menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengernbangan Pesantren;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3),
Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Pesantren, maka pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Pemalang;
b.bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran pesantren dalam pembangunan Daerah perlu dikembangkan dan diperdayakan melalui kebijakan fasilitasi pengembangan pesantren;
a.bahwa untuk menjamin fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA FASILITASI PENGEMBANGANPESANTREN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN2022 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWATENGAH Mengingat Menimbang / jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id r Fasilitasi pengembangan Pesantren berasaskan:
a.profesionalitas;
b.akuntabilita ;
c.keberlanjutan;
d.transparansi; dan
e.kepastian hukum.