DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pelalawan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 2 Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan: a. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539),
6.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN Menetapkan dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN. 3 PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 1, angka 15, angka 17, dan huruf e angka 3 di ubah, sehingga dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif: Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat DPRD Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pelalawan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan: b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan:
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman:
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat subbidang Polisi Pamong Praja dan subbidang pemadam kebakaran:
5. 5.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,
6. 6.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi:
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana: 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan, Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan bidang pertanian sub urusan peternakan. Badan Daerah terdiri dari:e. 1. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan Sumber Daya Manusia, 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 4. 5 PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 31 Desember 2019 # BUPATI PELALAWAN, Y Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 209 ELALAWAN TENGKU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR 8. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU : (3.130.C/2019).

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539),
6.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN Menetapkan dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN. 3 PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 1, angka 15, angka 17, dan huruf e angka 3 di ubah, sehingga dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif: Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat DPRD Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pelalawan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan: b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan:
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman:
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat subbidang Polisi Pamong Praja dan subbidang pemadam kebakaran:
5. 5.Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,
6. 6.Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi:
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana: 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan, Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan bidang pertanian sub urusan peternakan. Badan Daerah terdiri dari:e. 1. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan Sumber Daya Manusia, 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 4. 5 PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 31 Desember 2019 # BUPATI PELALAWAN, Y Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 209 ELALAWAN TENGKU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR 8. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU : (3.130.C/2019).