DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 3 huruf (c) dihapus 3. Pasal 10 dihapus. 4. Pasal 11 dihapus. 5. Pasal 12 dihapus. 6. di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B 7. Ketentuan Pasal 19 diubah 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus 9. Ketentuan Pasal 21 diubah,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembeniukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 39602} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. i 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 2); 6. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ni yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pelalawan. 10, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 3 - Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 4, Kabupaten Pelalawan. Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi hak-hak perempuan dan anak sebagai warga negara dalam ruang lingkup peraturan daerah ini. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, Pemerintah Daerah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. 6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 7. . Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung 8. jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. . Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 9. termasuk anak yang masih dalam kandungan. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelataran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, schingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dihapus. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dihapus. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pelalawan. Komisi Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat KPAD adalah komisi perlindungan anak daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf (c) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi : 4 pengelolaan data dan informasi; . kesejahteraan sosial; dihapus; . perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak; fasilitasi sistem peradilan anak; kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak; dan pemenuhan sarana dan prasarana. a. d. f g Pasal 10 dihapus.

Pasal 11

dihapus.

Pasal 12

dihapus. a A Aw . Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Bupati membentuk KPAD.
(2)Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(3)KPAD menyampaikan laporan setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 16B

Fungsi dan tugas KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A meliputi :

a.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan program; b.melakukan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;
c.memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak; dan
d.melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dam penanganan kasus perlindungan anak di Daerah.
1. 7.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan perempuan dan anak, antara lain menyediakan tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, rumah perlindungan, serta membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ((1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
2. b.memotivasi kreatifitas anak; dan c. mengandung unsur pendidikan.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemenuhan standar pelayanan inimal (SPM).
(4)Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 5

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1} Rumah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni rumah milik warga, hotel atau bangunan bertingkat/ruko, rumah singgah yang digunakan sementara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

(2)Penunjukan rumah perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi perempuan dan anak dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian, Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga. (3} Rumah perlindungan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bupati.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan :
1. a.pemerintah;
2. b.pemerintah daerah provinsi;
3. c.pemerintah daerah lainnya;
4. d.badan hukum; dan/atau
5. e.lembaga non-pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak,
(2)Kerja sama dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(3)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyelenggaraan pencegahan;
2. b.pengurangan resiko kerentanan;
3. c.penanganan tindak kekerasan;
4. d.eksploitasi;
5. e.penelantaran; dan
6. f.perlakuan salah terhadap anak.
(5)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Hasil koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal UPATI PEL. WAN, & AAT Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal \% pSovem’mr 307% Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, A.| KARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR !°. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU : (2.64.0 / S372) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR [0 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN I. UMUM Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya_ perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga)} dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar,menghambat,meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak- hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan ditingkat Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak maka peran Lembaga P2TP2A dialihkan ke Unit 8 Pelaksana Teknis Daerah Perindungan Peremouan dan Anak (UPTDPPA) yang berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, maka segala aturan yang menyangkut Pengarusutamaan Gender dihapus dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Penguatan kelembagaan perlindungan anak perlu diprioritaskan dengan melakukan tindakan pencegahan yang dilakukan secara konkret. Dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah, dapat membantu proses perlindungan anak-anak yang ada di Daerah. Dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah ini dikarenakan masih banyaknya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, pernikahan dini, bahkan peningkatan jumlah pekerja anak yang ada di suatu daerah. Perananan K Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam upaya pendampingan kekerasan terhadap anak salah satunya peran Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam upaya pencegahan dan pendampingan kekerasan terhadap anak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…