DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip pengelolaan, bentuk , ketentuan pengelolaan sumbangan pihak ketiga, tata cara penyetoran, dan pengadministrasian sumbangan pihak ketiga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat menerima partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dari pihak ketiga baik berupa uang, barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas, tidak mengikat dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang sumbangan pihak Ketiga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
(2)Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran.
(3)Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4)Bupati adalah Bupati Pesawaran.
(5)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
(6)Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran,
(7)Pihak ketiga adalah setiap orang, organisasi, badan, dan/atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
(8)Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan commandite, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya yang memberikan sumbangan.
(9)Sumbangan pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara sukarela yang tidak Mengikat, perolehannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
(10)Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
(11)Barang tidak bergerak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak Dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
(12)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Menganut Prinsip Sebagai Berikut :

(1)Bersifat sukarela dan tidak mengikat;
(2)Sederhana dan transparan;
(3)Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
(4)Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
(5)Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada daerah;
(6)Hasil sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah;

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga;
(2)Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk pemberian uang atau yang disamakan dengan uang, barang, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
(3)Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat
(1)kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Daerah seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas daerah.
(2)Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah menjadi kekayaan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Bupati menunjuk organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga;
(2)Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diterima oleh organisasi perangkat daerah atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi milik daerah;

Pasal 6

(1)Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disetorkan kerekening kas umum daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(2)Penerimaan sumbangan pihak ketiga dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan kedalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
1. a.Disetor langsung ke bank pemerintah yang ditunjuk oleh pihak ketiga;
2. b.Disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
3. c.Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga;
(4)Bendahara penerima wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima;

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan dimasukan dalam daftar inventaris barang pemerintah daerah sebagai kekayaan daerah dan pengelolaaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

BAB V

PENGADMINISTRASIAN

Pasal 8

(1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan orang atau Badan yang menerima atau mengelolauang/barang/kekayaan Daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajibmenyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peratuan perundang-undanganyangberlaku.
(2)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
(3)Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.
(4)Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pengadministrasian sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 27 Desember 2017 BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto KESUMA DEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 10/578/PSW/2017. Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…