DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Pemalang yang meliputi Asas, Fungsi, Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak, Kewajiban, Dan Kewenangan, Standar Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Jenis-Jenis Perpustakaan, Pembentukan Dan Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan Dan Pelatihan, Pendanaan, Kerja Sama Dan Peran Serta Masyarakat, Pembudayaan Gemar Membaca, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Pemalang sehingga untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital, untuk kepentingan peningkatan pendidikan, penelitian, dan rekreasi;
c.bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. 9.Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.
7.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
9.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4
11.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
12.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13.Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
16.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
17.Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
18.Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

a.pengorganisasian perpustakaan;
b.pembentukan dan pengembangan perpustakaan; dan
c.pendanaan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk:
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 6

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sepanjang hayat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah; dan
g.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan umum daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi stimulan terhadap pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
c.mengalihmediakan naskah kuno dan/atau bahan perpustakaan yang bernilai tinggi untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Standar Perpustakaan terdiri atas:
1. a.standar koleksi perpustakaan;
2. b.standar sarana dan prasarana;
3. c.standar pelayanan perpustakaan;
4. d.standar tenaga perpustakaan;
5. e.standar penyelenggaraan; dan
6. f.standar pengelolaan. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 7
(2)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakaan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
(3)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…