DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Materi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi dan pandangan hidup bangsa perlu ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.bahwa terjadinya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang merupakan upaya strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan sumber daya manusia guna mendukung perkembangan dan penguatan Daerah;
c.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Kota 1950 tentang Ked1 Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan jdih.pemalangkab.go.id 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPEMALANG dan BUPATIPEMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASANKEBANGSAAN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. yang memimpm yang rnenjadi
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam jdih.pemalangkab.go.id 3 berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
8.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang eelanjutnya disingkat Pusat PPWKadalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Peserta adalah peserta kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
11.Masyarakat adalah perorangan, kelompokj forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/ atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
2. b.mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
3. c.mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. c.peran serta Masyarakat;
4. d.kerja sarna; jdih.pemalangkab.go.id 4
5. e.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. f.pembinaan dan pengawasan;
7. g.penghargaan;dan
8. h.pendanaan. Umum Pasa13
(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi dan pemantauan.
(3)Sasaran Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditujukan kepada:
1. a.Peserta didik;
2. b.organisasi politik;
3. c.organisasi kemasyarakatau/Jembaga nirlaba Iainnya;
4. d.aparatur sipil negara;
5. e.pendidik/ tenaga kependidikan;
6. f.tokoh agama/rokoh Masyarakat /tokoh adat; dan
7. g.Masyarakat.
(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam membentuk Pusat PPWK.
(2)Pembentukan Pusat PPWKsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan tugas Pusat PPWKsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati. jdih.pemalangkab.go.id 5
(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program kerja.
(3)Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling sedikit memuat:
1. a.bentuk, waktu dan tempat kegiatan;
2. b.sasaran Peserta, jumlah peserta dan pemberi rnateri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pendanaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah bertangungjawab dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
(3)Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat PPWK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa17 (I) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
1. a.media sosial; f jdih.pemalangkab.go.id 6
2. b.media penyiaran; dan/ atau
3. c.format digital dan non digital.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan informasi dan komunikasi pemerintahan di bidang dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Umum Pasal 8 Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
1. a.Pendidikan Pancasila;
2. b.Wawasan Kebangsaan.
3. a.sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
4. b.pokok-pokok pikiran Pancasila;
5. c.kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. d.demokrasi Pancasila;
7. e.sistem ekonomi Pancasila; dan
8. f.pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
9. a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. b.Bhinneka Tunggal Ika; dan t jdih.pemalangkab.go.id 7
11. c.Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalll
(1)Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 huruf a meliputi:
1. a.perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
2. b.paham konstitusionalisme dan negara hukum;
3. c.pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.tema pokok dalam batang tubuh;
5. e.amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
6. f.aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
1. a.perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
2. b.makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.perkembangan Ke-Bhinnekaan;
4. d.landasan teoritis; dan
5. e.aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
(3)Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 huruf c meliputi:
1. a.perspektif historis;
2. b.makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan _geopolitis;
3. c.landasan teoritis; dan
4. d.mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Pasal 12
(1)Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 disampaikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta.
(2)Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan lokal dalam materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jdih.pemalangkab.go.id 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan jenis- jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 13
(1)Pemerintah Daerah dalarn menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
(2)Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalarn bentuk:
1. a.menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. b.berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. c.membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. d.meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; danj'atau
5. e.bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalarn berpartisipasi.
(3)Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan melalui Pusat PPWK. BABV KERJASAMA Pasal 14
(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja aama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
1. a.instansi/Iembaga vertika1;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.organisasi kemasyarakatan; jdih.pemalangkab.go.id 9
5. e.organisasi kepemudaan; darr/atau
6. f.masyarakat.
(3)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABVI MONITORING,EVALUASIDANPELAPORAN Pasal 15 {I) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. {2} Bupati melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Dalam hal diperlukan , laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}dapat diberikan sewaktu -waktu atau sesuai kebutuhan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. BABVII PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 16
(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.fasilitasi;
2. b.konsultasi; dan/ atau
3. c.koordinasi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan. jdih.pemalangkab.go.id 10
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3)diatur dalam Peraturan Bupati. dan dan BABVIn PENGHARGAAN Pasal 17
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam danjatau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Bupati. BABIX PENDANAAN Pasal 18 Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
2. b.sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. jdih.pemalangkab.go.id 11

BAB III

MATERIPENDIDIKANPANCASILADAN WAWASANKEBANGSAAN

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 9 September 2025 BUPATI PEMALANG, ttd cap ANOM WIDIYANTORO Diundangkan di Pemalang pada tanggal 9 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd cap HERIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-180/2025) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, ${ttd_pengirim} ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. PEMBINA NIP. 197810292006041008 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). jdih.pemalangkab.go.id 12 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPEMALANG NOMOR5 TAHUN2025 TENTANG PENDIDIKANPANCASILADANWAWASANKEBANGSAAN I. UMUM Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis keberadaan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi as as mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Secara sosiologis, pengamalan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi seluruh lapisan Masyarakat. Hingga saat ini, Kabupaten Pemalang sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan- permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. II. PASALDEMI PASAL Pasall Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. jdih.pemalangkab.go.id Pasa13 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) 13 Cukup jelas. Hurufc Hurufc Hurufd Hurufe Yang dimaksud dengan "pemantauan terhadap Peserta setelah Peserta mengikuti kegiatan" bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kemanfaatan dari pelaksanaan kegiatan melalui pembandingan ketika Peserta belum mengikuti kegiatan dengan saat Peserta telah mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Yang dimaksud dengan "organisasi kemasyarakatan" adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang dimaksud dengan "lembaga nirlaba lainnya" adalah lembaga non pemerintah meliputi Lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian Zpengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya. Yang dimaksud dengan "aparatur sipil negara" adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan "pendidik" adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan. jdih.pemalangkab.go.id Pasa14 Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. Pasa17 Cukup jelas. Pasa18 Cukup jelas. Pasa19 Cukup j elas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…