Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat DPRD Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pelalawan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
d.Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4 é€. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ; Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan bidang pertanian sub urusan peternakan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C, menyelenggarakan urusan kebakaran; 4, 5. 6. 7. 8. Badan Daerah terdiri dari: 1. 2. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan Sumber Daya Manusia; € 5
4.Badan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta inovasi;
5.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi di bidang Pendapatan Daerah.
2.Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :