93 10.77 11.37 11.25 11.22 10.86 10.64 9.82 9.41 9.78 10.14 9.54 9.36 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pekalongan Jawa Tengah Nasional Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023 Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional selain Kabupaten Kendal, Karanganyar dan Boyolali. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.11 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2023
  1. 2.Kesejahteraan Sosial Budaya
3. a.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pekalongan pada kurun waktu 2013-2023 terus mengalami peningkatan, IPG tahun 2023 tercatat 92,83 meningkat dibanding IPG tahun 2022 yang tercatat 92,72. Meskipun nilai IPG Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, namun nilai IPG masih di bawah 100 dalam kurun waktu 2013 hingga sekarang. hingga sekarang, Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-16 91.50 91.89 92.21 91.94 91.95 91.89 92.18 92.48 92.83 92.87 91.65 91.88 91.84 92.68 92.87 92.58 92.48 92.56 92.72 92.83 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jawa Tengah Kab. Pekalongan 71.22 74.46 74.80 75.10 74.03 72.18 71.73 71.64 73.78 74.18 67.03 66.84 68.09 68.38 73.19 70.87 71.68 70.54 71.76 69.78 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jawa Tengah Kab. Pekalongan Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023 Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023
4. b.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemberdayaan gender di Kabupaten Pekalongan pada periode 2013-2023 selalu mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, IDG berada pada level 73,19, tahun 2019 menurun sebesar 70,87, tahun 2020 naik sebesar 71,68, tahun 2021 turun sebesar 70,54, tahun 2022 meningkat sebesar 71,76 dan turun di tahun 2023 sebesar 69,78. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023
5. c.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Ketimpangan Gender adalah sebuah indeks komposit yang dibangun dari lima indikator yang menggambarkan tingkat kesetaraan gender di suatu wilayah. Untuk mengkaji apa yang menjadi determinan utama perubahan nilai IKG Indonesia, maka pembahasan akan kembali kepada tren atau perkembangan indikator atau dimensi pembentuk IKG, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pekalongan menunjukan perkembangan yang fluktuaktif selama periode 2018-2022. Tahun 2018 IKG Kabupaten Pekalongan sebesar 0,35 dan turun di Tahun 2022 menjadi 0,20. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-17 0.389 0.376 0.370 0.377 0.371 0.336 0.352 0.193 0.245 0.195 0.195 0.351 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jawa Tengah Kab. Pekalongan Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2024 Gambar 2.14 Indeks Ketimpangan Gender Kab. Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun Tahun 2018-2023 Dari tabel di atas, IKG Kabupaten Pekalongan rata-rata di bawah capaian IKG Provinsi Jawa Tengah. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Pekalongan semakin mengecil. Ini mengindikasikan, ketimpangan peran laki-laki dan perempuan semakin mengecil serta kesetaraan yang semakin berimbang. IKG Kabupaten Pekalongan pada 2022 tercatat sama dibandingkan 2021. Hal tersebut karena perbaikan dimensi kesehatan reproduksi, pasar tenaga kerja dan pemberdayaan. C. ASPEK DAYA SAING
  1. 1.Daya Saing Ekonomi Daerah
6. a.PDRB Per fKapita Pertumbuhan ekonomi yang stabil diikuti dengan nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019-2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita tercatat sebesar 27,91 juta rupiah mengalami kenaikan dari 26,36 juta rupiah di tahun 2022. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-18 66.26 66.98 67.40 67.71 68.40 68.97 69.71 69.63 70.11 70.81 71.4 68.02 68.78 69.49 69.98 70.52 71.12 71.73 71.87 72.16 72.79 73.39 68.31 … 69.55 70.18 70.81 71.39 71.92 71.94 72.29 72.91 73.55 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kab Pekalongan Jawa Tengah Nasional Sumber: BPS Kab. Pekalongan. BPS Prov. Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.15 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023
  1. 2.Daya Saing SDM
7. a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kinerja pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menggunakan IPM untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Indikator IPM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata- rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selanjutnya untuk capaian IPM Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2013 - 2023 terus membaik, dari 66,26 tahun 2013 meningkat menjadi 71,40 pada tahun 2023, meskipun masih dibawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama periode 2018-2022 IPM Kabupaten Pekalongan menunjukkan kemajuan yang besar, Pada tahun 2021-2023, IPM Kabupaten Pekalongan telah berstatus “TINGGI” (70≤IPM<80)”, tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Sumber : BPS Jawa Tengah; 2013-2023 Gambar 2.16 IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 15,976 17,604 19,140.00 20,711 21,483 22,831 25,588 23,596 24609 26356 27906 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-19 Adapun komponen pembentuk IPM secara lengkap yang meliputi meliputi Umur Harapan Hidup (UHH); pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita dapat dijabarkan dalam tabel berikut. Tabel 2.5 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 Tahun Umur Harapan Hidup/UHH (th) Harapan Lama Sekolah/HLS (th) Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th) Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu Rp) 2013 73,30 11,55 6,37 8.884 2014 73,33 11,93 6,53 8.938 2015 73,35 12,00 6,55 9.208 2016 73,41 12,15 6,56 9.300 2017 73,46 12,16 6,73 9.702 2018 73,53 12,17 6,74 10.221 2019 73,57 12,4 6,88 10.508 2020 73,69 12,41 6,91 10.312 2021 73,74 12,42 7,17 10.409 2022 73,80 12,43 7,46 10.707 2023 73,87 12,44 7,47 11. 297 Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2024 Kinerja pendidikan di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan selama 10 tahun terakhir, RLS dan HLS Kabupaten Pekalongan di bawah angka Provinsi Jawa Tengah. RLS Jawa Tengah menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMP atau 8,01 tahun pada tahun 2023, sementara Kabupaten Pekalongan hanya mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,47 tahun. Demikian pula dengan HLS Kabupaten Pekalongan yang masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,44 tahun pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 12,85 tahun. Indikasi penyebab rendahnya RLS dan HLS Kabupaten Pekalongan dibandingkan Jawa Tengah adalah belum meratanya akses layanan pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 4.000an jiwa di Kabupaten Pekalongan, serta kebutuhan pasar tenaga kerja yang masih berada pada kategorilow skilled. Selain itu Pembangunan literasi di Kabupaten Pekalongan juga belum optimal. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pekalongan menurun dari 19,90 persen tahun 2022 menjadi 15 persen tahun 2023 Gambaran kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan persentase penduduk 15 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didominasi tamatan SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 2019-2023. Tamatan SD, SMP dan SMA penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Pekalongan mencapai kisaran 20 persen, namun untuk tamatan perguruan tinggi baik S1 maupun D4 sangat kecil yaitu sekitar 6 persen. Di sisi lain masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah kurang lebih 3-5 persen, termasuk tidak tamat SD mencapai 11 – 13 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-20 73.3073.3373.3573.4173.4673.5373.57 73.6973.7473.8073.87 72.28 73.88 73.9674.0274.08 74.1874.23 74.37 74.47 74.57 74.69 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 UHH Kab. Pekalongan UHH Jawa Tengah Tabel 2.6 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023 Tahun Tidak mempunyai ijazah Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%) Total SD/MI/ Paket A SMP/MTS/ Paket B SMA/SMK/MA /Paket C Diploma/ Universitas
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 2013 29,98 37,35 18,54 11,72 2,41 100,00 2014 29,14 39,17 17,62 10,97 3,10 100,00 2015 25,40 38,79 18,63 13,43 3,75 100,00 2016 21,41 48,45 12,74 12,10 5,31 100,00 2017 23,64 37,55 20,69 13,31 4,81 100,00 2018 23,64 37,55 20,69 13,31 4,81 100,00 2019 19,71 36,03 23,59 15,12 5,55 100,00 2020 19,68 34,34 22,63 18,70 4,65 100,00 2021 18,93 33,38 22,66 19,25 5,78 100,00 2022 16,97 32,18 24,71 19,74 6,39 100,00 2023 16,97 31,60 25,79 19,52 6,12 100,00 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 Selain itu dari aspek kesehatan masyarakat, Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 73,87 tahun walaupun di bawah UHH Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut. Sumber : BPS Jawa Tengah; 2024 Gambar 2.17 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023 Berdasarkan gambar diatas, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 73,80 tahun di tahun 2022 menjadi sebesar 73,87 tahun di Tahun 2023. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,69 tahun. Dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Pekalongan digambarkan bahwa sebanyak lebih dari 69 persen merupakan lulusan SMP ke bawah. Tingkat pendidikan dapat menunjukkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penduduk bekerja lulusan SMP ke bawah menunjukkan kualitas yang masih rendah ataulow skill. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-21 Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angkatan Kerja Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja
(1)(2) (3) (4) (5) SD/MI/Paket A 258.208 4.709 262.917 98,21 SMP/MTS/ Paket B 105.515 6.881 112.396 93,88 SMA/SMK/MA/Paket C 122.777 4.862 127.639 96,19 Perguruan Tinggi 38.083 1.155 39.238 97,06 Jumlah/total 524.583 17.607 542.190 96,75 Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024
1. b.ILOR (Incremental Labour Output Ratio) Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui pengaruh dari peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja adalahILOR (Incremental Labour Output Ratio). Dengan kata lain ILOR merupakan sebuah rasio yang menginformasikan kepada kita seberapa banyak tambahan tenaga kerja yang diperlukan untuk memberikan tambahan satu unit output perekonomian. Dari data BPS, selama lima tahun terakhir (2018-2022) di antara 8 wilayah pembangunan yang ada di Jawa Tengah, Kawasan dengan jumlah tenaga kerja paling banyak adalah Kawasan Petanglong (Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan). Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja di setiap wilayah pembangunan pada umumnya mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja. Berikut perkembangan ILOR menurut Wilayah Pembangunan Petanglong dan Jawa Tengah dari tahun 2018-2022 Tabel 2.8 Nilai ILOR menurut Wilayah Pembangunan Jawa Tengah, 2018-2022 Wilayah Pembangunan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Jawa Tengah 0,005 0,004 0,003 0,009 0,010 Petanglong 0,018 0,005 0,036 0,036 0,008 Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024 Secara umum, nilai ILOR menurut Kawasan Pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 belum ada yang mencapaia nilai 1. Artinya, setiap kenaikan output perekonomian (PDRB ADHK) sebesar 1 juta rupiah di Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, belum mampu untuk menyerap tenaga kerja. ILOR positif bermakna setiap tambahan satu satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga, semakin besar ILOR semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Sementara itu jika ILOR bernilai negatif artinya dalam kurun waktu tertentu ada ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output perekonomian. Pada tahun 2022, nilai ILOR kawasan Petanglong sebesar 0,008 hal ini berarti dalam kurun waktu satu tahun, kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah baru akan menyerap tenaga kerja sebanyak 8 orang di kawasan Petanglong. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-22

3.Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

a.Kondisi Jaringan Jalan dan Transportasi Kondisi infrastruktur Kabupaten Pekalongan semakin membaik dari tahun ke tahun didukung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jalan kewenangan Kabupaten sampai dengan tahun 2023 sepanjang 697,896 km dengan kondisi mantap sebesar 521,127 km (74,67 persen) yang ditunjukkan dari kondisi permukaan jalan baik sebesar 288,992 km (41,41 persen) dan kondisi sedang sebesar 232,135 km (33,26 persen). Sedangkan jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 79,455 km (11,38) persen, dan rusak berat sebesar 97,314 km (13,94 persen). Konektivitas jaringan transportasi Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasin darat antara lain Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang melewati wilayah Kabupaten Pekalongan yaitu Ruas Tol Batang – Semarang sepanjang 75 Km dengan exit tol Bojong. Untuk simpul utama transportasi darat, terdapat Jumlah terminal tipe C di tahun 2018-2022 sebanyak 5 unit berkurang 1 unit sejak tahun 2016 dari 6 (enam) unit karena pengalihan pengelolaan Terminal Kajen dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terminal sebagai simpul transportasi berpotensi dikembangkan sebagai simpul ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk prasarana transportasi kereta api belum tersedia di Kabupaten Pekalongan, meskipun Kabupaten Pekalongan dilalui jalur Kereta Api. Kabupaten Pekalongan memiliki satu stasiun Kereta Api yang masih aktif yaitu Stasiun Sragi yang merupakan stasiun kereta api kelas II termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang. Stasiun ini awalnya hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda pada segmen stasiun ini hingga Stasiun Petarukan resmi dioperasikan mulai 26 September 2012 dan kemudian petak stasiun ini hingga Stasiun Pekalongan mulai 6 Desember 2012, jumlah jalurnya bertambah menjadi tiga. Jalur 1 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Semarang, jalur 2 dijadikan sepur lurus untuk arah Cirebon saja, dan jalur 3 ditambahkan sebagai sepur belok baru di sisi utara stasiun. Saat ini tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi penyusulan antar kereta api. Ke arah timur, sebelum Stasiun Pekalongan, terdapat bekas Halte Waru yang sudah dinonaktifkan karena okupansi yang minim. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-23 Sumber : Bapperida Kabupaten Pekalongan, 2024 Gambar 2.18 Stasiun Sragi Kabupaten Pekalongan
b.Sumberdaya Air Pengelolaan sumber daya air terpadu, yang mengacu kepada tiga pilar yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sumberdaya air dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Kabupaten Pekalongan memanfaatkan sumberdaya air yang ada dalam mendukung pertanian melalui sistem irigasi. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terus menunjukan peningkatan mencapai 51,43 persen pada tahun 2023. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi, dari 77,00 persen di tahun 2019 meningkat menjadi 80,45 persen di tahun 2023.
c.Drainase Drainase merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan infrastruktur sebuah kota. Drainase telah menjadi prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat khususnya diperkotaan dalam rangka menuju kehidupan kota yang nyaman, bersih, dan sehat. Drainase sendiri berarti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Jadi, drainase ini pada umumnya berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan untuk memperbaiki dan mengurangi daerah becek, genangan air, dan banjir. Kondisi drainase di Kabupaten Pekalongan menunjukan kondisi baik, antara lain capaian persentase drainase (jalan) kondisi baik mengalami peningkatan dari 12,67 persen di tahun 2019 menjadi 18,79 persen di Tahun 2023. Sedangkan persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob mencapai 62,10 persen di tahun 2023 turun dari tahun 2022 sebesar 75,4 persen.
d.Air Minum dan Air Limbah (Sanitasi) Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya keras mewujudkan 100 persen akses air minum aman dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Target tersebut sesuai dengan RPJMN RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-24 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2022 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100 persen pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Sementara itu kondisi yang sama di cakupan pelayanan sanitasi juga belum dapat mencapai target nasional sebesar 100 persen tahun 2020.
e.Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Pekalongan yang telah dimiliki. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kawasan kumuh dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan No. 667/450 Tahun 2021 yang menetapkan luas kawasan kumuh sebesar 344,21 ha. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2019-2023 mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2021 luas kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan sebesar 344,21 Ha (berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan No. 667/450 Tahun 2021). Sisa Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan Tahun 2023 sebesar 222,05 ha (69,00 persen). Sementara itu untuk persentase rumah tangga dengan akses hunian layak berdasarkan data dari susenas yang menunjukan peningkatan selama 10 tahun terakhir menunjukan perkembangan yang fluktuaktif. Capaian tertinggi di tahun 2021 sebesar 81,23 persen namun menurun pada tahun beriikutnya. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak tahun 2023 mencapai 74,98 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut : Sumber : Susenas, BPS 2024 Gambar 2.19 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
1. 4.Daya Saing Iklim Investasi
a.Indeks Daya Saing Daerah Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 bertujuan untuk mengukur daya saing daerah berdasarkan 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 97 Indikator plus 1 indikator tentang interaksi kewilayahan. Hasilnya pengukuran menggambarkan beberapa aspek daya saing Kabupaten Pekalongan yang memiliki keunggulan sehingga dapat menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan daerah 79.38 73.17 75.56 76.62 75.14 76.35 74.19 78.33 81.23 74.63 74.98 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kesehatan lnfrastruktur Efisiensi Pasar Produk Pendidikan dan Keterampilan Kelembagaan Ketenagakerjaa n Akses Keuangan Dinamika Bisnis Ukuran Pasar 5,00 Kapasitas lnovasi Rerata Petanglong-Kabupaten Pekalongan -Kabupaten Batang-Kota Pekalongan Pilar Daya Saing Daerah Sumber Daya Manusia/Hu man Capital Faktor Penguat/Ena bling ... Faktor Pasar/Market Ekosistem -Kota Pekalongan -Rerata Petanglong -Pekalongan-Batang Aspek Daya Saing Daerah 3,65 3,6125 3,612 3,6 3,55 3,5 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 2020 2021 2022 2023 -PDSD -PDSD RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-25 Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan, 2024 Gambar 2.20 Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2023 Berdasarkan capaian dan progres Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Pekalongan, dari tahun 2020 sampai tahun 2023, terbilang stagnan. Namun, dilihat dari gambar di atas, Kabupaten Pekalongan memilikiresilience yang bagus terutama terhadap pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, PDSD Kabupaten Pekalongan memiliki nilai 3,6125 kemudian menurun menjadi 3,3945 pada tahun 2021 akibat adanya pandemi Covid-19. Perlahan-lahan nilai PDSD Kabupaten Pekalongan mulai naik lagi pada tahun 2022 menjadi 3,5890 dan pada tahun 2023 kembali ke posisi seperti tahun 2020 yaitu dengan nilai 3,6120. Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan, 2024 Gambar 2.21 Konstelasi Nilai Aspek, dan Pilar Pada Sistem Perwilayahan Secara Aspek pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Kewilayahan Petanglong, Kabupaten Pekalongan memiliki 1 nilai aspek yang lebih unggul yaitu Aspek Faktor Pasar/Market. Sementara itu, Aspek Ekosistem Inovasi dibandingkan Petanglong hanya berbeda sedikit yaitu 3,53 dengan 3,57. Kabupaten Pekalongan memiliki 7 nilai pilar yang lebih tinggi daripada rata-rata wilayah Petanglong yaitu pilar dinamika bisnis, kapasitas inovasi, kelembagaan, pendidikan dan ketrampilan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, dan ukuran pasar. Secara keseluruhan, dari 12 Aspek di Kabupaten Pekalongan ada 3 aspek yang memiliki nilai lebih rendah dari Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, yaitu pilar perekonomian, kesehatan, dan akses keuangan. Tiga pilar tersebut perlu mendapat perhatian. 20232022202020192018 20212017 -lndeks RB -lndeks RB RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-26 Secara umum, baik secara aspek maupun pilar Daya Saing Daerah di Kewilayahan Petanglong diusung oleh Kabupaten Batang sebagai nomer 1, Kabupaten Pekalongan sebagai nomer 2, dan Kota Pekalongan sebagai nomer 3. Hal tersebut terjadi karena memang selama ini Kabupaten Batang lebih diuntungkan dengan adanya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Kabupaten Batang oleh Pemerintah Pusat, seperti KITB, KIB, dan PLTU Batang yang menjadi keuntungan besar terutama dengan adanya penyaluran dari pusat untuk meningkatkan infrastruktur sehingga sangat berpotensi meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi secara signifikan D. ASPEK PELAYANAN UMUM
1. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik(clean and good government) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadaproadmap nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2017-2023 secara umum meningkat dari tahun 2017 sebesar 53,75 (B) menjadi sebesar 64,80 (B) pada tahun 2023. Nilai IRB yang terus meningkat menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan selalu mengalami perbaikan dan perkembangan dalam mengikuti arahroadmap nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Meski nilai IRB terus meningkat, pertumbuhan nilai IRB menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dari 66,56 menjadi 64,80 pada tahun 2023. Angka pertumbuhan yang fluktuatif menunjukkan adanya aspek reformasi birokrasi yang belum kokoh dalam penerapannya. Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2024 Gambar 2.22 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2023 3,5 3,04 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -SPBE -SPBE RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-27
2. 2.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 2,86 atau berarti lebik baik dari capaian tahun 2022 sebesar 2,63. Peningkatan SPBE juga tidak lepas dari dukungan semua Perangkat Daerah (PD) melalui tersusunnya regulasi tentang penyelenggaraan SPBE (seperti arsitektur SPBE, peta SPBE, penerapan manajemen data di Perangkat daerah serta Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pekalongan, terbangunnya data center baru, peningkatan layanan jaringan intra pemerintah dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), integrasi aplikasi berbagi pakai, literasi/sosialisasi terkait keamanan informasi kepada aparatur berupa optimalisasi Tim CSIRT dan Pentest, serta optimalisasi Tim Koordinasi SPBE kabupaten Pekalongan yang melibatkan PD terkait, serta peningkatan layanan SPBE seperti peningkatan kualitas pengelolaan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti melalui aplikasi Lapor Bupati. Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2024 Gambar 2.23 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2023
3. 3.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan publik dapat dilihat kualitasnya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kabupaten Pekalongan. Penilaian IKM dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Secara umum, IKM Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nilai IKM naik sebesar 0,44 dari tahun 2022 sebesar 83,00 menjadi 83,44. 20 40 60 l3,09 S4,6J 8S,OO 16,63 87~1 11,37 &9,11 &9,56 90,00 90,90 91,22 91,75 91,80 92,16 92,25 .56 93,2193,'8 95,02 95,05 95,05 95,11 95,86 96,19 96.>I 96,60 97,08 97.52 97.n 97.19 98,>I 99,SS 99,SS 100 100 80 76,99 100 20232022 83,44 2021 -IKM -IKM 2020 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-28 Sumber : Biro Organisasi Setda Kab. Pekalongan, 2024 Gambar 2.24 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 E. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025 Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dilakukan dengan mengintepretasikan sasaran pokok dalam arah pembangunan di setiap misi dengan indikator kinerja sesuai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode 2005-2025. Hasil dari evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dapat disimpulkan bahwa dari total indikator berdasarkan intrerpretasi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 di setiap misi dan indikator, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 92,56 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Posisi kinerja Kabupaten Pekalongan jika dibandingkan dengan wilayah Petanglong (Kota Pekalongan, Batang, Kabupaten Pekalongan), masih berada diatas Kabupaten Batang namun berada dibawah Kota Pekalongan. Untuk rata-rata wilayah petanglong sebesar 93,06 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024 Gambar 2.25 Rata-Rata Kinerja RPJPD tahun 2005-2025 Kab/Kota di Jawa Tengah Pada capaian indikator makro pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 menunjukan kondisi yang baik. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Angka Pengangguran (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan (Gini Indeks), dan PDRB Per Kapita. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-29 Tabel 2.9 Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 dan Tahun 2022 No Indikator Kinerja Makro Kinerja Awal

(2005)Kinerja Tahun Berjalan
(2022)Persentase Pertumbuhan (%) Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Indeks Pembangunan Manusia 68,20*) 70,81 3,83 Meningkat
2.Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) 20,47 9,67 52,76 Meningkat
3.Angka Pengangguran (TPT) 7,93

(2007)3,23 59,27 Meningkat

4.Pertumbuhan Ekonomi 3,98 5,11 28,39 Meningkat
5.Pendapatan Per Kapita 4.030.000 13.407.420 232,69 Meningkat
6.Ketimpangan Pendapan (Gini Indeks) 0,23 0,310 -34,78 Menurun
7.PDRB Per Kapita 4.454,20

(2006)17.703,21 297,45 Meningkat Sumber : Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan, 2005-2025 Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025 sebagai berikut : Pembangunan Sumberdaya Manusia masih belum optimal hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan beberapa capaian indikator kinerja dan permasalahan Pembangunan sumberdaya manusia yang belum optimal sebagai berikut :

1.Kinerja pendidikan di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan selama 10 tahun terakhir, RLS dan HLS Kabupaten Pekalongan di bawah angka Provinsi Jawa Tengah.

a.belum meratanya akses layanan pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 4.000an jiwa di Kabupaten Pekalongan, serta kebutuhan
b.pasar tenaga kerja yang masih berada pada kategori low skilled.
c.Belum optimalnya pelestarian budaya lokal
1. 2.Belum optimalnya kinerja birokrasi pemerintah. evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan beberapa capaian indikator kinerja dan permasalahan birokrasi yang belum optimal sebagai berikut :
a.Indeks Reformasi Birokrasi masuk pada 2022 predikat BB menunjukan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Kabupaten Pekalongan masih perlu adanya peningkatan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
b.Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan
1. 3.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan belum optimal. Hasil evaluasi RPJPD 2005- 2025 menunjukan beberapa indikator dan permasalaha pertumbuhan ekonomi antara lain:
a.Kabupaten Pekalongan mengalami kontraksi tahun 2019 sebagai akibat pandemi COVID-19. Kabupaten Pekalongan selama tahun 2020 berada di zona merah. Kondisi ini tentu membawa kebijakan daerah untuk melakukan PSBB sepanjang tahun 2020 dan awal 2021 yang memperngaruhi perekonomian secara menyeluruh.
b.Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat
c.rendahnya peluang atau kesempatan kerja
d.terbatasnya kemampuan dan ketrampilan pencari kerja
e.terbatasnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau ketrampilan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-30
f.aksesibiltas ke fasilitas pendidikan terbatas pada sebagian wilayah
g.Tidak memiliki pekerjaan tetap
h.Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
i.Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya
j.Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
k.Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya
l.Terjadinya Inflasi
m.Tidak stabilnya sektor pendukung pendapatan asli daerah
1. 4.Pembangunan Infrastruktur belum merata. Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan bahwa :
a.Tingginya tingkat kerusakan jalan yang disebabkan oleh kurangnya sistem drainase yang efektif. Air hujan yang tidak terkelola dengan baik dapat menggenang di permukaan jalan, meresap ke dalam struktur jalan, dan mempercepat proses pelapukan serta keretakan. Genangan air yang terus-menerus dapat melemahkan fondasi jalan, menyebabkan lubang dan retakan yang semakin membesar seiring waktu.
b.Cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2022 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100 persen
c.Persentase penduduk mengakses air limbah domestik di Kabupaten Pekalongan juga belum dapat mencapai target nasional sebesar 100 persen
d.Masih terdapat wilayah yang belum terlayani trayek angkutan umum
e.Kinerja sistem irigasi masih belum optimal. Pada tahun 2022 persentase wilayah yang terlayani jaringan irigasi penurun menjadi 80,60%
1. 5.Hasil evaluasi menunjukan masih terdapat permasalahan berkaitan dengan unmet need KB yaitu kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Sehingga perlu penguatan program KB untuk mengendalikan penduduk
2. 6.Daya dukung lingkungan belum optimal. Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan bahwa :
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 62,75 persen termasuk kategori sedang.
b.Indeks Kualitas Air menurun dari 50 tahun 2021 menjadi 43,33 tahun 2022.
c.Indeks Kualitas Udara meningkat dari 80,37 tahun 2021 menjadi 84,12 tahun 2022.
d.Indeks Kualitas Tutupan Lahan 57,63 tahun 2021 meningkat menjadi 56,55 tahun 2022.
e.Persentase timbulan sampah di perkotaan yang tertangani sebesar 27,91 persen di Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025 yang telah dilaksanakan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
1. 1.Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025, digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun berikutnya.
2. 2.Pada periode RPJPD Kabupaten Pekalongan berikutnya perlu dipertimbangkan Menyusun indikator secara kuantitatif, sehingga tingkat ketercapaian indikator dapat terukur dan menggambarkan prestasi kinerja selama periode jangka panjang.
3. 3.Perangkat Daerah perlu menyiapkan database baik berupa dokumen perencanaan, maupun dokumen sektoral serta data capaian kinerja setiap tahun sejak ditetapkannya RPJPD sehingga memudahkan pada saat dilaksanakan evaluasi RPJPD pada periode berkenaaan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-31
4. 4.Meningkatkan koordinasi untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja sasaran pokok pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yang telah memasuki periode RPJMD ke IV. F. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK
5. 1.Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 Penduduk merupakan salah satu faktor utama keberhasilan Pembangunan. Penduduk yang berkualitas mendorong pembangunan untuk mendapatkan dampak yang lebih baik. Oleh sebab itu, pembangunan Indonesia harus berpusat pada penduduk. Untuk mencapai keselarasan pembangunan dengan terwujudnya penduduk yang sejahtera tanpa ada yang tertinggal, terdapat beberapa kondisi yang harus tercapai dan dijaga. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan matematik untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk bertujuan untuk mengintegrasikan variabel kependudukan dan perencanaan pembangunan dengan memberikan informasi kondisi penduduk di masa depan. Berdasarkan perhitungan BPS Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebesar 1.007.390 jiwa yang terbagi atas 511.660 laki-laki dan 489.980 perempuan. Hasil proyeksi penduduk diakhir periode pertama RPJPD Tahun 2030, jumlah penduduk diperkirakan sebesar 1.081 587 jiwa terbagi atas 549.772 laki-laki dan 531.815 perempuan. Pada akhir periode RPJPD kedua Tahun 2035 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.123.428 jiwa, terbagi atas 570.906 laki-laki dan 552.522 perempuan. Pada akhir periode RPJPD ketiga Tahun 2040 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.156.477 jiwa, terbagi atas 587.345 laki- laki dan 569.132 perempuan. Pada akhir periode RPJPD keempat Tahun 2045 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.181.864 jiwa, terbagi atas 599.807 laki-laki dan 582.057 perempuan. Komposisi umur dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Pekalongan digambarkan secara grafis dengan Piramida penduduk. Grafik piramida penduduk digambarkan dengan cara menyusun dua garis yang berbentuk tegak lurus. Pada penggambaranya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Piramida penduduk akan menggambarkan usia dari penduduk yang digambarkan dengan urutan dari bawah yang termuda hingga teratas adalah yang tertua. Tahun 2023 perkembangan penduduk terlihat tingkat kelahiran jumlah penduduk usia terbanyak pada kelompok usia 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Tingkat kelahiran juga masih cukup tinggi pada dilihat juga jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Jika dilihat perkembangan Piramida Penduduk Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-32 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Tahun 2023 Perempuan Laki-laki Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah) Gambar 2.26 Piramida Penduduk Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan juga mengalami transisi demografi dimana menurunnya angka kematiaan, sementara kelahirannya relatif tetap. Selama transisi ini terjadi ledakan penduduk yang diikuti rendahnya kematian. Seiring dengan turunnya angka kelahiran dan usia ledakan penduduk memasuki angkatan kerja, terjadilah bonus demografi. Beberapa definisi mengenai bonus demografi merujuk pada fenomena penambahan jumlah penduduk usia kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Bonus demografi didefinisikan sebagai sebuah penambahan penduduk pada kelompok usia kerja yang walaupun meningkatkan jumlah penduduk total, dipandang sebuah keuntungan yang tak terelakan (Chandrasekhar, Ghosh, Roychowdhury, 2006). Bonus demografi dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bati dan penurunan fertilitas jangka panjang(Adioentom, 2007). Istilah bonus demografi yang diartikan sebagai sebuah keuntungan berdasar pada konsep dasar dalam demografi yaitu sebuah keuntungan berdasar pada konsep dasar dalam demografi yaitu indikator angka ketergantungan/rasio beban ketergantungan. Rasio ini menggambarkan persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif(Lembaga Demografi FEUI, 1981). Bonus demografi memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pekalongan dengan baik. Tantangan yang harus dihadapi diantaranya masalah pengangguran, kebutuhan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, kualitas SDM, serta kesehatan. Meskipun demikian juga terdapat peluang berkaitan dengan Bonus Demografi yaitu Dividen demografi (kondisi jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja), Inovasi dan kreativitas penduduk usia muda, peningkatan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ketersediaan tenaga kerja produktif Penurunan angka ketergantungan sebagai transisi demografi pada suatu saat akan mencapai titik terendah dan berbalik meningkat kembali, pada saat menunjukan angka yang paling terendah yang biasannya berada dibawah 50 persen, disebut dengan Jendela Peluang(The Window of Opportunity). Jendela peluang tersebut sangat singkat dan hanya terjadi satu kali saja dalam satu dekade seluruh perjalanan kehidupan penduduk.Adioetomo (2007) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-33 berpendapat kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai dengan tahun 2030. Oleh karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna membantu pertumbuhan ekonomi. Batasan besarnya rasio ketergantungan yang bisa disebut bonus demografi berbeda-beda. Perubahan struktur penduduk ini dapat terjadi karena adanya proses transisi demografi secara berkelanjutan dan berjangka panjang, Mula-mula tingkat mortalitas harus diturunkan, melalui pelayanan Kesehatan yang baik. Penurunan kematian bayi tidak langsung diikuti dengan fertilitas. Penurunan kematian bayi menyebabkan lebih banyak bayi yang survive, dapat terus hidup mencapai usia yang lebih tinggi. Setelah beberapa lama, tingkat fertilitas akan menurun juga. Kalau sudah demikian, maka terjadilah pergeseran distribusi penduduk menurut umur, yang menyebabkan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif dan penduduk usia produktif. Jika dilihat perkembangan piramida penduduk, usia lansia melebar mulai tahun 2035. Penuaan penduduk mengakibatkan penurunan kapasitas fisik dan perubahan preferensi dan kebutuhan individu. Penuaan penduduk yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Proporsi yang lebih tinggi pada kelompok lansia diyakini dapat menurunkan tingkat produktivitas suatu wilayah terutama bila tidak diimbangi dengan peningkatan investasi dan teknologi. Usia lansia melebar di Kabupaten Pekalongan akibat dari menurunnya mortalitas dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan, namun penurunnya mortalitas tersebut belum diikuti oleh penurunan fertilitas. Kondisi tersebut dilihat dari masih tingginya angka kelahiran yang dilihat dari tingginya jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Perkembangan piramida penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk dapat diliihat pada gambar berikut: RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-34 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 15-19 30-34 45-49 60-64 70+ Tahun 2030 Perempuan Laki-laki Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024 (diolah) Gambar 2.27 Piramida Penduduk Tahun 2023-2045 Berdasarkan Proyeksi penduduk 2025-2045 terlihat jumlah penduduk akan terus meningkat, begitu juga dengan perkiraan penduduk usia kerja yang dikelompokan pada penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi (economically active population). Jika dilihat tren berdasarkan proyeksi penduduk nampak bahwa akan ada penurunan penduduk usia non produktif muda yang kemungkinan adalah keberhasilan untuk menekan fertilitas penduduk. Sementara untuk penduduk usia non produktif tua menunjukan peningkatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Tahun 2023 Perempuan Laki-laki 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Tahun 2025 Perempuan Laki-Laki 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Tahun 2035 Perempuan Laki-Laki 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Tahun 2040 Perempuan Laki-laki 60,000 40,000 20,000 0 20,000 40,000 60,000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Tahun 2045 Perempuan Laki-Laki RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-35 Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024 (diolah) Gambar 2.28 Perkembangan Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2020-2045 Perkembangan penduduk usia muda di Kabupaten Pekalongan menunjukan peningkatan namun ada kecenderungan melambat. Perkembangan penduduk usia muda juga dipengaruhi oleh fertilitas. Perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebagai bagian dari keberhasilan penurunan tingkat fertilitas. Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Pekalongan terus menurun dan mencapai angka 2,38 pada tahun 2022 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar dua anak selama masa reproduksinya. Jika dilihat dari proyeksi TFR sampai dengan tahun 2045 sebesar 1,92. Penurunan TFR ini sejalan dengan penurunan peduduk usia muda. Penurunan tingkat fertilitas ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dan pembangunan di sektor-sektor lainnya yang berkontribusi dalam meningkatkan usia perkawinan pertama/usia kawin pertama perempuan, tingkat pendidikan perempuan, dan berkurangnya jumlah anak yang dimiliki setiap perempuan. Perkembangan grafik penduduk usia muda di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah) Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Penduduk Usia Muda Tahun 2025-2045 Perkembangan struktur penduduk usia tua di Kabupaten Pekalongan menunjukan kondisi yang meningkat. Penuaan penduduk mengakibatkan penurunan kapasitas fisik dan perubahan preferensi dan kebutuhan individu. Penuaan penduduk yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Proporsi yang lebih tinggi pada kelompok lansia diyakini dapat menurunkan tingkat produktivitas suatu wilayah 233,578 243,005 247,391 245,461 234,065 224,973 674,651 706,528 731,680 753,299 775,853 787,655 62,757 80,809 102,516 124,668 146,559 169,236 60,000 160,000 260,000 360,000 460,000 560,000 660,000 760,000 860,000 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Usia muda Usia Produktif Usia Non Produktif 243,005 247,391 245,461 234,065 224,973 79,419 85,760 81,916 77,491 74,377 77,684 79,598 85,956 82,111 77,680 400,108 412,749 413,333 393,667 377,030 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2025 2030 2035 2040 2045 0-4 5-9 10-14 0-14 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-36 terutama bila tidak diimbangi dengan peningkatan investasi dan teknologi. Kabupaten Pekalongan diproyeksikan akan memasukiAging population yaitu fenomena demografis di mana proporsi individu berusia lanjut (didefinisikan sebagai usia 65 tahun ke atas) meningkat secara signifikan dalam suatu populasi. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari beberapa faktor demografis, termasuk penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan harapan hidup. Tingkat mortalitas penduduk di Kabupaten Pekalongan juga diperkirakan mengalami penurunan dari 12,26 tahun 2025 menjadi 6,73 tahun 2045. Tantangan terhadapAging population seringkali terkait dengan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan karena lebih banyak individu berusia lanjut rentan terhadap penyakit kronis dan masalah kesehatan lainnya. Perkembangan grafik usia tua Kabupaten Pekalongan dapat dilihat sebagai berikut : Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah) Gambar 2.30 Grafik Perkembangan Penduduk Usia Tua Tahun 2023-2045
6. 2.Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana atau yang biasa disebut dengan istilah Infrastuktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi(Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8). Prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. prasarana kota atau wilayah merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau aktivitas dalam suatu kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota atau wilayah. Penyediaan prasarana memiliki 3 tujuan yaitu 1) mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi dengan baik. 2) Penyediaan prasarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat tertampung dengan baik; dan 3) Pengembangan wilayah dan kota terkenal dengan tersedianya prasarana dasar dan fasilitas lingkungan yang memadai merupakan stimulus bagi bergulirnya kegiatan investasi pemanfaatan ruang. 26792 34249 41590 46665 51602 18073 22940 29587 36214 40922 17892 23620 31339 41789 54035 62757 80809 102516 124668 146559 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2025 2030 2035 2040 2045 65-69 70-74 75+ 65+ RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-37 Sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,budaya dan ekonomi. Sarana /fasilitas ekonomi dan budaya biasanya kelola dan dimiliki oleh swasta atau perusahaan negara maupun perusahaan daerah. Sedangkan sarana/fasilitas sosial pada umumnya disediakan dan dikelola oleh pemerintah.
7. 1.Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Pekalongan Secara global, luas minimal hunian menjadi salah satu indikator kualitas pembangunan perumahan pada suatu negara. Indikator tersebut dipengaruhi oleh luas hunian dan jumlah penghuni(UNHABITAT 1996). Standar luas minimal berbeda beda antar negara, tergantung pada tingkat ekonomi, sosial budaya dan iklim. Luas lantai per jiwa akan naik seiring dengan tingkat ekonomi dan kemakmuran suatu negara(McGee dan Robinson 1995). MenurutYockey

(2011), luas ruang hunian turut berpengaruh terhadap kesehatan dan tingkat stress penghuninya. Standar kebutuhan luas minimal hunian sederhana di Indonesia diatur dalam SNI 03- 1733-2004. Standar ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar menentukan luas rumah sederhana dan batasan rumah yang mendapatkan subsidi. Berdasarkan SNI 03-1733- 2004, luas minimal rumah sederhana (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang) adalah 36m² atau 9m² per jiwa (Badan Standar Nasional Indonesia 2004). Indonesia menetapkan dasar menentukan kebutuhan ruang berdasarkan kenyamanan ruang gerak menghasilkan luas minimal rumah sederhana berdasarkan simulasi kenyamanan gerak yaitu 47,56 m² atau 11,89 m² per jiwa (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang). Tabel 2.10 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Standart/Jiwa (m 2 ) Unit Rumah (m 2 ) Luas (m 2 ) Minimal 7,20 28,80 60,00 Indonesia 9,00 36,00 60,00 Internasional 12,00 48,00 60,00 Sumber : Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan MenterI Kipraswil 2022 tentang RSH) Perhitungan kebutuhan rumah Kabupaten Pekalongan menggunakan pedoman umum rumah sederhana sehat Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan MenterI Kipraswil 2022 tentang RSH, dengan asumsi kebutuhan luas 60 m 2 . Tahun 2025 proyeksi Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga sebesar 15.455.250 m 2 , tahun 2045 diperkirakan kebutuhan luas kavling minimum 17.325.184 m 2 . Perkembangan proyeksi kebutuhan luas kavling minimum selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.11 Proyeksi Luas Kavling Minimum Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Uraian Satuan Baseline 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk jiwa 1.007.390 1.030.342 1.081587 1.123.428 1.156.477 1.181.149 Proyeksi Jumlah Keluarga kk 251.847 257.588 268.030 278.945 284.284 288.753 Kebutuhan luas kavling m 2 60 60 60 60 60 60 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-38 Uraian Satuan Baseline 2023 2025 2030 2035 2040 2045 minimum per keluarga (m 2 ) Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga m 2 /kk 15.110.820 15.455.250 16.081.800 16.736.700 17.057.050 17.325.184 Sumber : Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024 Kondisi eksisting saat ini jumlah rumah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 sebanyak 207.377 unit rumah, meningkat menjadi 207.737 unit rumah di tahun 2023. Untuk memenuhi Kebutuhan rumah di Kabupaten Pekalongan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2045.

2.Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pekalongan Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Air bersih adalah air yang memnuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, mandi dan energi. Air sebagai salah satu faktor essensial bagi kehidupan sangat dibutuhkan salam kriteria sebagai air bersih. Air bersih merupakan air yang layak digunakan untuk keperluan keluarga atau rumah tangga karena telah memenuhi syarat. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Standar kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter/kapita/hari. Untuk kebutuhan tubuh manusia air yang diperlukan adalah 2,5 liter per hari. Standar kebutuhan air pada manusia biasanya mengikuti rumus 30 cc per kilogram berat badan per hari. Artinya, jika seseorang dengan berat badan 60 kg, maka kebutuhan air tiap harinya sebanyak 1.800 cc atau 1,8 liter. Badan dunia UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari (UNESCO, 2002). Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (DJCK, 2001) membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah sebagai berikut:

a.Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter/kapita/hari.
b.Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter/kapita/hari.
c.Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter/kapita/hari.
d.Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter/kapita/hari.
e.Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150 liter/kapita/hari. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita atau 43,8 m3 /kapita/tahun, dan kebutuhan air penduduk pedesaan sebesar 60 liter/hari/kapita atau 21,9 m3 /kapita/tahun(BSNI, 2002). Perhitungan kebutuhan air bersih di Kabupaten Pekalongan menggunakan standar kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita atau 43,8 m3 /kapita/tahun. Proyeksi kebutuhan air bersih tahun 2025 sebesar 123.642.000 liter per hari, pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air bersih Kabupaten Pekalongan sebesar 138.601.469 liter per hari. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-39 Proyeksi kebutuhan air bersih Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.12 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Uraian Satuan Baseline 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk Jiwa 1.007.390 1.030.342 1.081587 1.123.428 1.156.477 1.181.149 Kebutuhan pemakaian air rata-rata per orang liter per hari 120 120 120 120 120 120 Total Kebutuhan pemakaian air seluruh penduduk liter per hari 120.886.800 123.642.000 128.654.400 133.893.600 136.456.400 138.601.469 Sumber : Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024 Air dapat bersumber dari air permukaan, air tanah, dan air hujan yang ketersediaannya dipengaruhi dengan beberapa faktor, yaitu lapisan tanah, curah hujan, jenis bebatuan dengan daya serap tinggi, ekoregion bentanglahan, penggunaan lahan, dan kerapatan vegetasi. Berdasarkan dokumen D3TLH Air Kabupaten Pekalongan tahun 2022, indeks jasa lingkungan hidup penyedia air pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pekalongan memiliki nilai mayoritas kategori tinggi dengan luasan tertinggi berada di Kecamatan Kajen seluas 7,933.97 Ha atau sebesar 12% dari keseluruhan luasan Kabupaten Pekalongan kategori tinggi. Sedangkan wilayah yang memiliki indeks kategori rendah dengan luasan tertinggi terdapat di Kecamatan Kandangserang seluas 3,908.48 Ha atau sebesar 30% dari keseluruhan luasan Kabupaten Pekalongan kategori rendah. Indeks jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Pekalongan memiliki kategori tinggi seluas 66.172,58 Ha atau sebesar 74% dari total luasan Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Pekalongan akan mampu memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih sampai dengan tahun 2045
1. 3.Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Pekalongan Sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:
a.Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
b.Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat- tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-40 Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Kategori sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Umumnya angka timbulan sampah kota di Indonesia berkisar antara 2-3 liter/orang/hari dengan densitas 200-300 kg/m 3 dan komposisi sampah organik 70-80 persen. Menurut SNI 19-3964-1994, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut: ▪ Satuan timbulan sampah kota besar = 2 – 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari ▪ Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4 kg/orang/hari Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, peningkatan jumlah timbulan sampah dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2022, sebesar 12.342,58 ton (9,5 %) dengan rata – rata pertahun sebesar 2468,52 ton (1,9%). Jumlah timbulan sampah tahun 2022 mencapai sebesar 142.569,58 ton. Perkembangan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun dapat dijelaskan seperti tabel berikut. Tabel 2.13 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 – 2022 Tahun Timbulan Sampah (Ton) 2018 130.227,00 2019 130.813,00 2020 131.402,19 2021 141.447,87 2022 142.569,58 Sumber : Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan, 2023 Pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2018 – 2022 semakin membaik, dilihat dari persentase sampah tidak terkelola cenderung meningkat, yaitu 45,18% pada tahun 2018 meningkat menjadi 53,40% pada tahun 2022. Sedangkan untuk capaian penanganan dan pengurangan sampah cenderung fluktuatif dengan capaian penanganan sampah tahun 2022 sebesar 35.84% dan pengurangan sampah sebesar 10,76%. Perkembangan pengelolaan sampah selama tahun 2018-2022 dapat diuraikan seperti tabel berikut : Tabel 2.14 Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 - 2022 Uraian Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Penanganan (%) 44,98 45,01 36,55 36,00 35,84 Pengurangan (%) 9,83 9,85 9,46 9,63 10,76 Sampah tidak dikelola (%) 45,18 45,14 53,99 54,37 53,40 Sumber : Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan, 2023 Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Pekalongan sudah melayani 16 Kecamatan dari 19 kecamatan yang ada. 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani persampahan oleh RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-41 Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan adalah Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang dan Kandangserang. Skenario pengelolaan sampah dilakukan dengan mempertimbangkan dengan peningkatan jumlah timbulan sampah. Peningkatan timbulan sampah terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Proyeksi timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Pekalongan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2045) dapat dilihat sebagai berikut Tabel 2.15 Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Uraian Satuan Baseline 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk Jiwa 1.007.390 1.030.342 1.081587 1.123.428 1.156.477 1.181.149 Perkiraan Timbulan sampah kg/hari 144.022,43 392.765,60 180.149.438 210.350.581 248.434.972 296.680.919 Perkiraan timbulan sampah (ton/th) ton/tahun 144.022 393.765 180.149 210.351 248.435 296.681 Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan tahun 2022, timbulan sampah Kabupaten Pekalongan sebesar 390,6016 ton/hari dan sampah yang terangkut ke TPA Bojonglarang sebanyak 140 ton/hari. Selain itu jumlah timbulan sampah per hari yang dihasilkan dapat diperkirakan dengan mengacu pada jumlah penduduknya. Kecamatan yang menghasilkan timbulan sampah paling banyak pada tahun 2022 adalah yang mempunyai penduduk paling banyak yaitu, berturut – turut yaitu Kecamatan Kedungwuni (40.726,40 kg/hari), Kecamatan Wonopringgo (30.609,20 kg/hari) dan Kecamatan Kesesi (30.247,20 kg/hari). Sedangkan kecamatan dengan penduduk timbulan sampah terkecil adalah Kecamatan Petungkriyono (4.502,40 kg/hari). Sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Pekalongan berupa Transfer Depo sebanyak 2 unit yaitu di Pekuncen dan Pasar Kedungwuni. Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berlokasi di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen yaitu TPA Bojonglarang dengan luas areal 4,54 Ha dengan kapasitas 150 m3 yang dikelola dengan sistemsemi control landfill. Peningkatan jumlah timbulan sampah yang terjadi sampai dengan akhir tahun perencanaan RPJPD (tahun 2045) maka harus diimbangi dengan peningkatan upaya penanganan dan pengurangan sampahnya. Berdasarkan data tren capaian persentase penanganan dan pengurangan sampah selama 5 tahun terkahir (tahun 2018 – 2022) maka dapat dilakukan skenario proyeksi dengan menggunakan target penanganan dan pengurangan sampah yang ditetapkan. Target yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan, untuk persentase penanganan sampah sebesar 65% dan pengurangan sampah sebesar 30%, target tersebut dapat tercapai pada tahun 2045. Perhitungan skenario proyeksi untuk penanganan dan pengurangan sampah dapat diuraikan sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-42 Tabel 2.16 Skenario Proyeksi Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 Uraian Capaian 2022) Skenario Proyeksi Hasil Proyeksi 2025 - 2029 2030- 2034 2035 - 2039 2040- 2045 Penanganan Sampah (%) 35,84 Business as Usual (BAU) 25,70 14,99 10,54 7.76 Pengurangan Sampah (%) 10,76 14,67 16,94 18,91 21,63 Penanganan Sampah (%) 35,84 Upaya Tambahan 48,49 45,73 51,12 65,03 Pengurangan Sampah (%) 10,76 16,19 20,08 24,09 30,04 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045
1. 4.Proyeksi Kebutuhan Listrik Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Pada tahun 2025, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 128.156.809 kWh per tahun. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan populasi, serta perkembangan industri dan layanan publik yang semakin pesat di daerah tersebut. Kebutuhan listrik yang meningkat ini menuntut adanya perencanaan yang matang dalam pengembangan infrastruktur energi untuk memastikan pasokan yang cukup dan stabil. Pada tahun 2045, kebutuhan listrik di Kabupaten Pekalongan diproyeksikan mencapai 146.914.604 kWh per tahun, menandakan peningkatan sekitar 15% dibandingkan tahun 2025. Kenaikan ini juga disebabkan oleh transformasi digital dan adopsi teknologi baru yang membutuhkan lebih banyak energi. Untuk mengatasi peningkatan kebutuhan ini, diperlukan investasi besar dalam pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan jaringan distribusi yang efisien. Selain itu, implementasi energi terbarukan dan efisiensi energi harus diprioritaskan untuk mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Tabel 2.17 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Uraian Satuan Baseline 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk Jiwa 1.007.390 1.030.342 1.081.587 1.123.428 1.156.477 1.181.149 Kebutuhan Listrik Per Invdividu Kwh/hari 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kwh/tahun 125.301.975 128.156.809 134.530.805 139.735.105 143.845.832 146.914.604 Sumber : Hasil Analisis, 2024 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-43
2. 5.Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupaten Pekalongan Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:
a.berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
b.optimasi daya tampung dengan satu shift;
c.effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
d.pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
e.keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:
a.taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
b.sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
c.sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
d.sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
e.sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-44 Tabel 2.18 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 No Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa) Kebutuhan Per Satuan Sarana Standard (m2/Jiwa) Kriteria Keterangan Luas Lantai Min (m2) Luas Lahan Min (m2) Radius Pencapaian Lokasi dan Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.Taman Kanak- Kanak 1250 216 termas uk rumah penjaga 36 m2 500 0,28 500 m2 Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan 2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.Sekolah Dasar 1.600 633 2000 1,25 1000 m2 Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA, dalam satu komplek
3.SLTP 4.800 2.282 9.000 1,88 1000 m 2 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan
4.SMU 4.800 3.835 12.500 2,6 3000 m2 Sumber : Hasil Analisis, 2024 Kebutuhan Kelas atau Rombongan Belajar (Rombel) digunakan Standar Nasional Pendidikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.19 Standar Nasional Pendidikan Rombongan Belajar No Satuan Pendidikan Jumlah Rombongan Belajar Jumlah Maksimum Peserta Didik per Rombongan Belajar
1.SD/MI 6-24 28
2.SMP/MTs 3-33 32
3.SMA/MA 3-36 36
4.SMK 3-72 36
5.SDLB 6 5
6.SMPLB 3 8
7.SMALB 3 8 Sumber : Standar Nasional Pendidikan Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Rombongan Belajar) Uraian Satuan Baseline 2023 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk Jiwa 1.007.390 1.030.350 1.081.610 1.123.470 1.140.310 1.155.010 Proyeksi Penduduk usia 4-6 Tahun Jiwa 48.620 48.740 51.650 48.210 48.200 48.140 Proyeksi Penduduk usia 7-12 Tahun Jiwa 93.750 93.960 99.490 101.550 102.660 103.550 Proyeksi Penduduk usia 13-15 Tahun Jiwa 45.770 46.230 46.930 50.530 51.350 52.040 Proyeksi Penduduk usia 16-18 Tahun Jiwa 45.820 45.790 46.600 47.480 48.110 48.660 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-45 Uraian Satuan Baseline 2023 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan PAUD Rombel 1.504 3.249 3.443 3.214 3.213 3.209 SD/MI Rombel 4.422 3.356 3.553 3.627 3.666 3.698 SMP/MTs Rombel 1.362 1.445 1.467 1.579 1.605 1.626 SMA/MA/SMK Rombel 1.071 1.272 1.294 1.319 1.336 1.352 Sumber : Hasil Analisis, 2024
6.Proyeksi Sarana Kesehatan Kabupaten Pekalongan Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah:

a.posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan Kesehatan untuk anak-anak usia balita;
b.balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (currative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
c.balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
d.puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
e.puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
f.tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
g.apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-46 Tabel 2.21 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 No. Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa) Kebutuhan Per Satuan Sarana Standar (m2 /jiwa) Kriteria Keterangan Luas Lantai Min (m2) Luas Lahan Min (m2) Radius Pencapaian Lokasi dan Penyelesaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.Posyandu 1.250 36 60 0,048 500 Ditengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian
2.Balai Pengobatan Warga 2500 150 300 0,12 1000 m’ Ditengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.BKIA/Klinik Bersalin 30.000 1.500 3.000 0,1 4.000 m’ Dapat dijangkau dengan kendaraan umum Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
4.Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan 30.000 150 300 0,006 1500 m’ Dapat dijangkau dengan kendaraan umum Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
5.Puskesmas dan Balai pengobatan 120.000 420 1.000 0,008 3.000 m’ Dapat dijangkau dengan kendaraan umum Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.Tempat Praktek Dokter 5000 18 - - 1.500 m’ Dapat dijangkau dengan kendaraan umum Dapat Bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/ apotik
7.Apotik/Rumah Obat 30.000 120 250 0,025 1.500 m’ Dapat dijangkau dengan kendaraan umum Sumber : Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2024 Kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Pekalongan dihitung berdasarkan Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.22 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Uraian Satuan Baseline 2023 2025 2030 2035 2040 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah Penduduk jiwa 1.007.390 1.030.342 1.081.587 1.123.428 1.156.477 1.181.149 Rasio penduduk dengan Posyandu jiwa 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 Kebutuhan Posyandu Unit 806 824 858 893 910 924 Rasio penduduk dengan Balai Pengobatan Warga jiwa 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Kebutuhan Balai Pengobatan Warga Unit 403 412 429 446 455 462 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-47 Uraian Satuan Baseline 2023 2025 2030 2035 2040 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Rasio penduduk dengan BKIA/Klinik Bersalin jiwa 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kebutuhan BKIA/Klinik Bersalin Unit 34 34 36 37 38 39 Rasio Penduduk dengan Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan jiwa 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan Unit 34 34 36 37 38 39 Rasio Penduduk dengan Puskesmas dan Balai pengobatan jiwa 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Kebutuhan Puskesmas dan Balai pengobatan jiwa 8 9 9 9 9 10 Rasio penduduk Tempat Praktek Dokter jiwa 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Kebutuhan Tempat Praktek Dokter Unit 201 206 214 223 227 231 Rasio Penduduk dengan Apotik/Rumah Obat jiwa 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kebutuhan Apotik/Rumah Obat Unit 34 34 36 37 38 39 Jumlah Penduduk jiwa 1.007.390 1.030.350 1.072.120 1.115.780 1.137.137 1.155.012 Jumlah penduduk untuk 1 tempat tidur RS berdasarkan Standar WHO 1.250 1000 1000 1000 1000 1000 Jumlah kebutuhan total tempat tidur Rumah Sakit 806 1.030 1.072 1.116 1.137 1.155 Sumber : Hasil Analisis, 2024 G. PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DAN INDIKASI PROGRAM/PROYEK STRATEGIS Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah. Ruang Lingkup materi RTRW Daerah meliputi beberapa hal antara lain (1) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; (2)rencana struktur ruang; (3)rencana pola ruang; (4) penetapan kawasan strategis; (5)arahan pemanfaatan ruang; dan (6)ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang Daerah yang produktif berbasis industri dan pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang daerah disusun kebijakan penataan ruang daerah yang meliputi :

1.pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
2.pengembangan prasarana Daerah;
3.pengembangan industri; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-48
4.pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
5.pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
6.pengembangan dan pengendalian Kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang;
7.pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
8.peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
9.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
10.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang daerah ditetapkan strategi penataan ruang daerah dari masing-masing kebijakan penataan ruang daerah yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. Selanjutnya Rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi 2 (dua) sistem yaitu 1) Sistem Perkotaan Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan dan sistem wilayah. Adapun penjelasan masing masing sistem adalah sebagai berikut: a) Rencana Sistem Pusat Pelayanan Rencana sistem pusat pelayanan terdiri atas pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

(1)Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi (a) Kawasan Perkotaan Kajen; (b) Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan (c) Kawasan Perkotaan Kedungwuni.
(2)Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi : (a) Kawasan Perkotaan Kecamatan Doro; (b) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kesesi; (c) Kawasan Perkotaan Kecamatan Paninggaran; (d) Kawasan Perkotaan Kecamatan Petungkriyono; dan (e) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sragi.
(3)Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi : (a) Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang; (b) Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap; (c) Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang; dan (d) Desa Kalirejo Kecamatan Talun. 2) Sistem Jaringan Prasarana Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi: a) Sistem Jaringan Transportasi, meliputi :
(1)Sistem Jaringan Transportasi Darat, meliputi : (a) Sistem Jaringan Jalan, meliputi :
(1)Jaringan jalan nasional (a) Jalan arteri primer, meliputi :
(1)Ruas batas Kota Pemalang - batas Kota Pekalongan yang melewati wilayah daerah berada di: (a) Kecamatan Siwalan; (b) Kecamatan Wiradesa; dan (c) Kecamatan Tirto.
(2)Jalan lingkar Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (PETANGLONG) berada di: (a) Kecamatan Siwalan; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-49 (b) Kecamatan Wonokerto; dan (c) Kecamatan Tirto (b) Jalan tol, meliputi :
(1)ruas jalan tol Pemalang – Batang yang melewati wilayah Daerah berada di: (a) Kecamatan Sragi; (b) Kecamatan Bojong; (c) Kecamatan Kedungwuni; (d) Kecamatan Buaran; dan (e) Kecamatan Karangdadap.
(2)Rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol ruas jalan tol Pemalang – Batang berada di Kecamatan Bojong.
(2)Jaringan jalan provinsi Jaringan jalan provinsi berupa jalan koletor primer 2 (JKP 2) meliputi: (a) Wiradesa - Kalibening/ Bts. Kab. Banjarnegara; (b) Kesesi/ Batas Kab Pemalang - Kebonagung; dan (c) Kebonagung – Wonotunggal/ Batas Kab. Batang.
(3)Jaringan jalan kabupaten Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Jalan desa Jalan desa berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan.
(5)Jalan khusus Jalan khusus berupa pengembangan jalan dan fasilitasinya dari dan menuju: (a) kawasan industri; (b) kawasan pertambangan; (c) kawasan wisata; dan (d) kawasan lainnya
(6)Terminal penumpang, meliputi : (a) Terminal tipe B berada di Kecamatan Kajen; (b) Terminal tipe C berada di Kecamatan Wiradesa; (c) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kedungwuni; (d) Terminal tipe C berada di Kecamatan Doro; (e) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kesesi; (f) Terminal tipe C berada di Kecamatan Sragi; (g) Terminal tipe C berada di Kecamatan Karanganyar; (h) Terminal tipe C berada di Kecamatan Lebakbarang; (i) Terminal tipe C berada di Kecamatan Petungkriyono; (j) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kandangserang; dan (k) Terminal tipe C berada di Kecamatan Paninggaran.
(7)Terminal barang Terminal barang berupa pembangunan dan peningkatan prasarana bongkar muat barang berada di : (a) Kecamatan Siwalan; (b) Kecamatan Sragi; dan (c) Kecamatan Wiradesa
(8)Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal berupa pengembangan angkutan bus perkotaan yang menghubungkan Kajen – RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-50 Wiradesa – Pekalongan dan Kajen – Kedungwuni – Pekalongan (Kawasan Petanglong). (b) Sistem jaringan kereta api, meliputi :
(1)jaringan jalur kereta api; meliputi : (a) Jaringan jalur kereta api umum, meliputi :
(1)Jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi : ▪ jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; ▪ jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya; ▪ kereta api regional Semarang – Tegal – Brebes; dan ▪ peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta – Surabaya.
(2)Jaringan jalur kereta api perkotaan Jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jalur Petanglong yang menghubungkan Pekalongan – Kedungwuni – Kajen dan/atau Pekalongan – Wiradesa– Kajen sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan. (b) Jaringan jalur kereta api khusus Jaringan jalur kereta api khusus dari dan menuju : (a) kawasan industri; (b) kawasan wisata; dan (c) kawasan lainnya.
(2)Stasiun kereta api, meliputi :
(1)Stasiun penumpang Stasiun penumpang berupa Stasiun Sragi di Kecamatan Sragi.
(2)Stasiun barang Stasiun barang sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.
(2)Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi : (a) Pelabuhan umum Pelabuhan umum berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Wonokerto. (b) Pelabuhan khusus/ terminal khusus Pelabuhan khusus/terminal khusus dilaksanakan sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Pelabuhan perikanan Pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Wonokerto meliputi :
(1)Pelabuhan Perikanan Jambean; dan
(2)Pelabuhan Perikanan Wonokerto. (d) Alur pelayaran Alur pelayaran berupa alur-pelayaran keluar masuk pelabuhan yang berada di Kecamatan Wonokerto.
(3)Sistem Jaringan Transportasi Udara, meliputi : (a) Rencana pembangunan dan pengembangan landasan helikopter (helipad) sesuai kebutuhan di kawasan perkotaan; (b) Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan (c) Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara lainnya sesuai perkembangan teknologi berdasarkan hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-51 b) Sistem Jaringan Energi, meliputi :
(1)Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa rencana sistem jaringan prasarana pipa gas. Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas merupakan pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang– Bangkalan oleh Pemerintah yang melalui Kecamatan Siwalan dan/atau Kecamatan Sragi – Kecamatan Wiradesa –Kecamatan Tirto.
(2)Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi : (a) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :
(1)Pengembangan energi mikrohidro dan minihidro berada di : (a) Kecamatan Doro; (b) Kecamatan Kajen; (c) Kecamatan Kandangserang; (d) Kecamatan Karanganyar; (e) Kecamatan Kesesi; (f) Kecamatan Lebakbarang; (g) Kecamatan Paninggaran; (h) Kecamatan Petungkriyono; (i) Kecamatan Talun; dan (j) Kecamatan lain yang memenuhi syarat berdasarkan hasil studi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengembangan energi surya di seluruh wilayah daerah;
(3)Pengembangan energi angin di seluruh wilayah daerah; dan
(4)Rencana pengembangan energi alternatif dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan diseluruh wilayah daerah. (b) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi
(1)jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi : (a) Jaringan SUTET, melalui:
(1)Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – KecamatanKedungwuni – Kecamatan Buaran – Kecamatan Karangdadap; dan
(2)Kecamatan Kesesi – Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Wonopringgo – Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karangdadap. (b) Jaringan SUTT melalui Kecamatan Sragi – Kecamatan Siwalan – Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Tirto.
(2)Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi : (a) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di seluruh daerah; dan (b) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) di seluruh daerah.
(3)Rencana gardu induk berada di Kecamatan Siwalan dan/atau kecamatan lain sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(4)Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya cepat/fast charging di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-52 c) Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi :
(1)Jaringan tetap, meliputi : (a) Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. (b) Pembangunan saluran kabel telekomunikasi. Pembangunan saluran kabel telekomunikasi direncanakan diseluruh wilayah daerah. Pembangunan kabel telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Jaringan bergerak, meliputi : (a) Jaringan bergerak seluler, meliputi :
(1)pengembangan cakupan dan kualitas layanan dilakukan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
(2)pembangunan menara telekomunikasi (menara BTS) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Jaringan bergerak satelit berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum. d) Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi :
(1)Sumber air Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air WS Pemali-Comal. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air disinkronkan dengan pola dan rencana PSDA WS Pemali- Comal. Sumber air meliputi : (a) Sumber air permukaan, meliputi :
(1)Sungai; Sungai pada wilayah sungai meliputi : (a) DAS Comal; (b) DAS Kupang; (c) DAS Sengkarang; (d) DAS Sragi Baru; dan (e) DAS Sragi Lama
(2)Mata air, berada di (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Doro; (c) Kecamatan Kajen; (d) Kecamatan Kandangserang; (e) Kecamatan Karanganyar; (f) Kecamatan Kesesi; (g) Kecamatan Lebakbarang; (h) Kecamatan Paninggaran; (i) Kecamatan Petungkriyono; dan (j) Kecamatan Talun
(3)Tampungan air alami, dan
(4)Tampungan air buatan, meliputi : (a) Tampungan air buatan berupa embung, meliputi :
(1)Embung Bangunadi di Kecamatan Doro;
(2)Embung Benteng-Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan;
(3)Embung Brondong di Kecamatan Kesesi;
(4)Embung Buangan Buntu di Kecamatan Kesesi;
(5)Embung Jogoloyo di Kecamatan Talun; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-53
(6)Embung Kalijoyo di Kecamatan Kajen;
(7)Embung Karangmoncol di Kecamatan Kesesi;
(8)Embung Karangmulyo di Kecamatan Kesesi;
(9)Embung Kulu di Kecamatan Karanganyar;
(10)Embung Limbangan di Kecamatan Karanganyar;
(11)Embung Pamutih di Kecamatan Kajen;
(12)Embung Pododadi di Kecamatan Karanganyar;
(13)Embung Semampir di Kecamatan Kesesi;
(14)Embung Siangkreng di Kecamatan Karanganyar;
(15)Embung Sikedok di Kecamatan Talun;
(16)Embung Sudikampir di Kecamatan Karanganyar;
(17)Embung Sumilir di Kecamatan Talun;
(18)Embung Wangandowo di Kecamatan Bojong; dan
(19)Embung Wisnu di Kecamatan Karanganyar. (b) Tampungan air buatan berupa waduk berupa rencana pembangunan waduk di :
(1)Kecamatan Kandangserang,
(2)Kecamatan Paninggaran,
(3)Kecamatan Lebakbarang,
(4)Kecamatan Petungkriyono,
(5)Kecamatan Doro,
(6)Kecamatan Talun,
(7)Kecamatan Kajen; dan
(8)Kecamatan Kesesi sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan. (b) Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT) Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemalang.
(2)Prasarana sumber daya air, meliputi : (a) Sistem jaringan irigasi, meliputi :
(1)Sistem Jaringan Irigasi Primer, yang meliputi : (a) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di :
(1)Daerah Irigasi Kaliwadas;
(2)Daerah Irigasi Pesantren Kletak;
(3)Daerah Iirigasi Kupang Krompeng; dan
(4)Daerah Irigasi Sragi. (b) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
(1)Daerah Irigasi Asem Siketek/Kesetu;
(2)Daerah Irigasi Padurekso;
(3)Daerah Irigasi Sudikampir; dan
(4)Daerah Irigasi Tapak Menjangan. (c) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 339 daerah irigasi.
(2)Sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier berada di seluruh wilayah daerah (b) sistem jaringan pengendalian banjir, berupa : sistem pengendalian daya rusak air meliputi :
(1)Pembangunan tanggul dan long storage di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-54
(2)Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
(3)Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
(4)Pengendalian Banjir Sistem Sungai Kupang Kabupaten Pekalongan;
(5)Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan;
(6)Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan; dan
(7)Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan. (c) Jaringan air baku untuk air bersih, meliputi :
(1)Pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air, meliputi: (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Doro; (c) Kecamatan Kajen; (d) Kecamatan Kandangserang; (e) Kecamatan Karanganyar; (f) Kecamatan Kesesi; (g) Kecamatan Lebakbarang; (h) Kecamatan Paninggaran; (i) Kecamatan Petungkriyono; dan (j) Kecamatan Talun.
(2)Pengendalian penggunaan air tanah dalam meliputi : (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Buaran; (c) Kecamatan Kedungwuni; (d) Kecamatan Siwalan; (e) Kecamatan Sragi; (f) Kecamatan Tirto; (g) Kecamatan Wiradesa; (h) Kecamatan Wonokerto; dan (i) Kecamatan Wonopringgo.
(3)Pengawetan air melalui pengembangan fasilitas resapan air meliputi: (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Doro; (c) Kecamatan Kajen; (d) Kecamatan Kandangserang; (e) Kecamatan Karanganyar; (f) Kecamatan Karangdadap; (g) Kecamatan Kesesi; (h) Kecamatan Lebakbarang; (i) Kecamatan Paninggaran; (j) Kecamatan Petungkriyono; dan (k) Kecamatan Talun.
(4)Pemanfaatan air hujan melalui teknologi pemanenan air hujan (rainharvesting) di seluruh wilayah Daerah. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-55 (d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih di seluruh wilayah daerah. e) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi :
(1)Sistem penyediaan air minum, meliputi : (a) Jaringan perpipaan, meliputi :
(1)pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum, meliputi : (a) Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR) berada diseluruh kecamatan; (b) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong; dan (c) Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan di seluruh wilayah.
(2)Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya (b) Bukan jaringan perpipaan Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi :
(1)Penggalian atau pemanfaatan air permukaan;
(2)Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
(3)Pengolahan air payau di wilayah sekitar pantai.
(2)Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi : (a) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah industri; Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah industri berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk industri besar, menengah dan kecil. (b) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan, meliputi :
(1)Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di wilayah Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan
(2)Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan (c) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan, meliputi :
(1)Peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pemanfaatan hasil pengolahannya bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan
(2)Pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. (d) Pengelolaan barang bekas, meliputi :
(1)Pengaturan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas yang berada di kawasan permukiman;
(2)Pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha pengumpulan dan pemilahan barang bekas; dan
(3)Pengawasan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas.
(3)Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) berupa pembangunan TPS limbah B3 diseluruh wilayah sesuai studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-56
(4)Sistem jaringan persampahan, meliputi : (a) Rencana lokasi TPA, meliputi :
(1)Pembangunan dan pengembangan TPA dan/atau TPA Regional berada di (a) Kecamatan Karangdadap; dan/atau (b) Lokasi lainnya yang berada di wilayah Daerah yang memenuhi syarat secara teknis maupun non teknis berdasarkan studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan;
(2)Pengelolaan sampah di lokasi TPA dan/atau TPA Regional diarahkan menggunakan pendekatansanitary landfill. (b) Rencana lokasi TPS Rencana lokasi TPS dan/atau TPST Regional di seluruh wilayah daerah dengan sistem pengelolaan TPS 3R. (c) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatanreduce, reuse, danrecycle (3R). (d) Rencana pengelolaan sampah perdesaan Rencana pengelolaan sampah perdesaan melalui pengelolaan swadaya masyarakat.
(5)Sistem Jaringan Drainase, meliputi : (a) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh, serta kawasan sekitar pasar tradisional; (b) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi:
(1)ruas jalan arteri;
(2)ruas jalan kolektor;
(3)ruas jalan lokal; dan
(4)ruas jalan lingkungan. (c) Peningkatan saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier di seluruh Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. (d) Normalisasi saluran sungai sebagai saluran akhir yang meliputi sungai diseluruh wilayah Daerah. (e) Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase meliputi :
(1)Kecamatan Buaran;
(2)Kecamatan Kedungwuni;
(3)Kecamatan Siwalan;
(4)Kecamatan Sragi;
(5)Kecamatan Tirto;
(6)Kecamatan Wiradesa; dan
(7)Kecamatan Wonokerto.
(6)Sistem Evakuasi Bencana, meliputi : (a) Jalur Evakuasi, meliputi :
(1)Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi berada di : (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Buaran; (c) Kecamatan Kajen; (d) Kecamatan Karangdadap; (e) Kecamatan Kedungwuni; (f) Kecamatan Kesesi; (g) Kecamatan Siwalan; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-57 (h) Kecamatan Sragi; (i) Kecamatan Tirto; (j) Kecamatan Wiradesa; dan (k) Kecamatan Wonokerto.
(2)Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di : (a) Kecamatan Doro; (b) Kecamatan Kajen; (c) Kecamatan Kandangserang; (d) Kecamatan Karanganyar; (e) Kecamatan Lebakbarang; (f) Kecamatan Paninggaran; (g) Kecamatan Petungkriyono; dan (h) Kecamatan Talun.
(3)Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa yang berada di kawasan yang memiliki pantai berada di: (a) Kecamatan Siwalan; (b) Kecamatan Tirto; dan (c) Kecamatan Wonokerto. (b) Ruang Evakuasi Ruang evakuasi berada di seluruh kecamatan yang meliputi :
(1)lapangan;
(2)stadion;
(3)taman publik;
(4)bangunan rumah;
(5)bangunan kantor pemerintah;
(6)bangunan fasilitas sosial;
(7)bangunan fasilitas umum; dan
(8)ruang/bangunan lainnya. (c) Lahan relokasi, meliputi : Lahan relokasi dilakukan apabila lokasi bencana tidak dapat lagi dimanfaatkan. Penetapan lahan relokasi dilakukan oleh Bupati dengan pertimbangan meliputi:
(1)Bukan merupakan kawasan lindung;
(2)Bukan bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana; dan
(3)Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-58 Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040 Gambar 2.31 Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan Selanjutnya terkait Rencana Pola Ruang sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 dapat dijelas penjelasan berikut. 1) Kawasan Peruntukan Lindung Kawasan peruntukan lindung meliputi : a) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
(1)Kawasan hutan lindung Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung. Kawasan hutan lindung dengan luas 1.899,96 hektar berada di: (a) Kecamatan Kandangserang; (b) Kecamatan Paninggaran; dan (c) Kecamatan Petungkriyono
(2)Kawasan resapan air Kawasan resapan air berupa kawasan yang memiliki kelerengan diatas 45% dengan luas kurang lebih 13.923 hektar. Kawasan resapan air berada di: (a) Kecamatan Doro; (b) Kecamatan Kajen; (c) Kecamatan Kandangserang; (d) Kecamatan Lebakbarang; (e) Kecamatan Paninggaran; (f) Kecamatan Petungkriyono; dan (g) Kecamatan Talun b) Kawasan Perlindungan Setempat
(1)Sempadan pantai Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai dengan luas kurang lebih 70 hektar berada di : (a) Kecamatan Siwalan; (b) Kecamatan Tirto; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-59 (c) Kecamatan Wonokerto.
(2)Sempadan sungai Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.226 hektar meliputi : (a) Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; (b) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; (c) Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; (d) Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan (e) Sungai yang terpengaruh pasang air laut Sempadan sungai meliputi : (a) Sungai Sragi beserta anak sungainya meliputi : ▪ Sungai Boro; ▪ Sungai Camprang/Menjangan; ▪ Sungai Genteng. ▪ Sungai Gosek; ▪ Sungai Gutomo, Sukoyoso, Kajen/Luwuk; ▪ Sungai Layangan; ▪ Sungai Paingan; ▪ Sungai Siwedus; ▪ Sungai Tengah; dan ▪ Sungai Winong. (b) Sungai Sengkarang (Pencongan) beserta anak sungainya meliputi : ▪ Sungai Blimbing; ▪ Sungai Dondong; ▪ Sungai Gubangan; ▪ Sungai Jangkar; ▪ Sungai Jurang Garung; ▪ Sungai Kemuning / Wisnu; ▪ Sungai Kumenyeb; ▪ Sungai Meduri; ▪ Sungai Mendolo; ▪ Sungai Mrican. ▪ Sungai Ngalian; ▪ Sungai Parangan; ▪ Sungai Pucung; ▪ Sungai Punduran; ▪ Sungai Sengkarang Atas Kanan (Sungai Banteng); ▪ Sungai Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis); ▪ Sungai Tanjung; ▪ Sungai Wadas; dan ▪ Sungai Welo. (c) Sungai Kupang (Pekalongan) beserta anak sungainya meliputi : ▪ Sungai Gawe; dan ▪ Sungai Sumilir. KABUPATEN PURBAUHGGA -- --- --- - I • '-... .!. . . I . -:,w.\ I -',~'l \ KABOPATEN ............ J AU T RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-60 Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040 Gambar 2.32 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan
(3)Kawasan sekitar danau atau waduk Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi : (a) Sempadan waduk; Sempadan waduk ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk dan bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk paling sedikit 100 meter diukur dari tepi saat pasang tertinggi ke arah darat. (b) Sempadan embung; dan (c) Sempadan fasilitas penanggulangan banjir dan rob Sempadan embung dan fasilitas penanggulangan banjir dan rob sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rekomendasi kontruksi. c) Kawasan Lindung Geologi Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yaitu berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang. d) Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pekalongan meliputi:
(1)Kawasan rawan banjir dan genangan, meliputi : (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Buaran; (c) Kecamatan Kajen; (d) Kecamatan Karanganyar; (e) Kecamatan Karangdadap; (f) Kecamatan Kedungwuni; (g) Kecamatan Kesesi; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-61 (h) Kecamatan Siwalan; (i) Kecamatan Sragi; (j) Kecamatan Tirto; (k) Kecamatan Wiradesa; (l) Kecamatan Wonokerto; dan (m) Kecamatan Wonopringgo.
(2)Kawasan rawan tanah longsor; meliputi : (a) Rawan longsor perbukitan, meliputi : ▪ Kecamatan Doro; ▪ Kecamatan Kajen; ▪ Kecamatan Karangayar; ▪ Kecamatan Kandangserang; ▪ Kecamatan Kesesi; ▪ Kecamatan Labakbarang; ▪ Kecamatan Paninggaran; ▪ Kecamatan Petungkriyono; dan ▪ Kecamatan Talun. (b) Rawan longsor sungai, meliputi: ▪ Kecamatan Karanganyar; ▪ Kecamatan Kedungwuni; ▪ Kecamatan Kesesi; ▪ Kecamatan Sragi; dan ▪ Kecamatan Wonopringgo
(3)Kawasan rawan bencana lainnya Kawasan rawan bencana lainnya berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya dapat berupa benda, struktur, bangunan atau kawasan yang akan ditetapkan Bupati. f) Kawasan Ekosistem Mangrove Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 66 hektar meliputi:
(1)Kawasan muara sungai (estuari), meliputi : (a) Kecamatan Siwalan; (b) Kecamatan Tirto; dan (c) Kecamatan Wonokerto.
(2)Kawasan pantai berhutan mangrove. meliputi : (a) Kecamatan Siwalan; (b) Kecamatan Tirto; dan (c) Kecamatan Wonokerto. 2) Kawasan Peruntukan Budidaya Kawasan peruntukan budidaya meliputi : a) Kawasan hutan produksi Kawasan hutan produksi dengan luas ± 26.264,72 hektar meliputi:
(1)Kawasan hutan produksi terbatas Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 25.065,82 hektar meliputi (a) Kecamatan Doro; (b) Kecamatan Kajen; (c) Kecamatan Kandangserang; (d) Kecamatan Karanganyar; (e) Kecamatan Kesesi; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-62 (f) Kecamatan Lebakbarang; (g) Kecamatan Paninggaran; (h) Kecamatan Petungkriyono; dan (i) Kecamatan Talun
(2)Kawasan hutan produksi tetap Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.198,9 hektar meliputi: (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Kandangserang; (c) Kecamatan Karangdadap; (d) Kecamatan Kesesi; (e) Kecamatan Lebakbarang; (f) Kecamatan Paninggaran; dan (g) Kecamatan Talun. b) Kawasan pertanian, meliputi :
(1)Kawasan tanaman pangan Kawasan tanaman pangan dengan luas ± 23.404 hektar meliputi : (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Buaran; (c) Kecamatan Doro; (d) Kecamatan Kajen; (e) Kecamatan Kandangserang; (f) Kecamatan Karanganyar; (g) Kecamatan Karangdadap; (h) Kecamatan Kedungwuni; (i) Kecamatan Kesesi; (j) Kecamatan Lebakbarang; (k) Kecamatan Paninggaran; (l) Kecamatan Petungkriyono; (m) Kecamatan Petungkriyono; (n) Kecamatan Siwalan; (o) Kecamatan Sragi; (p) Kecamatan Talun; (q) Kecamatan Tirto; (r) Kecamatan Wiradesa; (s) Kecamatan Wonokerto; dan (t) Kecamatan Wonopringgo.
(2)Kawasan hortikultura Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 17.249 hektar meliputi : (a) Kecamatan Bojong; (b) Kecamatan Buaran; (c) Kecamatan Doro; (d) Kecamatan Kajen; (e) Kecamatan Kandangserang; (f) Kecamatan Karanganyar; (g) Kecamatan Karangdadap; (h) Kecamatan Kedungwuni; (i) Kecamatan Kesesi; (j) Kecamatan Lebakbarang; (k) Kecamatan Paninggaran; (l) Kecamatan Petungkriyono; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-63 (m) Kecamatan Sragi; (n) Kecamatan Talun; (o) Kecamatan Tirto; (p) Kecamatan Wonokerto; dan (q) Kecamatan Wonopringgo.
(3)Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan ± 22.211 hektar meliputi: (a) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 19.719 hektar; dan (b) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.492 hektar. c) Kawasan perikanan Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya yang meliputi :
(1)Budidaya tambak Budidaya tambak dengan luas ± 1.120 hektar meliputi: (a) Kecamatan Siwalan; (b) Kecamatan Tirto; dan (c) Kecamatan Wonokerto
(2)Budidaya air tawar Budidaya air tawar meliputi seluruh wilayah kecamatan.
(3)Fasilitas perikanan tangkap, meliputi : (a) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; (b) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; dan (c) Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI berada di Kecamatan Wonokerto.
(4)Pengembangan pengolahan perikanan, meliputi: (a) Kecamatan Karangdadap; (b) Kecamatan Kedungwuni; (c) Kecamatan Siwalan; (d) Kecamatan Sragi; (e) Kecamatan Tirto; (f) Kecamatan Wonokerto; dan (g) Kecamatan lainnya. d) Kawasan pertambangan dan energi
(1)Kawasan pertambangan, meliputi : (a) Kawasan pertambangan mineral logam Kawasan pertambangan mineral logam meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di : ▪ Kecamatan Doro; ▪ Kecamatan Kandangserang; ▪ Kecamatan Karanganyar; ▪ Kecamatan Lebakbarang; ▪ Kecamatan Paninggaran; ▪ Kecamatan Petungkriyono; ▪ Kecamatan Siwalan; ▪ Kecamatan Talun; ▪ Kecamatan Tirto; dan ▪ Kecamatan Wonokerto. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-64 (b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam atau batuan Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di : ▪ Kecamatan Bojong; ▪ Kecamatan Buaran; ▪ Kecamatan Doro; ▪ Kecamatan Kajen; ▪ Kecamatan Kandangserang; ▪ Kecamatan Karanganyar; ▪ Kecamatan Karangdadap; ▪ Kecamatan Kedungwuni; ▪ Kecamatan Kesesi; ▪ Kecamatan Paninggaran; ▪ Kecamatan Siwalan; ▪ Kecamatan Sragi; ▪ Kecamatan Talun; ▪ Kecamatan Tirto; ▪ Kecamatan Wiradesa; ▪ Kecamatan Wonokerto; dan ▪ Kecamatan Wonopringgo.
(2)Kawasan panas bumi Kawasan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dataran Tinggi Dieng, yang meliputi : (a) Kecamatan Lebakbarang; dan (b) Kecamatan Petungkriyono. e) Kawasan peruntukan industri Rencana kawasan peruntukan industri dengan luas ± 1.533 hektar berada di :
(1)Kecamatan Bojong;
(2)Kecamatan Buaran;
(3)Kecamatan Doro;
(4)Kecamatan Kajen;
(5)Kecamatan Karanganyar;
(6)Kecamatan Karangdadap;
(7)Kecamatan Kedungwuni;
(8)Kecamatan Paninggaran;
(9)Kecamatan Siwalan;
(10)Kecamatan Sragi;
(11)Kecamatan Tirto;
(12)Kecamatan Wiradesa;
(13)Kecamatan Wonokerto; dan
(14)Kecamatan Wonopringgo. Pengembangan kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan industri besar dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Perusahaan industri kecil dan/atau mikro dapat berlokasi diluar kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sentra industri kecil menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus berlokasi di kawasan peruntukan industri. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-65 f) Kawasan pariwisata, meliputi :
(1)Pariwisata alam, meliputi : (a) Curug Bidadari Desa Jolotigo Kecamatan Talun; (b) Curug Cinde Lebakbarang; (c) Curug Siwatang – Lambanggelun di Kecamatan Paninggaran; (d) Destinasi wisata Kalipahingan di Kecamatan Paninggaran; (e) Kabalong (Karanggondang, Limbangan dan Lolong) (f) Karanganyar; (g) Kandangserang (Watu Ireng, Lambur, Kandangserang, Tajur); (h) Kawasan wisata Linggoasri; (i) Kawasan wisata Petungkriono; (j) Kebun teh di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran; (k) Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan; (l) Pantai Kisik di Kecamatan Wonokerto; (m) Watubahan di Desa Lemah Abang Kecamatan Doro; (n) Wisata Air Sigesing Desa Watugajah Kecamatan Kesesi; (o) Wisata air sungai Pencongan; dan (p) Obyek Wisata Alam lainnya.
(2)Pariwisata budaya Pariwisata Budaya meliputi wisata kesenian, batik Pekalongan dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan yang tersebar diseluruh wilayah daerah.
(3)Pariwisata buatan, meliputi : (a) International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa; (b) Kampung Batik di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa; (c) Kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa; (d) Kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar; (e) Kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni; (f) Kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar; (g) Pabrik Gula di Kecamatan Sragi; (h) Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa; (i) Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran; (j) Sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni; (k) Sentra Kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo; dan (l) Wisata buatan lainnya. g) Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman dengan luas ± 15.403 hektar meliputi :
(1)Kawasan permukiman perkotaan Kawasan permukiman perkotaan dengan luas ± 7.194 hektar meliputi : (a) Permukiman Perkotaan Kecamatan Bojong; (b) Permukiman Perkotaan Kecamatan Buaran; (c) Permukiman Perkotaan Kecamatan Doro; (d) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kajen; (e) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kandangserang; (f) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karanganyar; (g) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangdadap; (h) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kedungwuni; (i) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kesesi; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-66 (j) Permukiman Perkotaan Kecamatan Lebakbarang; (k) Permukiman Perkotaan Kecamatan Paninggaran; (l) Permukiman Perkotaan Kecamatan Petungkriyono; (m) Permukiman Perkotaan Kecamatan Siwalan; (n) Permukiman Perkotaan Kecamatan Sragi; (o) Permukiman Perkotaan Kecamatan Talun; (p) Permukiman Perkotaan Kecamatan Tirto; (q) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wiradesa; (r) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonokerto; dan (s) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonopringgo.
(2)Kawasan permukiman perdesaan Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 8.209 hektar berada di seluruh wilayah daerah diluar kawasan permukiman perkotaan. h) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan luas ± 15 hektar meliputi :
(1)Kantor militer yang meliputi: (a) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Pekalongan; (b) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan (c) Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wonokerto.
(2)Kesatuan militer berupa Batalyon Infanteri 407 Padmakusuma Kompi Senapan C di Kecamatan Wonopringgo. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Pekalongan juga telah memiliki Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni Tahun 2021-2041. Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 2.413,70 (dua ribu empat ratus tiga belas koma tujuh puluh) hektar, beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi. Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni sebagaimana adalah mewujudkan ruang kawasan perkotaan Kedungwuni untuk pengembangan perdagangan dan jasa serta industri yang didukung oleh sektor perumahan dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan. Rencana Struktur Ruang Kecamatan Kedungwuni dirumuskan dengan mempertimbangkan struktur ruang wilayah Perkotaan sebagai sistem pusat pelayanan dan struktur ruang wilayah di atasnya serta memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menekan alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Rencana struktur ruang meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi; dan
3. c.rencana jaringan prasarana. Rencana pola ruang terdiri atas:
4. a.zona lindung; dan
5. b.zona budi daya. Zona lindung terdiri atas:
6. a.zona perlindungan setempat; dan
7. b.zona ruang terbuka hijau kota; RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 II-67 Zona Budi Daya sebagaimana terdiri atas:
8. a.zona perumahan;
9. b.zona perdagangan dan jasa;
10. c.zona perkantoran;
11. d.zona sarana pelayanan umum;
12. e.zona kawasan peruntukan industri;
13. f.zona pertahanan dan keamanan;
14. g.zona pertanian;
15. h.zona tempat pemrosesan akhir; dan
16. i.zona pariwisata. Dalam pengembangann Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2045 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, sebagai acuan koordinasi penataan wilayah di Kabupaten Pekalongan serta memperhatikan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan yang telah telah tersedia sehingga pembangunan dapat lebih terarah, mengurangi risiko bencana, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penataan ruang yang telah disusun membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-1 Permasalahan pembangunan harus dapat menjelasakan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalahnya. Permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah. Perumusan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.1. Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan No. Permasalahan Pokok Masalah Akar Masalah
(1)(2) (3) (4)

1.Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,14 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengan (5,31 persen) dan Nasional (5,31 persen) (merujuk :

a.Belum optimalnya kontribusi sektor lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan konstruksi masing-masing mampu tumbuh sebesar 11,88 persen dan 11,36 persen dan menjadi kontributor pertumbuhan tertinggi yang disusul sektor Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,29 persen yang menjadi kontributor terbesar ketiga. Pertumbahan sektor lainnya relatif lambat. (merujuk : Bab II Hal II-10) • Belum optimalnya pengembangan produk unggulan Kabupaten Pekalongan. • Rendahnya daya beli masyarakat • Kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan stabilitas ekonomi masih rendah • Belum optimalnya pertumbuhan industri kecil dan menengah sehingga memperlambat dalam penyerapan tenaga kerja • Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk • Masih terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi industri mikro kecil. • Belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian.
b.Belum optimalnya pertumbuhan investasi Secara umum, baik secara aspek maupun pilar Daya Saing Daerah di Kewilayahan Petanglong • Belum optimalnya inovasi promosi peluang penanaman modal • Belum optimalnya penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-2 No. Permasalahan Pokok Masalah Akar Masalah

(1)(2) (3) (4) diusung oleh Kabupaten Batang sebagai nomer 1, Kabupaten Pekalongan sebagai nomer 2, dan Kota Pekalongan sebagai nomer

3.Hal tersebut terjadi karena memang selama ini Kabupaten Batang lebih diuntungkan dengan adanya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Kabupaten Batang oleh Pemerintah Pusat (merujuk :

c.Masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Pada tahun 2023 PDRB per kapita tercatat sebesar 27,91 juta rupiah mengalami kenaikan dari 26,36 juta rupiah di tahun
1. 2022.PDRB Perkapita Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang sebesar 33,64 juta rupiah dan Kota Pekalongan sebesar 43,29 juta rupiah. (merujuk : Bab II Hal II-16) • Rendahnya pendidikan dan kurangnya ketrampilan masyarakat • Terbatanya akses atau permodalan dan kredit dapat untuk memulai atau mengembangkan usaha • Masyarakat cenderung bergantung pada sektor ekonomi tertentu (misalnya, pertanian atau industri tertentu) yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan ekonomi global.
d.Masih adanya ketidaksetaraan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, menunjukan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sudah menerima 20,71 persen dari total pendapatan. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 24,10 persen. (merujuk : Bab II Hal II-12) • Masih adanya ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan peluang ekonomi • Masih adanya ketidaksetaraan akses terhadap akses terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan kredit.
1. 2.Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,67 persen. Kemiskinan tersebut masih lebih
a.Masih cukup tingginya angka pengangguran TPT di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebesar 3,25 persen mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Tahun 2022. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih banyak dari pada TPT • Terbatasnya lapangan pekerjaan • Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. • Masih rendahnya ketrampilan masyarakat. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-3 No. Permasalahan Pokok Masalah Akar Masalah

(1)(2) (3) (4) tinggi dibandingkan nasional (9,36 persen). (merujuk : Bab II Hal II-14) perempuan, yaitu TPT laki- laki sebesar 3,55 persen sedangkan TPT perempuan hanya sebesar 2,78 persen. (merujuk : Bab II Hal II-14)
1. b.Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 hanya mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,47 tahun. (merujuk : Bab II Hal II-19) • Masih adanya anak putus sekolah • Masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah • Belum semua anak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. • Rendahnya tingkat perekonomian orangtua untuk mendukung pendidikan anak. • Tingginya kasus pernikahan dini
2. c.Masih rendahnya PPKS yang memperoleh bantuan Sosial Persentase Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial sebesar 0,22 persen di Tahun 2023. • Belum optimalnya upaya penanganan PPKS di Kabupaten Pekalongan. • Belum optimalnya pendataan PPKS
  1. 3.Kualitas Sumberdaya Manusia Masih Rendah Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Pekalongan mencapai 71,40. Capaian IPM Kabupaten Pekalongan masih di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. (merujuk:
3. a.Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat Umur Harapan hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 73,80 tahun di tahun 2022 menjadi sebesar 73,87 tahun di Tahun 2023. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,69 tahun. (merujuk: Bab II Hal II-18) • Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Ibu (AKI) • Masih ditemukan kematian bayi • Masih tingginya stunting dan masih ditemukannya gizi buruk. • Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. • Belum meratanya sarana pelayanan Kesehatan.
4. b.Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 hanya mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,47 tahun. (merujuk : Bab II Hal II-18) • Masih adanya anak putus sekolah • Masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah • Belum semua anak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. • Tingginya kasus pernikahan dini
5. c.Belum optimalnya budaya literasi pada Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pekalongan menurun dari 19,90 persen tahun 2022 menjadi 15 • Rendahnya budaya membaca • Terbatasnya fasilitas yang mendukung literasi • Pengembangan literasi digital belum optimal RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-4 No. Permasalahan Pokok Masalah Akar Masalah
(1)(2) (3) (4) persen tahun 2023. (merujuk : Bab II Hal II-19)
1. d.Rendahnya Pengeluaran Perkapita Masyarakat Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Pekalongan naik dari Rp. 10.707.000,00,- di tahun 2022 menjadi Rp. 11.297.000,00 di tahun
  1. 2023.Capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dari 2019-2023 secara umum di bawah pencapaian Provinsi Jawa Tengah. (merujuk : Bab II Hal II-17) • Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
2. e.Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Pekalongan dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 67,11 • Masuknya nilai-nilai budaya modern yang masuk mempengaruhi perubahan atau pergeseran budaya lokal • Menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan kebudayaan lokal.
3. f.Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2021 terjadi 10 kasus kekerasan seksual, sementara di 2022 terjadi 9 kasus, dan di 2023 baru 3 bulan sudah terjadi 6 kasus. • Budaya patriarkhir • Perempuan dan anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali lebih rentan terhadap kekerasan. • Diskriminasi gender dan pandangan bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dalam masyarakat dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan
4. g.Pertumbuhan penduduk Pada tahun 2023 angka beban ketergantungan Kabupaten Pekalongan sebesar 45,00 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang penduduk belum produktif atau sudah tidak produktif. (merujuk : Bab II Hal II-8) • Tingkat kelahiran tinggi • Pernikahan usia muda
  1. 4.Penyediaan Infrastruktur belum optimal dan belum merata Rasio Konektivitas Angkutan Jalan tahun 2022 sebesar 46,81 persen (merujuk : Bab II Hal II-22)
5. a.Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak Kondisi jalan baik dan sedang sampai dengan tahun 2023 sebesar 74,67 persen, mengalami penurunan di Tahun 2022 sebesar 81,39 persen. (merujuk : Bab II Hal II-22) • Beberapa ruas jalan sulit ditangani terutama pada daerah atas karena pengaruh geografis. • Belum optimalnya rehabilitasi jalan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-5 No. Permasalahan Pokok Masalah Akar Masalah
(1)(2) (3) (4) Tingkat Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022 sebesar 90,35 persen.
1. b.Rendahnya jaringan irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terus menunjukan peningkatan mencapai 51,43 persen pada tahun
  1. 2023.Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi, dari 77,00 persen di tahun 2019 meningkat menjadi 80,45 persen di tahun 2023 (merujuk : Bab II Hal II-21) • Masih rendahnya kualitas bangunan irigasi • Belum optimalnya rehabilitasi jaringan irigasi • Belum optimalnya pelibatan dan kerjasama antara pihak- pihak yang terlibat dalam pengelolaan air sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi. • Perubahan iklim, termasuk pola curah hujan yang berubah dan perubahan suhu, dapat mempengaruhi volume dan distribusi air yang tersedia untuk irigasi.
2. c.Belum semua masyarakat dapat mengakses air minum Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman belum dapat mencapai target nasional sebesar 100 persen (merujuk : Bab II Hal II-23) • ketersediaan air bersih tidak banyak atau terbatas • Masih terdapat air minum yang belum memenuhi persyratan air minum layak dan aman. • Belum semua rumah tangga memiliki akses pada fasilitas sanitasi yang layak.
3. d.Masih rendahnya kualitas drainase Persentase Drainase (jalan) kondisi baik mengalami peningkatan dari 12,67 persen di tahun 2019 menjadi 18,79 persen di Tahun 2023. (merujuk : Bab II Hal II-22) • Pendangkalan dan penyempitan menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung debit air sehingga muncul genangan atau bahkan banjir.
4. e.Belum optimalnya penanganan penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni Capaian tertinggi di tahun 2021 sebesar 81,23 persen namun menurun pada tahun beriikutnya. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak tahun 2023 mencapai 74,98 persen. (merujuk : Bab II Hal II-24) • Migrasi penduduk dari desa ke kota menyebabkan munculnya kantong-kantong kumuh
5. f.Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perhubungan Persentase infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 46,74 persen. (merujuk : Bab II Hal II-22) • Belum ada konektivitas dan integrasi antar wilayah termasuk penyediaan rambu- rambu lalu lintas. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-6 No. Permasalahan Pokok Masalah Akar Masalah
(1)(2) (3) (4)

5.Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah dan tingginya resiko bencana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan dari 48,26 di Tahun 2018 menjadi 62,75 di tahun 2022. Indek Kualitas Air menurun dari 50 persen menjadi 43,33 persen. Indek Kualitas Udara tahun 2021 sebesar 80,37 persen meningkat menjadi 84,12 persen. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 57,63 persen menurun menjadi 56,55 persen. Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani tahun 2021 sebesar 26,50 persen meningkat menjadi 27,91 persen. (merujuk : Bab II Hal II-6)

a.Belum optimalnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Air cenderung fluktuatif dari 43,33 di Tahun 2020 menjadi 43,33 di tahun
1. 2022.Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan dari 79,57 di Tahun 2020 menjadi 84,12 di tahun
2. 2022.Indeks Kualitas Tutupan Lahan cenderung menurun dari 63,92 di Tahun 2020 menjadi 56,55 di tahun 2022. (merujuk : • Masih adanya kawasan dengan penyedia jasa ekosistem penyedia air yang rendah. • Alih fungsi lahan non terbangun menjadi kawasan budidaya, merusak ekosistem • Pengukuran kualitas udara belum rutin dilaksanakan • Emisi GRK dari sektor Pembakaran Sampah melalui incinerator & Pembakaran sampah secara terbuka • Pengelolaan Limbah industri (termasuk limbah B3) belum optimal.
b.Belum optimalnya penanganan sampah Timbulan sampah di Kabupaten Pekalongan sebesar 390,6016 ton/hari dan sampah yang terangkut ke TPA Bojonglarang sebanyak 140 ton/hari. (merujuk : Bab II Hal II-41) • Belum optimalnya manajemen engelolaan dan penanganan sampah • Daya Tampung sampah di TPA terbatas • Belum optimalnya pengelolaan sampah sampah medis • Belum terimplementasinya konsep pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Pekalongan • TPA sanitary landfill/layak belum ada • Kurangnya TPS 3R
c.Tingginya resiko bencana Indek resiko bencana 2023 sebesar 149,83 termasuk kelas risiko tinggi (4 besar dari 35 kabupaten/kota). (merujuk : Bab II Hal II-7) • Belum optimalnya pendataan bencana • Tingkat kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana masih rendah Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik belum optimal Kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2017-2023 secara umum meningkat dari tahun 2017 sebesar 53,75 (B) menjadi sebesar 64,80
a.Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat OPD belum merata di seluruh OPD, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang signifikan Kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2017-2023 secara umum meningkat • Kualitas ASN belum optimal • Belum optimalnya manajemen ASN • Belum optimalnya implementasi SPIP • penerapan reformasi birokrasi pada tingkat OPD belum merata di seluruh OPD, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang signifikan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-7 No. Permasalahan Pokok Masalah Akar Masalah

(1)(2) (3) (4) (B) pada tahun 2023. (merujuk : Bab II Hal II-26) dari tahun 2017 sebesar 53,75 (B) menjadi sebesar 64,80 (B) pada tahun 2023. (merujuk : Bab II Hal II-26)
1. b.Belum optimalnya pelayanan publik Nilai IKM Kabupaten Pekalongan Pada tahun 2023 menjadi 83,44. (merujuk : Bab II Hal II-27) • Belum semua masyarakat memahami cara mengakses pelayanan publik pemerintah • Belum optimalnya pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi
2. c.Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan IT guna penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 2,86 (merujuk : Bab II Hal II-27) • Belum optimalnya dukungan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam tata Kelola pemerintahan B. ISU STRATEGIS
  1. 1.Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Tantangan pembangunan jangka panjang berdasarkan Identifikasi isu strategis RPJPN Tahun 2025-2045
3. a.Megatrend 1) Perkembangan Demografi Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang. Jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. 2) Geopolitik dan Geoekonomi a) Gepolitik Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo- Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Nilai strategis RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-8 Kawasan Indo- Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. b) Geo Ekonomi Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya. 3) Perkembangan Teknologi Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (loT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (Al), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management Robotic Process Automation (RPA) Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri. Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (Al) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan Al, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis. 4) Urbanisasi Dunia Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-9 Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negaraemerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanilasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempal bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke ara kompak (compact) melalui efisiensi layanan. 5) Konstelasi Perdagangan Global Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama Negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi mendominasi perekonomian dunia mendominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Kolaborasi produksi bersama internasional(global production networks/GPN) dan rantai pasok global(global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama Kawasan menciptakanhub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan negara- negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik. 6) Tata Kelola Keuangan Global Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-10 perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti Internet of Things (loT), Cloud Computing, Artificial Intelligence (Al), dan Machine Learning telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi fmansial (financial technology) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan leknologi finansial banyak mengandung risiko lerlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan 7) Pertumbuhan Kelas Menengah Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (New Life Style) Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan. 8) Persaingan Sumber Daya Alam Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi. 9) Perubahan Iklim Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global –The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-11 lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business- as-usual (Ball) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green Hydrogen (GH2) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia dan green ammonia untuk pupuk. 10) Pemanfaatan Luar Angkasa Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (space economy), kelestarian antariksa (space sustainability), dan keamanan antariksa (space security). Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-12
4. b.Modal Dasar
  1. 1.Kependudukan Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, mencapai 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk diproyeksikan melambat menjadi di bawah 1 persen per tahun antara 2025-2045, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Populasi besar ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya manusia produktif yang mendukung pembangunan dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, jika gagal, penduduk yang besar dapat menjadi beban pembangunan dengan meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, serta memberikan tekanan besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dinamika penduduk Indonesia berdampak luas terhadap pembangunan, termasuk peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan lansia, urbanisasi, dan migrasi yang menyebabkan kepadatan di wilayah tertentu. Dengan rasio ketergantungan di bawah 50 persen selama 15 tahun ke depan, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan bonus demografi dengan menjadikan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan. Struktur penduduk yang menguntungkan ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan daya beli yang cukup tinggi, dengan sekitar 70 juta orang dalam kelas konsumsi yang tersebar di perkotaan dan pedesaan. Untuk memanfaatkan peluang ini, Indonesia perlu belajar dari negara maju seperti Jepang dan Korea dengan menerapkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, meningkatkan produktivitas, dan menjaga pola konsumsi yang berkelanjutan.
  2. 2.Modal Sosial dan Budaya Modal sosial budaya di Indonesia adalah aset penting yang berperan dalam menggerakkan aksi kolektif dan mendorong proses transformasi masyarakat. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki karakter guyub, dengan tradisi gotong royong dan musyawarah yang kuat, serta semangat berdikari. Berbagai perkumpulan sosial berbasis keagamaan, sukarelawan, dan lembaga swadaya masyarakat, memainkan peran strategis dalam memajukan bangsa. Paguyuban, sebagai salah satu bentuk modal sosial, mempererat hubungan antar anggota dan menjaga nilai-nilai tradisional. Aktivitas paguyuban membantu memperkuat tradisi gotong royong dan solidaritas sosial, yang penting dalam pembangunan wilayah. Selain itu, keluarga di Indonesia memiliki peran signifikan dalam menanamkan nilai-nilai agama dan sosial, serta menjaga adat istiadat dan tradisi. Nilai-nilai seperti siri dan unggah- ungguh membentuk karakter kuat generasi penerus bangsa dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Budaya tolong-menolong dan saling mendukung dalam keluarga, seperti tradisi mudik dan nyekar, memperkuat kelekatan dan kepercayaan antaranggota keluarga. Modal budaya, seperti kualifikasi pendidikan dan kecakapan, juga mendorong mobilitas sosial dan peningkatan status dalam masyarakat. Nilai-nilai agama dan budaya yang religius menjadi landasan moral dan etika, serta sumber inspirasi untuk berbuat kebajikan. Keragaman suku, adat istiadat, dan agama di Indonesia memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa, serta berkontribusi pada keberagaman peradaban global. Jika dikelola dengan baik, modal sosial budaya ini akan berkontribusi signifikan dalam proses pembangunan nasional. Sosial dan budaya yang diuraikan di atas merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila dikelola secara RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-13 efektif, maka modal sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat akan berkontribusi signifikan dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penguatan institusi-institusi publik dan agen-agen sosial yang mampu (i) menciptakan berbagai peluang, (ii) mengelola sumber daya publik, (iii) memperkuat kohesi dan harmoni, dan (iv) meningkatkan produktivitas. Modal sosial budaya merupakan kekuatan nyata yang bersumber dari keluarga, komunitas, dan masyarakat, yang dapat menjadi energi penggerak proses transformasi menyeluruh melalui pembangunan nasional
  3. 3.Kekayaan Alam Kekayaan alam Indonesia merupakan aset vital yang mendukung pembangunan nasional, mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang beragam, seperti hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, serta energi baru dan terbarukan, menjadi komponen penting dalam ekonomi negara. Hutan tropis Indonesia, yang mencakup 125,57 juta hektar, berperan sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, serta penggerak aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Selain itu, cadangan sumber daya energi dan mineral yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit, menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya ini. Energi terbarukan di Indonesia memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dengan potensi energi surya mencapai 3.294 GW dan berbagai energi terbarukan lainnya seperti biomassa, air, panas bumi, dan bayu. Pemanfaatan energi terbarukan yang baru sekitar 12,5 GW pada tahun 2022 menunjukkan peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, potensi energi nuklir dan hidrogen hijau (GH2) didukung oleh sumber daya uranium dan thorium yang melimpah. Teknologi nuklir yang semakin maju membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan energi nuklir dalam skala besar, sementara potensi besar energi terbarukan mendukung produksi GH2, yang memiliki peluang besar sebagai sumber energi dan bahan baku industri masa depan. Keanekaragaman hayati Indonesia juga menjadi modal dasar dalam pembangunan berkelanjutan, dengan potensi ekonomi besar dari sektor kelautan dan kehutanan. Indonesia, sebagai negara megabiodiversitas, memiliki 12 persen spesies mamalia dunia, 16 persen spesies reptil, dan 17 persen spesies burung, serta sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga. Keanekaragaman ini tidak hanya mendukung konsumsi langsung tetapi juga pengembangan sumber daya genetik dan pariwisata. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang luas, dari laut dalam hingga pegunungan tinggi, yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sumber daya perikanan yang melimpah juga menjadi andalan, dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan protein, sumber pendapatan masyarakat pesisir, dan bahan baku industri.
  4. 4.Kekuatan Maritim Indonesia Kekuatan maritim Indonesia tampak nyata dari letak geografis dan karakteristik wilayahnya. Secara geografis, Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut menjadi penghubung seluruh wilayah Indonesia, didukung oleh tiga Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi aset penting dalam perhubungan, perdagangan, dan pelayaran internasional di Asia Tenggara. Selain itu, kerangka kerja sama bilateral, regional, dan global seperti ASEAN Outlook in the Indo-Pacific dan perundingan perbatasan menambah kekuatan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-14 maritim Indonesia dalam dinamika geopolitik, menjadikannya bargaining power untuk menciptakan stabilitas, kedamaian, dan kesejahteraan kawasan. Kekuatan maritim Indonesia juga tercermin dari aspek sosiokultural, di mana sejarah peradaban maritim bangsa ini sudah tercatat sejak era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan ini memanfaatkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah sebagai sumber kekuatan, menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dengan armada yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah. Meskipun kejayaan maritim tergerus oleh kolonialisme yang mendorong Indonesia menjadi negara agraris, potensi kekuatan maritim tetap menjadi modal utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, revitalisasi sektor ekonomi kelautan, penguatan konektivitas kemaritiman, rehabilitasi lingkungan, serta pemanfaatan riset dan teknologi dalam pengembangan kekuatan maritim berkelanjutan.
5. c.Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung
  1. 1.Perubahan Iklim Kondisi bumi yang semakin panas telah mencapai kategori "kode merah bagi manusia," dengan tren kenaikan suhu rata-rata global mencapai 0,89 derajat Celsius sejak tahun 1900 hingga 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas manusia, yang berdampak pada perubahan iklim dan berbagai aspek kehidupan, seperti kenaikan permukaan laut Indonesia sebesar 0,7-0,9 cm per tahun. Perubahan iklim ini berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, mengancam 319 kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi, terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 544 triliun selama periode 2020-2024 jika tidak ada ketahanan ekologi yang memadai. Indonesia berkontribusi sebesar 2,67 persen dari total emisi GRK global pada tahun 2020, dengan emisi yang diperkirakan akan terus meningkat jika paradigma pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas ekonomi yang masih bertumpu pada energi fosil dan eksploitasi sumber daya alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai, menyebabkan emisi GRK nasional diprediksi mencapai 2,27 GtCO2e pada tahun 2045. Untuk mengurangi risiko perubahan iklim, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi penting dan mendesak. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022 memperingatkan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit, dengan dampak krisis perubahan iklim yang lebih parah dari perkiraan, khususnya pada ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan, dan kematian.
  2. 2.Daya Dukung Sumberdaya Alam Daya dukung sumber daya alam mencerminkan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan antara keduanya. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, air, energi, dan keanekaragaman hayati. Daya dukung lahan hutan diproyeksikan menurun, dengan perkiraan hilangnya 10 juta hektare hutan dari 2025 hingga 2060. Lahan sawah juga diprediksi akan menyusut hingga 7 juta hektare, yang disertai penurunan produktivitas akibat degradasi tanah. Ketersediaan air di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan tren menuju kelangkaan, terutama di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian selatan, akibat meningkatnya kebutuhan air dan penurunan tutupan hutan. Meskipun memiliki sumber daya energi dan mineral yang cukup besar, Indonesia RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-15 belum sepenuhnya mengoptimalkannya, karena eksplorasi membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, dan SDM yang memadai. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan juga semakin menurun. Kualitas dan ketersediaan lahan untuk pangan berkurang akibat alih fungsi lahan. Ketersediaan air untuk pangan menurun karena persaingan penggunaan lainnya, berdampak pada menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan dan keragaman sumber pangan. Keanekaragaman hayati diproyeksikan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, perubahan iklim, dan persebaran Jenis Asing Invasif (JAI). Ekosistem laut mengalami kerentanan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim, dengan kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut, penurunan kualitas lingkungan akibat sampah plastik, dan ancaman pemutihan terumbu karang. Secara keseluruhan, berbagai aspek daya dukung alam menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan, menuntut tindakan segera untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan.
  3. 3.Daya Tampung Kualitas air di Indonesia diperkirakan akan terus menurun, menyebabkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini, 82 persen dari 550 sungai di Indonesia tercemar, dan sekitar 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga tidak layak minum. Peningkatan beban pencemaran limbah domestik mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun, mengancam badan air tanpa adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Selain itu, pengelolaan limbah dari industri, pertanian, dan pertambangan yang tidak baik juga menyebabkan pencemaran sumber daya air. Beban biological oxygen demand (BOD) diperkirakan mencapai 3.000 ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum yang seharusnya 600 ribu ton/tahun. Indeks Kualitas Air (IKA) nasional memiliki nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan komponen lain dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan tren fluktuatif rata-rata sebesar 52,35 dari tahun 2015-2021 Selain air, daya tampung kualitas udara dan lahan di Indonesia juga mengalami penurunan. Konsentrasi polusi PM2.5 terus meningkat, mencapai 26,5 mikrogram/hari, jauh di atas baku mutu udara ambien 15 mikrogram/hari, terutama di perkotaan seperti DKI Jakarta. Di tahun 2021, DKI Jakarta hanya memiliki 2 persen hari dengan udara sehat, 68 persen hari dengan udara sedang, dan sisanya tidak sehat. Kualitas lahan juga menurun, dengan 11 provinsi dalam kondisi buruk hingga sangat buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028, dengan prediksi timbulan sampah mencapai 82,2 juta ton pada tahun 2045, ditambah dengan timbulan akibat susut dan limbah pangan sekitar 334 kg per kapita. Kualitas lingkungan laut juga menurun, dengan Ocean Health Index (OHI) Indonesia berada di peringkat 181 dari 221 negara, menunjukkan rendahnya pengelolaan yang berkelanjutan. Tabel 3.2. Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung diEcoregion pada Tahun 2045 Pulai Jawa Bali dan Nusa Tenggara Penurunan luas tutupan lahan dan ketersediaan air hingga pada level langka absolut, ditambah dengan 34 kota/kabupaten di wilayah pesisir Pulau Jawa memiliki kerentanan kawasan pesisir tinggi hingga sangat tinggi. Begitu pula dengan 16 kabupaten/kota di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus karena memiliki kawasan pesisir yang berada pada tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi Sumber : Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-16 Dari identifikasi tantangan-tantangan di atas, terdapat beberapa yang memiliki kaitan langsung dengan kondisi Kabupaten Pekalongan, di antaranya adalah sebagai berikut: Perkembangan demografi dan kependudukan, Terkait dengan kondisi Kabupaten Pekalongan, pertumbuhan penduduk juga akan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan perhitungan BPS Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebesar 1.007.390 jiwa. Hasil proyeksi penduduk diakhir periode pertama RPJPD Tahun 2030, jumlah penduduk diperkirakan sebesar 1.081 587 jiwa. Pada akhir periode RPJPD kedua Tahun 2035 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.123.428 jiwa. Pada akhir periode RPJPD ketiga Tahun 2040 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.156.477 jiwa. Pada akhir periode RPJPD keempat Tahun 2045 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.181.864 jiwa. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus menyiapkan kebijakan, program dan strategi yang tepat untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk tersebut. Geopolitik dan geoekonomi, Kondisi geopolitik secara tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi kestabilan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah yang ada. Kenaikan harga minyak, nilai tukar mata uang, dan konflik yang berkepanjangan selalu berdampak pada kondisi perekonomian dunia. Oleh karena itu dengan adanya tantangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu melakukan antisipasi dengan penguatan jejaring perekonomian berbasis masyarakat, baik itu di sektor usaha mikro kecil, pertanian dan juga sektor lainnya. Kondisi perekonomian Kabupaten Pekalongan memiliki kondisi yang baik dengan didukung pertumbuhan sektor yang semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor pembentuk didominasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan konstruksi masing-masing mampu tumbuh sebesar 11,88 persen dan 11,36 persen dan menjadi kontributor pertumbuhan tertinggi yang disusul sektor Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,29 persen yang menjadi kontributor terbesar ketiga. Sedangkan pertumbuhan sektor industri manufaktur memang masih belum optimal. Dikaitkan dengan tantangan global di atas, maka Kabupaten Pekalongan dapat berperan sebagai daerah pendukung kakwasan industri yang ada di sekitarnya. Investasi kemajuan sumberdaya manusia harus digenjot untuk menciptakan SDM yang memiliki daya saing. Perkembangan teknologi, Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Belajar dari masa pandemi covid-19 dimana aktivitas-aktivitas dan pelayanan banyak dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ke depan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat dan modern mengharuskan seluruh komponen di Kabupaten Pekalongan untuk secara cepat melakukan adaptasi. Sektor pelayanan publik kemungkinan besar akan banyak mendapatkan tuntutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Urbanisasi dunia, Urbanisasi di Kabupaten Pekalongan berdasarkan publikasi statistik menunjukkan bahwa ada perubahan dalam struktur demografis, di mana populasi usia produktif (15-64 tahun) di daerah perkotaan cenderung meningkat. Ini mencerminkan pergeseran ekonomi dan sosial yang terjadi seiring dengan urbanisasi. Selain itu peningkatan fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi di daerah perkotaan juga mendorong urbanisasi. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik menarik penduduk desa untuk pindah ke kota, berharap mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan dan fasilitas ini. Adanya exit tol Bojong akan mempengaruhi pertumbuhan kawasan di sekitarnya RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-17 yang juga akan menarik urbanisasi di kawasan tersebut. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan harus lebih merata di seluruh kawasan. Pertumbuhan Kelas Menengah, pertumbuhan kelas menengah merujuk pada peningkatan jumlah orang dalam suatu populasi yang memiliki pendapatan menengah, yang umumnya ditandai dengan peningkatan standar hidup, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Kelas menengah biasanya memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan kelas rendah dan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu Kabupaten Pekalongan harus mulai menyiapkan SDM yang berkualitas untuk mampu berdaya saing dalam mewujudkan kelompok masyarakat kelas menengah. Antara lain dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta memberikan kemudahan akses kepemilikan tempat tinggal dan investasi. Hal ini perlu diupayakan mengingat kondisi SDM Kabupaten Pekalongan dari sisi kualitas masih belum optimal, dilihat dari IPM Kabupaten Pekalongan yang masih dibawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, serta PDRB per kapita tercatat baru sebesar 27,91 juta rupiah. Persaingan sumberdaya alam dan kekayaan alam. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Pekalongan harus mampu dioptimalkan dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik untuk internal Kabupaten Pekalongan maupun untuk didistribusikan ke wilayah lain. Potensi produksi bahan pangan, perikanan, maupun komoditas lain di Kabupaten Pekalongan memang masih memerlukan peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan pengembangan teknologi baru. Perubahan iklim, Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu di bumi. Penyebab utama perubahan iklim saat ini adalah emisi gas rumah kaca (GRK) yang meningkat akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan berbagai proses industri. Sektor kehutanan serta sektor pertanian secara konsisten menjadi penyumbang emisi GRK di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana Kabupaten Pekalongan dapat mengoptimalkan pertanian ramah lingkungan, dan juga meningkatkan upaya penyerapan emisi di sektor kehutanan. Modal sosial dan budaya, Modal sosial budaya di Kabupaten Pekalongan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Modal sosial budaya ini terdiri dari berbagai elemen seperti kepercayaan, norma, nilai, jaringan sosial, serta tradisi dan budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-niai religi yang sangat kuat mengakar di kehidupan masyarakat akan dapat dijadikan sebuah modal dasar yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Nilai-nilai dan budaya gootong royong yang masih berkembang di sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan perlu diperkuat kembali untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kekuatan maritim, Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah pesisir yang meskipun tidak terlalu luas namun memberikan kontribusi cukup baik dalam kehidupan masyarakat. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Pekalongan mencakup perikanan tangkap dan budidaya dengan total produksi sebesar 12.455,678 ton pada tahun 2022. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Pekalongan adalah ancaman abrasi dan rob. Penyebabnya adalah kenaikan muka air laut (Sea Level Rise), penurunan tanah (land subsidence), dan tentu saja pemanasan global (global warming). Adanya banjir rob ini tentu sangat merugikan aktifitas manusia dan merusak berbagai infrastruktur pemukiman, industri, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-18 sepanjang 2020 lalu, penurunan tanah terjadi sekitar 6 cm per tahun. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan geologi terpadu di Pantura meliputi daerah Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, dan Demak. Daya Tampung dan daya Dukung. Kemampuan daya tampung dan daya dukung di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari Indeks kemampuan lahan Kabupaten Pekalongan sebesar 2,14. Indeks tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki Kelas Potensi Lahan Sangat Tinggi dimana kemampuan mengembangkan potensi lahannya lebih optimal khususnya untuk berbagai ragam kawasan budidaya dengan tetap terjaganya keseimbangan lingkungan. Sedangkan daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu 1,11 yang berarti daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan dalam kategori Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian bersyarat atau sedang. Status Daya Dukung Air Kabupaten masih dalam kondisi Surplus, dengan nilai Daya Dukung Air sebesar 884.176.589,38 m 3 . Terlait dengan kualitas air dan udara, hasil perhitungan didapatkan nilai IKA untuk Kabupaten Pekalongan adalah 43,33 yang termasuk pada kategori IKA kurang. Sedangkan hasil IKU Kabupaten Pekalongan sebesar 84,12 (kategori baik).
  4. 2.Identifikasi isu strategis Berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2045 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
6. a.Tantangan Demografi menuju penduduk Usia Tua;
7. b.Kemiskinan;
8. c.SDM yang berdaya saing dan berkarakter (Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender);
9. d.Ketimpangan antar wilayah (Pembangunan Pusat Pertumbuhan) yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas;
10. e.Penerapan ekonomi hijau yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular, dan pengembangan pembiayaan hijau;
11. f.Dampak Perubahan Iklim;
12. g.Hilirisasi komoditas unggulan dan industri padat karya terampil, padat teknolohi dan inovasi serta berorientasi ekspor;
13. h.Tata kelola pemerintahan yang dinamis;
14. i.Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan; dan
15. j.Kondusivitas wilayah.
  1. 3.Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Penentuan permasalahan dan isu strategis KLHS dirumuskan sebagai upaya dalam mendorong pencapaian target indikator TPB. Rumusan isu strategis daerah dan permasalahan yang dirumuskan dalam KLHS RPJPD diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam dokumen RPJPD. Isu strategis KLHS RPJPD berdasarkan ayat (2) Pasal 11 Permendagri No 7 Tahun 2018 berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Isu strategis dirumuskan dari beberapa sumber antara lain:
16. a.Isu hasil capaian TPB yang belum tercapai (SBT dan TBC);
17. b.Isu yang berasal dari dokumen strategis kebijakan (RPJMD TAHUN 2021 - 2026, KLHS RPJMD, DIKPLHD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023);
18. c.Isu hasil kegiatan Konsultasi Publik;
19. d.Isu Kajian Muatan KLHS / DDDTLH. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-19 Berikut rumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 : Tabel 3.3. Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 No. TPB Permasalahan Isu Strategis
(1)(2) (3) (4) 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan Belum tercapainya target proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Menurunnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Rendahnya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH Belum tercapainya Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Belum tercapainya target 100 % rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berkelanjutan belum tercapainya target 100 % rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat Masih rendahnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Kurangnya upaya pendampingan psikososial korban bencana sosial. Masih rendahnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) Tingginya Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Masih tinggi angka prevalensi RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-20 No. TPB Permasalahan Isu Strategis
(1)(2) (3) (4) pada anak bawah lima tahun Masih tinggi angka prevalensi stunting pada anak bawah dua tahun 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI). Meningkatnya Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Meningkatnya Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Meningkatnya Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun Meningkatnya Prevalensi tekanan darah tinggi. Masih tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba. Rendahnya Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. Tingginya Total Fertility Rate (TFR). Belum tercapainya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meningkatnya persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua Belum tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat Belum tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat Belum tercapainya target Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥^ tahun. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara Belum tersedianya kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Pencemaran lingkungan, resiko bencana dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih, hunian dan sanitasi Belum tercapainya target 100 % akses populasi terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Belum tercapainya target 100 % akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak. Menurunnya proporsi rumah tangga RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-21 No. TPB Permasalahan Isu Strategis
(1)(2) (3) (4) yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan Belum meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Menurunnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Belum tercapainya target persentase sampah perkotaan yang tertangani. 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produkstif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua Menurunnya persentase usia muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi akibat kualitas tenaga kerja, penurunan kotribusi pariwisata, dan industri manufaktur Menurunnya jumlah wisatawan mancanegara. 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi Menurunnya proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Masih rendahnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan Masih rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Belum terlaksananya proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Belum tersedianya alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 15 Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan Masih rendahnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Ancaman terhadap ekosistem alam, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam termasuk kawasan pesisir RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-22 No. TPB Permasalahan Isu Strategis
(1)(2) (3) (4) Menurunnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati Belum tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Belum tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Belum tersdianya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Perwujudan kelembagaan yang akuntabel dan keadilan yang merata berbasis kesetaraan gender Meningkatnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Belum meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Menurunnya proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Masih tingginya Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan Menurunnya persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Belum tercapainya target persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Belum tersedianya kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-23 No. TPB Permasalahan Isu Strategis
(1)(2) (3) (4) Belum tercapainya target persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Belum tersedianya kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Sumber : Analisis Penyusun; 2024

4.Isu Strategis RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan isu strategis, masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Hasil prioritas isu strategis Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut :

a.Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didukung optimalisasi sektor unggulan daerah Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan, dan optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah menjadi krusial sampai dengan tahun 2045. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tercatat sebesar 5,14 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional, yang masing-masing mencapai 5,31 persen. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan dengan 30,15 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,99 persen, serta perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil sebesar 13,80 persen. Data ini menunjukkan bahwa sektor-sektor utama memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Sektor industri pengolahan, sebagai kontributor terbesar, perlu didorong melalui peningkatan investasi dan teknologi. Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi serta peningkatan akses pasar domestik dan internasional akan sangat bermanfaat. Dukungan terhadap UMKM di sektor ini juga penting, termasuk penyediaan pelatihan dan akses ke modal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu meningkatkan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar global. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan teknologi dan inovasi dapat mendorong efisiensi produksi dan kualitas produk. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang 15,99 persen dari PDRB, juga memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Penggunaan teknologi pertanian yang modern, seperti pertanian presisi, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Pelatihan dan pendampingan bagi petani, nelayan, dan pengusaha kehutanan mengenai praktik-praktik berkelanjutan akan membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-24 Selain itu, pengembangan sektor agrowisata dapat menjadi alternatif yang menarik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan lingkungan. Di sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil, yang memberikan kontribusi sebesar 13,80 persen, strategi peningkatan daya saing bisa difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan diversifikasi produk. Pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai juga akan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Penggunaan platform digital untuk perdagangan dan pemasaran produk lokal dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi akan menjadi kunci sukses dalam memajukan sektor ini. Meskipun PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 tercatat sebesar 27,91 juta rupiah, namun masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang (33,64 juta rupiah) dan Kota Pekalongan (43,29 juta rupiah). Distribusi pengeluaran Kabupayen Pekalongan menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 20,71 persen dari total pendapatan pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan dengan 24,10 persen pada tahun 2013. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan merata, termasuk program-program peningkatan keterampilan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dapat lebih kuat dan merata, memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembukaan exit tol Bojong di Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk memberikan dampak eksternalitas yang signifikan dalam mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Keberadaan exit tol ini dapat menjadi katalisator utama dalam pengembangan wilayah disekitar exit tol tersebut. Exit tol Bojong akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta barang di Kabupaten Pekalongan. Peningkatan konektivitas ini mempermudah distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Akses yang lebih baik juga dapat menarik investasi baru ke daerah tersebut, terutama di sektor manufaktur dan logistik, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gambar 3.1. Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-25
b.Pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan memperkuat ketahanan sosial budaya Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan memperkuat ketahanan sosial budaya di Kabupaten Pekalongan memerlukan perhatian khusus sampai dengan tahun 2045, terutama dalam mengatasi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendidikan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tercatat sebesar 9,67 persen, yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional sebesar 9,36 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan harus ditingkatkan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses kepada sumber daya yang lebih baik. Penguatan jaring pengaman sosial serta pemberian bantuan yang tepat sasaran juga menjadi langkah penting untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah ini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 3,25 persen, mengalami kenaikan 0,02 persen dibandingkan tahun 2022. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi sebesar 3,55 persen dibandingkan TPT perempuan yang hanya sebesar 2,78 persen. Sampai dengan tahun 2045 Kabupaten Pekalongan memiliki tantangan dalam pada penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan akses pelatihan kerja bagi perempuan, dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 tercatat hanya 7,47 tahun, setara dengan kelas 1 SMP. Ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang belum mampu menyelesaikan pendidikan dasar. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan perlu menjadi prioritas hingga 20 tahun kedepan, dengan meningkatkan akses pada fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan program literasi akan pentingnya pendidikan juga harus digalakkan untuk mendorong lebih banyak anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan mencapai 71,40, masih di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan memperbaiki layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Pekalongan meningkat dari 73,80 tahun pada tahun 2022 menjadi 73,87 tahun pada tahun 2023, namun angka ini masih di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 74,69 tahun. Upaya peningkatan layanan kesehatan, akses air bersih, dan sanitasi yang baik perlu ditingkatkan untuk memperpanjang umur harapan hidup penduduk. Angka beban ketergantungan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 45,00 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang penduduk yang belum produktif atau sudah tidak produktif. Untuk mengurangi beban ketergantungan, penting untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, termasuk pemberdayaan kaum muda dan lanjut usia. Selain itu, program-program yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial untuk Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlu terus ditingkatkan dan dipantau efektivitasnya. Dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, Kabupaten Pekalongan dapat memperkuat sumber daya manusia dan ketahanan sosial budaya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2045.
c.Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pekalongan hingga tahun 2045 memerlukan perencanaan dan implementasi yang matang serta berkelanjutan. Pada tahun 2023, kondisi jalan baik dan sedang mencapai 74,67 persen, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 81,39 persen. Penurunan ini menunjukkan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-26 perlunya perhatian lebih terhadap pemeliharaan dan perbaikan jalan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menghadapi tantangan sampai tahun 2045 untuk meningkatkan kualitas konstruksi agar jalan lebih tahan lama dan dapat menampung volume kendaraan yang meningkat. Kerusakan jembatan yang masih tinggi, sebesar 44,07 persen pada tahun 2022, juga menjadi perhatian serius. Jembatan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas penduduk tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi jaringan irigasi yang baik hanya sebesar 40,72 persen pada tahun 2023 menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Pertanian adalah salah satu sektor penting bagi Kabupaten Pekalongan, dan jaringan irigasi yang baik sangat penting untuk memastikan hasil panen yang optimal. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya air dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga produktivitas pertanian. Akses air minum layak dan aman yang baru mencapai 85 persen menunjukkan masih adanya penduduk yang belum menikmati akses air bersih. Pembangunan infrastruktur air bersih harus dipercepat untuk mencapai target 100 persen akses air minum layak dan aman. Ini termasuk pembangunan sumber air, instalasi pengolahan air, dan jaringan distribusi air bersih ke seluruh wilayah, terutama daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air juga perlu ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur drainase dan penanganan kawasan kumuh juga memerlukan perhatian khusus. Pada tahun 2023, kondisi drainase yang mantap baru mencapai 39,41 persen, dan persentase kawasan kumuh yang ditangani hanya sebesar 0,36 persen. Drainase yang baik sangat penting untuk mencegah banjir dan genangan air yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kesehatan masyarakat. Penanganan kawasan kumuh harus melibatkan rehabilitasi lingkungan, peningkatan fasilitas dasar, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Pekalongan dapat mencapai pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata hingga tahun 2045, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh penduduk.
d.Kualitas Lingkungan dan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim Kualitas lingkungan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tantangan dalam menjaga stabilitas ekosistem dan keseimbangan alam. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan dari 59,47 pada tahun 2016 menjadi 53,56 pada tahun 2017, sebelum meningkat menjadi 64,07 di tahun 2019. Meskipun ada peningkatan, penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi 62,52, dan naik sedikit di tahun 2021 namun turun kembali menjadi 62,75 di tahun
1. 2022.Fluktuasi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Perhatian khusus diperlukan pada kualitas air yang cenderung stagnan, dengan indeks 43,33 pada tahun 2020 dan 2022, serta penurunan kualitas tutupan lahan dari 63,92 pada tahun 2020 menjadi 56,55 di tahun 2022. Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi isu krusial bagi Kabupaten Pekalongan, terutama dengan indeks risiko bencana yang tinggi, sebesar 149,83 pada tahun 2023. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam daerah dengan risiko bencana tinggi di Jawa Tengah. Ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan memerlukan kesiapsiagaan yang lebih baik dan sistem mitigasi yang tangguh. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-27 Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan besar bagi kualitas lingkungan di Kabupaten Pekalongan. Dengan timbulan sampah sebesar 390,60 ton per hari dan hanya sekitar 140 ton per hari yang terangkut ke TPA Bojonglarang, banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Ini menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Pengelolaan sampah yang lebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas TPA, pengembangan sistem daur ulang, dan edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah dan kebijakan yang mendukung pengurangan timbulan sampah juga harus diperkuat. Kualitas udara menunjukkan peningkatan, dengan indeks meningkat dari 79,57 pada tahun 2020 menjadi 84,12 pada tahun 2022. Meskipun demikian, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara harus terus dilakukan, terutama di daerah perkotaan yang rentan terhadap polusi udara. Kebijakan pengendalian polusi dan inisiatif hijau, seperti penghijauan kota dan peningkatan ruang terbuka hijau, perlu diimplementasikan secara konsisten. Mengurangi emisi dari sektor transportasi dan industri juga menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas udara tetap baik dan mendukung kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Kabupaten Pekalongan dapat mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik dan ketahanan yang lebih kuat terhadap bencana dan perubahan iklim hingga tahun 2045.
e.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik didukung pemanfaatan IPTEK. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan hingga tahun 2045 akan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023, dengan nilai yang meningkat dari 53,75 (B) menjadi 64,80 (B). Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Upaya berkelanjutan dalam reformasi birokrasi akan sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Untuk mewujudkan birokrasi yang ideal masih akan menjadi tantangan di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2045. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 2,86 menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam proses pemerintahan sudah berjalan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Peningkatan indeks SPBE ini akan berkontribusi pada percepatan digitalisasi pelayanan publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Selain itu, penggunaan teknologi akan membantu dalam pengelolaan data yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan pengawasan yang lebih efektif. Untuk menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang baik sampai dengan 2045, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki tantangan dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untum mempercepat layanan publik bagi Masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan juga mengalami peningkatan, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-28 mencapai 83,44. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk terus meningkatkan kepuasan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa semua layanan publik dapat diakses dengan mudah dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik, seperti pengembangan aplikasi mobile untuk layanan pemerintah, bisa menjadi salah satu upaya pengembangan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menghadapi tantangan dan peluang hingga tahun 2045, Kabupaten Pekalongan perlu terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah menjadi prioritas untuk memastikan mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi dengan optimal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam pengembangan inovasi teknologi dan penerapan best practices dalam tata kelola pemerintahan akan sangat bermanfaat. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Pekalongan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara keseluruhan di tahun 2045. Tabel 3.4. Persandingan Permasalahan, Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Permasalahan Isu Strategis Tantangan Pembangunan • Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan. • Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didukung optimalisasi sektor unggulan daerah Perubahan konstalasi politik dan perekonomian nasional dan daerah Kualitas Sumberdaya Manusia Masih Rendah Pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan memperkuat ketahanan sosial budaya Perkembangan penduduk yang semakin meningkat Penyediaan Infrastruktur belum optimal dan belum merata Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah dan tingginya resiko bencana Kualitas Lingkungan dan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim Perubahan iklim, daya tampung dan daya dukung lingkungan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik belum optimal Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik didukung pemanfaatan IPTEK Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat Keterkaitan isu strategis Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan dengan 8 Tantangan Indonesia Emas dan Rekomendasi Hasi Evaluasi dapat dilihat pada sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-29 Tabel 3.5. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan dengan 8 Tantangan Indonesia Emas dan Rekomendasi Hasi Evaluasi 8 Tantangan Indonesia Emas 2045 dan Megatren Isu Strategis RPJPD Kabupaten Pekalongan Rekomendasi hasil evaluasi RPJPD 2005 – 2025 Kab. Pekalongan
1. 1.Pembangunan SDM 1. Pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan memperkuat ketahanan sosial budaya; Pembangunan Sumberdaya Manusia masih belum optimal hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan beberapa capaian indikator kinerja dan permasalahan Pembangunan sumberdaya manusia yang belum optimal sebagai berikut : • Kinerja pendidikan di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan selama 10 tahun terakhir, RLS dan HLS Kabupaten Pekalongan di bawah angka Provinsi Jawa Tengah. • belum meratanya akses layanan pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 4.000an jiwa di Kabupaten Pekalongan, serta kebutuhan • pasar tenaga kerja yang masih berada pada kategori low skilled. • Belum optimalnya pelestarian budaya lokal
2. 2.Penyederhanaan Regulasi dan Penyederhanaan Birokrasi
3. 2.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik didukung pemanfaatan IPTEK Belum optimalnya kinerja birokrasi pemerintah. evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan beberapa capaian indikator kinerja dan permasalahan birokrasi yang belum optimal sebagai berikut : • Indeks Reformasi Birokrasi masuk pada 2022 predikat BB menunjukan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Kabupaten Pekalongan masih perlu adanya peningkatan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. • Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan
4. 3.Transformasi Ekonomi
5. 3.Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didukung optimalisasi sektor unggulan daerah; Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan belum optimal. Hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan beberapa indikator dan permasalaha pertumbuhan ekonomi antara lain : ▪ Kabupaten Pekalongan mengalami kontraksi tahun 2019 sebagai akibat pandemi COVID-19. Kabupaten Pekalongan selama tahun 2020 berada di zona merah. Kondisi ini tentu membawa kebijakan daerah untuk melakukan PSBB sepanjang tahun 2020 dan awal 2021 yang memperngaruhi perekonomian secara menyeluruh. ▪ Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat ▪ rendahnya peluang atau kesempatan kerja ▪ terbatasnya kemampuan dan ketrampilan pencari kerja ▪ terbatasnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau ketrampilan ▪ aksesibiltas ke fasilitas pendidikan terbatas pada sebagian wilayah ▪ Tidak memiliki pekerjaan tetap ▪ Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ▪ Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya ▪ Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ▪ Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya ▪ Terjadinya Inflasi ▪ Tidak stabilnya sektor pendukung pendapatan asli daerah
6. 4.Tantangan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung
7. 4.Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata; Pembangunan Infrastruktur belum merata. Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan bahwa : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-30 8 Tantangan Indonesia Emas 2045 dan Megatren Isu Strategis RPJPD Kabupaten Pekalongan Rekomendasi hasil evaluasi RPJPD 2005 – 2025 Kab. Pekalongan konektivitas dan peningkatan kemampuan Ekonomi masyarakat ▪ Tingginya tingkat kerusakan jalan yang di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, cuaca, bencana serta beban jalan. ▪ Cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2022 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100 persen ▪ Persentase penduduk mengakses air limbah domestik di Kabupaten Pekalongan juga belum dapat mencapai target nasional sebesar 100 persen ▪ Masih terdapat wilayah yang belum terlayani trayek angkutan umum ▪ Kinerja sistem irigasi masih belum optimal. Pada tahun 2022 persentase wilayah yang terlayani jaringan irigasi penurun menjadi 80,60%
8. 5.Perkembangan Demografi Tingginya Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah lansia Secara spesifik perkembangan demografi tidak termuat dalam RPJPD 2005-2025. Namun Hasil evaluasi menunjukan masih terdapat permasalahan berkaitan dengan unmet need KB yaitu kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Sehingga perlu penguatan program KB untuk mengendalikan penduduk
9. 6.Tekanan dari lingkungan
10. 5.Kualitas Lingkungan dan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; Daya dukung lingkungan belum optimal. Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukan bahwa : • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 62,75 persen termasuk kategori sedang. • Indeks Kualitas Air menurun dari 50 tahun 2021 menjadi 43,33 tahun 2022. • Indeks Kualitas Udara meningkat dari 80,37 tahun 2021 menjadi 84,12 tahun 2022. • Indeks Kualitas Tutupan Lahan 57,63 tahun 2021 meningkat menjadi 56,55 tahun 2022. • Persentase timbulan sampah di perkotaan yang tertangani sebesar 27,91 persen di Tahun 2022.
11. 7.Perkembangan Teknologi yang Pesat Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik didukung pemanfaatan IPTEK Tidak ada indikator yang sesuai terkait IPTEK pada RPJPD 2005-2025
12. 8.Pergeseran kekuasaan Global Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik didukung pemanfaatan IPTEK Tidak ada indikator yang sesuai terkait pergeseran kekuasaan pada RPJPD 2005-2025 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-31 Keterkaitan isu strategis Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan dengan Isu Stretegis Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada sebagai berikut : Tabel 3.6. Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Pekalongan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 Isu Strategis Nasional 2025-2045 Isu Strategis Kabupaten Pekalongan 2025- 2045 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 Produktivitas rendah Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didukung optimalisasi sektor unggulan daerah Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan IPTEKIN dan riset lemah Pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan memperkuat ketahanan sosial budaya Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Deindustrialisasi dini Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Pariwisata dibawah potensinya Kualitas Lingkungan dan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana Ekonomi laut belum optimal Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik didukung pemanfaatan IPTEK Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil Tata kelola pemerintahan yang dinamis Insfrastruktur dan literasi digital rendah Pembangunan belum berkelanjutan Intergrasi domestik terbatas Kualitas SDM yang semakin rendah Tata kelola pemerintahan belum optimal Kepastian dan penegakan hukum masih lemah Demokratisasi belum optimal Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 204 III-32 Keterkaitan isu strategis Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan Isu Stretegis KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada sebagai berikut : Kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan Pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan memperkuat ketahanan sosial budaya Perwujudan kelembagaan yang akuntabel dan keadilan yang merata berbasis kesetaraan gender Ancaman terhadap ekosistem alam, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam termasuk kawasan pesisir Kualitas Lingkungan dan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim Pencemaran lingkungan, resiko bencana dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih, hunian dan sanitasi Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi akibat kualitas tenaga kerja, penurunan kotribusi pariwisata, dan industri manufaktur Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didukung optimalisasi sektor unggulan daerah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik didukung pemanfaatan IPTEK Gambar 3.2. Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan Isu Stretegis KLHS RPJPD Tahun 2025- 2045 Isu Strategis KLHS RPJPD Kab. Pekalongan Tahun 2025-2045 Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan Tahun 2025-2045 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-1 A. VISI RPJPD TAHUN 2025-2045 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi RPJPD menggambarkan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir tahun periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD menjelaskan arah suatu kondisi yang ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Disini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya untuk merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 mengarah pada kondisi Kabupaten Pekalongan yang ingin dicapai di masa depan (desired future) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Adapun rumusan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagai berikut : Kabupaten Pekalongan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan Rumusan visi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa frase yang perlu dijabarkan kembali sehingga dapat diketahui maknanya. Penjabaran frase ini berguna untuk memberikan batasan mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh visi tersebut. Penjabaran dari masing-masing frase Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:
13. 1.Maju Maju menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang lebih baik (sempurna dan sebagainya). Maju yang dimaksud dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 adalah suatu perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dengan kearifan lokal. Maju dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 merujuk kepada perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan terus meningkat dengan pesat dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dengan kearifan lokal. Masyarakatnya telah menunjukkan semangat modern yang kuat, mampu bersaing secara global, serta memiliki inovasi yang tangguh dan mandiri. Dengan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang kaya, mereka berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-2
14. 2.Sejahtera Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sejahtera yang dimaksud dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram).
15. 3.Bermartabat Bermartabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, kehormatan, atau derajat kemanusiaan dan harga diri yang tinggi. Bermartabat yang di maksud dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 adalah menggambarkan Pemerintahan yang menjunjung tinggi kehormatan, keadilan, dan nilai yang tinggi. Pemerintahan yang bermartabat adalah pemerintahan yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, transparansi, dan keadilan.
16. 4.Berkelanjutan Berkelanjutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berarti merujuk pada keadaan atau proses yang berlangsung terus menerus, tanpa berhenti atau putus. Berkelanjutan yang dimaksud dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 adalah Pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pencapaian pembangunan berkelanjutan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan berbagai tindakan dan kebijakan, termasuk perencanaan tata ruang, pengembangan energi terbarukan, regulasi lingkungan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, risiko bencana dan upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Memperhatikan Surat Edaran Nomor 000.7/0002940 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dalam rangka menjaga keselarasan visi RPJPD Kabupaten/Kota dengan visi RPIPD Provinsi dan RPJPN, maka visi kabupaten/kota agar memuat substansi dan esensi visi Maju dan Berkelanjutan, dengan penjelasan sebagai berikut:
a.Maju, terkait dengan daya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, dan aman;
b.Berkelanjutan, terkait dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan pembangunan, serta risiko bencana. Sejalan dengan Surat Edaran tersebut Kabupaten Pekalongan telah memasukkan unsur Maju dan Berkelanjutan di dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045. Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-3 Tabel 4.1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan Kabupaten Pekalongan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan
a.Maju, meliputi substansi: - Daya saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman Maju dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 merujuk kepada Perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan terus meningkat dengan pesat dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dengan kearifan lokal. Masyarakatnya telah menunjukkan semangat modern yang kuat, mampu bersaing secara global, serta memiliki inovasi yang tangguh dan mandiri. Dengan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang kaya, mereka berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan.
b.Berkelanjutan, meliputi substansi: - Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Risiko bencana Berkelanjutan dalam Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 merujuk kepada Pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pencapaian pembangunan berkelanjutan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan berbagai tindakan dan kebijakan, termasuk perencanaan tata ruang, pengembangan energi terbarukan, regulasi lingkungan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, resiko bencana dan upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
c.Tema khusus: - Penumpu pangan dan industri nasional - Terwujudnya Kabupaten Pekalongan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan tercermin dalam 7 (tujuh) Sasaran Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 yaitu: Tabel 4.2 Sasaran Visi Kabupaten Pekalongan No. Unsur Visi Sasaran Visi Indikator
1. 1.Maju Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat

(1)PDRB per Kapita

2.Sejahtera Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

(2)Angka Kemiskinan (%)
(3)Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
(4)Indek Ketahanan Pangan (Indeks) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-4 No. Unsur Visi Sasaran Visi Indikator

3.Maju Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

(5)Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4.Berkelanjutan Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan lingkungan

(6)Penurunan Intensitas Emisi GRK

5.Bermartabat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

(7)Indeks Reformasi Birokrasi Sumber : Analisis Penyusun; 2024 Persandingan Sasaran Visi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Visi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sumber : Analisis Penyusun; 2024 Sasaran Visi Nasional Indikator Sasaran Visi Nasional Sasaran Visi Jawa Tengah Indikator Sasaran Visi Jawa Tengah Sasaran Visi Kab. Pekalongan Indikator Sasaran Visi Kab. Pekalongan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pendapatan per kapita setara negara maju GNI Per Kapita (US$) Peningkatan Pendapatan Perkapita PDRB PerkapitaMeningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat

1.PDRB per Kapita Kontribusi PDB Maritim (%) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Kontribusi PDB Manufaktur (%) Kontribusi PDRB Sektor Industri Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang Tingkat Kemiskinan (%) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Tingkat Kemiskinan Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2.Angka Kemiskinan (%) Rasio Gini (indeks) Rasio gini Kontribusi PDRB KTI (%) Kontribusi PDRB Provinsi
3.Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Indek Ketahanan Pangan
4.Indek Ketahanan Pangan Daya saing sumber daya manusia meningkat Indeks Modal Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indeks Modal Manusia Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
5.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan lingkungan
6.Penurunan Intensitas Emisi GRK Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat Global Power Index (peringkat) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat Kapabilitas institusi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
7.Indeks Reformasi Birokrasi RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-5 Persandingan Sasaran Visi Kabupaten Pekalongan beserta baseline dan target sasaran tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut Tabel 4.4 Sasaran Indikator Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 NO. SASARAN VISI INDIKATOR BASELINE TARGET 2023 2025 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045
1.Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat

(1)PDRB per Kapita 27,91 29,97- 30,18 52,44- 57,57 80,52- 91,82 108,61- 126,06 142,3- 167,20

2.Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

(2)Angka Kemiskinan (%) 9,67 9,15- 8,00 7,40-6,40 5,22- 4,40 3,04-2,40 0,43- 0,00
(3)Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 32,34 21,11- 21,31 21,91- 22,51 22,91- 24,01 23,91- 25,51 25,11- 27,31
(4)Indek Ketahanan Pangan 81,81 82,37 83,28 84,45 85,58 86,96

3.Meningkatnya kualitas SDM

(5)Indeks pembangun an Manusia (IPM) 71,40 72,70 72.00 - 76,11 76,92 - 79,85 77,12 - 82,10 78,70 - 83,66

4.Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan lingkungan

(6)Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq) N/A 158.69 2,37 5.958.53 7,69 13.208. 344,34 20.458.1 51,00 29.157. 919

5.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

(7)Indeks Reformasi Birokrasi 64,80 67,66 70,12 73,21 76,29 80,00 Sumber : Analisis Penyusun; 2024 B. MISI RPJPD TAHUN 2025-2044 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan startegis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Rumusan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-6 Tabel 4.5 Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045

1.Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat 2. Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan 3. Transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Memastikan ketenteraman ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro
5.Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan 6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
7.Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8.Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah Kedelapan misi tersebut akan menjadi dasar bagi Kabupaten Pekalongan untuk mengambil kebijakan. Penjabaran dari masing-masing misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1.Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih maju dan sejahtera. Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi strategi yang dibangun oleh Kabupaten Pekalongan. Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sehat, cerdas, kreatif, maju dan berdaya saing dicapai melalui strategi yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan daya saing daerah sebagai berikut :

a.Peningkatan kualitas dan pemerataaan pendidikan. Pendidikan merupakan landasan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Pemerintah Kabupaten Pekalongan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar serta meningkatkan keterampilan digital dalam proses pembelajaran
b.Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Strategi peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan memperkuat layanan kesehatan dasar dan memperluas jangkauan program kesehatan masyarakat, edukasi kesehatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.
c.Perlindungan sosial. Peningkatan perlindungan sosial juga merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Perlindungan sosial yang inklusif diberikan untuk seluruh masyarakat terutama kelompok masyarakat rentan. Bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan diberikan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses ke kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan. Perlindungan sosial yang kuat akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
d.Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan mengembangkan potensi lokal melalui penguatan sektor ekonomi unggulan, dan peningkatan kualitas infrastruktur. Investasi dalam teknologi dan inovasi juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal di RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-7 pasar nasional dan internasional. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal akan membantu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing.
1. 2.Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan dilakukan melalui strategi yang komprehensif yang mencakup berbagai sektor pembangunan sebagai berikut :
a.Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta teknologi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun ekosistem inovasi yang mencakup universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta, sehingga dapat tercipta produk dan layanan baru yang bernilai tinggi dan mampu bersaing di pasar global.
b.Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Program pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan industri dapat memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, pemerintah juga dapat mempromosikan lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar.
c.Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong pengembangan sektor-sektor baru yang potensial seperti industri kreatif, pariwisata, dan ekonomi digital. Diversifikasi ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja yang akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Dukungan Pemerintah dalam bentuk kebijakan atau regulasi yang ramah bisnis, akses ke pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur yang memadai.
d.Pengembangan praktek bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan pembangunan infrastruktur hijau. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong sektor swasta untuk mengadopsi teknologi dan praktik yang ramah lingkungan melalui insentif dan regulasi yang tepat.
1. 3.Transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan dan berkelanjutan dilaksanakan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan dan berkelanjutan dilaksanakan melalui :
a.Perumusan regulasi yang adaptif untuk menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu merancang dan mengimplementasikan peraturan yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum dan keadilan. Pengembangan regulasi ini dicapai melalui mekanisme konsultasi publik yang efektif dan pemanfaatan teknologi untuk mengumpulkan umpan balik secara cepat dan akurat.
b.Memperkuat integritas dalam tata kelola pemerintahan untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan pemerintahan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-8 Untuk meningkatkan integritas, pemerintah mengimplementasikan sistem audit dan pengawasan, selain itu juga dilakukan pendidikan dan pelatihan tentang etika pemerintahan bagi pegawai negeri untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip integritas tertanam dalam budaya organisasi.
c.Tata kelola yang tangkas untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai tantangan dan peluang. Kondisi tersebut dicapai dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dikembangkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong inovasi pelayanan publik dengan memberikan ruang bagi seluruh Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakatnya.
d.Kolaborasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tata kelola yang efektif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Pelibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
e.Mengembangkan tindakan pemerintah konsisten dengan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menghindari kebijakan yang inkonsisten atau bertentangan satu sama lain, serta memastikan bahwa setiap regulasi didasarkan pada analisis yang mendalam dan konsultasi yang luas. Pengawasan berkala dan evaluasi terhadap implementasi regulasi juga akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif.
1. 4.Memastikan ketenteraman ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro Memastikan ketentraman ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi subtansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Pekalongan mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan sebagai berikut :
a.Memperkuat sistem demokrasi substansial. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan partisipasi publik yang luas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuka ruang dialog yang luas, termasuk forum- forum diskusi dan konsultasi publik, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kritik secara konstruktif. Partisipasi yang aktif dari masyarakat akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah, yang akan memperkuat ketenteraman dan ketertiban.
b.Penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman wilayah. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya pada sistem peradilan. Ini termasuk tindakan tegas terhadap korupsi, kejahatan, dan pelanggaran hukum lainnya. Penegakan hukum yang efektif juga akan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merusak ketertiban dan keamanan.
c.Mengembangkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah- masalah sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keamanan.
d.Menjaga stabilitas ekonomi makro dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban wilayah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan fiskal, kebijakan moneter yang stabil, dan dukungan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-9 terhadap sektor-sektor produktif. Stabilitas ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang dapat memicu kerusuhan atau ketidakstabilan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang tepat juga akan berkontribusi pada ketenteraman dan ketertiban.
e.Penguatan kapasitas lembaga keamanan dan penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa aparat keamanan memiliki sumber daya yang memadai serta pelatihan yang tepat untuk menangani berbagai ancaman keamanan. Selain itu, pendekatan keamanan yang humanis dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia akan membantu dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat keamanan.
f.Pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya ketertiban sosial. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi serta bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, masyarakat akan lebih cenderung berkontribusi positif terhadap ketenteraman dan ketertiban wilayah
1. 5.Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan melibatkan berbagai aspek, termasuk pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter, keluarga berkualitas, gender, dan inklusi sosial yang dibangun dengan strategi sebagai berikut:
a.Pemajuan kebudayaan sangat penting untuk menjaga identitas dan warisan budaya sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal melalui berbagai inisiatif seperti festival budaya, program kesenian, dan pelatihan bagi seniman lokal. Selain itu, integrasi kebudayaan dalam pendidikan formal dan informal dilakukan untuk mendorong generasi muda melestarikan warisan budaya Kabupaten Pekalongan. Promosi kebudayaan akan terus menerus dilakukan sebagai salah satu media yang kuat untuk memperkuat kohesi sosial dan memperkenalkan nilai-nilai budaya yang mendukung keberlanjutan.
b.Pendidikan karakter memainkan peran kunci dalam membentuk individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Pemerintah Kabupaten Pekalogan mendorong pengembangan kurikulum pendidikan yang memasukkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja sama, dan kepedulian lingkungan. Program-program pendidikan non-formal seperti kegiatan pramuka dan organisasi komunitas juga didorong untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini.
c.Memperkuat keluarga berkualitas merupakan fondasi bagi ketahanan sosial. Keluarga yang sehat dan stabil memberikan dukungan emosional dan pendidikan awal yang penting bagi anak-anak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyediakan program- program untuk membentuk keluarga berkualitas. Program-program ini dirancang untuk mendukung semua jenis keluarga dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang stabil dan berkualitas.
d.Mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu, pemerintah memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal melalui kebijakan inklusif.
e.Ketahanan ekologi harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan harus diintegrasikan dalam semua tingkat pendidikan untuk RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-10 meningkatkan kesadaran dan keterampilan praktis dalam menjaga dan memulihkan lingkungan. Program-program komunitas seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi air dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, kebijakan pemerintah harus mendukung praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan mendorong inovasi dalam teknologi ramah lingkungan.
f.Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memfasilitasi dialog dan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sementara masyarakat sipil dapat berperan dalam advokasi, edukasi, dan pelaksanaan program di tingkat lokal.
1. 6.Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dicapai melalui strategi sebagai berikut :
a.Pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa investasi infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan tetapi juga menjangkau daerah pedesaan. Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka akses dan peluang ekonomi di daerah terpencil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah
b.Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan teknologi, harus difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat perdesaan. Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan lokal dikembangkan untuk mendorong pendapatan masyarakat pedesaan.
c.Integrasi dan sinergi antara pembangunan perkotaan dan perdesaan harus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan kebijakan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan pedesaan. Pengembangan jaringan logistik yang efisien antara kota dan desa akan mempercepat arus barang dan jasa, mendukung perdagangan lokal, dan meningkatkan daya saing produk pedesaan di pasar yang lebih luas. Dengan strategi yang integratif dan sinergis, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai, serta kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisir.
1. 7.Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk lingkungan hidup berkualitas, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai berikut :
a.Mengembangkan infrastruktur hijau seperti taman kota, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus mengembangkan taman kota dan RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang menyerap karbon dioksida tetapi juga menyediakan tempat rekreasi bagi masyarakat. Implementasi infrastruktur hijau dapat membantu mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-11
b.Mendorong ketersediaan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi yang efisien, akses ke teknologi pertanian modern, dan penyimpanan pangan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa para petani memiliki akses ke air yang cukup melalui sistem irigasi yang baik dan teknologi pengelolaan air yang efektif. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi petani untuk melaksanakan teknik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik dan agroforestri dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
c.Pengembangan infrastruktur energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong penggunaan teknologi hemat energi di sektor rumah tangga dan industri untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi energi total.
d.Pengelolaan air yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang baik untuk air bersih dan pengelolaan limbah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat. Upaya konservasi air seperti pemanenan air hujan dan penggunaan kembali air limbah juga dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan air.
e.Mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh dan perencanaan yang baik. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana seperti bangunan yang tahan gempa, sistem peringatan dini, dan pusat evakuasi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan kajian untuk memperhitungkan risiko bencana alam dan perubahan iklim dapat membantu mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Pemerintah juga perlu melaksanakan edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana dan perubahan iklim guna meningkatkan kesiapsiagaan dan respons yang cepat terhadap bencana
1. 8.Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melibatkan beberapa langkah kunci yang mencakup peningkatan daya saing lokal, penguatan konektivitas, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut :
a.Peningkatan daya saing lokal sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan jasa dari daerah dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong pengembangan produk melalui kebijakan yang mendorong inovasi dan kualitas produk lokal, termasuk pemberian insentif bagi industri kreatif dan teknologi serta program pelatihan bagi UMKM. Dengan memperkuat daya saing, daerah dapat menarik investasi dan membuka akses ke pasar global.
b.Penguatan konektivitas infrastruktur merupakan aspek vital dalam integrasi ekonomi. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi yang akan memudahkan pergerakan barang dan jasa antara daerah dan ke luar negeri. Selain itu, peningkatan konektivitas digital melalui jaringan internet yang handal akan membuka peluang bagi daerah untuk terlibat dalam ekonomi digital global. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses ke pasar baru dan sumber daya.
c.Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi. Diversifikasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal melalui akses ke pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan teknologi. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-12
d.Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan fondasi utama untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global. Pemerintah daerah harus memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua warga, termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, program-program pengembangan keterampilan digital sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif di era digital.
e.Integrasi dengan pasar global melalui perdagangan dan kerjasama internasional dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus aktif dalam negosiasi perdagangan bebas dan membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan negara lain. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas produk lokal agar memenuhi standar internasional dan bisa bersaing di pasar global. Dengan mengadopsi standar global dan memanfaatkan peluang dari kerjasama internasional, ekonomi dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada bagan sebagai berikut : Gambar 4.1. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Frase Visi RPJPD Misi RPJPD MAJU Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan Transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan Memastikan ketenteraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah SEJAHTERA BERMARTABAT BERKELANJUTAN RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 IV-13 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 juga berkaitan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-
1. 2045.Keterkaitan tersebut juga menunjukkan bahwa Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

(1)Transformasi sosial (1) Transformasi sosial (1) Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat
(2)Transformasi ekonomi (2) Transformasi ekonomi (2) Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan
(3)Transformasi tata kelola (3) Transformasi tata kelola (3) Transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
(4)Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
(4)Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro
(4)Memastikan ketenteraman ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip- prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro
(5)Ketahanan sosial budaya dan ekologi
(5)Ketahanan sosial budaya dan ekologi
(5)Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan
(6)Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
(6)Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
(6)Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
(7)Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
(7)Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
(7)Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
(8)Kesinambungan pembangunan
(8)Kesinambungan pembangunan
(8)Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah Gambar 4.2. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dengan Visi Misi RPJPD Jawa Tengah Tahun 2025-2045 serta Visi dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045. Visi RPJPN 2025-2045 Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan” Visi RPJPD Kabupaten Pekalongan 2025-2045 Kabupaten Pekalongan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-1 Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan juga menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025- 2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut.

1.ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2025-2029 Periode 2025-2029 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan diarahkan pada kebijakan Penguatan Landasan Transformasi. Pada periode ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, serta penguatan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan daerah. Transformasi sosial diarahkan pada Pemenuhan akses layanan kesehatan universal, akses pendidikan dasar, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, kualitas tenaga kerja pada usia produktif, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi serta rumah layak huni. Transformasi ekonomi diarahkan pada Penataaan proses hilirisasi sektor unggulan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, penguatan sektor bisnis UMKM, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta produktivitas tenaga kerja. Transformasi tata kelola diarahkan pada Penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada Penguatan keamanan dan ketertiban serta pembangunan sistem sosial masyarakat yang tangguh, peningkatan kapasitas fiskal serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-2 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi diarahkan pada Penguatan kerukunan umat beragama, ketahanan keluarga dan kearifan lokal serta penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan diarahkan pada percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyusunan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim, serta memastikan keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada pemerataan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem irigasi pada wilayah kewenangan, pengelolaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan sistem air limbah domestik, pengelolaan drainase, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program pemerintah, penanganan dan pencegahan permukiman kumuh, serta peningkatan fasilitas keselamatan dan penyediaan angkutan umum Kesinambungan pembangunan daerah diarahkan pada kebijakan pengembangan infrastruktur berkelanjutan, pengaturan penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan, memastikan keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan, peningkatan pendidikan dan kesadaran lingkungan, peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan antar pihak, dan pengembangan teknologi.
2.ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2030-2034 Periode 2030-2034 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan diarahkan pada Akselerasi Transformasi. Pada periode ini dilakukan akselerasi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, yang disertai dengan stabilitas keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan daerah. Transformasi sosial diarahkan pada akselerasi pendidikan inklusif dan berkualitas, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, penguatan sumber daya manusia yang produktif, serta percepatan pemenuhan akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni. Transformasi ekonomi diarahkan pada Percepatan peningkatan produktivitas sektor ekonomi secara masif, perluasan sumber ekonomi daerah, pemenuhan infrastruktur dan konektivitas yang mendukung aktivitas ekonomi secara efisien dan berkelanjutan Transformasi tata kelola diarahkan pada Pengembangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi, reformasi birokrasi, dan percepatan layanan publik bagi masyarakat. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas fiskal serta peningkatan nilai-nilai budaya lokal. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-3 Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada Peningkatan kerukunan umat beragama, percepatan penguatan ketahanan keluarga dan kearifan lokal serta percepatan pencapaian pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan diarahkan pada Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan diarahkan pada implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan kebijakan terhadap pelanggaran tata ruang, serta percepatan pembangunan perkotaan dan pedesaan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas dan pemerataan jalan dan jembatan, peningkatan sumber daya air, irigasi, pemenuhan air minum dan pengelolaan air limbah, penataan drainase, peningkatan pengelolaan sampah, penurunan kawasan kumuh dan pemenuhan rumah layak huni, serta peningkatan kualitas fasilitas keselamatan, dan penyediaan sarana transportasi masal. Kesinambungan pembangunan daerah, diarahkan pada implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur berkelanjutan, implementasi penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan, pengembangan pendidikan dan kesadaran lingkungan, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan antar pihak, dan penerapan teknologi.
3.ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2035-2039 Periode 2035-2039 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan diarahkan pada Pemantapan Transformasi. Pada periode ini dilakukan pemantapan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, pemantapan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan, pemantapan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan daerah. Transformasi sosial diarahkan pada penguataan sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing. Transformasi ekonomi diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi dan memperkuat jaringan kemitraan antar wilayah. Transformasi tata kelola diarahkan pada penguatan transformasi digital, tata kelola pemerintah daerah, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas ASN. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada masyarakat yang aman dan damai, pengendalian inflasi, serta menguatnya kebudayan lokal. Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada Peningkatan kerukunan umat beragama, pemantapan ketahanan keluarga dan kearifan lokal, serta peningkatan kesetaraan keadilan gender dan inklusi sosial. Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan, diarahkan pada pemantapan kualitas jalan dan jembatan, pengembangan sumber daya air dan irigasi, pemantapan kualitas RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-4 air minum dan pengelolaan sanitasi, pemantapan drainase, pengelolaan sampah, pemenuhan rumah layak huni dan berkurangnya kawasan kumuh, pemantapan fasilitas keselamatan, pengembangan sistem transportasi masal dan konektivitas antar wilayah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengembangan sumber daya air dan irigasi, pemenuhan rumah layak huni dan pengembangan sistem transportasi masal, pemerataan pembangunan, infrastruktur dan konektifitas antar wilayah Kesinambungan pembangunan, diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, penerapan teknologi hijau untuk mengurangi pencemaran lingkungan, dan membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mendukung implementasi proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan berbagi sumber daya dan pengetahuan.
4.ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2040-2045 Periode 2040-2045 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan diarahkan pada Perwujudan Kabupaten Pekalongan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan. Pada periode ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, perwujudan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, perwujudan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan daerah. Transformasi sosial diarahkan pada masyarakat Kabupaten Pekalongan Sehat, Cerdas, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi diarahkan pada Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Transformasi tata kelola diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintahaan yang bersih dan optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada terwujudnya kemananan dan ketertiban masyarakat pengendalian inflasi serta menurunnya kriminalitas. Ketahanan sosial budaya dan Ekologi diarahkan pada terwujudnya ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan, diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan tata ruang serta pengendalian pembangunan dan penerapan manajemen risiko. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, diarahkan pada terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Kesinambungan pembangunan daerah, diarahkan pada terwujudnya kesinambungan pembangunan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-5 Tabel 5.1. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 PENGUTAN LANDASAN TRANSFORMASI AKSELERASI TRANSFORMASI PEMANTAPAN TRASFORMASI PERWUJUDAN VISI Kabupaten Pekalongan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan akses layanan kesehatan universal, akses pendidikan dasar, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, kualitas tenaga kerja pada usia produktif, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi serta rumah layak huni. Transformasi sosial diarahkan pada akselerasi pendidikan inklusif dan berkualitas, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, penguatan sumberdaya manusia yang produktif, serta percepatan pemenuhan akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni. Transformasi sosial diarahkan pada penguataan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing. Transformasi sosial diarahkan pada masyarakat Kabupaten Pekalongan Sehat, Cerdas, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan Transformasi ekonomi diarahkan pada penataaan proses hilirisasi sektor unggulan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, penguatan sektor bisnis UMKM, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta produktivitas tenaga kerja Transformasi ekonomi diarahkan pada percepatan peningkatan produktivitas sektor ekonomi secara masif, perluasan sumber ekonomi daerah, pemenuhan infrastruktur dan konektivitas yang mendukung aktivitas ekonomi secara efisien dan berkelanjutan Transformasi ekonomi diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi dan memperkuat jaringan kemitraan antar wilayah. Transformasi ekonomi diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan Transformasi tata kelola diarahkan pada penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi Transformasi tata kelola diarahkan pada pengembangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi, reformasi birokrasi, dan percepatan layanan publik bagi masyarakat. Transformasi tata kelola diarahkan pada penguatan transformasi digital, tata kelola pemerintah daerah, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas ASN Transformasi tata kelola diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintahaan yang bersih dan optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Memastikan ketenteraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban serta pembangunan sistem sosial masyarakat yang tangguh, peningkatan kapasitas fiskal serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas fiskal serta peningkatan nilai-nilai budaya lokal. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada masyarakat yang aman dan damai, pengendalian inflasi, serta menguatnya kebudayan lokal. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada terwujudnya kemananan dan ketertiban masyarakat pengendalian inflasi serta menurunnya kriminalitas. Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi diarahkan pada Penguatan kerukunan umat beragama, ketahanan keluarga dan kearifan lokal serta penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Ketahanan sosial budaya dan Ekologi diarahkan pada Peningkatan kerukunan umat beragama, percepatan penguatan ketahanan keluarga dan kearifan lokal serta percepatan pencapaian pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Ketahanan sosial budaya dan Ekologi diarahkan pada Peningkatan kerukunan umat beragama, pemantapan ketahanan keluarga dan kearifan lokal, serta peningkatan kesetaraan keadilan gender dan inklusi sosial. Ketahanan sosial budaya dan Ekologi diarahkan pada terwujudnya ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-6 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 PENGUTAN LANDASAN TRANSFORMASI AKSELERASI TRANSFORMASI PEMANTAPAN TRASFORMASI PERWUJUDAN VISI Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan diarahkan pada Percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), penyusunan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim, serta memastikan keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan diarahkan pada Implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan kebijakan terhadap pelanggaran tata ruang, percepatan pembangunan perkotaan dan pedesaan Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan diarahkan pada pemantapam implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang,, penegakan pelanggaran tata ruang serta pemantapan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan diarahkan pada terwujudanya penyelenggaraan tata ruang serta pengendalian pembangunan dan penerapan manajemen risiko. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada pemerataan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem irigasi pada wilayah kewenangan, Pengelolaan air minum, Pengelolaan persampahan, Pengelolaan sistem air limbah domestik, Pengelolaan drainase, Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program Pemerintah, Penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh, serta peningkatan fasilitas keselamatan dan penyediaan angkutan umum Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas dan pemerataan jalan dan jembatan, peningkatan sumber daya air, irigasi, pemenuhan air minum dan pengelolaan air limbah, penataan drainase, peningkatan pengelolaan sampah, penurunan kawasan kumuh dan pemenuhan rumah layak huni, serta peningkatan kualitas fasilitas keselamatan, dan penyediaan sarana transportasi masal Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada pemantapan kualitas jalan dan jembatan, pengembangan sumber daya air dan irigasi, pemantapan kualitas air minum dan pengelolaan sanitasi, pemantapan drainase, pengelolaan sampah, pemenuhan rumah layak huni dan berkurangnya kawasan kumuh, pemantapan fasilitas keselamatan, pengembangan sistem transportasi masal dan konektivitas antar wilayah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah Kesinambungan pembangunan daerah diarahkan pada kebijakan pengembangan infrastruktur berkelanjutan, pengaturan penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan, peningkatan pendidikan dan kesadaran lingkungan, peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan antar pihak, dan pengembangan teknologi. Kesinambungan pembangunan daerah diarahkan pada implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur berkelanjutan, implementasi penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan, pengembangan pendidikan dan kesadaran lingkungan, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan antar pihak, dan penerapan teknologi. Kesinambungan pembangunan diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, penerapan teknologi hijau untuk mengurangi pencemaran lingkungan, dan membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mendukung implementasi proyek- proyek pembangunan berkelanjutan dan berbagi sumber daya dan pengetahuan. Kesinambungan pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya kesinambungan pembangunan Sumber : Hasil Analisis, 2024 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-7 B. SASARAN POKOK Penyelarasan sasaran pokok dan arah pembangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa jika sasaran pokok RPJPD provinsi sebanyak 6 (enam) dan arah pembangunan sebanyak 17 (L7 CJ), sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD kabupaten/kota tidak harus berjumlah sama dengan provinsi. Namun demikian, dalam merumuskan sasaran pokok harus selaras dengan misi daerah, serta dijabarkan dalam arah pembangunan dan arah kebijakan yang merupakan upaya/strategi jangka panjang dalam mencapai sasaran pokok daerah. Penyelarasan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pekalongan terhadap Sasaran Pokok Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 5.2. Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Pekalongam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 No RPJPD Provinsi Jawa Tengah RPJPD Kabupaten Pekalongan Sasaran Pokok Arah Pembangunan Sasaran Pokok Arah Pembangunan
1.Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif CJ01. Kesehatan Untuk Semua Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memperkuat Perlindungan Sosial yang Adaptif Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memperkuat Perlindungan Sosial yang Adaptif CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif Pendidikan Berkualitas secara Inklusif CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif Perlindungan Sosial yang Adaptif
2.Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau CJ06. Transformasi Digital Transformasi Digital CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Terwujudnya kesinambungan pembangunan dalam penguatan dan pengembangan ekonomi domestik dan global Integrasi Ekonomi Domestik dan Global CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berkeadilan dan Bermartabat Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-8 No RPJPD Provinsi Jawa Tengah RPJPD Kabupaten Pekalongan Sasaran Pokok Arah Pembangunan Sasaran Pokok Arah Pembangunan
4.Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah CJ10. Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial Terwujudnya Keamananan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Stabilitas Ekonomi CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah
5.Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan, Pembangunan Gender dan Inklusi Sosial Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
6.Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Ketahanan Energi dan Resiliensi Terhadap Bencana Lingkungan Hidup Berkualitas CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Sumber : Hasil Analisis, 2024 Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 5.3. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 No (8) Misi (8) Sasaran Pokok (16) Arah Pembangunan

(56)IUP 1 Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Terwujudnya Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Memperkuat Perlindungan Sosial yang Adaptif 1 Kesehatan Untuk Semua 1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 2 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) 3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 4 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) 5 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) 6 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-9 No (8) Misi (8) Sasaran Pokok (16) Arah Pembangunan
(56)IUP 2 Pendidikan Berkualitas secara Inklusif 7 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) : a) Literasi Membaca SD/Sederajat (%) b) Literasi Membaca SMP/Sederajat c) Numerasi SD/Sederajat d) Numerasi SMP/Sedrajad 8 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9 Harapan Lama Sekolah (tahun) 10 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 11 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 12 Tingkat Kemiskinan (%) 13 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 14 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2 Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya saing dan Berkelanjutan 4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 15 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 16 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* 17 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) 18 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 19 Rasio Volume Usah terhadap PDRB (%) 20Return on Aset (ROA) BUMD (%) 21 Disparitas Harga 22 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 24 Kapabilitas inovasi (Angka) bagian dari IDSD) 5 Transformasi Digital 25 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet 3 Transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berkeadilan dan Bermartabat 6 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. 26 Indeks Reformasi Birokrasi 27 Indeks Reformasi Hukum 28 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 29 Indeks Pelayanan Publik 30 Indeks Integritas Nasional 4 Memastikan ketenteraman ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro Terwujudnya Keamananan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah 7 Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial 31 Jumlah Kejadian Konflik SARA 8 Stabilitas Ekonomi 32 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 33 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%) * 34 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%) 9 Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah 35 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota 5 Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan, Pembangunan 10 Pemajuan Kebudayaan dan 36 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar Mulok Bahasa Daerah dan atau ekskul kesenian (sumber Dapodik) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-10 No (8) Misi (8) Sasaran Pokok (16) Arah Pembangunan
(56)IUP ekologi secara berkelanjutan Gender dan Inklusi Sosial Pendidikan karakter 37 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan 38 Jumlah pengunjung tempat bersejarah (orang) 39 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir 40 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (persen) 11 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 41 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) 42 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 6 Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah 12 Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 43 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) 44 Persentase Desa Mandiri (%) 45 Persentase Panjang jalan kabupaten kondisi mantab (kondisi baik dan sedang) 46 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota 7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Ketahanan Energi dan Resiliensi Terhadap Bencana 13 Lingkungan Hidup Berkualitas 47 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 48 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 49 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)) 14 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 50 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 51 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 52 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%); 53 Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kab/Kota (angka), 15 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 54 Indeks Risiko Bencana (IRB) 55 Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq) 8 Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah Terwujudnya kesinambungan pembangunan dalam penguatan dan pengembangan ekonomi domestik dan global 16 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 56 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

1.Sasaran 1 : Terwujudnya Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Memperkuat Perlindungan Sosial yang Adaptif Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memperkuat perlindungan sosial yang adaptif difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-11

a.Kesehatan Untuk Semua Arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 2) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 5) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 6) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 7) Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan / insentif khusus tenaga kesehatan. 8) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. 9) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. 10) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 11) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
b.Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif Arah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas secara inklusif di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Percepatan wajib belajar pendidikan dasar. 2) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dan dasar 3) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 4) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 5) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 6) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter,digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 7) Penguatan dan pengembangan kurikulum potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 8) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 9) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 10) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 11) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 12) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan / insentif khusus guru dan tenaga kependidikan 13) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan 14) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). 15) Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 16) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-12 17) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
c.Perlindungan sosial yang adaptif Arah kebijakan untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. 2) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekenaan, bantuan / subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat 3) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat 4) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. 5) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. 6) Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. 7) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 8) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. Terwujudnya pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memperkuat perlindungan sosial yang adaptif diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-13 Tabel 5.4. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Memperkuat Perlindungan Sosial yang Adaptif Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memperkuat perlindungan sosial yang adaptif Kesehatan Untuk Semua

1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket programMicro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 73,87 74,16 75,37 76,89 78,41 80.23 BPS
2.Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kasus kematian ibu sangat 34,00 32,00 27,00 20,00 13,00 5,00 Pelaporan MPDN (Dinkes) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-14 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) lama kehamilan penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Kasus kematian ibu yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1.Kualitas Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan;
2.Akses Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-15 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat;

3.Pendidikan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan;
4.Status Gizi: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu;
5.Kesadaran Masyarakat: RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-16 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kasus kamatian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

3.PrevalensiStunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.

a.Sangat pendek: Zscore < -3,0
b.Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
1. 1.Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
2. 2.Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:
3. 1.Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
4. 2.Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi 23,00 14,38 12,62 10,42 8,23 5,59 Survey Kesehatan Indonesia (SKI) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-17 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

3.Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.
4.Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting.Orang tua yang berpendidikan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-18 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

5.Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting
4.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis(treatment coverage) (%) Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:
1.Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem 90,00 90,00 92,00 94,50 97,00 100,00 Pelaporan Dinkes RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-19 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberculosis

2.Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
5.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis(treatment success rate) (%) Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. 94,00 90,00 91,00 92,25 93,50 95,00 Pelaporan Dinkes RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-20 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:
1.Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
2.Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 71,50 98,67 98,84 99,04 99,25 99,50 Susenas BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-21 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4.Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-22 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

7.Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) : Kemendikbud (Rapor Pendidikan) a) Literasi Membaca SD/Sederajat (%) Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kab/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kab/kota DIKALI 100%
1.Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat provinsi maupun kab/kota sesuai kewenangan masing-masing.
2.Tingkat provinsi: pendidikan menenengah dan pendidikan khusus (SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, SDLB, SMPLB, SMALB).
3.Tingkat kab/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat NA 63,82 66,97 70,91 74,84 79,57 Kemendikbud (Rapor Pendidikan) b) Literasi Membaca SMP/Sederajad NA 56,09 61,40 68,04 74,68 82,65 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-23 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dan Paket A, B dan C)

4.Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif" c) Numerasi SD/Sederajat Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%
1.Yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mengikuti asesmen nasional pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing;
2.Tingkat provinsi: pendidikan menenengah dan pendidikan khusus (SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, SDLB, SMPLB, SMALB);
3.Tingkat kabupaten/kota: pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kesetaraan (SD/Sederajat, NA 48,44 55,41 64,12 72,84 83,29 Kemendikbud (Rapor Pendidikan)d) Numerasi SMP/Sedrajad NA 32,83 40,93 51,06 61,19 73,34 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-24 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SMP/Sederajat dan Paket A, B dan C);

4.Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
8.Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Lama sekolah penduduk ke- 𝑖 DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS) Menempuh pendidikan dimaknai: Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak 7,47 7,95 8,33 8,81 9,29 9,86 BPS
9.Harapan Lama Sekolah (tahun) HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Jumlah penduduk usia 𝑖 yang bersekolah pada tahun 𝑡 DIBAGI Jumlah penduduk usia 𝑖 pada tahun 𝑡 (sesuai perhitungan BPS) HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini 12,44 13,20 13,79 14,53 15,27 16,15 BPS
10.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Jumlah penduduk 15 th ke atas yg Nilai maksimal indikator 100% dan 5,70 6,98 8,12 9,55 10,97 12,68 BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-25 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 th ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3 lulus/berijazah pendidikan tinggi DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 th ke atas DIKALI 100% merupakan indikator "positif"

11.Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun
1.Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 th yang pernah atau sedangmengikuti pendidikan pra sekolah.
2.Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dansejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah DIBAGI Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun pada wilayah bersangkutan DIKALI 100% Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif" 88,43 91,46 93,17 95,30 97,44 100,00 BPS Perlindungan sosial yang adaptif
12.Tingkat Kemiskinan (%) Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS) Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk 9,67 9,15- 8,00 7,40- 6,40 5,22- 4,40 3,04- 2,40 0,43- 0,00 BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-26 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.

13.Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah. Sesuai perhitungan BPS - 32,34 21,11- 21,31 21,91- 22,51 22,91- 24,01 23,91- 25,51 25,11- 27,31 BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-27 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

14.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. (Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah semesta penduduk bekerja)x100% Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. NA 30,04 40,91 54,50 68,09 84,39 BPJS Ketenagakerjaan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-28
2.Sasaran 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya saing dan Berkelanjutan Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan mengembangkan IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan difokuskan pada empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut :

a.IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan perlu dilakukan pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Pekalongan yang didukung oleh Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi. Arah kebijakan untuk mewujudkan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Pertanian Arah kebijakan untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah : a) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan danwater prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian b) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). c) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. d) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. e) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. f) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. g) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. h) Pengembanganclosed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian i) Pengembangan ekonomi biru dengan pemanfaatan sumber daya air secara optimal, guna mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan j) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-29 k) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. l) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. m) Pengembanganclosed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. n) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. o) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. p) Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. q) Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. 2) Industri Pengolahan a) Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Pantura Jawa Tengah (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan tembakau, industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri makanan dan minuman, industri kriya dan ekonomi kreatif). b) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) c) Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. 3) Usaha Kecil Menengah dan Koperasi a) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. b) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. c) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. d) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-30 4) Pariwisata a)City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisataurban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. b) Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif c) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. d) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. e) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
b.Transformasi Digital Arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi digital di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penyediaan infrastruktur pengembangan ilmu/teknologi informasi dan komunikasi 2) Pengembangan literasi digital. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-31 Tabel 5.5. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

15.Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB Rasio PDRB Industri Pengolahan = Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan/Nilai PDRB Kabupaten Kota X 100 % Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah 30,72 30,57 31,57 32,83 34,08 35,59 BPS
16.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah Persen Bagian dari PDB Regional yang dikontribusikan oleh aktifitas terkait Pariwisata meliputi Penyedian Akomodasi bagi wisatawan dan Penyedian Jasa Makan dan Minum Rasio PDRB Penyediaan Akmamin = Nilai Tambah Penyediaan Akmamin/Nilai PDRB Kabupaten Kota X 100 % Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata 5,81 6,03 6,75 7,65 8,54 9,62 BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
17.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) Jumlah tamu wisatawan mancanegara Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di setiap hotel di daerah Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata 8 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 BPS, Kementerian Pariwisata dan Ekraf
18.Rasio Kewirausahaan Daerah (%) Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha (Berusaha dibantu buruh tetap daerah/total angkatan kerja daerah)x100% Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang NA 4,66 6,14 7,99 9,85 12,07 Sakernas BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-32 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

19.Rasio Volume Usaha terhadap PDRB (%) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. (Volume Usaha Koperasi Daerah/PDRB ADHB)x100% Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. 0,70 1,18 2,23 3,54 4,86 6,43 Volume usaha koperasi daerah: PD Koperasi. Kemenkop UKM PDRB : PDRB Seri 2010. BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-33 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 20.Return on Aset (ROA) BUMD (%) Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. (Agregat laba bersih seluruh BUMD / Agregat aset seluruh BUMD) x 100% Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. - 4,50 6,86 9,81 12,77 16,32 Laporan Keuangan BUMD, BPS

21.Disparitas Harga Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok) = 1) Beras Medium 2) Gula Pasir 3) Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Harga komoditas di kabupaten kota - Harga komoditas di provinsi) / hHrga komoditas di provinsi)) x 100% Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya 3,28 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-34 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4) Daging Sapi Paha Belakang 5) Daging Ayam Ras 6) Telur Ayam Ras 7) Tepung Terigu 8) Kedelai Impor 9) Cabe Merah Keriting 10) Cabe Rawit Merah 11) Bawang Merah 12) Bawang Putih Impor Kating 13) Ikan Kembung perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah. Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

22.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta

(4)kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. (Jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja)x100% Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di 3,25 3,10-2,78 2,87- 2,55 2,58- 2,27 2,30- 1,99 1,96- 1,66 Sakernas BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-35 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) lapangan kerja antarkelompok tersebut.

23.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. (Jumlah angkatan kerja perempuan/Jumlah penduduk perempuan usia 15 th keatas) x 100% TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksi pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial 56,27 59,20 61,87 65,21 68,55 72,56 Sakernas BPS
24.Kapabilitas inovasi (Angka) bagian dari IDSD)
1.Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari IDSD Kapabilitas Inovasi.
2.Merupakan indikator pembentuk Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain: keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, Sesuai perhitungan BRIN
1.Kapabilitas inovasi menggambarka n kemampuan dalam mengembangka n produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan 2,50 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-36 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi

2.Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan https://awan.brin .go.id/s/jg296fjX HYCBPRZ Transformasi Digital
25.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet DIBAGI total rumah tangga DIKALI 100% Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat 66,87 68,39 69,28 70,39 71,51 72,84 BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-37
3.Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berkeadilan dan Bermartabat Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan pengembangan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan bermartabat difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut :

a.Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Arah kebijakan untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 2) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 3) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. 4) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 5) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi. 6) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 7) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 8) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 9) Penguatan integritas partai politik Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan bermartabat diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-38 Tabel 5.6. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berkeadilan dan Bermartabat di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan bermartabat Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif

26.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memilki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120 Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada didaerah, diharapkan perwujudan demorkasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. 64,80 67,66 70,12 73,21 76,29 80,00 KemenPANRB
27.Indeks Reformasi Hukum Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembag a dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:
1.Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
2.Penguatan Kompetensi ASN sebagai Kategori Nilai/Angka Predikat
1.AA : >90 - 100 Istimewa
2.A : >80 - 90 Sangat Baik
3.BB : >70 - 80 Baik
4.B : >60 - 70 Cukup Baik
5.CC : >50 - 60 Cukup
6.C : >30 - 50 Buruk
7.D : 0 - 30 Sangat Buruk NA 47,60 56,08 66,68 77,28 90,00 Kementerian Hukum dan HAM RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-39 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.

3.Kualitas re- regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.
4.Penataan database PUU, dengan bobot 15%.
28.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Definisi SEB Buku I: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: dimana: Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN) Langkah Perhitungan: 1. dilakukan perhitungan tingkat Ukuran Tingkat Kematangan:
1.Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu);
2.Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua);
3.Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga);
4.Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan
5.Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nilai indeks: 2,86 3,00 3,20 3,45 3,70 4,00 1. Kementerian Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Penyusunan RPJPD dengan RPJPN) dan 2. Kepmen PAN RB No. 739 Tahun 2023 tentang Juknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-40 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain:

1.Domain Kebijakan Internal
2.Domain Tata Kelola SPBE
3.Domain Manajemen SPBE
4.Domain Layanan SPBE Ruang lingkup Indikator Evaluasi SPBE:
1.Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari 1 (satu) Aspek, yaitu Penguatan Kebijakan SPBE Internal yang memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator.
2.Domain Tata Kelola SPBE, terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: a) Aspek Perencana an kematangan indikator-indikator pada 4 domain SPBE. Domain tersebut adalah Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan, Domain Layanan; 2. Masing- masing tingkat kematangan dikelompokkan/scor dalam 5 tingkatan (1 sampai dengan 5); 3. Hasil perhitungan dijumlah; 4. Jumlah hasil perhitungan tingkat kematangan pada masing-masing domain dikalikan bobot pada masing- masing domain. Bobot tersebut adalah Domain Layanan SPBE 45 %, Domain Kebijakan Internal SPBE 13 %, Domain Tata Kelola 25 % dan, Domain Manajemen SPBE 17 %; dan 5.
1.Nilai Indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasi kan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut.
2.Nilai Indeks Domain, nilai indeks yang merepresentasi kan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-41 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Strategis, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; b) Aspek TIK, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; c) Aspek Penyeleng gara SPBE, memiliki turunan 2 (dua) Indikator.

3.Domain Manajemen SPBE, terdiri dari 2 (dua) Aspek, yaitu: a) Aspek Penerapan Manajeme n, memiliki turunan 8 (delapan) Indikator; b) Aspek TIK, memiliki turunan 3 (tiga) Indikator.
4.Domain Layanan SPBE, terdiri dari 1 Aspek, yaitu: yang dibagi dengan bobot domain tersebut.
3.Nilai Indeks SPBE, nilai indeks yang merepresentasi kan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Bobot Domain: Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00% Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00% Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50% Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50% Total Bobot : 100,00% Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-42 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) a) Aspek Layanan Administra si Pemerintah an Berbasis Elektronik, memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; b) Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, memiliki turunan 6 (enam) Indikator. penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

1.4,2 – 5, Memuaskan
2.3,5 – < 4,2 Sangat Baik
3.2,6 – < 3,5 Baik
4.1,8 – < 2,6 Cukup
5.< 1,8 Kurang
29.Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayana Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling. Penilaian oleh KemenPAN-RB dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut :
1.Aspek Kbijakan Pelayanan (30%)
2.Aspek Profesionalisme SDM (18%)
3.Aspek Sarpras Pelayanan Publik (15%)
4.Aspek Sistem Informasi Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik : 0 - 1 = Gagal (F) 1,01 - 1,5 = Sangat Buruk (E) 1,51 - 2 = Buruk (D) 2,01 - 2,5 = Cukup (Dengan Catatan(C- )) 2,51 - 3 = Cukup (C) 3,01 - 3,5 = Baik (dengan Catatan (B- )) 3,51 - 4 = Baik (B) 4,01 - 4,5 = Sangat Baik (A-) 4,51 - 5 = Pelayanan Prima (A) - 4,05 4,24 4,48 4,72 5,00 KemenPAN- RB RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-43 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pelayanan Publik (15%)

5.Aspek Konsultasi dan Pengaduan (15%)
6.Inovasi (7%) dihitung dengan rumus : ∑(Nilai Aspek(n) × Bobot Aspek (n))
30.Indeks Integritas Nasional Indeks Integritas Nasional merupakan merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencehagan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli.
1.Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/ atau organisasi. formula : (0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 +0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7)
2.Penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya NA 79,71 82,97 87,04 91,11 95,99 Survey Penilaian Integritas KPK RI RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-44 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) publik di lokus survei. formula : 0,0817 X1 + 0,0814 X2 + 0,0832 X3 + 0,0845 X4 + 0,0763 X5 + 0,0863 X6 + 0,0881 X7 + 0,0859 X8 + 0,0872 X9 + 0,0804 X10 + 0,0888 X11 + 0,0762 X12

3.Penilaian eksper/ahlidihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu formula : 0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3 Formula penghitungan indeks integritas nasional 0,305 X1 + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5) dimana: X1 Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-45 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X3 Indeks Penilaian Eksper X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-46

4.Sasaran 4 : Terwujudnya Keamananan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan pengembangan Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya keamananan dan ketertiban yang mendukung stabilitas ekonomi dan daya saing daerah difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut :

a.Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial Arah kebijakan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta demokrasi substansial di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 2) Penegakan hukum yang berkeadilan bagi pelanggar hukum 3) Pengembangan demokrasi yang sehat 4) Penguatan integrasi partai politik
b.Stabilitas Ekonomi Arah kebijakan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan Periode 2025- 2045 adalah: 1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah 2) Penguatan pengendalian inflasi daerah.
c.Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah Arah kebijakan untuk mewujudkan daya saing daerah dan ketahanan wilayah di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. 3) Efisiensi di dalam sistem produksi, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah 4) Penguatan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Terwujudnya keamananan dan ketertiban yang mendukung stabilitas ekonomi dan daya saing daerah diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-47 Tabel 5.7. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Keamananan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya keamananan dan ketertiban yang mendukung stabilitas ekonomi dan daya saing daerah Ketentraman dan Ketertiban serta Demokrasi Substansial

31.Jumlah Kejadian Konflik SARA Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Indikator jumlah kejadian Konflik SARA adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat berkejasama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA, maka dapat diintepretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil. 0 0 0 0 0 0 Diolah dari Tim Penanganan Konflik Sosial, baik di tingkat Kabupaten/K ota serta tingkat Provinsi. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-48 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045 Stabilitas Ekonomi
32.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
1.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
2.PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/nega ra yang timbul akibat berbagai aktivitas (Penerimaan pajak daerah / PDRB) x 100% Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. NA 0,68 0,80 0,95 1,10 1,28 BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-49 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045 ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatik an apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunaka n harga yang berlaku pada periode penghitungan .
3.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambar RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-50 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045 kan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
33.Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%) *
1.Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunaka n berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomia (Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota dibagi PDRB) x 100% Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daer 3,66 3,66 3,72 3,79 3,86 3,94 Total DPK pada bank Milik Kabupaten/K ota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan PDRB: BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-51 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045 n Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah.
2.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomia n di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambar kan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunaka n harga pada tahun berjalan.
3.Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-52 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045 tersebut pada suatu waktu tertentu.
34.Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%)
1.Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomia n Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah.
2.PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilay ah tertentu, atau merupakan jumlah nilai (Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB) x 100% Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut 0,1200 0,1200 0,1200 0,1210 0,1210 0,1220 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/K ota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan PDRB: BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-53 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045 barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambar kan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunaka n harga yang berlaku pada setiap tahun.
3.Total Kredit / PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Daya Saing Daerah dan
35.Produk Domestik Regional Bruto PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB PDRB Per Kapita = PDRB ADHB / populasi Semakin tinggi PDRB per kapita 27,91 29,97- 30,18 52,44- 57,57 80,52- 91,82 108,61- 126,06 142,3- 167,20 BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-54 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045 Ketahanan Wilayah (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kot a per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-55
5.Sasaran 5 : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Pembangunan Gender dan Inklusi Sosial Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan karakter Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pemajuan kebudayaam pembangunan gender, dan inklusi sosial difokuskan pada dua arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut :

a.Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan karakter Arah kebijakan untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. 2) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 3) Peningkatan seni dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Pekalongan. 4) Pelestarian dan pengembangan warisan kebudayaan Kabupaten Pekalongan
b.Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Arah kebijakan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 3) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 4) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 5) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 6) Pemenuhan hak yang berkeadilan dan inklusif 7) Memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking 8) Pembangunan kualitas keluarga 9) Pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan inklusif 10) Pengembangan sistem informasi data gender dan anak yang berkelanjutan Terwujudnya pemajuan kebudayaan pembangunan gender dan inklusi sosial diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-56 Tabel 5.8. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Pembangunan Gender, dan Inklusi Sosial di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya pemajuan kebudayaam pembangunan gender, dan inklusi sosial Pemajuan Kebudaya an dan Pendidika n karakter

36.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar Mulok Bahasa Daerah dan atau ekskul kesenian (sumber Dapodik)
1.Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulu m yang mengarusutamak an kebudayaan.
2.Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kab/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.
3.Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kab/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan DIBAGI Jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kab/kota (PAUD, SD dan SMP) DIKALI 100% Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif" NA 60 60-65 65-70 70-75 75-80 PD yang menangani urusan pendidikan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-57 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Daerah/Sastra Jawa.

4.Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian.
5.Kegiatan yang mengarusutamak an kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler.
6.Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan:

(1)Guru yg mengajar mulok bahasa daerah.
(2)Guru yg mengajar seni budaya dan (3) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaa n kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul). RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-58 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

37.Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
1.Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan.
2.Definisi/makna dilestarikan mengacu pada: UU No. 5 Th. 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya (CB). Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tercatat DIKALI 100%
1.Indikator ini menggamb arkan sejauhman a upaya yang dilakukan untuk melestarika n warisan budaya yang ada di Jawa Tengah beserta nilai pentingnya.
2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangu nan Kebudayaa n (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya.
3.Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif". NA 18,27 21,32 25,13 28,94 33,52 PD yang menangani urusan kebudayaan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-59 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

38.Jumlah pengunjung tempat bersejarah (orang) Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Seperti: museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan.
1.Indikator ini menggamb arkan sejauhman a masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresi asi warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah.
2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangu nan Kebudayaa n (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya.
3.Tidak ada batasan nilai maksimal terhadap indikator ini, namun tren diharapkan meningkat NA 100.000- 200.000 100.000- 200.000 100.000- 200.000 100.000- 200.000 100.000- 200.000 PD yang menangani urusan kebudayaan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-60 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dari tahun ke tahun.

4.Merupakan indikator "positif"
39.Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadak an pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir
1.Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian.
2.Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebeut memperoleh penghasilan/pend apatan/honor. Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir DIBAGI Jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat DIKALI 100%
1.Indikator ini menggamb arkan sejauhman a para pelaku seni di Jawa Tengah dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan /kesejahter aan.
2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangu nan Kebudayaa n (IPK) pada Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi NA 18,03 19,67 21,72 23,77 26,23 PD yang menangani urusan kebudayaan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-61 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ekspresi Budaya

3.Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif".
40.Tingkat pemanfaatan perpustakaan (persen)
1.Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%.
2.Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan.
3.Jumlah penduduk merupakan rilis (Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik on site maupun online/ Jumlah penduduk kab/kota pada tahun yang sama) x 100%
1.Indikator ini menggambark an sejauhmana perpustakaan dimanfaatkan oleh penduduk
2.Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Budaya Literasi
3.Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif". NA 0,02 0,58 1,29 2,00 2,86 PD yang menangani urusan perpustakaa n dan BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-62 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BPS pada tahun yang sama

4.Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah: perpustakaan kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus. Keluarga Berkualita s, Kesetaraa n Gender, dan Masyarak at Inklusif
41.Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga:
1.menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota;
2.menghitung skor disetiap dimensi;
3.menghitung Ibangga Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:
1.IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
2.IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70;
3.IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70 NA 63,93- 66,01 66,98- 69,15 70,78- 73,87 74,59- 77,01 79,16- 81,73 BKKBN
42.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena Langkah penghitungan IKG (sumber BPS):
1.Menghitung Indeks Makin kecil mendekati angka nol makin posisitf (stara) sebaliknya 0,195 0,18 - 0,17 0,15- 0,14 0,10- 0,096 0,060- 0,05 0,009- 0,005 BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-63 Sasaran Pokok Arah Pembang unan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi Antardimensi untuk Perempuan dan Laki-Laki (Geometrik);

2.Menghitung Agregasi Harmonik Indeks Antardimensi Perempuan dan Laki-laki;
3.Menghitung Indeks Dimensi dengan Mengagregasi Indikator Perempuan dan Laki-laki (Aritmatik);
4.Menghitung Indeks Seluruh Dimensi (Rata- rata Geometrik dari rata-rata Arirmatik);
5.Menghitung Nilai IKG makin mendekati angka 1 maka makin timpang RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-64
6.Sasaran 6 : Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan pengembangan perdesaan dan perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut :

a.Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Arah kebijakan untuk mewujudkan perdesaan dan perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah : 1) Pengembangan infrastruktur jalan dan perumahan di perdesaan dan perkotaan pendukung pertumbuhan ekonomi 2) Pengembangan layanan transportasi yang terkoneksi 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di perdesaan 5) Pengutan Lembaga perekonomian desa 6) Penguatan desa mandiri Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-65 Tabel 5.9. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

43.Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Mengacu pada Undang- Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:
1.Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2.Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) = JRTHLTB (proksi) / (JRT x 100) PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT: Jumlah rumah tangga Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan 74,98 74,98 79,98 86,23 92,48 100,00 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-66 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1.Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
2.Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3.Memiliki akses air minum layak
4.Memiliki akses sanitasi layak
44.Persentase Desa Mandiri (%)
1.Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangu nan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
2.Jumlah perbandingan desa dengan kategori "mandiri" dengan jumlah keseluruhan desa yang dihitung berdasarkan hasil Sesuai perhitungan BPS Perhitungan Indeks Desa ID=√6 D1 × D2 × D3 × D4 × D5 × D6 Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya. Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, 0,73 8,46 9,93 11,76 13,60 17,28 BPS dan Kementerian Desa PDTT RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-67 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) perhitungan Indeks Desa dengan sumber data Potensi Desa (PODES) dengan mencakup 6 (enam) dimensi, yait layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa

3.Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan sumber data updating PODES
2019.Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya.
4.Pemanfaatan Indeks Desa diarahkan pada pemanfaatan Indeks Desa dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, pengalokasian Dana Desa, dan penyusunan kebijakan pembangunan Desa Lainnya.
5.Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-68 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transpor tasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

45.Persentase Panjang jalan kabupaten kondisi mantab (kondisi baik dan sedang) Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap merupakan persentase dari panjang jalan Kabupaten/Kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Provinsi. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada SE Menteri 01/ SE/2023, SE Dirjen No 22/ SE/Db/ 2021, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System Di Provinsi Jawa Tengah, pengambilan data kondisi jalan dilakukan dengan metode visual dan IRI, analisa hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kewenangan Kabupaten/Kota) = (Panjang jalan kabupaten/kota yang dijaga dalam kondisi permukaan mantap / total panjang jalan kabupaten/kota) x 100% Keterangan: Panjang jalan kabupaten/kota kondisi mantap= Panjang jalan kabupaten/kota kondisi baik + panjang jalan kabupaten/kota sedang (dalam km) Total panjang jalan kabupaten/kota dalam km - 74,67 74,94 76,14 77,84 79,39 81,39 PD yang menangai urusan PU (bina marga)
46.Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah - 74,98 77,98 81,73 85,48 89,98 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-69 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka,guardrill, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) x 100% Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbedabeda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi indikator ditingkat provinsi (Rasio Kejadian RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-70 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka,guardrill dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan) RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-71

7.Sasaran 7 : Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Ketahanan Energi dan Resiliensi Terhadap Bencana Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan Lingkungan Hidup Berkualitas, Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan, dan Resiliensi terhadap dan Perubahan Iklim. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ingkungan hidup yang berkualitas, ketahanan energi, dan resiliensi terhadap bencana difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut :

a.Lingkungan Hidup Berkualitas Arah kebijakan untuk mewujudkan lingkungan hidup berkualitas karakter di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 2) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan / atau ketersediaan air. 3) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangancircular economy.
b.Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Arah kebijakan untuk mewujudkan berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: a) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. b) Penyediaan pangan lokal yang berkualitas c) Menjamin ketersediaan pangan dan ketercukupan pangan seacra berkelanjutan
c.Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Arah kebijakan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. 2) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. 3) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. 4) Pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau. 5) Pengelolaan limbah di wilayah pesisir, terutama dari aktivitas perikanan dan pariwisata, untuk mencegah pencemaran laut yang berkontribusi pada emisi GRK. 6) Pengembangan transportasi umum yang rendah emisi, dan penerapan teknologi energi terbarukan (solar, angin, dan biomassa) di sektor perumahan dan industri. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, ketahanan energi, dan resiliensi terhadap bencana diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-72 Tabel 5.10. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Ketahanan Energi, dan Resiliensi terhadap Bencana di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya Lingkungan hidup yang berkualitas, ketahanan energi, dan resiliensi terhadap bencana Lingkungan Hidup Berkualitas

47.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Perhitungan IKLH Kab/Kota yang tidak memiliki gambut adalah (PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka:
1.Sangat Baik : 90 ≤ x ≤ 100
2.Baik : 70 ≤ x < 90
3.Sedang : 50 ≤ x < 70
4.Kurang : 25 ≤ x < 50
5.Sangat Kurang : 0 ≤ x < 25 Keterangan: Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1. 1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa:
1.IKU: Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan)
2.IKA: Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks 62,33 70,96 71,14 71,36 71,58 71,84 Data yang dipergunaka n dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh KLHK RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-73 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai)

3.IKL: 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kab/kota dengan ekosistem gambut
48.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) PSA = ((JRTST+JRTIPLT) : JRTS) x 100% PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat 63,99 64,84 68,67 73,46 78,25 84,00 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas ) KOR BPS
2.Data Infrastru ktur Kemente rian PUPR RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-74 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

49.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)) Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1) SO = ST – MFPA + RDP Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) SO = MFPD + DPA - RPD Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahandaur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota NA 4,01 21,20 42,70 64,20 90,00 Sistem Informasi Pengelolaa n Sampah Nasional (SIPSN), Kementeria n Lingkungan Hidup dan Kehutanan RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-75 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;

1.Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.
2.Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah TS = TP X (TPRT + TPNRT) Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) = [( Jumlah Pendauran Ulang Sampah (data IIc) + Pengolahan (data IIIf) ) / Timbulan Sampah (data I)] x 100 RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-76 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan Pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-77 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian

50.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang NA 6,39 5,42 4,20 2,99 1,53 BPS Ketcra.ngan: PoU : Prvpontl popul••I yang men kon•um•I pa.ngan di bawah kebutu.1 (MDERI yn.ng dlukur dengan kkaJ. MDER: Kebuluha.n Minimum Encr11 kkal (Minim.u.m Dieteri, Energy Requ.i ft,c) : F'ung•i kepadato.n probat kalort u.mumnya •charl·harl unu lndivtdu dolwn •ualu popula•I tcrte RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-78 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Undernourishme nt) (%) dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

51.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah 1) Standarisasi nilai indikator dengan menggunakanz- score dandistance to scale (0-100) 2) Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator 3) Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkancut off point IKP Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Pangan menggambarkan semakin baik kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah 81,81 82,37 83,28 84,45 85,58 86,96 Badan Pangan Nasional
52.Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%); Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: PASMPP= (JRTASMPP:JRT) x 100% PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRT: Jumlah rumah Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. NA NA 83,05- 87,25 86,80- 91,25 90,55- 95,25 95-100 1. Surveil ans Kualita s Air Minum Rumah Tangg a oleh Kemen terian Keseh atan/Di nas RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-79 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
2.Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises);
3.Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
4.Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tangga seluruhnya di perkotaan yang memiliki akses jaringan perpipaan Keseh atan
2.Survei Sosial Ekono mi Nasion al (Susen as) KOR BPS
3.PDAM
53.Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kab/Kota (angka), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sitem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap Aspek dan Indikatornya sebagai berikut:
1.Aspek Kondisi Prasaran Fisik (bobot maksimal 45)
2.Aspek Produktifitas Tanam (bobot maksimal 15) Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan NA 27,24 28,04 29,04 30,04 31,24 ePAKSI Ditjen SDA Kemen PUPR RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-80 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut : Nilai indeks antara : 80 – 100 Kinerja Sangat Baik Nilai indeks antara : 70 – 79 Kinerja Baik Nilai indeks antara : 55 – 69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian Nilai indeks antara : < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian

3.Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10)
4.Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15)
5.Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5)
6.Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10) Total nilai semua aspek maksimal 100 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
54.Indeks Risiko Bencana (IRB) IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan Risiko = Ancaman x (Kerentanan/Kapasitas) Pembagian kelas risiko berdasarkan angka:
1.IRB < 13 adalah rendah
2.IRB 13 - 144 adalah sedang
3.IRB > 144 adalah tinggi Keterangan: Berdasarkan Surat BNPB No. B- 009/BNPB/PERB/SS.01.01/01/ 2023 perihal Metode Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), agar pemerintah daerah melalui BPBD berfokus pada peningkatan kapasitas yang diukur melalui Indeks 149,83 162,52- 160,98 154,526- 150,92 144,5335 -138,35 134,54- 125,79 122,55- 110,71 Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB setiap tahun RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-81 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Ketahanan Daerah (IKD) yang berdasarkan 7 prioritas, yaitu:

1.Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2.Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3.Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4.Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5.Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6.Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7.Pengembangan sistem pemulihan bencana.
55.Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq) Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah. Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu. Rumus intensitas emisi (IE) total emisi di tahun berjalan/PDRB tahun berjalan (PDRB ADHK) Capaian penurunan emisi GRK Kab/Kota didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) NA 158.692, 37 5.958.53 7,69 13.208.3 44,34 20.458.15 1,00 29.157.91 8,98 Aplikasi AKSARA BAPPENAS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-82
8.Sasaran 8 : Terwujudnya kesinambungan pembangunan dalam penguatan dan pengembangan ekonomi domestik dan global Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan terwujudnya kesinambungan dalam penguatan dan pengembangan ekonomi domestik dan global. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya kesinambungan dalam penguatan dan pengembangan ekonomi domestik dan global difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut :

a.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Arah kebijakan untuk mewujudkan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global di Kabupaten Pekalongan Periode 2025-2045 adalah: 1) Penguatan dan pengembangan produk unggulan daerah 2) Meningkatnya investasi ke sektor-sektor yang dianggap prioritas 3) Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan 4) Pengembangan jaringan kemitraaan pasar 5) Pengembangan infrastruktur pendukung integrasi ekonomi domestik dan global. Terwujudnya kesinambungan dalam penguatan dan pengembangan ekonomi domestik dan global diukur dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-83 Tabel 5.11. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudnya pembangunan perdesaan dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

56.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
1.Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB. (PMTB / PDRB) x 100% PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak 23,94 25,17 26,81 28,87 30,92 33,39 BPS RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 V-84 Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Intepretasi Baseline 2023 Baseline 2025 Target 2045 Sumber Data 2025- 2029 2030- 2034 2035- 2039 2040- 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah).
3.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. dicatat sebagai pengurangan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 VI-1 Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
1.Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas. Kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Upaya untuk memastikan perencanaan dan pendanaan yang konsisten juga harus didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang bijaksana dan kuat. Hal ini dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah hingga tingkat keberhasilan dan kepastian pelaksanaannya dapat terjamin.

a.Keterkaitan RPJPD dengan Perencanan Pembangunan Daerah Dokumen RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Dokumen ini harus menjadi acuan dalam setiap penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang akan disusun selama periode RPJPD ini yaitu tahun 2025-2045. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan turunan dari RPJPD ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah yaitu APBD. Penerjemahan dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah adalah sebagai berikut : RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 VI-2 1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Kabupaten Pekalongan ke dalam 4 (empat) periode RPJMD Kabupaten Pekalongan. Periodisasi RPJMD mengikuti tahapan periode pembangunan 5 tahunan yang telah dimuat dalam RPJPD yaitu tahap I 2025-2029; tahap II 2030-2034; tahap III 2035-2039; dan tahap IV 2040-2045. 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan ini bersifat jangka panjang yang memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok yang bersifat makro. Hal-hal lain yang bersifat spesifik dan strategis akan dimuat dalam dokumen RPJMD serta Renstra Perangkat Daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahunan. 3) Arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok beserta indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. 4) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis perangkat daerah. 5) Sasaran dan indikator strategis/program Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) perangkat daerah, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun tujuan dan sasaran RKPD. 6) Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti Rencana Induk/Master Plan/Grand Design, Peta Jalan, Rencana Aksi Daerah atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. 7) Dokumen RPJPD menjadi pedoman perumjusan visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilukada di Kabupaten Pekalongan selama periode RPJPD ini. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka panjang ini, harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi.
b.Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan beserta dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. 1) Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan. 2) Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah. 3) Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. 4) Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan. RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 VI-3 Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan dan menjamin kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan.
c.Skema Pendanaan dan Penganggaran Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.
1. 2.Kerangka Pengendalian Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan, diperlukan pengendalian yang berkelanjutan dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan yang valid. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis data dukung/bukti. Pengendalian RPJPD Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.
2. 1.Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah perangkat daerah; (ii) kesiapan desain program prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045 20455 VI-4 Kerangka Logis dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan termasuk penerapan KL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iv) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
3. 2.Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional dan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program perangkat derah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja K/L/D terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.
4. 3.Mekanisme Perubahan Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan dan penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama. Vl-5 BUPATIPEKALONGAN TTD FADIA ARAFIQ Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, ADITO~ANG, SH Pembina 'tingkat I NIP. 19680517 198903 1 009 Pencapaian visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan akan dicapai melalui pengembangan inovasi pembiayaan, termasuk perluasan sumber pembiayaan, pengenalan program dan mekanisme penyampaian baru, serta optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber- sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (impact investment); (iQ perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagal instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset yang ada supaya dapat digunakan secara optimal. B. PEMBIAYAANPEMBANGUNAN
5. 4.Komunikasi Publik Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan,serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (Q struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iiQ keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. Komunikasi kepada perangkat derah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi, agar perangkat daeerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas serta lansia dilakukan melalui pemberian akses dan peran dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan. RP JPD KABUPA TEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045