DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

1. unsur staf perangkat desa 2. pakaian dinas dan atribut perangkat desa 3. peningkatan kapasitas aparatur desa 4. kesejahteraan perangkat desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, dan angka 8 diubah, setelah angka 16 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Pemalang.
2.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa. 4
10.Bakal Calon adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
11.Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan.
12.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
13.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
14.Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
15.Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti- bukti persyaratan pencalonan Perangkat desa.
16.Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
1. a.Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. b.Urusan Keuangan; dan
3. c.Urusan Perencanaan.
(3)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.Urusan Umum dan Perencanaan; dan
2. b.Urusan Keuangan.
(4)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.
(5)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(6)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak terdiri dari:
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kesejahteraan; dan
3. c.Seksi Pelayanan. 5
(7)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri dari:
1. a.Seksi Pemerintahan; dan
2. b.Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(8)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dan ayat (7) dipimpin oleh Kepala Seksi.
(9)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Jabatan Perangkat Desa kosong karena Perangkat Desa berhenti atau karena susunan organisasi atau karena pembentukan Desa baru.
(2)Paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai kosongnya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus telah selesai menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Pengangkatan Perangkat Desa secara periodik dilaksanakan paling banyak 6 (enam) periode dalam setahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan bulan dan tahun pengangkatan Perangkat Desa.
(5)Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat menangguhkan pada pengangkatan Perangkat Desa periode berikutnya.

4.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.tidak memperhatikan teguran tertulis kedua dari Kepala Desa.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk jangka waktu sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
(4)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

5.Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 4 (empat) bab yaitu BAB XIIIA, BAB XIIIB, BAB XIIIC, dan BAB XIIID dan diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, dan Pasal 35D, sehingga BAB XIIIA, BAB XIIIB, BAB XIIIC, dan BAB XIIID dan Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, dan Pasal 35D berbunyi sebagai berikut: BAB XIIIA UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 35A

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. BAB XIIIB PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 35B

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIIIC

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 35C

(1)Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah. 7

BAB XIIID

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 35D

(1)Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 15 Agustus 2016 BUPATI PEMALANG, Cap ttd JUNAEDI Diundangkan di Pemalang pada tanggal 15 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG Cap ttd BUDHI RAHARDJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 7 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…