DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 252

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Lowongan Kepala Desa; Akhir Masa Jabatan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa; Tahapan Pemilihan Kepala Desa; Pembentukan Panitia Pemilihan; Pembentukan Tim Pengawas Desa; Pembentukan Tim Pengawas Kecamatan; Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten; Pemungutan Suara; Persyaratan Calon Kepala Desa; Mekanisme Pemilhan Kepala Desa; Sanksi Bakal Calon/Calon; Saksi; Pelaksanaan Pemungutan Suara; mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Pencalonan dalam Pemilihan Umum dan Ijin Dalam Pemilihan Kepala Desa; Ijin Beristri Lebih dari Satu dan Perceraian; Ijin Tidak Masuk Kerja bagi Kepala Desa; Larangan Kepala Desa; Teguran bagi Kepala Desa; Pemberhentian Sementara Kepala Desa; Jajak Pendapat; Pemberhentian Kepala Desa; Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa; Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui musyawarah Desa; Ijin Pencalonan Kepala Desa Bagi PNS; Sanksi; Masa Jabatan Kepala Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5495); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Pemalang.
2.Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Kepala desa antarwaktu adalah kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa karena kepala desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15.Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16.Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
17.Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19.Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
20.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
21.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
22.Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
23.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4
24.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
29.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30.Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
31.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
32.Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.
33.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti dan/ atau pembentukan Desa baru.
(2)Jabatan Kepala Desa yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
(3)Apabila sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus telah selesai mengangkat Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

(1)Lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sejak:
1. a.Kepala Desa meninggal dunia;
2. b.diterimanya/ diumumkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa; http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5
3. c.adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
4. d.diresmikannya Desa persiapan menjadi Desa baru.
(2)Guna mengisi lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pengangkatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa atau Kepala Desa antarwaktu.

BAB III

AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 4

(1)Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jabatan Kepala Desa serta memuat kewajiban, tugas, laporan dan keuangan yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa selama menjabat.
(3)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kepala Desa yang akan memasuki akhir masa jabatan melakukan penyusunan laporan akhir masa jabatan.
(2)Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari BPD.
(3)Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu bahan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa.
(5)Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(6)Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan paling sedikit memuat:
1. a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. b.rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
4. d.hal yang dianggap perlu perbaikan.
(7)Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 6

Pasal 6

(1)Kepala Desa yang akan memasuki akhir masa jabatan dilakukan pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
(3)Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan fungsi Kepala Desa yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Ruang lingkup materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.kebijakan Desa;
2. b.kelembagaan Desa;
3. c.keuangan Desa; dan
4. d.kekayaan Desa.
(5)Batasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa jabatan yang bersangkutan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 9

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 10

(1)Badan Permusyawaratan Desa harus memproses Pemilihan Kepala Desa bagi jabatan Kepala Desa yang lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 7
(2)Dalam hal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil memperoleh Calon Terpilih, maka Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Isi peraturan

Teks252PDFHirarki

Memuat teks peraturan…