DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa yang meliputi Asas Pembentukan, Jenis Peraturan Di Desa, Materi Muatan, Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, Evaluasi, Pengundangan, Klarifikasi, Partisipasi Masyarakat, Penyebarluasan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembatalan Peraturan Di Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan dietapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya maka, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu ditinjau kembali;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
5.Bupati adalah Bupati Pemalang.
6.Camat adalah camat di Kabupaten Pemalang.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antardesa.
17.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
18.Lembaran Desa adalah penerbitan resmi pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa.
19.Berita Desa adalah penerbitan resmi pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
20.Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau pemerintah desa.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) Pasal . . .

Pasal 2

(1)Peraturan di Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4

BAB III

JENIS PERATURAN DI DESA

Pasal 3

Jenis peraturan di Desa terdiri atas:

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Kepala Desa; dan
c.Peraturan bersama Kepala Desa.

BAB IV

MATERI MUATAN

Pasal 4

(1)Materi muatan Peraturan di Desa, harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.demokratis;
9. i.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
10. j.ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
11. k.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan di Desa dapat berisi asas lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Materi muatan Peraturan Desa adalah materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang bersifat pengaturan.
(3)Materi muatan Peraturan bersama Kepala Desa adalah perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar desa.
(4)Pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
(2)Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/ atau Peraturan Kepala Desa, yang bersifat penetapan. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5

Pasal 7

Peraturan di Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 8

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 9

(1)Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015