DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, ayat (2) Pasal 5, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 76, penyisipan Pasal 76A, perubahan Pasal 83, Pasal 90, Pasal 99, Pasal 105,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat;
b.bahwa sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
c.bahwa dalam penyelenggaraan parkir perlu dilakukan studi atau kajian penyusunan potensi parkir di tepi jalan umum untuk mengetahui potensi pendapatan dari sektor parkir yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
d.bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi darat melalui peningkatan potensi perparkiran, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat perlu disesuaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat; BUPATIPEMALANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA f Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENPEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASIDARAT TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2023 BUPATI PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH jdih.pemalangkab.go.id .f Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) diubah sebagai berikut: PasalI PENYELENGGARAANTAHUN 2017 TENTANG TRANSPORTASIDARAT. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPEMALANGNOMOR 8 Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPEMALANG dan BUPATIPEMALANG Dengan Persetujuan Bersama Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8); 2 jdih.pemalangkab.go.id f- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Pemalang.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Transportasi Darat adalah proses pemindahan orang/barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan media jalan, sungai dan jalan rel.
8.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam dokumen hasil andalalin.
10.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13.Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 jdih.pemalangkab.go.id
14.Prasarana LLAJadalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan J alan yang meliputi marka, ram bu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
17.Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
18.Moda Transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
19.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
20.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
21.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang 4 jdih.pemalangkab.go.id meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, - garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
25.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26.Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi.
27.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/ atau jasa perparkiran.
29.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
30.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
32.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
33.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
34.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
35.Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
36.Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan 5 jdih.pemalangkab.go.id selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/ atau lingkungan.
37.Ketertiban LLAJadalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
38.Kelancaan LLAJadalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
39.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpangan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
40.Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
41.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
42.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
43.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
44.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
45.Sepeda Motoradalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah,
46.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
47.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 6 jdih.pemalangkab.go.id
48.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
49.Kereta Gandengan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
50.Kereta Tempelan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
51.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
52.Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
53.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
54.Angkutan Antar Kota Antar Provinsiadalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
55.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsiadalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
56.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan dengan angkutan perkotaan.
57.Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
58.Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melalui antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
59.Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan 7 jdih.pemalangkab.go.id angkutan dalam. trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
60.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
61.Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Keridaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62.Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
63.Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
64.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan suatu kurun waktu.
65.Fasilitas Parkir di Dalam.Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
66.Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa tam.an parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk um um.
67.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobilpenumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pin tu.
68.Kajian Potensi Parkir adalah studi atau kajian mengenai kegiatan survei potensi parkir di tepi jalan umum guna mengetahui potensi parkir untuk 1 (satu) tahun berikutnya di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui konsultan, dan/atau akademisi yang berbadan hukum, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen kajian potensi parkir.
69.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan. 8 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat.
(2)Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penetapan rencana indukjaringan LLAJ;
2. b.Penyediaan perlengkapan jalan;
3. c.Pengelolaan terminal penumpang tipe C;

Pasal 5

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
70.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
71.Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
72.Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
73.Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai NegeriSipil Daerah di bidang LLAJ.
74.Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
75.Penyidik PegawaiNegeriSipilDaerah yang selanjutnya disingkat PPNSDadalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
76.Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ. 9 jdih.pemalangkab.go.id

(1)Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang a tau pembangunan untuk memperoleh :
1. a.Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.Persetujuan bangunan gedung;
3. c.Persetujuan pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung-
(2)Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 30

3.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.Penerbitan izm penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
e.Kajian Potensi Parkir;
f.Pengujian berkala kendaraan bermotor;
g.Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
h.Persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas;
i.Audit dan inspeksi keselamatan LLAJdi J alan;
j.Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang;
k.Penetapan kawasan perkotaai1. untuk pelayanan angkutan perkotaan;
1. 1.Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
m.Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan;
n.Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
o.Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan atau perkotaan;
p.Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu; dan
q.Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan pedesaan. 10 jdih.pemalangkab.go.id f

(1)Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
(2)Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraan.

Pasal 67

6.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terregistrasi di Daerah.
(2)Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terregistrasi di luar Daerah dengan dilengkapi rekomendasi dari daerah asal kendaraan bermotor yang bersangkutan.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pada Kendaraan Bermotor yang akan melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

Pasal 36

5.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pemberian kartu uji serta tanda uji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

4.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur dalam Peraturan Bupati. 11 jdih.pemalangkab.go.id 1-
(1)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan tertentu yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Zona fasilitas parkir berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan/atau permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
(3)Penetapan Zona fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72

7.Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri:
1. a.angkutan barang umum;
2. b.angkutan barang khusus.
(4)Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
(5)Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
2. b.tersedia pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat dan membongkar barang.
3. c.menggunakan mobil barang.
(6)Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
(7)Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) terdiri dari:
1. a.barang berbahaya;
2. b.barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. .12 jdih.pemalangkab.go.id
(1)Pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pengelolaan parkir yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian potensi parkir. \

Pasal 76

8.Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Zona fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lokasi atau titik parkir.
(5)Dalam hal permintaan akan kebutuhan parkir setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat insidentil antara lain:
1. a.kegiatan bidang pariwisata;
2. b.kegiatan bidang keagamaan;
3. c.kegiatan bidang olah raga;
4. d.kegiatan bidang otomotif;
5. e.kegiatan bidang ekonomi;
6. f.kegiatan bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
7. g.kegiatan bidang sosial, medis dan kesejahteraan masyarakat, dilakukan survey lokasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan untuk mengetahui potensi pendapatan parkir.
(6)Permintaan kebutuhan parkir setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi permohonan yang diajukan oleh masyarakat/ kelompok.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Zona fasilitas Parkir dan/ atau permintaan akan kebutuhan parkir diatur dalam Peraturan Bupati. 13 jdih.pemalangkab.go.id Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan Kabupaten dan jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 83

10.Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengelolaan Parkir di dalam ruang milikjalan dan Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

a.lingkup pekerjaan adalah penataan, dan penarikan retribusi;
b.pihak ketiga menyerahkan uang jaminan minimal 40% dari nilai lelang yang dimenangkan sebelum diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
c.pihak ketiga menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 bulan dibayar di muka sebelum diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
d.pelelangan dan/ atau penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
e.pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 76A

9.Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)pengelolaan parkir yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
1. a.parkir di dalam ruang milik jalan; dan
2. b.zona lokasi yang ditetapkan oleh Bupati. 14 jdih.pemalangkab.go.id Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 30

Pasal 67

Pasal 36

Pasal 33

Pasal 72

Pasal 76

Pasal 83

Pasal 76A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 30

Pasal 67

Pasal 36

Pasal 33

Pasal 72

Pasal 76

Pasal 83

Pasal 76A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017