DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa istilah baru yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, pilkades secara bergelombang, Panitia Pemilihan Kabupaten, penetapan waktu pemungutan suara Pilkades serentak, persyaratan calon kepala desa, perubahan DPT, ujian penyaringan calon kepala desa, penetapan calon kepala desa terpilih, tim verifikasi berkas usulan pengesahan hasil penghitungan suara, usulan pengesahan calon kepala desa terpilih, calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih yang terkena perkara hukum, pembiayaan pilkades, pemberhentian kepala desa, pengangkatan penjabat kepala desa, pilkades antarwaktu, izin bagi PNS yang mengikuti pencalonan kepala desa.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka barn yaitu angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Pemalang.
2.Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Kepala Desa antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa karena kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. 4
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15.Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16.Bakal Calon adalah penduduk warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
17.Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19.Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
20.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
21.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kesehatan, maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
22.Dihapus.
23.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
29.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 29a. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto/tanda gambar calon dalam surat suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
30.Sumpah/ Janji adalah pemyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. 5
31.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
32.Hari adalah hari keija Pemerintah Kabupaten Pemalang.
33.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
35.Putusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntUtan hukum.
36.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
37.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
38.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
(2)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten ;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa, Tim Pengawas Kecamatan, dan BPD;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; 6
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati,
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Untuk keperluan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menetapkan waktu pemungutan suara dengan Keputusan Bupati untuk disampaikan kepada BPD.
(2)Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mulai memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.
(3)Bupati menetapkan waktu pemungutan suara paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa.
(4)Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada hari selain hari keija.

5.Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus.
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 7
9. i.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan; dan
13. m.memenuhi syarat lain yaitu:
  1. 1.paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
  2. 2.sehat rohani;
  3. 3.berkelakuan baik;
  4. 4.tidak pemah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, kecuali mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (3);
  5. 5.tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
  6. 6.dihapus.
  7. 7.cakap membaca dan menulis;
  8. 8.tidak pemah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat;
  9. 9.bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
  10. 10.didukung paling sedikit 2 % (dua persen) dari penduduk warga Desa setempat dengan dibuktikan surat tanda dukungan; dan
  11. 11.tidak pemah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri, kecuali setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga hams mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan melampirkan surat pemyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
(3)Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti dan mendapatkan izin dari Bupati.
(4)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
(5)Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih wajib mengambil/menjalani cuti secara otomatis.
(6)Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya. 8

6.Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat barn yaitu ayat (6) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Penduduk Desa yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi syarat memilih, didaftar oleh Panitia Pemilihan dalam DPS.
(2)Selain Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga dapat menunjukan salah satu bukti asli berupa:
1. a.Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 tahun;
2. b.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bagi yang dicabut hak pilihnya.
(3)Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Petugas Pendaftaran Pemilih.
(4)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(5)Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
(6)DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat.

7.Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih meninggal dunia, kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan.
(2)Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
(3)Dalam hal teijadi kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan seperti warga terdaftar dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan namun tidak tercantum dalam DPT, maka dipulihkan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan.
(4)Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan Panitia Pemilihan dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

8.Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Bakal Calon yang dinyatakan lulus tes kesehatan apabila berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, langsung ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil tes kesehatan, jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon secara tertulis. 9
(3)Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan masing-masing peserta mempunyai kesempatan yang sama.
(4)Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan model soal pilihan ganda.
(5)Calon yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan memiliki nilai rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

9.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 73 ayat (3) diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.meneliti berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
2. b.menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dapat berkoordinasi dengan BPD, Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa, Camat dan Perangkat Daerah terkait serta pihak berwenang apabila diperlukan.
(4)Apabila berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten, ternyata tidak memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilanjutkan sampai pelantikan.

11.Ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah mengenai Calon Kepala Desa Terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
(2)Ketua BPD menyampaikan surat usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan dari Panitia Pemilihan diterima, disertai berita acara musyawarah dan lampirannya.
(3)Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa. 10
(4)Berdasarkan laporan usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dari Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa memproses Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih berupa Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

12.Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 75A dan Pasal 75B, sehingga Pasal 75A dan Pasal 75B berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…