DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak yang meliputi Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak Korban, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Penyelenggaraan Perlindungan, Kelembagaan, Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Kerjasama, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_3019);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_3143);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8.Perlindungan terhadap gender adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap laki-laki atau perempuan baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
11.Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5
12.Korban kekerasan berbasis gender dan korban kekerasan terhadap anak yang selanjutnya disebut Korban adalah orang yang karena jenis kelaminnya atau orang yang belum berusia 18 (delapan) tahun mengalami penderitaan fisik, spikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
13.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
14.Pendamping adalah orang atau lembaga dan/atau badan yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
16.Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit di desa/kelurahan yang menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
17.Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18.Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dihadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
19.Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20.Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
21.Rumah Aman (shelter) adalah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23.Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pemalang http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan korban berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi korban;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.perlindungan korban;
e.kelangsungan hidup ibu;
f.kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
g.penghargaan terhadap pendapat anak;
h.keterbukaan;
i.keterpaduan;
j.tidak menyalahkan korban;
k.memberdayakan;
l.kerahasiaan korban; dan
m.pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.

BAB IV

HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

a.hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b.hak menentukan sendiri keputusannya;
c.hak mendapatkan informasi;
d.hak atas kerahasiaan identitasnya;
e.hak atas penanganan pengaduan;
f.hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
g.hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
h.hak untuk mendapatkan upaya pemulangan dan reintegrasi sosial;
i.hak atas rehabilitasi sosial; dan
j.hak untuk mendapatkan pendampingan pada pemulihan psikologis, layanan hukum dan layanan kesehatan. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 7

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
1. a.menyediakan data dan informasi tentang gender dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan upaya peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai anti kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak;
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan;
4. d.melakukan upaya pengurangan resiko kerentanan terjadinya kekerasan; dan
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap korban.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan meyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
1. a.mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur SKPD, Instansi, Lembaga, Organisasi Masyarakat, Masyarakat;
2. b.menyediakan sarana dan prasarana;
3. c.meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
4. d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi;
6. f.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
7. g.melakukan pemberdayaan terhadap korban.

BAB VI

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 7

(1)Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender antara lain :
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan psikis;
3. c.kekerasan seksual;
4. d.penelantaran; dan
5. e.eksploitasi.
(2)Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak antara lain :
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan psikis;
3. c.kekerasan seksual;
4. d.penelantaran;
5. e.eksploitasi; dan
6. f.perlakuan salah.

Pasal 8

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 8

Pasal 9

Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.

Pasal 10

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c adalah :

a.perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
b.perbuatan pencabulan dan hubungan seksual kepada anak;
c.pemaksaan hubungan seksual;
d.pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
e.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…