DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 17 (tujuh belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan; Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; Hak dan Kewajiban; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 1. Republik Indonesia Tahun 1945; - Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan2. Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 14 3. 2 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM sl 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif dan/atau Kemudahan adalah untuk menarik atau merangsang invetasi di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Pasal 3 Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk terwujudnya:

a.investor menanamkan modalnya;
b.lapangan kerja;
c.peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.peningkatan kemampuan daya saing daerah; e. pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
g.peningkatan pertumbuhan dan pemeraataan ekonomi daerah; dan
h.terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : a. b. c. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan; bentuk insentif dan/atau Kemudahan; jenis Usaha atau Kegiatan Investasi Yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan; 4

d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.hak dan kewajiban;
f.evaluasi dan pelaporan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi yang memenuhi kriteria: 9 AO oD m. n. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; menyerap tenaga kerja; menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; . memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur; f. . melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah, atau koperasi; industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan / atau 1. 1. berorientasi ekspor.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
5. f.bunga pinjaman rendah. 5
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: sao gp prog rh j. k. L. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan investasi langsung konstruksi; . kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau 1.
1. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau memberikan kemudahan di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.
(2)Jenis Usaha yang diberikan Insentif dan/atau diberikan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. oo sektor perdagangan, jasa dan industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor; . sektor industri kreatif; . sektor industri ramah lingkungan; . sektor perikanan; . sektor perkebunan; sektor kehutanan; . sektor peternakan; . sektor tanaman pangan dan hortikultura; sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya; sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan; . sektor kesehatan (sarana dan prasarana pendukung pelayanan; sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; . sektor perhubungan dan telekomunikasi; m. sektor energi baru terbarukan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor penyediaan air bersih: dan sektor persampahan. n. q. 6 BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN Pasal 9
(1)Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

B K Setiap penerima Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak mendapatkan:

a.kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang di jalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas Pemberian Kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap penerima Insentif dan/atau penerima Kemudahan Investasi berkewajiban;

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c.menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e.meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; dan
g.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

Setiap penerima Insentif dan/atau penerima Kemudahan Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa;

a.peringatan tertulis;
b.pembatasan kegiatan usaha;
c.pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
d.pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 7

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan invesasi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima Insentif dan/atau penerima kemudahan investasi.
(2)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada penanam modal.
(2)Pembinaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada penanam modal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
1. a.pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
2. b.penyampaian informasi dan/atau laporan. 8

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 2G _Jaunnar 262, faBurati PE WAN, UKRI Diundangkan di Pan an Kerinci pada tanggal BE Janvirr 902A SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PE. TENGKU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 4 . _ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU : ( 3.06.C/2023 ). 9 Il. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI 1. Kegiatan penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan’ perekonomian nasional dan perekonomian di Kabupaten Pelalawan antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga_ kerja __lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian di Kabupaten Pelalawan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya dalam Pasal 278 mengamanatkan sebagai berikut: (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah; (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Pelalawan lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk-bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Pelalawan, kriteria penanam modal yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, jenis Usaha, Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi terhadap UMKM dan penanam modal, pemohon dan kriteria pemohon, tata cara permohonan dan dasar penilaian, tim penilai, hak dan kewajiban, mekanisme pelaporan dan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…