DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Nama dan Tempat Kedudukan, Jangka Waktu Berdiri, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Anggaran Dasar, Organ PT BPR Bank Pemalang, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Prinsip dan Tata Kelola, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perusahaan perseroan daerah dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang darr/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan dan untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah;
b.bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian Daerah perlu menyesuaikan bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha Perbankan yang lebih baik antara lain dengan mengganti Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemaiang Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.pemalangkab.go.id 2
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Talrun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik tentang Dalam Negara Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867; Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPEMALANG dan BUPATIPEMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANDAERAH TENTANGPERUSAHAANPERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PEMALANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
4.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. jdih.pemalangkab.go.id 3
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
9.Bank Perekonomian Rakyat adalah yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung;
10.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
13.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
14.Komite adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
15.Direksi adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas jdih.pemalangkab.go.id 4 pengurusan PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda), serta mewakili PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
16.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
17.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda).
18.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan./ atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modalj saham.
19.Laba Bersih adalah laba PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.
20.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
21.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasa12 PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan. BABII MAKSUD,TUJUAN,NAMADANTEMPATKEDUDUKAN Pasa13 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur menjadi PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan jdih.pemalangkab.go.id 5
b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah. Pasa14 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:
a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan. PasalS Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang selanjutnya disebut PT BPR Bank Pemalang (Perseroda]. Pasa17 PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah. BABIll KEGIATANUSAHA Pasal 8 {I) Kegiatan usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda] meliputi:
a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan Iatau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat dan /utau kredit usaha rakyat Daerah; jdih.pemalangkab.go.id 6
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melakukan kerja sarna dengan lembagajasa keuangan lain dan kerja sarna dengan selain lembaga jasa keuangan dalarn pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dany atau
i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

(2)PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat:
1. a.menghimpun dana dari Permerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan Zatau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat darr/ atau kredit usaha rakyat Daerah; dan Zatau
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat melakukan pembukaan kantor cabang dan kantor kas.
(4)Rencana pembukaan kantor cabang dan / atau kantor kas PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan. jdih.pemalangkab.go.id 7
(5)Pembukaan kantor cabang dan I atau kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kerjasama sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf g antara lain dilakukan melalui program:
1. a.kemitraan;
2. b.kerjasama operasi; dan
3. c.kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. {7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB III

JANGKAWAKTUBERDIRI Pasa16 PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal S didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
(2)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dad RUPS.
(3)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
(4)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.subsidi;
3. c.pemberian pinjaman; dan Iatau
4. d.hibah.
(5)PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
(6)Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat \ 1', Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.
(7)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. jdih.pemalangkab.go.id 8 BABIV MODAL DAN SAHAM
(1)Sumber modal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat bersumber dari:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modallainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(3)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasalll Modal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Pemalang [Perseroda].

Pasal 13

Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Penyertaan Modal Daerah diterbitkan dalam bentuk Saham. jdih.pemalangkab.go.id 9
(2)Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) merupakan Saham atas nama.
(3)Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS. Pasa115
(1)Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
1. a.menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. b.menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
3. c.menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa116
(1)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan keputusan RUPS.
(2)Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Ketentuan lebih ianjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV ANGGARANDASAR Pasa118

(1)Anggaran Dasar PT BPR Bank Pemalang [Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah Saham;
7. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap Saham; jdih.pemalangkab.go.id 10
8. h.nilai nominal setiap Saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;
9. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
10. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
11. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
12. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI ORGANPT BPR BANKPEMALANG(PERSERODA) Umum Pasal 19
(1)Organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(2)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
(3)Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.
(4)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas direktur utama dan anggota Direksi.
(5)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ses'uai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa120 Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan integritas meliputi:
1. a.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. b.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang sehat. jdih.pemalangkab.go.id 11
(1)RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3)RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
(4)Dalam forum RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dari Direksi dan/ atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
(5)Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPSdiatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa122
(1)Bupati selaku pemegang Pemalang (Perseroda) mengambil keputusan. Kewenangan mengambil dimaksud pada ayat (1), pejabat Perangkat Daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)untuk kebijakan terkait: Saham pada PT BPR Bank rnempunyai kewenangan
(2)keputusan sebagaimana dapat dilimpahkan kepada
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.Penghapusan aset tetap; jdih.pemalangkab.go.id 12
4. d.kerja sarna;
5. e..investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
6. f.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
7. g.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
8. h.penghasilan Komisaris dan Direksi;
9. i.penetapan besaran penggunaan laba;
10. j.pengesahan laporan tahunan;
11. k.penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, dan pembubaran Pemalang (Perseroda); dan
  1. 1.penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. peleburan, PT BPR Bank
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang Saham.
(1)Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (I) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)UnSUTIairmya sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(3)Komisaris dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) kepada Bupati.

Pasal 24

(1)Komisaris bertugas:
1. a.melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan jdih.pemalangkab.go.id 13
2. b.mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
1. a.memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga Pemeriksa lainnya;
3. c.pelaksanaan operasional;
4. d.kinerja; dan
5. e.penyelesaian hukum.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiakukan secara:
1. a.periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
2. b.sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
(5)Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
1. a.manajemen risiko;
2. b.sistem pengendalian internal;
3. c.keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
4. d.sistem teknologi informasi;
5. e.pengelolaan kepegawaian;
6. f.pengadaan barang dan jasa;
7. g.sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
8. h.penilaian kinerja Direksi; L rencana bisnis; dan J. laporan dan pertanggungjawaban. Pasa125 Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:
9. a.menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
10. b.menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS; jdih.pemalangkab.go.id 14
11. c.memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPSuntuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
12. d.menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
13. e.meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan
14. f.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS. Pasa126
(1)Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.
(2)Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.
(3)Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa127
(1)Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sarna dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
(3)Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
(4)Penentuan jumlah anggota dimaksud pada ayat (2) Komisaris dan ayat sebagaimana
(3)dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pemhiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda). h jdih.pemalangkab.go.id 15 Pasal 28 {I) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. d.kompetensi;
5. e.reputasi keuangan yang baik;
6. f.berijazah minimal Strata 1 (S-I);
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian peri ode pendaftaran saat ini; dan
8. h.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, darr/ atau calon anggota legislatif.
(3)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.memahami manajemen perbankan;
2. b.memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. c.memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
4. d.memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(4)Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi tetapi 50% {lima puluh persen] anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan curriculum vitae danfatau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)huruf d meliputi:
1. a.tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan jdih.pemalangkab.go.id 16
2. b.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima)tahun sebelum dicalonkan; dan
3. c.tidak sedang menjalani sanksi pidana.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/ atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

Anggota Komisaris tidak diperbolehkan:

a.mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
b.mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) . Pasa130

(1)Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/ atau Komisaris.
(2)Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasa131
(1)Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
(2)Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda). Pasa132
(1)Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(2)Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.honorarium;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/ atau
4. d.tantiem atau insentif kinerja, jdih.pemalangkab.go.id 17 Pasal 33 {I] Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri dari:
5. a.Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
6. b.anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Komisaris utama.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2)huruf b terdiri dari:
1. a.tunjangan hari raya;
2. b.tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
3. c.tunjangan transportasi; dan
4. d.tunjangan jasa pengabdian.
(3)Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jarnman sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
(4)Tunjanganjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
1. a.diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu] tahun;
2. b.besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
3. c.diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c berupa:
1. a.fasilitas kendaraan dinas;
2. b.fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan Zperbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan jdih.pemalangkab.go.id 18
3. c.fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi Kesehatan pemerintah sepanjang be1um mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
(6)Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.
(7)Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PI' BPR Bank Pemalang (Perseroda).
(1)Direksi Perseroan melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPSmelalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
(4)Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan as as efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda].
(5)Anggota Direksi diangkat untuk masajabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1)Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertugas: jdih.pemalangkab.go.id 19
1. a.melaksanakan manajemen PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) meliputi:
  1. 1.menyusun perencanaan;
  2. 2.pengurusan / pengelolaan;
  3. 3.pengawasan kegiatan operasional; dan
  4. 4.pelaporan.
2. b.menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
3. c.menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
4. d.menyusun dan rnenyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
5. e.menerapkan tata kelola yang baik;
6. f.menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. h.membuat dan memelihara risalah rapat; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
1. a.manajemen risiko;
2. b.sistem pengendalian internal;
3. c.keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
4. d.sistem teknologi informasi;
5. e.pengelolaan kepegawaian;
6. f.pengadaan barang dan jasa; jdih.pemalangkab.go.id 20
7. g.sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
8. h.penilaian kinerja Direksi;
  1. 1.rencana bisnis; dan J. laporan dan pertanggungjawaban.
(4)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 37

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berwenang:

a.mengurus kekayaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
b.mengurus pengelolaan kredit macet;
c.mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bersangkutan;
d.menetapkan penghasilan bagi pegawai;
e.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
f.mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
g.menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
h.membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. 1.membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
k.menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan
1. 1.melaksanakan wewenang lain berdasarkan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 38

{I} Tugas Direksi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 37 ayat (1)ditetapkan oleh RUPS. jdih.pemalangkab.go.id 21

(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUP8 dengan menyampaikan laporan secara periodik.
(3)8elain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa139
(1)Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
(3)Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda].
(4)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masajabatan paling lama 5 (lima)tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
1. a.ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
2. b.dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan / atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(5)Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa140
(1)Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.kompetensi;
4. d.reputasi keuangan yang baik;
5. e.berijazah minimal 8-1 (strata satu]; jdih.pemalangkab.go.id 22
6. f.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
7. g.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
8. h.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
(2)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)huruf c meliputi:
1. a.memahami manajemen perbankan;
2. b.memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
3. c.memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
5. e.memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(3)Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d me1iputi:
1. a.tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
2. b.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan curriculum vitae dan/ atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/ atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…