DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 2, angka 29 dan angka 40 Pasal 1, penyisipan angka 2a pada Pasal 1, perubahan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19, penyisipan Pasal 21A, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, penyisipan Pasal 24A, penghapusan Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27, penghapusan Pasal 28, perubahan Pasal 29, penghapusan Pasal 30 dan Pasal 31, perubahan Pasal 32, penyisipan Pasal 32A, perubahan Pasal 44, perubahan Bab VIII, perubahan Pasal 46, penghapusan Pasal 47 dan Pasal 48, perubahan Pasal 52, perubahan Pasal 54, perubahan Pasal 55, penyisipan Pasal 56A dan Pasal 56B, perubahan Pasal 57, penghapusan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, perubahan Pasal 68, penghapusan Pasal 69.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak ud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 20 12 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang;

c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disesuaikan;
b.bahwa untuk memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati- hatian, demokrasi lingkungan serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas berkelanjutan dan asas keadilan;
a.bahwa untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Daerah menjadi sumbe dan penunjang hidup masyarakat; Menimbang BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENPEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP DIKABUPATENPEMALANG TENTANG ERATURA DAERAH KABUPATENPEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2022 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id
1. 1.Ketentuan angka 2, angka 29, angka 40 Pasal 1 diubah, clan di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENPEMALANGNOMOR 15 TAHUN 20 L2 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILA RAKYAT DAERAH KABUPATENPEMALANG Dan BUPATI PEMALANG Dengan Persetujuan Bersama telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 5.Peratu an Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950;
4. 6.Peratu an Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15); 2 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
7. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. 3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip egara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
10. 5.Bupati adalah Bupati Pemalang.
11. 6.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. 7.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hid up dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. 8.Kajian Lingkungan Hid p Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis dan sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
14. 10.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
15. 11.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hid up.
16. 12.Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/ a tau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/ ata tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
17. 13.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, ma alah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
18. 14.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kcselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 1

3 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id

15.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
17.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hid up ntuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20.Kawasan Pantai dan Pesisir adalah daerah peralihan ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
21.Kawasan Hu tan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai utan tetap.
22.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23.Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
24.Pengendalian Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
25.Baku Mutu Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan.
26.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
27.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
28.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hid up yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ a tau kegiatan.
29.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30.Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan. 4 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id
31.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.
32.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDALadalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan pen ting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
33.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
34.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 35 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ a tau kegiatan.
36.Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
37.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hid up dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerin tah Pusat atau Pemerintah Daerah.
38.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
39.Usaha dan/ atau kegiatan yang telah berjalan adalah usaha dan/ atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan fisik baik tahap konstruksi ataupun tahap operasi.
40.Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
41.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untu.k melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
42.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
43.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.
44.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang arena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
45.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Lim bah 83 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3 karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya. 5 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id
46.Tanah adalah salah satu komponen utama lahan yang merupakan lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
47.Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
48.Pencemaran Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut pencemaran adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hid up oleh kegiatan manusia sehingga rualitas turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
49.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak a tau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/ atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
50.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup suatu usaha dan/ atau kegiatan berjalan sesuai UKLdan UPL, RKLdan RPL a tau SPPL yang telah disepakati dan/ atau peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
51.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada perangkat daerah yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
52.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang lingkungan hidup.
54.Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pejabat OLRI adalah nggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
55.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
56.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Lingkungan Hidup guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut peraturan perundangan-udangan.
57.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
58.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
59.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 6 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id ?!AV! Dokumen Amdal memuat:

a.pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan:
b.evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan;
c.saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan;
d.prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/ atau kegiatan terse but dilaksanakan;

Pasal 22

4.Ketentuan Pasal 22 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dokume Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/ atau kegiatan.
(2)Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pu sat.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup be dasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
(4)Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21A

3.Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
(2)Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.baku mutu air;
2. b.baku mutu air limbah;
3. c.baku mutu udara ambien;
4. d.baku mutu emisi;
5. e.baku mutu gangguan, dan
6. f.baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
1. a.memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
2. b.mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lani t mengenai baku mutu lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

2.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id

(1)Setiap saha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
(2)Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 26

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Pasal 25 dihapus. ( 1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2)Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal.
(3)Penentuan mengenai usaha dan/ atau kegiatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24A

7.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi se bagai berikut:

(1)Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) dapat menunjuk pihak lain.
(2)Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
(3)Dalam penelitian penyusunan dokumen Amdal dan dokumen kajian lingkungan hidup lainnya pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan instansi yang menangani lingkungan hidup.

Pasal 24

6.Ketentuan P sal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan rnelibatkan masyarakat.
(2)Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan.
(3)Ketentua lebih lanj rt mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

5.Ketentuan P sal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

e.evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menemukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f.rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 8 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id /{Av'/! ( 1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah 83 yang dihasilkannya.

(2)Dalam hal 83 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Lim bah 83.
(3)Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
(4)Pengelolaan Limbah 83 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerin tah Daerah.
(5)Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah 83 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(6)Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.

Pasal 32

15.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 14.Pasal 31 dihapus.

13.Pasal 30 dihapus. Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

a.persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b.penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
c.kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPLtidak dilaksanakan oleh pe anggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 29

12.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 11.Pasal 28 dihapus.

(1)Usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL,wajib membuat surat pemyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
(2)Penetapan jenis usaha dan/ a tau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…