Beberapa ketentuan dalam Peraturan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah 2. Ketentuan Pasal 4 diubah 3. Ketentuan Pasal 7 diubah 4. Ketentuan Pasal 20 diubah 5. DiantaraPasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Dae Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kekayaan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR RETRIBUSI PEMAKAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pasal 127 huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan usi Pemakaian Kekayaan Daerah atu jenis Retribusi Jasa Usaha; abupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 belum cukup mengatur tentang objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Kabupaten Pesawaran; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan huruf b, dalam rangka menyesuaikan perkembangan potensi kekayaan daerah Kabupaten Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum idana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran ara Republik Indonesia Nomor 4355);
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVII
A Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 23 Agustus 2017 BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 23 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto KESUMA DEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 26 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG: 03/506/PSW/2017. Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran secara berkesinambungan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Derah secara sah.Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khusus pelayanan dibidang jasa usaha dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin berswara karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain penetapan Peraturan Daerah ini akan memberikan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban, maka Retribusi Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun 2013 perlu ditinjau dan disesuaikan karena belum cukup mengatur tentang objek Retribusi Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 69
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)