DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Eliminasi Malaria dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan, strategi, organisasi, tahapan eliminasi malaria, upaya eliminasi, sasaran, kewajiban pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan swasta, peran serta unit pelayanan kesehatan dan masyarakat akademis dalam eliminasi malaria, sanksi administratif, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, dalam rangka mengurangi perkembangan, penyebaran, dan penularan penyakit malaria di Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan eliminasi malaria;
c.bahwa mengacu pada Surat menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ Tahun 2010 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerahtentang Eliminasi Malaria; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004//menkes/SK//I/2003 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ELIMINASI MALARIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateni Pesawaran.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8.Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu.
9.Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak.
10.Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.
11.Gebrak Malaria yang selanjutnya disingkat GM adalah gerakan daerah seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan interdaerah serta penyandang dana.
12.Kasus Indigenous adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat.
13.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk menjadi wabah.
14.Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
15.Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interrelasi (kerjasama).
16.Pos Malaria Desa yang selanjutnya disebut Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
17.Surveilans adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematik, dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi, dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hokum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
(2)Eliminasi malaria bertujuan terwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2025.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

(1)Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja lintas sektor dan mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
(2)Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Daerah menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 4

(1)Kegiatan Eliminasi Malaria dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
2. b.memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria;
3. c.melakukan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
4. d.menggalang kemitraaan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi melalui forum kemitraan;
5. e.menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
6. f.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalameliminasi malaria;
7. g.meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan yang bersih dan sehat di setiap wilayah;
8. h.meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta dinas instansi terkait dalam pelaksanaan program Eliminasi Malaria agar lebih efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.
(2)Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Eliminasi Malaria dilakukan program pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan.
(3)Bupatimelaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Eliminasi Malaria tersebut secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Menteri Kesehatan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja)Eliminasi Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.
(2)Pelaksanaan Eliminasi Malaria dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
1. a.Tahap Pemberantasan;
2. b.Tahap Praeliminasi;
3. c.Tahap Eliminasi; dan
4. d.Tahap Pemeliharaan.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Kepala Dinas menyusun program mendesak (crashprogram) untuk kegiatan tahap eliminasi malaria danberkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
(5)Tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UPAYA ELIMINASI

Pasal 7

Upaya eliminasi yang dapat dilakukan antara lain:

1.Membuat talud di sepanjang pinggir pantai yang berada dekat dengan pemukiman penduduk
2.Revitalisasi atau alih fungsi terhadap tambak-tambak kosong di wilayah pesisir pantai dengan memberikan pengelolaannya kepada masyarakat
3.Penanaman kembali lahan mangrove di sepanjang pantai,
4.Penebaran bibit ikan pemakan jentik pada tambak terlantar, rawa dan genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perindukan nyamuk malaria.
5.Membuat dan melakukan pemeliharaan kanal untuk mengalirkan air laut yang tertampung di rawa/lagun,
6.Penimbunan lokasi rawa/lagun atau tempat yang memungkinkan menjadi tempat perindukan nyamuk malaria,
7.Memasukan materi muatan local tentang penyakit malaria pada kurikulum sekolah,
8.Penyebarluasan informasi tentang malaria dan upaya eliminasi malaria secara berkala dan berkesinambungan,
9.Upaya elminasi yang disebutkan pada ayat 1 sampai 8 diatur lebih lanjut di dalam peraturan bupati.

BAB VII

SASARAN

Pasal 8

Sasaran eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

1.Tahun 2018, di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, dan Gedong Tataan ;
2.Tahun 2019, Kecamatan Kedondong, Way Khilau, Way lima, dan Way Ratai ;
3.Tahun 2020, Kecamatan Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada ;

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah daerah dalam upaya eliminasi malaria adalah sebagai berikut:

1.memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan terhadap tambak-tambak kosong yang ditinggalkan pemiliknya;
2.membuat komitmen anggaran yang akuntabel dalam program- program eliminasi malaria;
3.bersama-sama masyarakat perseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam usaha pencegahan penularan malaria di wilayahnya masing-masing;
4.bersama-sama masyarakat bertanggung jawab dalam usaha pengendalian vektor dan tempat-tempat perindukan nyamuk di wilayahnya masing-masing;
5.memberdayakan masyarakat dalam usaha surveilans aktif dan migrasi pada kasus dan vektor seperti yang diatur dalam petunjuk teknis;
6.mekanisme pemberian jaminan kepada masyarakat untuk mengelola tambak yang ditinggalkan pemiliknya diatur di dalam peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 10

(1)Masyarakat berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan di sekitar tempat tinggalnya, sebagai upaya perlindungan penularan malaria di wilayahnya.
(2)Apabila demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak.
(3)Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal.
(4)Bagi masyarakat yang menolak diperiksa darah jarinya, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
(5)Swasta berperan aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Eliminasi Malaria.

BAB X

PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 11

(1)Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis malaria, pengobatan, penanganan dan pencegahan di lingkungan unit pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan.
(2)Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan harian malaria untuk kasus positif, bulanan dan tahunan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
(3)Masyarakat akademis bertanggung jawab untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan malaria sesuai standar.
(4)Masyarakat akademis bertanggung jawab secara aktif dalam eliminasi malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…