DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. b.ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. c.rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3
4. d.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. e.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.laporan operasional;
7. g.laporan perubahan ekuitas;
8. h.neraca;
9. i.laporan arus kas;
10. j.catatan atas laporan keuangan;
11. k.daftar rekapitulasi piutang daerah;
12. l.daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
13. m.daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
14. n.daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
15. o.daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
16. p.daftar rekapitulasi aset tetap;
17. q.daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
18. r.daftar rekapitulasi aset lainnya;
19. s.daftar dana cadangan daerah;
20. t.daftar kewajiban jangka pendek;
21. u.daftar kewajiban jangka panjang;
22. v.daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
23. w.ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.pendapatan Rp 1.743.505.629.841,41
b.belanja Rp 1.853.290.673.541,40 surflus/(defisit) (Rp 109.785.043.699,99)
c.pembiayaan
1. 1.penerimaan Rp 127.010.336.119,95
2. 2.pengeluaran Rp 0,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp208.148.063.471,59 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran Rp 1.951.653.693.313,00
2. 2.realisasi Rp 1.743.505.629.841,41 selisih lebih/(kurang) Rp 208.148.063.471,59
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp225.385.486.462,60 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran Rp 2.078.676.160.004,00
2. 2.realisasi Rp 1.853.290.673.541,40 selisih lebih/(kurang) Rp 225.385.486.462,60 4
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (Rp17.237.422.991,01) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran (Rp 127.022.466.691,00)
2. 2.realisasi (Rp 109.785.043.699,99) selisih lebih/(kurang) (Rp 17.237.422.991,01)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp12.130.571,05) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran Rp 127.022.466.691,00
2. 2.realisasi Rp 127.010.336.119,95 selisih lebih/(kurang) (Rp 12.130.571,05)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran Rp 0,00
2. 2.realisasi Rp 0,00 selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp12.130.571,05) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran Rp 127.022.466.691,00
2. 2.realisasi Rp 127.010.336.119,95 selisih lebih/(kurang) (Rp 12.130.571,05)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.saldo anggaran lebih awal Rp 127.022.466.691,85
b.saldo anggaran lebih akhir Rp 17.225.292.419,96

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.jumlah aset Rp 4.125.178.040.960,60
b.jumlah kewajiban Rp 89.837.772.473,27
c.jumlah ekuitas Rp 4.035.340.268.487,33

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun 2023 sebagai berikut :

a.jumlah pendapatan Rp 1.674.289.170.948,15
b.jumlah beban Rp 1.728.667.558.954,02
c.surplus/(defisit) operasi (Rp 54.378.388.005,87)
d.surplus/(defisit) dari Rp 0,00 kegiatan nonoperasional 5
e.pos luar biasa Rp 0,00
f.surplus/(defisit) – LO (Rp 54.378.388.005,87)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun 2023 sebagai berikut :

a.saldo kas 1 januari 2023 Rp 135.161.850.600,85
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 171.691.913.299,01
c.arus kas dari aktivitas investasi (Rp 281.476.956.999,00)
d.arus kas dari aktivitas Rp 17.700.000,00 pembiayaan
e.arus kas dari aktivitas (Rp 8.130.870.453,00) nonanggaran
f.arus kas dari aktivitas Rp 0,00 nontransitoris
g.saldo kas 31 desember 2023 Rp 17.264.516.025,96

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun 2023 sebagai berikut :

a.ekuitas awal Rp 4.089.302.986.928,98
b.ekuitas akhir Rp 4.035.340.268.487,33

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas
1. 1.Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 6
3. 3.Lampiran I.3 : rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. 4.Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : laporan operasional;
d.Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas ;
e.Lampiran V : neraca;
f.Lampiran VI : laporan arus kas;
g.Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
1. 1.Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
2. 2.Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 7

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…