DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pendidikan Berbasis Budaya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis nilai- nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, berkebangsaan dan berwawasan global dalam menghadapi era globalisasi diperlukan pengaturan mengenai sistem ' penyelenggaraan pendidikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana „ dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Berbasis Budaya. , ♦ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; * 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3 . U n d a n g -U n d a n g N om or 2 0 T a h u n 2 0 0 3 te n ta n g Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);4

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang r Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 j Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan , Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia h ITahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran I^egara /: ' Republik Indonesia Nomor 4749); ii ! I ]
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ' Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik . i Indonesia Nomor 5234); 1
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ' dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); i
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005: tentang 1Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ; 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah , i Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar National Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang , Pendidikan Agama dan Pendidikan :Keagamaan ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repbblik Indonesia Nomor 4769); 1 , . ; . .
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia < 1Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 4861);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); *
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan * Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara » "" Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 5157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah " (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); I • «
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323); f :
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi .r! Lampung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 368); , I • D engan P ersetujuan B ersam a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: , t Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM f

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. i2
2.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. i ♦
9.Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
10.Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11.Pendidikan Berbasis Budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. i ■
12.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. i ' T " I : ' ^
13.Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
14.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15.Pembelajaran .adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16.Pendidik dan Tenaga kependidikan adalah Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. i
17.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 1
20.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar penclidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
23.Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. ; '‘•i. ,
24.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. r t
25.Pendidikan berkebutuhan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
27.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 1
28.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29.Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
30.Muatan Loka} adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Standar Nasional Pendidikan. , ' ; ; . ■ ^
31.Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya runtuk keperluan kerfiajuan pendidikan.
32.Transformasi Budaya adalah upaya penggalian, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
33.Kebudayaan Daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang1hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat Lampung. i 34 Budaya Lokal Lampung adalah seperangkat nilai-nilai lokal yang didashrkan pada nilai filosofi Lampung Piil Pesenggiri, Bejuluk Beadok,, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan.
35.Kearifan lokal' dan pengetahuan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang berisikan nilai-nilai, dan norma yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun di suatu kelompok etnik tertentu yang dalam hal ini adalah etnik Lampung. 36; Piil Pesenggiri adalah falsafah hidup masyarakat atau suku Lampung yang memiliki niakna harga diri masyarakat atau suku Lampung dan juga sebagai pencerminan wajah masyarakat suku Lampung. L
37.Masyarakat adalah warga Lampung yang berdomisili dan hidup di Lampung. ' : P a s a l3 Pendidikan berbasiskan budaya berfungsi mengembangkan berbagai kemampuan, membentuk karakter bangsa, mental, moral, akhlak mulia dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat idalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. P asal 4 ■ \ (■ : K"1, ’ " 't 1 ■‘ ■ I : ' Penyelenggaraan p en d id ik an b erb asis b u d a y a 1bertujuan u n tuk :

a.mengembangkan peserta didik yang beriman, bertaqwa, berhkhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara ;yang demokratis serta bertariggungjawab;
b.i niericiptakan sinergitas satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat yang religius, berbudaya, edukatif, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi penegakan hukum; > ■
c.mengembanglcan sikap, budi pekerti, dan tindakan yang jujur, arif dan santun berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan etika;
d.rrientransformasi nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya . bangsa.
e.membangun sikap dan tindakan saling menghargai, menghormati dan memahami kemajemukan agama, budaya lokal, bahasa, suku, bangsa dan aneka golongan dalam masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi; dan '
f.mengembangkan perilaku untuk bekerja sama dalam kemajemukan guna mewujudkan kebaikan dan kehidupan damai dalam masyarakat. '/7r'; ■ I BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PBNGBLOLAAN PENDIDIKAN !.H j ' t U - i ' P asal 5 ■ i

(1); jKewenangan Dinas adalah sebagai berikut: i
1. a.Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
2. b.Menetapkan kurikulum muatan lokal Pendidikan; Dasar, IPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan ^Nonformal. | ■ I : ' 1 ■ ' ' ; | i c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah. I i i .. 1 • ■ d. Penerbitan izin Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. e.FJembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah.
(2);kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. f .. 1 '' * ?: s.
(1)Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan pendekatan mutu, religius, budaya dan partisipatif dan daya saing.
(2)| Peri^elolaam dan Penyelenggaraan Pendidikan! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat nilai-nilai yang berasah dari agama, IPancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T'ahun ! 1945 dan budaya. ■ : . BAB V PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASISI ‘ BUDAYA P asal 7 Prinsip penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya yaitu: i.! : ■ , ; ; • ,
1. a.. demdkratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kemajemukan berbangsa, nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, keunggulan lokal dan hak asasi manusia;
2. b.pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. c.mengembangkan basis budaya bagi segenap warga masyarakat; 1
4. d.pemberian keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan serta mengarahkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. e.pemerataan bagi segenap warga masyarakat, terpadu dan berkelanjutan;
6. f.pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
7. g.berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. , BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA P a s a l8 ■ i?' . -* ' •* ’ : Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya diselenggarakan oleh unit pelayanan pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PBNDBKATAN PENDIDIKAN P a s a l 6 ( :

Pasal 9

• if'' . 1- i -i •-

(1)Pendidikan berbasis budaya berlandaskan pada filosofi Adat Lampung yaitu Pi’il Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nydppur, dan Sakai Sambayan.
(2)Pendidikan berbasis budaya lokal adalah penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang berdasarkan pada filosofi adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung.
(3)Pendidikan diselenggarakan dengan mengintegrasikan prinsip filosofi Adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan Kearifan Lokal Lampung ke dalam materi pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
(4)Pembelajaran filosofi adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, ■ kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan- Lokal Lampung dilakukan dalam mata pelajaran muatan lokal.5
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan . penyelenggaraan pendidikan berbasiskan budaya diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya, sebagai berikut:
1. a.penyusunan perangkat kebijakan;
2. b.penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan berbasis budaya yang diprioritaskan;
3. c.melakukan pemetaan pendidikan berbasis budaya;
4. d.menyusun rencana operasional daerah bidang pendidikan yang mengacu kepada prinsip penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya;
5. e.merumuskan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasiskan budaya yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional;
6. f.pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
7. g.pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan i ♦
8. h.sosialisasi.
(2)Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara . koheren. # BAB VIII 1 PENYELENGGARA PENDIDIKAN P asal 11 ■ j
(1)Unit pelayanan pendidikan penyelenggara pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: 1
1. a.satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
2. b.satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal; . c. lembaga pendukung pendidikan; dan
3. d.lembaga lainnya yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
(2)Pendidikan diselenggarakan oleh pendidik professional dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi dan standar . kompetensi pada satuan pendidikan yang relevan.3
(3)Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan y a n g d ise le n g g a r a k a n o leh P em erin ta h D aerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip profesionalisme, kecukupan, pemerataan, demokratis dan berkeadilan serta kebutuhan . daerah terpencil/tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B agian K esatu P en yelen ggara P endidikan "" P asal 12
(1)Penyelenggara pendidikan berhak: 1
1. a.mendapatkan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal dari Pemerintah Daerah; : j , ■ i . ‘b. mendapatkan dana dari instansi terkait untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. c.menyeleksi guru dan instruktur sesuai dengan keahlian dan bidang yang dibutuhkan untuk pembelajaran budaya lokal, bahasa dan aksara Lampung, seni dan kearifan lokal Lampung. I ;
(2)Bagi penyelenggara pendidikan yang berhasil menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya bagi peserta didik berhak mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah. • K* .
(3)‘Kriteria dalam pemberian piagam penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati. i ♦

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN . ( :

Pasal 13

(1)Penyelenggara pendidikan berkewajiban:
1. a.menyediakan sarana dan prasarana untuk mata pelajaran muatan lokal budaya Lampung, dan kegiatan ekstrakulikuler bidang bahasa dan aksara Lampung, kesenian Lampung,kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias serta kearifan lokal Lampung; dan it : ' • . . . . . . . .
2. b.menyediakan guru untuk mata pelajaran muatan lokal budaya Lampung, bahasa dan aksara Lampung, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias dan kearifan lokal Lampung serta guru atau instruktur untuk kegiatan ekstrakurikuler bidang kesenian Lampung. 2
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ; rf'1 B agian Kedua P eserta D idik i ! ■ " I * P asal 14 Peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran berbasis budaya dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Lampung;
3. c.mencari, menerima dan memberikan informasi tentang budaya Lampung sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan diri. P asal 15 Peserta didik berkewajiban:
4. a.menjunjung tjnggi norma-norma dan etika pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
5. b.menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; f"
6. c.menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan; dan
7. d.menaati segala tata tertib satuan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■ .
(1)Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal. i f
(2)Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ■ IT'
(3)Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 17

• K' Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tugas dan tanggung jawat?: ♦

a.menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan standar nasional serta kearifan lokal dan keunggulan daerah;
b.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; i ♦
c.memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi/karir dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
d.menjaga dan mematuhi norma-norma pendidik untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
e.memberikan layanan pendidikan berbasis budaya dalam kurikulum setiap mata pelajaran; dan
f.memberikan layanan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan budaya Lampung. P asal 18 i Pendidik dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya berhak:
a.memperoleh penghasilan, tunjangan/insentif dan jaminan sosial yang patut dan layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.memperoleh penghargaan atas tugas dan prestasi kerja;
c.mendapatkan pembinaan profesi/karir;
d.perlindungan hukum;
e.kesehatan dan keselamatan kerja; ■ i
f.memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;
g.kesempatan menggunakan prasarana, sarana dan fasilitasi lainnya dalam bertugas; dan i ♦
h.kesempatan berorganisasi dalam profesi/karir pendidikan. P asal 19 i ^ Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: , 1
a.menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; dan
b.memungut biaya dalam bentuk apapun terhadap orang tua didik dan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. ♦ Bagian K eem pat Orang Tua P eserta D idik P asal 2 0 I' • Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua Peserta Didik mempunyai hak:
a.mendapatkan layanan pendidikan berbasis budaya yang bermutu bagi anaknya;
b.memilih satuan pendidikan bagi anaknya; i ■
c.memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
d.memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan;
e.menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara priodik; dan
f.berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan. I ' P asal 2 1 I ; Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua Peserta Didik mempunyai kewajiban: . ?
a.fnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan; d
b.memberikan dukungan, dorongan dan motivasi kepada anak usia wajib belajar untuk senantiasa mengikuti pendidikan yang berbasis budaya;
c.mendidik dan menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut;
d.berperan serta dalam pembiayaan pendidikan bagi anaknya kecuali bagi orang tua ydng tidak ,mampu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan; dan 1
e.berperan serta memberikan ketauladanan pendidikan bagi anaknya. V i V : ! S " ■ ■ ‘ ■ i ' : : . s ' B agian K elim a | j ; ( , Peran S erta M asyarakat P asal 2 2 ' ' : f 1

(1)Dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, masyarakat berperan serta sebagai mitra Pemerintah Daerah dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: ; 1i
1. a.berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan berbasis budaya; dan
2. b.berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya pendidikan ! ' dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan. | i yfS ! v j.
(3)Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui: dewan pendidikan; komite sekolah; dan lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan. a. b ■C.i IS':
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan* Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dengan memperhatikan standar nasional pendidikan sebagai media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan.
(2)Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun suplemen kurikulum yang memiliki muatan kearifan lokal dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti melalui pelajaran terkait. P asal 2 4 i t
(1)Setiap satuan pendidikan dasar melaksanakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
(2)Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal pada pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal. , ♦
(3)Muatan lokal, wajib memuat bahasa dan aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tadisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung.
(4)Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengenalan dan pemahaman akan filosofl adat Lampung Pi’il Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan;
2. b.pengenalan dan pemahaman bahasa dan aksara Lampung; i ■
3. c.pembelajaran akan kesenian Lampung;
4. d.keperbukalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum;
5. e.pakaian Daerah, Upacara perkawinan, dan ornamen . bangunan/ragam hias; dan
6. f.pembelajaran kearifan lokal Lampung. , . '
(5)Materi muatan berbasis budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diberikan oleh tenaga pendidik yang ahli dibidangnya, seperti guru bahasa dan aksara Lampung, guru budaya Lampung, instruktur seni, dan pelatih tari. • Bagian Kedua B ahasa P engantar P en didikan P asal 2 5 ■ f'
(1)Bahasa pengantar pada satuan pendidikan adalah bahasa Indonesia. ♦
(2)Bahasa pengantar untuk satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar dapat menggunakan bahasa Lampung.
(3)Untuk mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tadisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung dipergunakan bahasa Lampung4
(4)Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan sumber belajar yang berbahasa Daerah.
(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah dan/atau lembaga internasional.
(2)Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: I •
1. a.bantuan pendanaan pendidikan;
2. b.bantuan tenaga ahli;
3. c.bantuan sarana dan prasarana;
4. d.pendidikan dan pelatihan; dan f
5. e.kerjasama dan kemitraan lain sesuai kesepakatan.
(3)Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan. . I: ■
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ' P asal 2 7
(1)Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2)Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efjsiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(3)Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan. i
(4)Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah memberikan pendanaan kepada sekolah-sekolah dasar formal, non formal dan informal untuk pelaksanaan pendidikan berbasis budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. P asal 2 8 I ■ l
(1)Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.2
(2)Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutaii pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang1diselenggarakan oleh masyarakat sesuai prioritas dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. P asal 2 9
(1)Camat mengoordinasikan penyediaan lahan sarana pendidikan di wilayah kecamatan.
(2)Camat memfasilitasi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. | i ■■ i if". \
(3)Camat. mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan. , 1 P asal 3 0
(1)Pemerintah Desa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. :
(2)Pemerintah Desa mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan.
(3)Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : ,■ : ^ . ‘ [: a, beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi; • f;
1. b.bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
2. c.penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah; i
3. d.penyelenggaraan PAUD; * j | i . ■ [ ■ : ; 1 ■ f ■■ 1 1 : ■ ' ■ ‘
4. e.memfasilitasi penumbuhkembangan karakter; dan/atau
5. f.!bentuk lain sesuai kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Desa dapat memberikan penyelenggaraan pendidikan, berupa: sumber daya luntuk
1. a.penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan i olahraga; ! ; ! r' [. -■ ■ ■ ; : !■■
2. b.pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan; ;■ I' ' I ■ | ' ■; . I ;
3. c.sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan;
4. d.penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan | pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar . masyarakat; dan/atau ;
5. e.bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f P asal 31
(1)Masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, dapat mengalokasikan sebagian laba bersih usaha untuk membantu pendanaan pendidikan Daerah. i *
(2)Masyarakat dan/atau warga dapat memberikan bantuan/sumbangan pendanaan pendidikan.
(3)Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain- lain sekolah yang sah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. * P asal 3 2
(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa miskin bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
(2)Pemerintah Qaerah mengalokasikan beasiswa prestasi bagi peserta didik.
(3)Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta tfidik'yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.
(1)Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. ♦
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.penyelenggaraan pendidikan;
2. b.organisasi dan tata kelola pendidikan; i :
3. c.potensi sumber daya manusia;
4. d.informasi kegiatan satuan pendidikan; input dan output pendidikan; dan
5. f.tingkat partisipasi sekolah. i ♦
(3)Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi pendidikan yang terintegrasi.
(1)DPRD, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan berbasis budaya yang diselenggarakan oleh unit pelayanan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. f
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.koordinasi; dan ( f
3. c.sosialisasi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan peninjauan penyelenggaraan pendidikan.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparansi dan akuntabel. P asal 3 5 ■ f . Pengendalian atas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dilakukan oleh Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan*. . « KETENTUAN PENUTUP P asal 3 7
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, ,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.2
(2)Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. P asal 3 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 3 0 December 2016 Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 3 0 flesember 2016 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, LEMBARAN DAERAH KABUR PESAWARAN TAHUN 2 0 1 6 NOMOR 23 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 11 /P S W /2 0 1 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG . I ij j r ' PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA I. UMUM Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pembangunan nasional di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah. Pengelolaan pendidikan selain untuk meningkatkan kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga untuk menanamkan karakter peserta didik dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh daerah melalui pengayaan kurikulum lokal dan kelokalan kurikulum dengan memperhatikan keunggulan lokal dengan tetap mengacu kepada pendidikan yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif. Pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisien dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus secara terus menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuaji pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global. Dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya sehingga pendidikan berbasis Budaya sangat penting dilaksanakan pada peserta didik terutama pada jenjang pendidikan dasar. Untuk m e n g a n tis ip a s i serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. II. PASAL DEMI PASAL

BAB XV

^ KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 6 i Semua izin di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

Pasal 1

Cukup jelas. ' l : ‘ r' :! ' Nilai-nilai luhur budaya yang terkandung dalam Budaya Lampung meliputi :

a.kejujuran;
b.kerendahan hati;
c.ketertiban/disiplin;
d.kesusilaan;
e.kesopanan/kesantunan; • f. kesabaran;
g.kerjasama; i
h.toleransi;
i.tanggungjawab; ; ji ,! ;
j.4ceadilan;
k.kepedulian;
l.percaya diri;
m.pengendalian diri;
n.integritas;
o.kerja keras/keuletan/ketekunan;
p.ketelitiap;
q.kepemimpinan; dan/atau
r.ketangguhan.

Pasal 3

Cukupjelas. i ♦

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

' Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis nilai- nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, berkebangsaan dan berwawasan global dalam menghadapi era globalisasi diperlukan pengaturan mengenai sistem ' penyelenggaraan pendidikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana „ dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Berbasis Budaya. , ♦ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; * 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3 . U n d a n g -U n d a n g N om or 2 0 T a h u n 2 0 0 3 te n ta n g Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);4

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang r Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 j Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan , Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia h ITahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran I^egara /: ' Republik Indonesia Nomor 4749); ii ! I ]
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ' Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik . i Indonesia Nomor 5234); 1
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ' dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); i
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005: tentang 1Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ; 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah , i Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar National Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang , Pendidikan Agama dan Pendidikan :Keagamaan ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repbblik Indonesia Nomor 4769); 1 , . ; . .
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia < 1Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 4861);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); *
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan * Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara » "" Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 5157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah " (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); I • «
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323); f :
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi .r! Lampung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 368); , I • D engan P ersetujuan B ersam a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: , t Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM f

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. i2
2.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. i ♦
9.Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
10.Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11.Pendidikan Berbasis Budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. i ■
12.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. i ' T " I : ' ^
13.Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
14.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15.Pembelajaran .adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16.Pendidik dan Tenaga kependidikan adalah Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. i
17.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 1
20.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar penclidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
23.Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. ; '‘•i. ,
24.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. r t
25.Pendidikan berkebutuhan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
27.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 1
28.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29.Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
30.Muatan Loka} adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Standar Nasional Pendidikan. , ' ; ; . ■ ^
31.Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya runtuk keperluan kerfiajuan pendidikan.
32.Transformasi Budaya adalah upaya penggalian, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
33.Kebudayaan Daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang1hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat Lampung. i 34 Budaya Lokal Lampung adalah seperangkat nilai-nilai lokal yang didashrkan pada nilai filosofi Lampung Piil Pesenggiri, Bejuluk Beadok,, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan.
35.Kearifan lokal' dan pengetahuan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang berisikan nilai-nilai, dan norma yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun di suatu kelompok etnik tertentu yang dalam hal ini adalah etnik Lampung. 36; Piil Pesenggiri adalah falsafah hidup masyarakat atau suku Lampung yang memiliki niakna harga diri masyarakat atau suku Lampung dan juga sebagai pencerminan wajah masyarakat suku Lampung. L
37.Masyarakat adalah warga Lampung yang berdomisili dan hidup di Lampung. ' : P a s a l3 Pendidikan berbasiskan budaya berfungsi mengembangkan berbagai kemampuan, membentuk karakter bangsa, mental, moral, akhlak mulia dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat idalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. P asal 4 ■ \ (■ : K"1, ’ " 't 1 ■‘ ■ I : ' Penyelenggaraan p en d id ik an b erb asis b u d a y a 1bertujuan u n tuk :

a.mengembangkan peserta didik yang beriman, bertaqwa, berhkhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara ;yang demokratis serta bertariggungjawab;
b.i niericiptakan sinergitas satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat yang religius, berbudaya, edukatif, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi penegakan hukum; > ■
c.mengembanglcan sikap, budi pekerti, dan tindakan yang jujur, arif dan santun berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan etika;
d.rrientransformasi nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya . bangsa.
e.membangun sikap dan tindakan saling menghargai, menghormati dan memahami kemajemukan agama, budaya lokal, bahasa, suku, bangsa dan aneka golongan dalam masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi; dan '
f.mengembangkan perilaku untuk bekerja sama dalam kemajemukan guna mewujudkan kebaikan dan kehidupan damai dalam masyarakat. '/7r'; ■ I BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PBNGBLOLAAN PENDIDIKAN !.H j ' t U - i ' P asal 5 ■ i

(1); jKewenangan Dinas adalah sebagai berikut: i
1. a.Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
2. b.Menetapkan kurikulum muatan lokal Pendidikan; Dasar, IPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan ^Nonformal. | ■ I : ' 1 ■ ' ' ; | i c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah. I i i .. 1 • ■ d. Penerbitan izin Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. e.FJembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah.
(2);kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. f .. 1 '' * ?: s.
(1)Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan pendekatan mutu, religius, budaya dan partisipatif dan daya saing.
(2)| Peri^elolaam dan Penyelenggaraan Pendidikan! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat nilai-nilai yang berasah dari agama, IPancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T'ahun ! 1945 dan budaya. ■ : . BAB V PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASISI ‘ BUDAYA P asal 7 Prinsip penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya yaitu: i.! : ■ , ; ; • ,
1. a.. demdkratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kemajemukan berbangsa, nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, keunggulan lokal dan hak asasi manusia;
2. b.pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. c.mengembangkan basis budaya bagi segenap warga masyarakat; 1
4. d.pemberian keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan serta mengarahkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. e.pemerataan bagi segenap warga masyarakat, terpadu dan berkelanjutan;
6. f.pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
7. g.berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. , BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA P a s a l8 ■ i?' . -* ' •* ’ : Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya diselenggarakan oleh unit pelayanan pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PBNDBKATAN PENDIDIKAN P a s a l 6 ( :

Pasal 9

• if'' . 1- i -i •-

(1)Pendidikan berbasis budaya berlandaskan pada filosofi Adat Lampung yaitu Pi’il Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nydppur, dan Sakai Sambayan.
(2)Pendidikan berbasis budaya lokal adalah penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang berdasarkan pada filosofi adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung.
(3)Pendidikan diselenggarakan dengan mengintegrasikan prinsip filosofi Adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan Kearifan Lokal Lampung ke dalam materi pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
(4)Pembelajaran filosofi adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, ■ kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan- Lokal Lampung dilakukan dalam mata pelajaran muatan lokal.5
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan . penyelenggaraan pendidikan berbasiskan budaya diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya, sebagai berikut:
1. a.penyusunan perangkat kebijakan;
2. b.penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan berbasis budaya yang diprioritaskan;
3. c.melakukan pemetaan pendidikan berbasis budaya;
4. d.menyusun rencana operasional daerah bidang pendidikan yang mengacu kepada prinsip penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya;
5. e.merumuskan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasiskan budaya yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional;
6. f.pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
7. g.pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan i ♦
8. h.sosialisasi.
(2)Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara . koheren. # BAB VIII 1 PENYELENGGARA PENDIDIKAN P asal 11 ■ j
(1)Unit pelayanan pendidikan penyelenggara pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: 1
1. a.satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
2. b.satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal; . c. lembaga pendukung pendidikan; dan
3. d.lembaga lainnya yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
(2)Pendidikan diselenggarakan oleh pendidik professional dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi dan standar . kompetensi pada satuan pendidikan yang relevan.3
(3)Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan y a n g d ise le n g g a r a k a n o leh P em erin ta h D aerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip profesionalisme, kecukupan, pemerataan, demokratis dan berkeadilan serta kebutuhan . daerah terpencil/tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B agian K esatu P en yelen ggara P endidikan "" P asal 12
(1)Penyelenggara pendidikan berhak: 1
1. a.mendapatkan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal dari Pemerintah Daerah; : j , ■ i . ‘b. mendapatkan dana dari instansi terkait untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. c.menyeleksi guru dan instruktur sesuai dengan keahlian dan bidang yang dibutuhkan untuk pembelajaran budaya lokal, bahasa dan aksara Lampung, seni dan kearifan lokal Lampung. I ;
(2)Bagi penyelenggara pendidikan yang berhasil menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya bagi peserta didik berhak mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah. • K* .
(3)‘Kriteria dalam pemberian piagam penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati. i ♦

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN . ( :

Pasal 13

(1)Penyelenggara pendidikan berkewajiban:
1. a.menyediakan sarana dan prasarana untuk mata pelajaran muatan lokal budaya Lampung, dan kegiatan ekstrakulikuler bidang bahasa dan aksara Lampung, kesenian Lampung,kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias serta kearifan lokal Lampung; dan it : ' • . . . . . . . .
2. b.menyediakan guru untuk mata pelajaran muatan lokal budaya Lampung, bahasa dan aksara Lampung, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias dan kearifan lokal Lampung serta guru atau instruktur untuk kegiatan ekstrakurikuler bidang kesenian Lampung. 2
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ; rf'1 B agian Kedua P eserta D idik i ! ■ " I * P asal 14 Peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran berbasis budaya dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Lampung;
3. c.mencari, menerima dan memberikan informasi tentang budaya Lampung sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan diri. P asal 15 Peserta didik berkewajiban:
4. a.menjunjung tjnggi norma-norma dan etika pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
5. b.menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; f"
6. c.menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan; dan
7. d.menaati segala tata tertib satuan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■ .
(1)Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal. i f
(2)Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ■ IT'
(3)Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 17

• K' Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tugas dan tanggung jawat?: ♦

a.menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan standar nasional serta kearifan lokal dan keunggulan daerah;
b.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; i ♦
c.memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi/karir dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
d.menjaga dan mematuhi norma-norma pendidik untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
e.memberikan layanan pendidikan berbasis budaya dalam kurikulum setiap mata pelajaran; dan
f.memberikan layanan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan budaya Lampung. P asal 18 i Pendidik dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya berhak:
a.memperoleh penghasilan, tunjangan/insentif dan jaminan sosial yang patut dan layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.memperoleh penghargaan atas tugas dan prestasi kerja;
c.mendapatkan pembinaan profesi/karir;
d.perlindungan hukum;
e.kesehatan dan keselamatan kerja; ■ i
f.memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;
g.kesempatan menggunakan prasarana, sarana dan fasilitasi lainnya dalam bertugas; dan i ♦
h.kesempatan berorganisasi dalam profesi/karir pendidikan. P asal 19 i ^ Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: , 1
a.menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; dan
b.memungut biaya dalam bentuk apapun terhadap orang tua didik dan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. ♦ Bagian K eem pat Orang Tua P eserta D idik P asal 2 0 I' • Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua Peserta Didik mempunyai hak:
a.mendapatkan layanan pendidikan berbasis budaya yang bermutu bagi anaknya;
b.memilih satuan pendidikan bagi anaknya; i ■
c.memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
d.memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan;
e.menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara priodik; dan
f.berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan. I ' P asal 2 1 I ; Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua Peserta Didik mempunyai kewajiban: . ?
a.fnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan; d
b.memberikan dukungan, dorongan dan motivasi kepada anak usia wajib belajar untuk senantiasa mengikuti pendidikan yang berbasis budaya;
c.mendidik dan menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut;
d.berperan serta dalam pembiayaan pendidikan bagi anaknya kecuali bagi orang tua ydng tidak ,mampu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan; dan 1
e.berperan serta memberikan ketauladanan pendidikan bagi anaknya. V i V : ! S " ■ ■ ‘ ■ i ' : : . s ' B agian K elim a | j ; ( , Peran S erta M asyarakat P asal 2 2 ' ' : f 1

(1)Dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, masyarakat berperan serta sebagai mitra Pemerintah Daerah dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: ; 1i
1. a.berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan berbasis budaya; dan
2. b.berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya pendidikan ! ' dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan. | i yfS ! v j.
(3)Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui: dewan pendidikan; komite sekolah; dan lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan. a. b ■C.i IS':
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan* Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dengan memperhatikan standar nasional pendidikan sebagai media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan.
(2)Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun suplemen kurikulum yang memiliki muatan kearifan lokal dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti melalui pelajaran terkait. P asal 2 4 i t
(1)Setiap satuan pendidikan dasar melaksanakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
(2)Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal pada pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal. , ♦
(3)Muatan lokal, wajib memuat bahasa dan aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tadisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung.
(4)Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengenalan dan pemahaman akan filosofl adat Lampung Pi’il Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan;
2. b.pengenalan dan pemahaman bahasa dan aksara Lampung; i ■
3. c.pembelajaran akan kesenian Lampung;
4. d.keperbukalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum;
5. e.pakaian Daerah, Upacara perkawinan, dan ornamen . bangunan/ragam hias; dan
6. f.pembelajaran kearifan lokal Lampung. , . '
(5)Materi muatan berbasis budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diberikan oleh tenaga pendidik yang ahli dibidangnya, seperti guru bahasa dan aksara Lampung, guru budaya Lampung, instruktur seni, dan pelatih tari. • Bagian Kedua B ahasa P engantar P en didikan P asal 2 5 ■ f'
(1)Bahasa pengantar pada satuan pendidikan adalah bahasa Indonesia. ♦
(2)Bahasa pengantar untuk satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar dapat menggunakan bahasa Lampung.
(3)Untuk mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tadisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung dipergunakan bahasa Lampung4
(4)Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan sumber belajar yang berbahasa Daerah.
(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah dan/atau lembaga internasional.
(2)Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: I •
1. a.bantuan pendanaan pendidikan;
2. b.bantuan tenaga ahli;
3. c.bantuan sarana dan prasarana;
4. d.pendidikan dan pelatihan; dan f
5. e.kerjasama dan kemitraan lain sesuai kesepakatan.
(3)Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan. . I: ■
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ' P asal 2 7
(1)Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2)Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efjsiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(3)Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan. i
(4)Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah memberikan pendanaan kepada sekolah-sekolah dasar formal, non formal dan informal untuk pelaksanaan pendidikan berbasis budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. P asal 2 8 I ■ l
(1)Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.2
(2)Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutaii pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang1diselenggarakan oleh masyarakat sesuai prioritas dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. P asal 2 9
(1)Camat mengoordinasikan penyediaan lahan sarana pendidikan di wilayah kecamatan.
(2)Camat memfasilitasi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. | i ■■ i if". \
(3)Camat. mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan. , 1 P asal 3 0
(1)Pemerintah Desa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. :
(2)Pemerintah Desa mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan.
(3)Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : ,■ : ^ . ‘ [: a, beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi; • f;
1. b.bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
2. c.penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah; i
3. d.penyelenggaraan PAUD; * j | i . ■ [ ■ : ; 1 ■ f ■■ 1 1 : ■ ' ■ ‘
4. e.memfasilitasi penumbuhkembangan karakter; dan/atau
5. f.!bentuk lain sesuai kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Desa dapat memberikan penyelenggaraan pendidikan, berupa: sumber daya luntuk
1. a.penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan i olahraga; ! ; ! r' [. -■ ■ ■ ; : !■■
2. b.pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan; ;■ I' ' I ■ | ' ■; . I ;
3. c.sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan;
4. d.penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan | pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar . masyarakat; dan/atau ;
5. e.bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f P asal 31
(1)Masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, dapat mengalokasikan sebagian laba bersih usaha untuk membantu pendanaan pendidikan Daerah. i *
(2)Masyarakat dan/atau warga dapat memberikan bantuan/sumbangan pendanaan pendidikan.
(3)Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain- lain sekolah yang sah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. * P asal 3 2
(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa miskin bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
(2)Pemerintah Qaerah mengalokasikan beasiswa prestasi bagi peserta didik.
(3)Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta tfidik'yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.
(1)Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. ♦
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.penyelenggaraan pendidikan;
2. b.organisasi dan tata kelola pendidikan; i :
3. c.potensi sumber daya manusia;
4. d.informasi kegiatan satuan pendidikan; input dan output pendidikan; dan
5. f.tingkat partisipasi sekolah. i ♦
(3)Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi pendidikan yang terintegrasi.
(1)DPRD, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan berbasis budaya yang diselenggarakan oleh unit pelayanan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. f
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.koordinasi; dan ( f
3. c.sosialisasi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan peninjauan penyelenggaraan pendidikan.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparansi dan akuntabel. P asal 3 5 ■ f . Pengendalian atas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dilakukan oleh Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan*. . « KETENTUAN PENUTUP P asal 3 7
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, ,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.2
(2)Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. P asal 3 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 3 0 December 2016 Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 3 0 flesember 2016 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, LEMBARAN DAERAH KABUR PESAWARAN TAHUN 2 0 1 6 NOMOR 23 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 11 /P S W /2 0 1 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG . I ij j r ' PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA I. UMUM Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pembangunan nasional di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah. Pengelolaan pendidikan selain untuk meningkatkan kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga untuk menanamkan karakter peserta didik dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh daerah melalui pengayaan kurikulum lokal dan kelokalan kurikulum dengan memperhatikan keunggulan lokal dengan tetap mengacu kepada pendidikan yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif. Pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisien dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus secara terus menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuaji pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global. Dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya sehingga pendidikan berbasis Budaya sangat penting dilaksanakan pada peserta didik terutama pada jenjang pendidikan dasar. Untuk m e n g a n tis ip a s i serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. II. PASAL DEMI PASAL

BAB XV

^ KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 6 i Semua izin di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

Pasal 1

Cukup jelas. ' l : ‘ r' :! ' Nilai-nilai luhur budaya yang terkandung dalam Budaya Lampung meliputi :

a.kejujuran;
b.kerendahan hati;
c.ketertiban/disiplin;
d.kesusilaan;
e.kesopanan/kesantunan; • f. kesabaran;
g.kerjasama; i
h.toleransi;
i.tanggungjawab; ; ji ,! ;
j.4ceadilan;
k.kepedulian;
l.percaya diri;
m.pengendalian diri;
n.integritas;
o.kerja keras/keuletan/ketekunan;
p.ketelitiap;
q.kepemimpinan; dan/atau
r.ketangguhan.

Pasal 3

Cukupjelas. i ♦

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

' Cukup jelas.