DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Pendirian; Organisasi Pengelola; Kewajiban dan Kewenangan; Jenis Usaha; Modal dan Kekayaan; Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Pengembangan Kegiatan Usaha; Pendirian dan Pengelolaan BUM Des Bersama; Kerja Sama BUM Desa; Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban; Bagi Hasil Usaha; Pembinaan; Pemeriksaan; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
4.Bupati adalah Bupati Pemalang.
5.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
8.Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4
18.Penasihat adalah Penasihat BUM Desa.
19.Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUM Desa.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(4)BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(6)Pendirian BUM Desa bertujuan:
1. a.meningkatkan perekonomian Desa;
2. b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. f.membuka lapangan kerja;
7. g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 3

(1)Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 4

(1)Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 5

(1)Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
(2)Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas.
(3)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(4)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala Desa.
(5)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
(6)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 6

BAB IV

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berkewajiban:
1. a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai pengurusan, pengelolaan usaha Desa dan persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 7

(1)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(2)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. c.memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(5)Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
(6)Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
1. a.masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. b.berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. c.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. d.pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat; http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 7
(7)Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan/atau
5. e.terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 8

(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2)Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.Anggota.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(4)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
1. a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
3. c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
(5)Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 9

Jenis usaha di bidang ekonomi Desa dan/ atau pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dapat terdiri dari:

a.usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa dan usaha jasa lainnya;
b.penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ekonomi Desa;
c.perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan/atau
d.industri dan kerajinan rakyat.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…