DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah , Ketentuan ayat (6) dan ayat (10) Pasal 8 diubah , Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah , Ketentuan ayat (5) Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 45 diubah , Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah , Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 58 diubah , Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, Ketentuan Pasal 67 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah, Ketentuan Pasal 78 diubah , Ketentuan ayat (2) Pasal 80 diubah , Ketentuan Pasal 82 diubah, Pasal 89 dihapus, Ketentuan Pasal 98 diubah, Ketentuan Pasal 121 diubah, Ketentuan Pasal 124 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 133 diubah, Ketentuan Pasal 140 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan Lampiran I, Ketentuan Lampiran II, Ketentuan Lampiran III diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan untuk kesejahteraan rakyat;
b.bahwa dinarnika kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan fiskal daerah, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik mengharuskan adanya penguatan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat materi muatan yang harus diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI PEMALANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat · Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2025 BUPATI PEMALANG PROVIN SI JA WA TENGAH https://jdih.pemalangkab.go.id Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG Dengan Persetujuan Bersama
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalalang Nomor 7);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20203 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 2 https://jdih.pemalangkab.go.id
2.Ketentuan ayat (6) dan ayat (10) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.

(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan rnempertimbangkan:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;

Pasal 7

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau rnemperoleh manfaat atas Bangunan.

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7) diubah sebagai berikut: Pasal I 3 https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 22

(1)Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
(2)Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

5.Ketentuan ayat (5) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Wajib PAT adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

4.Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
(2)Tarif PBB-P2 sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan temak ditetapkan sebesar O, 15% (nol koma satu lima persen).
1. b.bentuk pernanfaatan objek Pajak; dan/ atau
2. c.klasterisasi NJOP dalarn satu wilayah Daerah.
(7)NJOP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkernbangan wilayahnya.
(8)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
(10)Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati. 4 https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 47

(1)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/ atau Bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum Jainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
3. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  1. 7.Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 45

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

6.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.jenis dan sumber air;
b.lokasi sumber air;
c.tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
d.volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
e.kualitas air; dan
f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

(5)Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Harga air balm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4)Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor berikut: 5 https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 58

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

9.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d.jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 52

(1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
1. a.penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
2. b.pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
(2)Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pernerintah Daerah;
2. b.jasa ternpat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
  1. 8.Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mernpunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
4. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak un tuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
5. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak un tuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
6. g.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2)Dalam hal jual beli tanah dan/ atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli. 6 https://jdih.pemalangkab.go.id
(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. d.pelayanan pasar.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh SLUD.

Pasal 78

13.Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 22

Pasal 21

Pasal 9

Pasal 47

Pasal 45

Pasal 58

Pasal 52

Pasal 78

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 22

Pasal 21

Pasal 9

Pasal 47

Pasal 45

Pasal 58

Pasal 52

Pasal 78

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023