DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pokok-Pokok Kepegawaian, Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Keuangan Negara, Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Urusan Pemerintahan, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. 14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18) dan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
16. 1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. b.Dinas Kesehatan.
3. c.Dinas Pekerjaan Umum.
4. d.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. e.Dinas Pertanian dan Peternakan.
6. f.Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
7. g.Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. h.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
9. i.Dinas Perhubungan.
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. k.Dinas Pertambangan dan Energi.
12. l.Dinas Pendapatan.
13. m.Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
14. n.Dinas Pemuda dan Olah Raga.
15. o.Dinas Pengelolaan Pasar.
16. p.Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
17. q.Dinas Komunikasi dan Informatika.
  1. 2.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Produksi Perkebunan, membawahi :
  1. 1.Seksi Teknis Budidaya Pengolahan Lahan;
  2. 2.Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  3. 3.Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi.
4. d.Bidang Usaha Perkebunan, membawahi :
  1. 1.Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya;
  3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
5. e.Bidang Kehutanan, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengembangan Hutan Rakyat dan Rehabilitasi Lahan;
  2. 2.Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Tata Usaha Peredaran Hasil Hutan;
  3. 3.Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perlindungan Hutan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3 huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepada kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Koperasi dan UMKM , membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan, Penyuluhan Koperasi dan UMKM;
  2. 2.Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
  3. 3.Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
4. d.Bidang Perindustrian, membawahi :
  1. 1.Seksi Sarana dan Usaha Industri;
  2. 2.Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi Hasil Industri;
  3. 3.Seksi Monitoring dan Pengembangan Industri.
5. e.Bidang Perdagangan, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Bimbingan Usaha;
  2. 2.Seksi Ekspor Impor dan Standarisasi Mutu;
  3. 3.Seksi Perlindungan Konsumen.
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3 huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
  1. 1.Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
  2. 2.Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan;
  3. 3.Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas Jalan.
4. d.Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
  1. 1.Seksi Keselamatan Pelayaran;
  2. 2.Seksi Pelabuhan Laut;
  3. 3.Seksi Angkutan Laut.
5. e.Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
  1. 1.Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. 2.Seksi Kendaraan dan Perbengkelan.
6. f.Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
  1. 1.Seksi Angkutan Orang;
  2. 2.Seksi Angkutan Barang / Barang Khusus.
7. g.Unit Pelaksana Teknis.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3 huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1 dan 2 huruf f angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pengendalian, membawahi :
  1. 1.Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  2. 2.Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
4. d.Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
  1. 1.Seksi Perizinan dan Usaha Pertambangan;
  2. 2.Seksi Konservasi dan Reklamasi Tambang.
5. e.Bidang Energi, membawahi :
  1. 1.Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi;
  2. 2.Seksi Migas dan Panas Bumi.
6. f.Bidang Geologi & Hidrologi, membawahi
  1. 1.Seksi Penataan Wilayah Geologi dan Tata Lingkungan;
  2. 2.Seksi Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah.
7. g.Unit Pelaksana Teknis.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 , huruf f angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV ,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 30 dan Pasal 31 dan ditambahkan Pasal 30a dan 30b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(1)Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana tugas Bupati mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Ekonomi Kreatif;
5. e.Pelayanan administratif.

Pasal 31

(1)Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :
  1. 1.Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
  2. 2.Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata.
4. d.Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi :
  1. 1.Seksi Seni dan Budaya Wisata;
  2. 2.Seksi Media, Desain dan IPTEK;
5. e.Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata;
  2. 2.Seksi Promosi Pariwisata.
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 30a DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
(1)Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olah Raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di pemuda dan olah raga;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda dan olah raga;
5. e.pelayanan administratif. Pasal 30b
(1)Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pemuda, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengembangan Program Anak Remaja dan Pemuda;
  2. 2.Seksi Produktivitas Kepemudaan;
  3. 3.Seksi Lembaga Kepemudaan.
4. d.Bidang Olah Raga, membawahi :
  1. 1.Seksi Promosi dan Pemasyarakatan Olah Raga;
  2. 2.Seksi Kesegaran Jasmani dan Prestasi;
  3. 3.Seksi Peningkatan Prestasi dan Olah Raga.
5. e.Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
7. g.Kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 32 dan Pasal 33 dan ditambahkan Pasal 32a dan 33b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

1.Dinas Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengelolaan pasar;
e.Pelayanan administratif.

Pasal 33

(1)Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Penetapan Ritribusi;
  2. 2.Seksi Ketertiban;
  3. 3.Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.
4. d.Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar, membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Pasar;
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar.
5. e.Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, membawahi :
  1. 1.Seksi Pembangunan Pasar;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Pasar;
  3. 3.Seksi Perijinan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 32a DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN
(1)Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kebersihan dan pertamanan;
5. e.Pelayanan administratif. Pasal 32b
(1)Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi ;
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Kebersihan dan Pemakaman, membawahi :
  1. 1.Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  2. 2.Seksi Pengelolaan Sampah dan Tinja;
  3. 3.Seksi Pembinaan dan Penataan Pemakaman.
4. d.Bidang Penerangan Jalan dan Taman, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengelolaan Lampu Jalan dan Lampu Taman;
  2. 2.Seksi Pengelolaan dan Penataan Taman;
5. e.Bidang Pengelolaan Pendapatan, mebawahi :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi;
  2. 2.Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(8)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARMA PUTRA Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 14 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung : /PSW/2014 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dimaksud berpengaruh pada kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…