DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2024 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.bahwa dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu penyarnpaian laporan keuangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA \ Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal l PERATURANDAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2024. MEMUTUSKAN: BUPATI PEMALANG dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENPEMALANG Dengan Persetujuan Bersama
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia T4un 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); tentang dalam Neg~ra
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabu paten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undapg- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomdr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 Menetapkan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id selisih kurang
2.realisasi setelah peru bahan Rp2.807.367.254.000,00 Rp2. 755.590.550.648,00 Rp(Sl.776.703.352,00) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 se bagai beriku t:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(5 l. 776. 703.352,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan

Pasal 4

Rp 144.4 70. 788.831,00anggaran Rp200.944.214.155,00 Rp14.500.000.000,00 Rp186.444.214.155,00

e.pembiayaan - penerimaan - pengeluaran - pembiayaan netto
f.sisa lebih pembiayaan
a.pendapatan Rp2. 755.590.550.648,00
b.belanja Rp2.358.230.731.972(00
c.transfer Rp439.333.244.000r00
d.defisit Rp(41. 973.425.324,00) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut: I

Pasal 3

f.laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
1. e.neraca; 3

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id Rp 194.039 .214.000,00 Rp186.444.2 l 4.155,00 Rp(7.594.999.845,00)
  1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
  2. 2.realisasi selisih kurang
5. g.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(7.594.999.845,00) dengan rincian sebagai berikut: Rpl4.500.000.000,00 Rp 14.500.000.000,00 Rp0,00selisih setelah perubahan
  1. 2.realisasi
6. f.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan Rp208.539.214.000,00 Rp200.944.214.155,00 Rp(7.594. 999 .845,00) setelah perubahan
  2. 2.realisasi selisih kurang
  3. 1.anggaran penerimaan pembiayaan
7. e.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(7.594.999.845,00) dengan rincian sebagai berikut: setelah perubahan
  1. 2.realisasi Rp(l 94.039.214.000,00) Rp(4 l. 973.425.324,00) Rp152.065.788.676,00selisih lebih
8. d.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp152.065.788.676,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran surplus/ defisit setelah perubahan
  2. 2.realisasi Rp439.333.244.000,00 Rp439. 461. 644. 000 ,00 Rp(128.400.000,00)selisih kurang
9. c.selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(128.400.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran transfer Rp2.561.944.824.000,00 Rp2.358.230. 731. 972,00 Rp(203.714.092.028,00)selisih kurang setelah perubahan
  2. 2.realisasi
10. b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(203.714.092.028,00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.anggaran belanja 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id
11. a.ekuitas awal Rp3.846.862 .214. 714 ,55
12. b.defisit-laporan operasional Rp(l l.948.903.097,21)
13. c.dampak kumulatif perubahan Rpl.317.982.603,00 kebijakan/kesalahan mendasar
14. d.ekuitas akhir Rp3.836.231.294.220,34 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Pasal 7

c.kegiatan non operasional
d.pos luar biasa
e.defisit-laporan operasional Rp2.556.130.024.305,72 RpS.316.137.434,08 Rpl .260.866.800,00 Rp(l l.948.903.097,21)
b.beban Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
a.pendapatan-laporan operasional Rp2.550.758.125.442,59

Pasal 6

Rpl44.470.788.831,00 Rp144.470.788.831,00 anggaran

d.saldo anggaran lebih akhir Rp159.517.643.992,00 Rp160.944.214.155,00a. saldo anggaran lebih awal
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
c.sisa lebih pembiayaan Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Pasal 5

2.realisasi Rp144.470.788.831,00 Rp 144.4 70. 788.831,00selisih lebih Rp0,00

h.selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp144.470.788.831,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id Lampiran 1.3 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Lampiran 1.2 Realisasi Urusan dan Ringkasan Laporan Anggaran menurut Pemerintahan Daerah Organisasi; Laporan Realisasi Anggaran;a. Lampiran I Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rp144.474. 788.831,00

f.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp0,00 Rp0,00
d.arus kas dari aktivitas pendanaan
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp(152.843. 771.453,00)investasi Rp159.537.743.992,00 Rp137.796.916.292,00 per 1 Januari 2024
b.arus kas dari aktivitas operasi
c.arus kas dari aktivitas Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
1. a.jumlah kas awal

Pasal 9

Rp3.888. 702.058.486,30 Rp52.470.764.265,96 Rp3.836.23 l .294.220,34

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 8

6 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Iktisar Laporan Keuangan Badan Usahan Milik Daerah/Perusahaan Daerah; PiutangRekapitulasiDaftar Dae rah; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Neraca; SaldoLaporan Perubahan Anggaran Lebih; Laporan Operasional: Laporan Perubahan Ekuitas; Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; 7 f Lampiran XXt.

o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 1.Lampiran XII
k.Lampiran XI J. Lampiran X
i.Lampiran IX
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lam pi ran VII
h.Lampiran VIII
b.Lampiran II Lampiran 1.4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). https://jdih.pemalangkab.go.id 8 Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…