DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Rencana Aksi Daerah Bab V Kerja Sama Bab VI Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Penghargaan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan J3UPATI PEMALANG Dengan Persetujuan Bersama Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Un ang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi J awa Tengah;
3.Un iang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 7) sebagair ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un· ang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lem' iaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujuclkan keadilan dan kesetaraan gender;

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, -elaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas k bijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di daerah sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat dapat terwujud;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender;
d.bahwa berdasar an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ?engarusutamaan Gender; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGARUSUTAMAAN GENDER TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2022 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id . . masmg-masmg.
1. 16.Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif secara sosial, ekonorni dan politik dalarn masyarakat terrnasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, inforrnasi dan manfaat. Dalam Peraturan D· erah ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Daerah adalah Kabupaten Pcrnalang
3. 2.Bupati adalah Bupati Pernalang
4. 3.Pemerintah Daerah aclalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pe.laksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
5. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. 5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. 6.Pengarusutarnaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun intuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. 7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh ke empatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan clan kcamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pern ban.gun an.
9. 8.Keadilan Gende. adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. 9.Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesernpatan, akses, part isipasi, clan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalarn proses pembangunan-
11. 10.Perencanaan Responsif G nder adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, keb tuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perernpuan dan laki-Iaki
12. 11.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perern iuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, km .trol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar perrnasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perern puan.
13. 12.Kelornpok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutarnaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
14. 13.Tim Penggerak PUG adalah kelembagaan utarna dalam pelaksanaan PUG yang beranggo1.akan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang pengawasan.
15. 14.Tim Teknis PUG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang rnernaham anali i anggaran yang responsif gender.
16. 15.Focal Point PCG adalah aparatur Perangkat Daerah yang rnernpunyai kernampuan untuk rnelakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya

Pasal 1

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.rencana aksi daerah;
d.kerja sama;
e.pelaporan, pernantauan, dan evaluasi;
f.penghargaan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pembiayaan.

BAB I

KETE>ITUAN UMUM jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

Pasal 5

Pelaksanaan PUG bertujuan:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yans; dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, clan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan Iaki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara:
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan clan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-Iaki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangaru pemberdayaan perernpuan.

Pasal 4

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pernerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.inklusi;
d.partisipatif;
e.non diskriminatif;
f.penghormatan terhac.ap hak asasi manusia; dan
g.sinergitas.

Pasal 2

17.Partisipasi adala h keikutsert aan seseorang a tau kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalarn suatu kegiatan dan/ atau dalam pengambilan keputusan.
18.Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suati sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan kewenangan.
19.Manfaat adalah kegunaan surnberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
20.Data Terpilah aoalah data yang clipilah menurut jenis kelamin dan umur.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tanunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id

(1)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tu 1Jh) prasyarat PUG yaitu:
1. a.komitmen;
2. b.kebijakan;
3. c.kelembagaan:
4. d.sumber daya manusia dan anggaran;
5. e.data terpilah;
6. f.alat analisis gender; dan
7. g.peran serta masyarakat,
(2)Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, C: an Manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 8

(1)Bupati bertanggungjawab aias pelaksanaan PUG.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
(3)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Perangkat Daerah yang mcnyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan rnelibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1] diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender.
(2)Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
(4)Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(5)Perangkat Daerah yang menvelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang :~esponsif gender.

Pasal 6

a.mempromosikan dan rnemfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;

BAB II

PER EN CANAAN jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:

Pasal 15

(1)Pokja PUG seb: gaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
(2)Susunan Pokja ~ UG sebagm:mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Perangkat Daeral; yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai ketua Pokja PUG;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
3. c.seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagai anggota Pokja PUG.
(3)Pembentukan Pokja PUG scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

a.Pokja PUG;
b.Tim Penggerak PUG;
c.Tim Teknis PUG; dan
d.Focal Point PUG.

Pasal 13

Bagian Keempat Kelernbagaan Kebijakan sebagaimana dirnaks id dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…