menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2), pada angka 1 (satu) kolom 2, ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d, sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 26 Juni 2014 BUPATI PEMALANG, Cap ttd JUNAEDI Diundangkan di Pemalang pada tanggal 26 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG Cap ttd BUDHI RAHARDJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 1 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG ttd PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002 http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan bahwa jenis tempat usaha tidak bergerak salah satunya adalah selter yang merupakan asset pemerintah daerah dan dikenakan tarif sewa dengan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan telah dibangunnya beberapa selter di wilayah Kabupaten Pemalang yang merupakan kekayaan daerah dan telah bisa dimanfaatkan, maka dalam rangka peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu diatur ketentuan pemungutan retribusi selter. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERUNTUKAN NILAI LAMA WAKTU TARIF KETERANGAN STRATEGIS RETRIBUSI (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Pemakaian bangunan dan ruangan
a.Petak Toko Diluar lingkungan pasar daerah 1 bulan 1.500/m2
b.Gedung Kridanggo a. Olah raga 1 bulan 100.000/line/club
b.Komersial 6 (enam) jam - Pagi hari 500.000 06.00 – 12.00 - Siang hari 550.000 12.00 – 18.00 - Malam hari 600.000 18.00 – 00.00.
c.Rapat /pertemuan / resepsi 6 (enam) jam - Pagi hari 400.000 06.00 – 12.00 - Siang hari 500.000 12.00 – 18.00 - Malam hari 700.000 18.00 – 00.00.
d.Paket harian 1(satu) hari 1.200.000 24.00
c.Gedung Serbaguna
(1)Ruangan/aula utama a. Komersial/Rapat/Pertemuan / Resepsi pernikahan 6 (enam) jam - Pagi hari 450.000 06.00 – 12.00 - Siang hari 600.000 12.00 – 18.00 - Malam hari 750.000 18.00 – 00.00.
b.Paket harian 1 (satu) hari 1.400.000 24.00
(2)Ruang lain a. Komersial 1 (satu) tahun 2.200.000
b.Non Komersial 1 (satu) tahun 12.500.000
d.Selter Pagi/m² 450 05.00 – 14.00 Sore/m² 450 14.00 – 23.00 JENIS KEKAYAANNO STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ PERUNTUKAN NILAI LAMA WAKTU TARIF KETERANGAN STRATEGIS RETRIBUSI (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 JENIS KEKAYAANNO 2 Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat/besar bagi Pemerintah, swasta dan badan hukum
a.Mesin Gilas Untuk kepentingan - > 8-12 ton 1 jam 100.000 sosial kemasyarakatan - 6 -8 ton 1 jam 70.000 pemakaian alat-alat - 2,5 ton 1 jam 50.000 berat/besar pada huruf - Babby roller 1 ton 1 hari 40.000 a sampai dengan huruf h
b.Compresor dikenakakan tarif sebesar 50 % - Compresor & sprayer 1 hari 60.000 (lima puluh persen) - Compresor & Jackhammer 1 hari 70.000 dari tarif yang digunakan
c.Stamper 1 jam 15.000
d.Molen 1 hari 30.000
e.Fladbad Truck 1 jam 25.000
f.Wheelloader 1 hari 125.000
g.Excavator 1 jam 125.000
h.Buldoser 1 jam 125.000
i.Loade Beckhoe Pengecoran 1 hari 125.000
j.Mobil bak terbuka 1 jam 10.000
k.Truk < 2,5 Ton 1 jam 20.000
l.Truk > 2,5 Ton 1 jam 25.000
m.Crane (alat pengangkat) 1 jam 30.000
n.Scraper ( alat perata tanah) 1 jam 30.000
o.Dump truk 1 jam 40.000
p.Trailer 1 jam 20.000/Km 3 Pencucian mobil - Bus 50.000/buah - Truck 40.000/buah - Mobil Station 30.000/buah - Pick Up 20.000/buah - Sepeda Motor 5.000/buah 4 Laboratorium a. Kuat tekan beton 50.000/sampel
b.Slum Test 15.000/sampel
c.Hammer Test 15.000/sampel
d.RCR Beton Struktur 750.000/RCR
e.Sieve Analysis 25.000/sampel
f.Sandcone 25.000/titik
g.RCR LPA/LPB ( Modified/ 1.000.000/RCR Standar 25.000/sampel
h.Sieve Analysis 50.000/sampel
i.Extrasi Aspal 25.000/sampel
l.Core Drill 50.000/sampel
m.Kuat Tekan Mortar 15.000/sampel
p.RCR Tanah ( Modieffied/ 1.000.000/sampel
q.DCP 25.000/sampel http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ PERUNTUKAN NILAI LAMA WAKTU TARIF KETERANGAN STRATEGIS RETRIBUSI (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 JENIS KEKAYAANNO 5 Pemakaian tanah Tanah bekas kantor Pembantu 350.000/hari Bupati Pemalang Wilayah Comal 6 Lapangan Olah Raga 1. Lapangan Sirandu - Olah Raga 1 hari 300.000 - Kesenian / Pertunjukan Komersil 1 hari 1.000.000
2.Lapangan Mulyoharjo - Olah Raga 1 hari 200.000 - Kesenian / Pertunjukan komersik 1 hari 750.000
3.Lapangan Tenis 1 bulan/line/klub 100.000 7 Jasa Siaran LPPL a. Iklan spot 3.000/siaran
b.Iklan sponsor 90.000/minggu 275.000/bulan 650.000/3 bulan
c.Penyiaran lain-lain 3.000/siaran 8 Jasa Penggunaan IPL pada a. Sampah medik 15.000/kg
b.Sampah darah 22.000/kg
c.Sampah jarum 35.000/kg BUPATI PEMALANG, Cap ttd JUNAEDI RSUD dr. M. Ashari Kab. Pemalang http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/