DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Desa Bab III Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Cakupan Wilayah Bab IV Batas Wilayah Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bab VI Aset Desa Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan desa yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pemalang;
b.bahwa berdasarkan hasil kajian dan verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Pemalang, Desa Persiapan Sodong Basari layak untuk ditetapkan menjadi desa definitif karena telah memenuhi persyaratan batas usia desa induk, jumlah penduduk, akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, potensi desa, batas wilayah, sarana prasarana dan tersedianya dana operasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa dan ketentuan

Mengingat

Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa BUPATIPEMALANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANDESA SODONG BASARI KECAMATANBELIKKABUPATENPEMALANG TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPEMALANG NOMOR 1 TAHUN2022 BUPATIPEMALANG PROVINSI JAWATENGAH I- Menimbang http:\\jdih.pemalangkab.go.id ·I Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Negara ten tang dalam
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Mengingat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, menyebutkan bahwa dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang; 2 http:\\jdih.pemalangkab.go.id / Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalarn pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ..
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: 3 http:\\jdih.pemalangkab.go.id ( 1) Batas wilayah Desa Sodong Basari terdiri dari:

a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik;
b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik;
c.sebelah barat berbatasan dengan Desa Moga Kecamatan Moga; dan
d.sebelah timur berbatasan dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

(2)Peta batas wilayah Desa Sodong Basari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah im.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 4

BABIV BATASWILAYAH

(1)Desa Sodong Basari mempunyai luas wilayah 441,475493 (empat ratus empat puluh satu koma empat tujuh lima empat sembilan tiga) hektar.
(2)Jumlah Penduduk Desa Sodong Basari sebanyak 6.252 (enam ribu dua ratus lima puluh dua) jiwa.
(3)Cakupan Wilayah Desa Sodong Basari terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu:
1. a.Dusun Sodong Barat; dan
2. b.Dusun Sodong Timur.
(4)Pusat Pemerintahan Desa Sodong Basari berkedudukan di Dusun Sodong Barat.

Pasal 3

BABIII LUASWILAYAH, JUMLAHPENDUDUK,DAN CAKUPANWILAYAH

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan kode desa 33.27.03.2013.
(2)Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pemekaran dari Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pernalang dengan kode desa 33.27.03.2011.

Pasal 2

BABII PEMBENTUKANDESA Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat Geographic dan/ atau Universal Transver Mercator (UTM). 14. 4 http:\\jdih.pemalangkab.go.id / Titik batas Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b se bagai beriku t:

a.dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Sodong Basari dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang berlokasi pertigaan saluran air TK 33.27.03.2011-03.201 lA-03.2010-002 kearah barat menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan sampai dengan TK 33.27.03.201 lA- 03.2010-003, selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA-03.2010-003 kearah barat menyusuri pematang sawah sampai dengan jalan raya Randudongkal - Belik TK 33.27.03.201 lA-03.2010-004;
b.selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA-03.2010-004 kearah barat laut menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri batas lahan hutan dan persawahan dilanjutkan kearah selatan menyusuri Kali Sawangan sampai dengan TK 33.27.03.201lA-03.2010-005;
c.selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA-03.2010-005 kearah barat menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada TK 33.27.03.201 lA-03.2010-006; dan
d.selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA-03.2010-006 kearah barat menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga TK 33.27.03.201lA-01.2005-03.2010-000.

Pasal 6

Titik ba~s Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

a.dimulai dari Jembatan Kalisaleh TK 33.27.03.2011-03.201 lA-03.2012- 000, yang meru pakan Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Sodong Basari dan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik kearah barat menyusuri Kali Saleh sampai pada Pertemuan Kali Saleh dengan Kali Sidodadi TK 33.27.03.201 lA-03.2012-002;
b.selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA-03.2012-002 kearah barat menyusuri Kali Sidodadi sampai pada Jembatan Sidodadi TK 33.27.03.201 lA-03.2012-003, selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA- 03.2012-003 kearah barat melintasi lahan dilanjutkan menyusuri Kali saleh sampai pada Pertigaan Kali Saleh TK 33.27.03.201 lA-03.2012-004; dan
c.selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA-03.2012-004 kearah barat melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.201 lA-03.2012- 01.2007-01.2005-000 yang merupakan Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik, Desa Moga Kecamatan Moga dan Desa W angkelang Kecamatan Moga.

Pasal 5

5 http:\\jdih.pemalangkab.go.id Titik batas Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

a.dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Sodongbasari Kecamatan Belik TK 33.27.03.2011-03.201 lA-03.2012-000 yang berada di Jembatan Kali saleh menyusuri jalan kerah tenggara sampai pada TK 33.27.03.2011-03.201 lA-001 yang berada di Jalan di depan SMP 2 Belik;
b.selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.201 lA-001 menyusuri jalan kearah timur sampai pada TK 33.27.03.2011-03.201 lA-002 yang berada di Jalan menuju SMKNU;
c.selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.201 lA-002 kearah tenggara melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.201 lA-003 yang berada di Jalan Randudongkal-Belik;
d.selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.201 lA-003 kearah timur menyusuri jalan Randudongkal-Belik sampai pada TK 33.27.03.2011- 03.201 lA-004 yang berada di Jalan Randu Dongkal - Belik yayasan As Siddiqiah;
e.selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.201 lA-004 kearah selatan melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.201 lA-005 yang berada di Kali Sodong;
f.selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.201 lA-005 kearah timur menyusuri kali Sodong sampai pada TK 33.27.03.2011-03.201 lA-006; dan
g.selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.201 lA-006 kearah selatan melintasi kebun dan sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.201 lA- 007, kearah barat daya menyusuri saluran air sampai pada pada Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan, Desa Sodong Basari TK 33.27.03.2011-03.201 lA-03.2010-000.

Pasal 8

Titik batas Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Moga Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

a.dimulai dari Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga TK 33.27.03.201 lA-Ol.2005- 03.2010-000 kearah Utara melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.201 lA-01.2005-001; dan
b.selanjutnya dari TK 33.27.03.201 lA-01.2005-001 kearah timur laut menyusuri Hutan Kawasan Perhutani sampai pada Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Moga, Desa Wangkelang Kecamatan Moga TK 33.27.03.201lA-03.2012-01.2007- 01.2005-000.

Pasal 7

6 http:\\jdih.pemalangkab.go.id ( 1) Kepala Desa Sikasur bersama Penjabat Kepala Desa Sodong Basari menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Sodong Basari.

(2)Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Sodong Basari definitif.

Pasal 11

(2)Pengaturan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sodong Basari serta BPD Sodong Basari dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…