DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Tim Penyelenggara SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Percepatan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANSISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2024 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. 2.Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut .asas otonomi .dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK. MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nemer i3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-023Nomor 4 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 2 jdih.pemalangkab.go.id . . rnasmg-rnasmg. '6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang .membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
7.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyiapan, penyebaran dan penyajian informasi.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan Iayanan kepada Pengguna SPBE.
9.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain memanfaatkan layanan SPBE.
10.Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh -satu atau Iebih -sietem yang lain.
11.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13.Kebijakan Internal adalah arah kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Tata Kelola SPBE.
14.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 {satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, .aplikasi SPBE, .dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 1 7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah 3 jdih.pemalangkab.go.id
22.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah. '24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi 'SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
25.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
27.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data .atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia. Layanan .adalah perangkat untuk melakukan pertukaran
18.Infrastruktur SPBE adalah .semua -perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasijpenghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19.Teknologi Informasi adalah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ a tau menyebarkan informasi.
20.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21..Sistem Penghubung integrasi/ penghubung Layanan SPBE. 4 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.penyelenggara SPBE;
d.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah;
b.menciptakan sinkronitas dan sinergitas dalam perencanaan, pengembangan dan imp1ementasi SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
c.mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan SPBE secara optimal.

Pasal 3

Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.keterpaduan;
d.kesinambungan;
e.interoperabilitas;
f.akurrtabilitas;
g.keamanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip: 5 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 7

(1)Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan secara terpadu dan berkesinambungan SPBE Pemerintah Daerah. {2) Kebijakan 1nterna1 SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.Tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.Arah kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.Strategi SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Kebijakan Internal SPBE dirumuskan oleh Dinas dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daer-ah.
1. c.Peta Rencana SPBE;
2. d.rencana dan anggaran SPBE;
3. e.Proses Bisnis;
4. f.data dan informasi;
5. g.Infrastruktur SPBE;
6. h.Aplikasi SPBE;
  1. 1.keamanan SPBE; dan J. Layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu. {2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi unsur sebagai berikut:
1. a.Kebijakan Internal SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. e.percepatan SPBE;
4. f.pemantauan dan evaluasi SPBE. 6 jdih.pemalangkab.go.id
5. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(4)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir peiaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
(3)Peta Rencana SPBE memuat:
1. a.Tata Kelola SPBA;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat me1akukan konsu1tasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara. 7 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 11

( 1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun sebagai pedoman da1am penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan integrasi -dan rnendukung pembangunan dan / atau pengembangan serta penerapan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE antar satuan perangkat daerah dan instansi pusat.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…