DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah in idiatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Fasilitasi Penyelenggaraan Produk Makanan Halal, Jaminan Ketersediaan Produk Makanan Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Fasilitasi Sertifikasi Halal, Pendampingan Proses Produk Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Sinergi dan Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab untuk memberikan pelindungan dan jaminan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
b.bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga para pelaku usaha perlu didorong dalam peningkatan pengajuan sertifikasi halal;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pengaturan produk makanan halal, maka perlu menyusun peraturan daerah tentang produk makanan halal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal; BUPATIPEMALANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PRODUK MAKANANHALAL TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2024 BUPATIPEMALANG PROVINS!JA WA TENGAH Mengingat Menimbang jdih.pemalangkab.go.id Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Bupati adalah Bupati Pemalang.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANG PRODUK MAKANANHALAL.Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPEMALANG dan BUPATI PEMALANG Dengan Persetujuan Bersama Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651); 2 jdih.pemalangkab.go.id
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7.Produk Makanan adalah barang dan/ataujasa yang terkait dengan makanan dan/atau minuman yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8.Produk Makanan Halal adalah Produk Makanan yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.
9.Proses Produksi Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk Makanan mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribuan, penjualan, dan penyajian Produk Makanan.
10.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk Makanan.
11.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk Makanan yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
12.Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
13.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan JPH.
14.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim.
15.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk Makanan.
16.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk Makanan. 3 jdih.pemalangkab.go.id Penyelenggaraan Produk Makanan Halal bertujuan:

a.memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk Makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah;
b.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Makanan Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk Makanan;
c.meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Makanan Halal; dan

Pasal 3

Penyelenggaraan Produk Makanan Halal berasaskan:

a.pelindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektivitas dan efisiensi; dan
f.profesionalitas.

Pasal 2

18.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk Makanan.
19.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha.
20.Pernyataan Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha mikro atas kehalalan suatu Produk Makanan.
21.Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk Makanan.
22.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap PPH.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24.Hari adalah hari kerja. 4 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.perindustrian;
2. b.perdagangan;
3. c.kesehatan;
4. d.pertanian;
5. e.koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
6. f.perikanan.
(3)Dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BPJPH.

BAB II

ASAS DANTUJUAN 1 7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk Makanan yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI.

Pasal 5

a.fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal;
b.jaminan ketersediaan Produk Makanan Halal;
c.Lembaga Pemeriksa Halal;
d.fasilitasi Sertifikasi Halal;
e.pendampingan Proses Produk Halal;
f.Label Halal dan keterangan tidak halal;
g.sinergi dan kerja sama;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
1. 1.peran serta Masyarakat.

BAB IV

FASILITASIPENYELENGGARAAN PRODUK MAKANANHALAL Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

d.menumbuhkan kesadaran bagi Pelaku Usaha terhadap pentingnya Produk Makanan Halal. 5 jdih.pemalangkab.go.id Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan ruang lingkup:
a.sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Makanan Halal;
b.penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 9

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan ruang lingkup:

a.penetapan cara produksi serta cara distribusi;
b.pengawasan Produk Makanan Halal, Sertifikat Halal dan Label Halal;
c.fasilitasi sertifikasi halal;
d.rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal;
e.rekomendasi penarikan barang dari peredaran; dan
f.sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH.

Pasal 8

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan ruang lingkup:

a.pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
b.pengawasan Produk Makanan Halal yang beredar di pasar;
c.perluasan akses pasar bagi Produk Makanan Halal; dan
d.penarikan barang dari peredaran.

Pasal 7

Fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan ruang lingkup:

a.pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang digunakan untuk menghasilkan Produk Makanan Halal; dan
b.fasilitasi JPH bagi industri.

Pasal 6

6 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Produk Makanan Halal, Pemerintah Daerah membentuk sistem layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
(2)Sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan layanan berbasis elektronik.

Pasal 12

a.koordinasi dan sosialisasi serifikat kehalalan produk;
b.pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
c.fasilitasi JPH;
d.pengawasan JPH; dan
e.promosi Produk Makanan Halal.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…