DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pokok-Pokok Kepegawaian, Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Keuangan Negara, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PERDA, Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembagian Urusan Pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah, Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. 14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19) dan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
16. 1.Ketentuan Pasal 1 diantaranya angka 18 dan 21 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut SEKDA KABUPATEN.
9.Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan atau Kantor.
10.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
11.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
12.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
13.Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran.
14.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran.
15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
16.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran. 16a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
17.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SAT. POL. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
18.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
19.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesawaran.
20.Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
21.Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran.
22.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Kabupaten Pesawaran.
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Ketentuan Pasal 2 diantara huruf d diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. b.Inspektorat.
3. c.Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
4. d.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. f.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. f1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. g.Badan Lingkungan Hidup.
8. h.Satuan Polisi Pamong Praja.
9. i.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
10. j.Kantor Ketahanan Pangan.
11. k.Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
  1. 3.Ketentuan Bagian Kedelapan paragraf 1 pasal 19 dan pasal 20 diubah sehingga Bagian Kedelapan paragraf 1 Pasal 19 dan pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan.
2. b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan.
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan.
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan.
5. e.Pelayanan administratif.

Pasal 20

(1)Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup.
4. d.Bidang Bina Lingkungan Hidup, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang AMDAL;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan dan Penerapan Hukum.
5. e.Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
  2. 2.Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(8)Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Bagian Kesebelas paragraf 1 pasal 25 dan pasal 26 diubah sehingga Bagian Kesebelas paragraf 1 Pasal 25 dan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan memelihara dan meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, peneyelnggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat sertaperlingkungan masyarakat;
2. b.Pelaksanaan Kebijkan penegakan hukum daerah;
3. c.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. d.Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan masyarakat;
5. e.Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
6. f.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
7. g.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tigas dan fungsinya.

Pasal 26

(1)Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Penegakaan Perundang-undangan Daerah, membawahi;
  1. 1.Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  2. 2.Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Operasi dan Pengendalian;
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Aparatur.
6. f.Unit Pelaksana Teknis
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARMA PUTRA Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 15 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung : /PSW/2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN UMUM I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelengaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawarandan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 50 KEPALA BADAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KONSERVASI DAN REHABILTASI LINGKUNGAN HIDUP BIDANG BINA LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGAWASAN LINGKUNGAN SUB BIDANG PENGAWASAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SUB BIDANG PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN HIDUP SUB BIDANG AMDAL SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENERAPAN HUKUM SUB BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUB BIDANG REHABILITASI LINGKUNGAN HIDUP BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARMA PUTRA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESAWARAN LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 15 Oktober 2014 TANGGAL : 20 Oktober 2014 UPTD Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002 KEPALA SATUAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG SUMBER DAYA APARATUR & PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT BIDANG PENEGAKAAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENYULUHAN SUB BIDANG PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN SUB BIDANG OPERASI & PENGENDALIAN SUB BIDANG KERJASAMA SUB BIDANG SATUAN LINMAS & BINA POTENSI MASYARAKAT SUB BIDANG SUMBER DAYA APARATUR BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARMA PUTRA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PARAJA KABUPATEN PESAWARAN LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 15 Oktober 2014 TANGGAL : 20 Oktober 2014 UPTD Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…