DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 7 (tujuh) Bab dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Lokasi; Masterlan dan Zonasi Kawasan Teknopolitan; Tahapan Pembangunan; Kelembagaan, Pengelolaan dan Sumber Dana; Tenaga Kelistrikan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebsagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 3. 10. li. 12. 13. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725), 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3), Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 3

14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10),
15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7),
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 11), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN TEKNOPOLITAN PELALAWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut Asas dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. . Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara3. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pelalawan.4. . Pembangunan adalah suatu proses atau upaya atau usaha untuk5. melakukan perubahan kearah yang lebih baik melalui mekanisme yang terencana mencakup seluruh sistem sosial sesuai dengan ketentuan berlaku. . Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan,6. pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. 4

7.Teknopolitan atau disebut juga dengan techno park atau sebutan lainnya adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat, yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan pembelajaran,
8.Kawasan 'Teknopolitan Pelalawan adalah suatu kawasan khusus dibangun berdasarkan komitmen, memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu, yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi:
9.Techno Park adalah Kawasan yang dikelola oleh manajemen profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penguasaan, pengembangan, dan penerapan Iptek yang relevan.

Pasal 2

Kawasan Teknopolitan merupakan suatu kawasan khusus pertumbuhan ekonomi terpadu Kabupaten Pelalawan untuk mendukung kemandirian masyarakat dan pemerintah pada tingkat nasional dan global.

Pasal 3

Visi Pembangunan Kawasan Teknopolitan adalah : “ Menjadi Kawasan Utama Pelalawan Bagi Pemajuan Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Inovasi Berkelas Dunia Yang Ramah Lingkungan ”.

Pasal 4

Misi Pembangunan Kawasan Teknopolitan adalah : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Mendorong Pengembangan Budaya Kreatif Inovatif Masyarakat Daerah, Mengembangkan Pusat-pusat Keunggulan untuk Mendorong Pemajuan dan Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi. Menumbuhkembangkan Bisnis-bisnis Inovatif, Mendukung Pengembangan Keunggulan (daya saing) Khas Daerah, Memberikan Pelayanan Berbasis IPTEK, dan Mengelola Pembangunan Hijau (Green Development) di Kawasan.NDUA Pasal 5 Pembangunan Kawasan Teknopolitan mempunyai tujuan : mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar komunitas Academic, Business dan Government (ABG) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan nasional berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan (knowledge based economy).

Pasal 6

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan kebijakan strategis sebagai berikut :

a.Berkomitmen melaksanakan pembangunan kawasan berdasarkan prinsip-prinsip : transfaransi, akuntabilitas, dengan mendahulukan tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan. l. 2. 3. 5
b.Membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha secara luas untuk turut serta berpartisipasi dalam pengembangan kawasan.
c.Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan kawasan.
d.Memelihara budaya melayu dengan mewujudkan kekayaan budaya tersebut dalam program pembangunan dan pengembangan kawasan.
e.Menggunakan inisiatif strategik penguatan sistem inovasi sebagai kerangka kebijakan pengembangan kawasan.

(1)Kawasan Teknopolitan Pelalawan berlokasi di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan luas 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektar serta berada pada koordinat sebagai berikut : TPOO1. 101”44'22,90"BT, 0214'57,80"LU TPO76. 101”48'38,38"BT, 0”14'57,98"LU TP132. 101”49'59,34"BT, 0”12'25,67"LU TP167. 101”49'49,12"BT, 0”10'32,20"LU TP211. 101”48'18,25"BT, 0”11'56,40"LU s TP305. 101”44'08,72"BT, 0214'03,70"LU
(2)Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan berita acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat dikonversi untuk pembangunan kawasan Teknopolitan atas nama Bupati Pelalawan Provinsi Riau tanggal 16 Mei 2014, dengan Peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
(3)Kawasan teknopolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Peraturan daerah ini dibentuk, memiliki batas-batas sebagai berikut : " Sebelah Utara : Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). » Sebelah Timur : PT. Langgam Inti Hibrindo dan HPK " Sebelah Selatan : PT. Mitra Unggul Pusaka dan HPK s Sebelah Barat : Jalan Koridor PT. RAPP.
(4)Dalam rangka pengembangan lokasi kawasan Teknopolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan.
(5)Dalam hal di dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hak-hak masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (S6) Dalam hal terdapat perbedaan dengan peta lain, maka yang berlaku adalah peta yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

MASTERPLAN DAN ZONASI KAWASAN TEKNOPOLITAN

Pasal 8

(1)Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan mengacu pada Rencana Induk atau Masterplan yang memuat secara komprehensif faktor pendukung, prinsip dan konsep pelaksanaan, pencapaian tujuan, tahapan pelaksanaan. 6
(2)Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kawasan Teknopolitan Pelalawan dibagi dalam 7 (tujuh) Zona, yaitu : Zona Pendidikan, Zona Riset dan Pengembangan (R&D Centre), Zona Industri dan UKM, Zona Permukiman yang Berwawasan Lingkungan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Prasarana dan Kegiatan Umum, dan Zona Lindung dan Konservasi. 3. 4. 5. 6. 7.

BAB IV

TAHAPAN PEMBANGUNAN

Pasal 10

Pembangunan Kawasan Teknopolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

BAB V

KELEMBAGAAN, PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA Pasal11l Kawasan Teknopolitan Pelalawan dikelola oleh suatu kelembagaan baik struktural maupun fungsional serta teknis Pelaksanaannya dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Pengelolaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dilakukan dengan menyeimbangkan antara orientasi bisnis dan sosial.
(2)Pendapatan dari pengelolaan Kawasan Teknopolitan yang berorientasi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 13

(1)Sumber dana pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan berasal dari Pihak Swasta/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Daerah Lain.
(2)Penggunaan APBD Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. aa anaea aa NVIdAULSVN 6TOC NNHVI €& #OWON NYVMVTV Td NGLVdangYM HVAAYGI NYAaNIL Vadd II NVAIdWVT 4 « 4 « . K3 7

BAB VI

TENAGA KELISTRIKAN

Pasal 14

Pengadaan dan Pengelolaan sumber daya kelistrikan di kawasan Teknopolitan Pelalawan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…