DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan umum 2.Tujuan Penataan Kelurahan 3.Tata Cara Penataan Kelurahan 4.Persetujuan dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah 5.Kekayaan, Sarana dan Prasarana Kelurahan 6.Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan Desa yang Berubah Status Menjadi Kelurahan 7.Pengaturan Personil Kelurahan 8.Peresmian Kelurahan 9.Nama dan Batas Wilayah Kelurahan 10.Pembiayaan 11.Ketentuan Peralihan 12.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG Dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. 3
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Pemalang.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah di Kabupaten Pemalang.
10.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
11.Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Pemalang.
12.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
13.Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
14.Musyawarah Masyarakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
15.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi Kelurahan baru.
16.Perubahan Status Kelurahan adalah perubahan Kelurahan menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan. 4
17.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18.Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau pemerintah desa.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN PENATAAN KELURAHAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kelurahan.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Penataan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
2. b.melaksanakan fungsi pemerintahan;
3. c.meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
4. d.mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
(4)Penataan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan Kelurahan;
2. b.penghapusan Kelurahan; dan
3. c.perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

BAB III

TATA CARA PENATAAN KELURAHAN

Pasal 3

(1)Kelurahan dapat dibentuk di kawasan perkotaan dan/ atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
(2)Kelurahan dapat dibentuk, digabung, dihapus, dan/ atau diubah statusnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3). 5
(3)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi Kelurahan baru.

Pasal 4

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

a.luas wilayah tidak berubah;
b.jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga.
c.sarana dan prasarana Pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintahan kelurahan;
d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
e.kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 5

(1)Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
(2)Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
(3)Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
(4)Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
(5)Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(6)Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 6
(8)Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
(9)Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian aspirasi masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah:

a.adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
b.masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD;
c.BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas aspirasi masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
d.Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Keputusan BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan Berita Acara Hasil Rapat BPD;
e.dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan verifikasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi;
f.bila rekomendasi Tim verifikasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 7
g.Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
h.DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
i.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur;
j.penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

(1)Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan DPRD diajukan kepada Gubernur.
(2)Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
(2)Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari. 8
(3)Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
(4)Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
(5)Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…