DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, klasifikasi IU, kewenangan pemberian IU, tata cara pemberian IU, Izin perluasan, tata cara pengenaan sanksi administrate, ketentuan penyidikan, ketentuan pidanan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya guna dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri;
b.bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dalam hal pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka perlu adanya penyesuaian pengaturan tentang izin usaha industri di Kabupaten Pemalang;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri sudah tidak relevan sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id ( salinan;
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
14.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14); jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id 4
7.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8.Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
9.Usaha industri adalah setiap jenis usaha industri yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan.
10.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
11.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang industri yang berkedudukan di Indonesia. 12.1zin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
14.Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
15.Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan Perluasan.
16.Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
17.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18.Komitmen adalah pernyataan untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional.
19.Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.memberikan dasar hukum dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin di bidang perindustrian sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. b.memberikan kesempatan bagi terselenggaranya kegiatan industri guna mendukung pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
2. b.mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor industri dengan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat guna menunjang peningkatan perekonomian di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.klasifikasi IUI;
b.tata cara pemberian IUI; dan
c.Izin Perluasan.

BAB III

KLASIFIKASI IUI

Pasal 4

(1)Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
(2)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
1. a.menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. b.menyediakanjasa industri.
(3)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.industri kecil;
2. b.industri menengah; dan
3. c.industri besar.
(4)Industri kecil, industri menengah, dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga keija dan/atau nilai investasi. jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id 6
(5)Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi IUI diatur dalain Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
1. a.IUI kecil untuk industri kecil;
2. b.IUI menengah untuk industri menengah; dan
3. c.IUI besar untuk industri besar.
(2)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: memuat:
1. a.identitas perusahaan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.jumlah tenaga keija;
4. d.nilai investasi;
5. e.luas lahan lokasi Industri;
6. f.kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
7. g.kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.

Pasal 6

(1)IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
(3)Pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Pasal 7

(1)Perusahaan industri wajib melakukan perubahan IUI, apabila teijadi perubahan:
1. a.jumlah tenaga keija;
2. b.nilai investasi;
3. c.kapasitas produksi terpasang;
4. d.penambahan kelompok industri sesuai dengan KLBI 5 (lima) digit; dan
5. e.penambahan/ pemindahan lokasi usaha.
(2)Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. jdih.pemalangkab.go.idjdih.pemalangkab.go.id 7
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan IUI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) perusahaan industri yang:
1. a.memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
2. b.memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda. dalam 1 (satu) Kawasan Peruntukan Industri; atau
3. c.memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Peruntukan Industri.
(2)Dalam hal perusahaan industri memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 9

(1)Perusahaan industri wajib:
1. a.melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai IUI yang dimiliki; dan
2. b.menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…