DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 28 diubah 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 63 diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 ‘Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Ae 4, 2

5.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Perumda Tuah Sekata membidangi kegiatan usaha : n. Bom ete mono . pengadaan/penyaluran Listrik, Gas, dan Air; . Teal estate; transportasi dan pergudangan; . pengolahan sampah dan daur ulang; kepelabuhan; pariwisata; agroindustri; . industry bidang energi; pasar; parkir; i . bidang ketahanan pangan; percetakan; perbengkelan umum; dan workshop.
(2)Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat atau dipilih menjadi Direktur Utama. a 3 Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau memiliki prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan audit kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
(4)
(5)Penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja Direksi untuk dapat dipilih dan diangkat kembali dilakukan oleh Dewan Pengawas. (6 Direksi yang telah habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali atau Direksi yang mengundurkan diri dengan catatan secara terhormat atau diberhentikan dengan hormat, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar gaji yang diterima terakhir dikalikan masa kerja jabatan.
(7)Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat
(5)sehingga berbunyi sebagai berikut : 3.
(1)
(5)

Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:

a.meninggal dunia;
b.telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
c.kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
d.permintaan sendiri; atau
e.pengurangan pegawai. Pegawai berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2)Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan.
(3)Pemberhentian Pegawai karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai pegawai berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perumda Tuah Sekata. Ketentuan ayat (3) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :4,
(1)

Pasal 63

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila: melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan; melanggar perjanjian kerja; melakukan pelanggaran tingkat berat; dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;

e.dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan/atau
f.melakukan penyelewengan dibidang keuangan. a. d. Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a.melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b.memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c.mabuk, karena meminum minuman keras, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;

(2)4
1. d.melakukan perbuatan asusila dan/atau perjudian di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
2. e.menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja, pimpinan, direksi, dewan pengawas dan KPM di lingkungan kerja, dengan bukti atau saksi lengkap;
3. f.membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;
4. g.dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
5. h.dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah; dan/atau
6. i.membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
(3)Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
1. a.pegawai tertangkap tangan;
2. b.ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau
3. c.hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal dan eksternal.
(4)Pegawai yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh uang pesangon dan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 4 yabayer Ly Apporan PELALAWAN, \ A ZUKRI Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 Naver. foe? Pj. SEKRETARIS (DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, CBb-— A. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR ~ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU : ( 3,52,¢ / 292-72). 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR ~. TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA I. UMUM Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah. Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian Daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hidup masyarakat, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata dan pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah yang berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata, ada beberapa ketentuan yang harus diatur untuk melengkapi atau menyempurnakan fungsi dari Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata tersebut. Dimana untuk memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hidup masyarakat serta memperoleh laba dan/atau keuntungan maka Perusahaan akan melakukan pengembangan kepada beberapa bentuk dan jenis usaha lainnya. Dengan adanya pengembangan usaha ini diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi putra putri terbaik Kabupaten Pelalawan dan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 28

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 62

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 63

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR %,.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…