beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 13 Nomor 2012), diubah
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN Dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 13 Nomor 2012), diubah sebagai berikut: 3 . Ketentuan angka 4, angka 6, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, dan1 angka 1, angka 11 dan angka 12 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Dihapus. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemeritah Daerah. Bupati adalah Bupati Pelalawan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan 6 tahun disekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 3 tahun sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dihapus. Dihapus. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta untuk dapat menguasai, memahami dan mengarahkan ajaran agama dan atau menajadi ahli ilmu agama. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komparatif daerah acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pelalawan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggraan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menujang penyelenggaraan pendidikan. Dewan pendidikan daerah adalah dewan pendidikan Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada pemerintah daerah dalam ranka untuk perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pelalawan. 1 2 4. 5. 6. 7. 9. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 2. 4 Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Kurikulum adalah perangkat rencana sebagai arah yang digunakan sebagai penyelenggarakan kegiatan pembelajaran unutk mencapai pendidikan tertentu. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang tersiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. tinggi Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Tata tertib sekolah adalah peraturan tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sekolah dalam wilayah Kabupaten Pelalawan. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Ketentuan huruf a angka 2 sampai dengan angka 5 Pasal 4 dihapus, dan huruf a angka 7 dan angka 8, huruf b angka 1 dan huruf k Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Ruang lingkup pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. mo a0 Pendidikan formal meliputi : Pendidikan dasar; dihapus; dihapus; dihapus; dihapus; pendidikan keagamaan; pendidikan layanan khusus; dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan pendidikan bertaraf internasional. Pendidikan non formal meliputi :
Visi dan Misi pendidikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Dihapus.
Dihapus
Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat saling melengkapi dan memperkaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat-
dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…