DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud, Asas, dan Tujuan; Prinsip dan Strategi; Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Kegiatan Penanggulangan; Surveilans; Mitigasi Dampak; Sumber Daya Kesehatan; Komisi Penanggulangan AIDS; Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Kerjasama; Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Admiinstrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV), penyebab Acquired Immuno Deficiency Syindrome (AIDS) adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin;
c.bahwa dalam rangka menanggulangi HIV dan AIDS serta dampak negatif di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi perlu diatur langkah – langkah strategis sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, perlindungan dan rehabilitasi di Kabupaten Pemalang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
18.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
5.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten pemalang.
6.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
7.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
8.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
9.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
10.Penatalaksanaan IMS adalah prosedur penanganan pasien yang terkena infeksi menular seksual.
11.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
12.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
13.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
14.Orang yang bertempat tinggal dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah Orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
15.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Pemalang.
16.Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi pekerja seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pengguna NAPZA suntik beserta pasanganya. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5
17.Konselor adalah orang yang dilatih untuk membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah, dan mampu membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut.
18.Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
19.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20.Layanan kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
21.Skrining adalah tes anonim yang dilakukan pada secret (vagina, anus, penis), sampel darah, produk darah atau jaringan dan organ tubuh.
22.Perawatan Paliatif adalah perawatan yang diberikan untuk mengurangi atau meringankan gejala dan keluhan penderita HIV dan AIDS.
23.Penjangkauan adalah pemberian informasi IMS, HIV dan AIDS kepada kelompok rawan dan rentan terinfeksi HIV dan AIDS.
24.Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang kesehatan untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
25.Kondom adalah sarung karet atau lateks yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki yakni penis dan alat kelamin perempuan yakni vagina pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
26.Hubungan seksual tidak aman adalah perilaku hubungan seksual di luar nikah, berganti-ganti pasangan seksual, tanpa menggunakan kondom.
27.Dampak Buruk atau Harm Reduction adalah program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik yang merupakan pendekatan pragmatis kesehatan guna merespon ledakan infeksi HIV dan AIDS di kalangan penasun.
28.Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia.
29.Obat Anti Retro Viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 6
30.Infeksi Oportunistik yang selanjutnya disingkat IO merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaannya tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.
31.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok rawan dan rentan tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
32.Rehabilitasi sosial adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
33.Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat dan petugas kesehatan dari penularan HIV dan AIDS.
34.Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
35.Asuhan antenatal adalah asuhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dengan tujuan melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janinnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Pemalang yang meliputi :

a.maksud, asas dan tujuan;
b.prinsip dan strategi;
c.tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.kegiatan penanggulangan;
e.surveilans;
f.mitigasi dampak;
g.sumberdaya kesehatan;
h.komisi penanggulangan AIDS;
i.larangan;
j.peran serta masyarakat;
k.pendanaan;
l.kerjasama;
m.pencatatan dan pelaporan;
n.pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
o.sanksi administrasi; http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 7
p.ketentuan penyidikan;
q.ketentuan pidana;
r.ketentuan peralihan;
s.penutup.

BAB III

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan penanggulangan dan mengurangi permasalahan HIV dan AIDS secara komprehensif, integrative, partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
c.keadilan; dan
d.kesetaraan gender.

Pasal 5

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
c.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB IV

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 6

Penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender; http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 8
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
e.kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA dan OHIDHA;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA dan OHIDHA; dan
h.memberikan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 7

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
b.meningkatkan advokasi, sosialisasi dan mengembangkan kapasitas;
c.meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
d.meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi;
e.meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
f.meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
g.meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
h.meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi : http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 9

a.melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
b.menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV;
c.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan; dan
d.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

BAB VI

KEGIATAN PENANGGULANGAN

Pasal 9

(1)Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas :
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV;
4. d.pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daaerah dan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(4)Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, masyarakat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 10
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
(4)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(5)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci.
(6)Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
(7)Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
1. a.pengguna NAPZA suntik;
2. b.Wanita Pekerja Seks langsung maupun tidak langsung;
3. c.pelanggan/pasangan seks Wanita Pekerja Seks;
4. d.gay, waria, dan Laki pelanggan/pasangan Seks dengan sesama Laki; dan
5. e.warga binaan lapas/rutan.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…