DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan penerbitan SIUP, pelimpahan kewenangan penerbitan SIUP, masa berlakunya SIUP, retribusi penggantian SIUP yang hilang atau rusak, pembinaan kepada pemilik SIUP, peringatan kepada pemilik SIUP, pembatalan dan tidak berlakunya SIUP, keberatan atas data dalam SIUP, sanksi atas pelanggaran terkait SIUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N Nomor 6041); 3 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12); 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8); lg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14); 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabunaten Pemalane Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23); Denean Persetuiuan Bersama--- Q - — - --------------------------------- * — ------------------ ---- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN BULAT! h'BMALAiNU MEMUTUSKAN: 4 r ^ _ _ _ 1 t rasai i Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2. O o . 4. 6. 7. 8. r Daiam ueraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom. 1 ) 11 ^ 4--< /%4 K I y11 4-t Drt 4^% 1 ^4r OUpclll clUcUclil DU.jJctll rClilcUcUlg. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pejabat Penerbit SIUP adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rnelakukan kegiatan usaha ui bidang Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 9. 10. 11. 5 1 L Z . surat rermononan surat izm usana reraagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil / Menengah/Besar.
13.Data Perusahaan adalah keterangan yang dimiliki oleh perusahaan meliputi bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, iT-olpmKonroon 1 -r/arri o t o n 11coVto rl on Korrmer / 1000 Horronnron n+omo X W _ y l\ _ / l l l L /C L ^ C L C U .1 y X V V _ ,g lC L L C L ll U O C U i a } V-1CL11 U C XX C L 1 1 £ ^ / J C L O C L L A C L ^ C L l l ^ C L l l LA L ( X I 1 1 C L .
14.Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
15.Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16.Kantor cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri senairi atau bertugas untuk meiaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
17.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan,
18.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal /■^ o o o f TTnt^rf o o l u m h i ^ T m f nr»K o rri 1z-'* n o V» o t ^ t v » Q w » Q r m U i u.ctocu y c u i g csciui umiycl ici uagi ucticun ocuicun, ucui liiciilciiuiii persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan V\ rvf 1 1 \r Korl o n 1o i to rvi ro t o r m o c i i l / It-zotof r o lz i m r o c f n c i 1/-/~\1 -F H o n U L . 1 1 L u A IU CL L IC L 1 1 1 C L 1 1 1 1 1 J CL L V ^ l 1 1 1 C L O L A X V 1V V U 11 L I CL1V i l l V U O i a O l 1 V U 1 U I V L 1 1 \_1C L 11 bentuk usaha tetap.
20.Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan p e n y id ik a n atas pelanggaran Peraturan Daerah. \Z l o n P o o o 1 "X. oi7Q f (O ] H i n K o V i ito nrnra P o c o l ^ h p r h n m r i c p h a r r o i I V O l O l U U U l l X U O U 1 U U . J C X L } V X l U U C U l j O U l l l l l ^ g j U . X U . O C U U U U X U U X X J X O V / U C l g j C X X f berikut: 6 T'V ______1 O rasai a

(1)Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.

3.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(11 SIUP berlaku selama Perusahaan Perdaeanean menialankanV / o O J kegiatan usaha.

(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

5.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat

(3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

m i1/ ( 2 )

(3)B n - n a + i m /= > 1 alrn I r a n n p m h i n a a n f p r l i a r l a n i 1i V QTT TP u ^ / u . u m v - i u . i v u i v c u i ^ / v - m u i i i u . u a i t v i n u . u u . ^ / j ^ / v - i i i i m v w x . Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

m v-u Peringatan tertulis diberikan kepada pemilik SIUP karena:

a.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 20; dan
b.aaanya iaporan pengaauan aari pejabat yang berwenang banwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peringatan Tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari Pejabat Penerbit SIUP. 7

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)SIUP dinyatakan batai dan tidak beriaku apabiia :
1. a.perusahaan sudah tidak aktif menjalankan kegiatan usahanya;
2. b.pemilik SIUP meninggal dunia;
3. c.dihapus.
(2)Pernyataan pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu

8.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

m V±/ ( 2 ) Masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data dalam SIUP dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PTSP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

<1 ^ \ ( 2 )

(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh Ju ta Rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Negara.

10.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak / ) terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. Ditetapkan di Pemalang, pada tanggal 31 Agustus 2018 BUPATI PEMALANG, Cap ttd JUNAEDI Diundangkan di Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, Cap ttd BUDHIRAHARDJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 6 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 6 / 2018) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA/BAGLAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG PUJ1 SUGIHARTO, SH rembina Tingkat I NIP. (19670510 199603 1 002 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN I. UMUM Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli,sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba disebut sebagai perusahaan perdagangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 3 6 /M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha PerdaganganSIUP merupakan bentuk perizinan perdagangan yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Penerbitan SIUP tersebut telah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpaau Satu Pintu di Kabupaten / Kota. Berkaitan dengan percepatan berusaha dan penyederhanaan prosedur serta jaminan kemudahan berusaha maka Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru yang mengatur penghapusan kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP). Hal tersebut diatas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peiayanan dan percepatan dalam berusaha serta mempermudah penguasa untuk berusaha di Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdangan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang- undangan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 10 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

CukuD Jelas.± Angka 2

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019