DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah : a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. alih fungsi; h. sistem informasi; i. pengawasan; j. pembiayaan; k.peran serta masyarakat; l. penyidikan; dan m. sanksi pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undag Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 3. 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4,

5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. (= 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pelalawan. 4, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan. 5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah. 8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. 9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumiah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk (o 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 4 menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai konsumsi makanan utama. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal). Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.penelitian;
d.pemanfaatan; ce 5 pembinaan; pengendalian; alih fungsi; sistem informasi; pengawasan; pembiayaan; peran serta masyarakat; . penyidikan; dan
m.sanksi pidana. Poo mo L

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan berdasarkan perencanaan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
(3)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada :
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(4)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
(5)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(4)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah. ie 6

Pasal 6

(1)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk usulan meliputi:
1. a.usulan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.usulan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.usulan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Kepala Dinas menyusun usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
(3)Usulan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 7

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilaksanakan berdasarkan kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah.
(2)Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan dapat melakukan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga Negara Indonesia.

Pasal 9

(1)Strategi pengembangan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
1. a.Intensifikasi; dan
2. b.Ektensifikasi.
(2)Intensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan: peningkatan kesuburan tanah; peningkatan kualitas benih/bibit; pendiversifikasian tanaman pangan, pencegahan dan penanggulangan hama tanaman,; pengembangan irigasi; pemanfaatan teknologi pertanian; b. d. f. (e 7
1. g.pengembangan inovasi pertanian;
2. h.penyuluhan pertanian; dan/atau
3. i.jaminan akses permodalan.
(3)Ektensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
1. a.pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
3. c.pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4)Ketentuan mengenai pengembangan program/kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pengalihfungsian tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 11

(1)Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan penelitian.
(2)Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
(3)Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: pengembangan penganeckaragaman pangan; identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; inovasi pertanian; fungsi agroklimatologi dan hidrologi; fungsi ekosistem; dan sosial budaya dan kearifan lokal. d. f

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…