DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pokok-Pokok Kepegawaian, Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Keuangan Negara, Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembagian Urusan Pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah, Petunjuk Teknis Penataan Organisasi, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Urusan Pemerintahan, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. 14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
16. 1.Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah.
2. b.Asisten Bidang Pemerintahan , membawahi : 1) Bagian Hukum, membawahi :
3. a.Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
4. b.Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
5. c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 2) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
6. a.Sub Bagian Tata Pemerintah Umum;
7. b.Sub Bagian Pertanahan; 3) Bagian Otonomi Daerah, membawahi :
8. a.Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
9. b.Sub Bagian Pemerintahan Daerah;
10. c.Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4) Bagian Organisasi, membawahi :
11. a.Sub Bagian Kelembagaan;
12. b.Sub Bagian Ketatalaksanaan;
13. c.Sub Bagian Analisis Jabatan.
14. c.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 1) Bagian Perekonomian, membawahi :
15. a.Sub Bagian Produksi Daerah;
16. b.Sub Bagian Pengembangan dan Potensi Daerah. 2) Bagian Pembangunan, membawahi :
17. a.Sub Bagian Penyusunan Program;
18. b.Sub Bagian Pelaporan.
19. d.Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 1) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi :
20. a.Sub Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan;
21. b.Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
22. c.Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak. 2) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahi :
23. a.Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan dan Dakwah;
24. b.Sub Bagian Urusan Haji, Perayaan Keagamaan dan Sarana Peribadatan.
25. e.Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi : 1) Bagian Umum, membawahi :
26. a.Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat;
27. b.Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
28. c.Sub Bagian Rumah Tangga. 2) Bagian Protokol, membawahi :
29. a.Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas Pimpinan;
30. b.Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah, Rapat-Rapat Dinas dan Upacara;
31. c.Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. 3) Bagian Perlengkapan, membawahi :
32. a.Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
33. b.Sub Bagian Pengadaan;
34. c.Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan.
35. f.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
(4)Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(5)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(6)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Bagian Kedua Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten, terdiri dari :
1. a.Sekretaris DPRD Kabupaten.
2. b.Bagian Umum, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  3. 3.Sub Bagian Tata Persuratan.
3. c.Bagian Keuangan, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
  3. 3.Sub Bagian Perbendaharaan.
4. d.Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Persidangan;
  2. 2.Sub Bagian Risalah;
  3. 3.Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
5. e.Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Humas dan Publikasi;
  2. 2.Sub Bagian Protokol;
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
(2)Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1,2 dan 3, Huruf c angka 1,2 dan 3, Huruf d angka 1,2 dan 3, Huruf e angka 1,2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan ertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
(4)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARMA PUTRA Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 13 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung : /PSW/2014 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN,SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dimasksud berpengaruh pada kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatendanStaf Ahli Bupati Pesawaran perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali perubahan Organisasi dan Tata kerja Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatendanStaf Ahli Bupati Pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 48 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PESAWARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 13 Tahun 2014 TANGGAL : 20 Oktober 2014 BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL STAF AHLI

1.Staf Ahli Bidang Hukum & Politik
2.Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3.Staf Ahli Bidang Pembangunan
4.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & Sumber Daya Manusia
5.Staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM BAGIAN HUKUM UMUM BAGIAN PROTOKOL BAGIAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM & HAM SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM SUB BAGIAN TATA PEMERINTAH UMUM SUB BAGIAN PERTANAHAN SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB BAGIAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB BAGIAN KELEMBAGAAN SUB BAGIAN KETATALAKSANANA SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN SUB BAGIAN PRODUKSI DAERAH SUB BAGIAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN PELAPORAN SUB BAGIAN Bina Perlindungan & Peningkatan Peran Serta Perempuan SUB BAGIAN Bina Perlindungan & Tumbuh Kembang Anak SUB BAGIAN SOSIAL & KETENAGAKERJAAN SUB BAGIAN PENDIDIKAN,KESEH ATAN, PEMUDA & OLAHRAGA SUB BAGIAN BINA LEMBAGA KEAGAMAAN & DAKWAH SUB BAGIAN URUSAN HAJI, PERAYAAN AGAMA & SARANA PERIBADATAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN RUMAH TANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA & PERJALANAN DINAS PIMPINAN SUB BAGIAN TAMU PEMERINTAH DAERAH,RAPAT- RAPAT DINAS & UPACARA SUB BAGIAN SANDI & TELEKOMUNIKASI SUB BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN SUB BAGIAN PENGADAAN SUB BAGIAN DISTRIBUSI & PEMELIHARAAN BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARM APUTRA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,PERLINDUN GAN PEREMPUAN & ANAK Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…