DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Fasilitasi Pengembangan Bab IV Pendanaan Bab V Kerja Sama Bab VI Partisipasi Masyarakat Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengernbangan Pesantren;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Pesantren, maka pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Pemalang;
b.bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran pesantren dalam pembangunan Daerah perlu dikembangkan dan diperdayakan melalui kebijakan fasilitasi pengembangan pesantren;
a.bahwa untuk menjamin fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA FASILITASI PENGEMBANGANPESANTREN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN2022 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWATENGAH Mengingat Menimbang / jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id r Fasilitasi pengembangan Pesantren berasaskan:
a.profesionalitas;
b.akuntabilita ;
c.keberlanjutan;
d.transparansi; dan
e.kepastian hukum.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupatcn Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adala Bupati Pemalang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENPEMALANG dan BUPATI PEMALANG Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 2 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id

(1)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantre ;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan/ atau
4. d.peningkatan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, fungsi pekerjaan umum, dan/ a tau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
(3)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pernerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.I Pasal 6
(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan /atau
3. c.pemberdayaan masyarakat.

BAB I

KETENTUANUMUM FASILITASIPERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PESANTREN.

Pasal 5

a.fasilitasi pengembangan;
b.pendanaan;
c.kerjasama; dan
d.partisipasi masyarakat.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN Ruang lingkup fasilitasi pengembangan Pesantren meliputi:

Pasal 4

BAB II RUANG LINGKUP Fasilitasi pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP Fasilitasi pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

3 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id !

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi pengembangan Pesantren.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )dapat berupa:
1. a.memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
2. b.memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pengernbangan Pesantren;
3. c.mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;

Pasal 12

BABVI PARTISlPASI MASYARAKAT

(1)Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam memfasilitasi pengembangan Pesantren.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.pemerintah daerah lain;
2. b.lembaga; dan/ atau
3. c.pemerintah daerah diluar negeri.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

BABV KERJASAMA

(1)Pendanaan dalam fasilitasi pengembangan Pesantren berasal dari:
1. a.anggaran pendapatan clan belanja daerah; dan/ atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak meningkat.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaran Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (sat.u)tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

d.mendorong Penyelenggaraan mutu dan standar Pesantren;
e.mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembin an moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan/ ata t
f.memperkuat kernanclirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

(3)Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/ atau organisasi masyarakat, 6 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bagsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadimya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu - ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (tafaqquh fi al-din) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Maka bukan tidak mungkin dengan adanya pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia khususnya Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu pelopor pendidikan pesantren di Indonesia, telah mewarnai sernangat beragama dan bernegara dengan mengedepankan keluhuran akhlak melalui para santrinya yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi - inova i yang dilakukannya. Sebagai local community organization yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pemalang saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi / Pengembangan Pesantre diharapkan pengembangan Pesantren melalui I. UMUM FASILITASI PENGEMBANGANPESANTREN TENTANG RANCANGAN PERA URAN DAERAHKABUPATENPEMLANG NOMOR 6 TAHUN2022 PENJELASAN ATAS 7 jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id I ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. Huruf d Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2026