DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pokok-Pokok Kepegawaian, Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Keuangan Negara, PERDA, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembagian Urusan Pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah, Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pesawaran, Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. 14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
14. 15.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.438/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pesawaran ( Unit XII ) Yang terletak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Seluas + 11.204 (Sebelas Ribu Dua Ratus Empat ) Hektar
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
17. 1.Ketentuan Pasal 1 diantaranya ayat 9 dan 10 disisipkan ayat 9a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut BPBD.
9.Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran. 9a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran.
10.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat KORPRI Kabupaten Pesawaran.
11.Lembaga Lain adalah Lembaga Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.
12.Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan pada Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan angka 4 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran.
(2)Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
3.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pesawaran.
4.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran
3.Ketentuan Pasal 17 Struktur Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Struktur Unsur Pelaksana, terdiri atas :
1. a.Kepala Pelaksana BPBD.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,membahawi:
  1. 1.Sub Bidang Pencegahaan;
  2. 2.Sub Bidang Kesiapsiagaan.
4. d.Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran;
  2. 2.Sub Bidang logistik.
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  1. 1.Sub Bidang Rehabilitasi;
  2. 2.Sub Bidang Rekonstruksi.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana BPBD.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana BPBD.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(7)Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Menambahkan BAB VIa pasal 25a dan pasal 25b sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIa KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PESAWARAN

(1)Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
2. b.Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
4. d.Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayah kerjanya;
5. e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. f.Pelayanan administratif. Pasal 25b
(1)Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
3. c.Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Lahan;
5. e.Resort paling Banyak 3 (tiga) resort.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan huruf b dipimpin oleh Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Kantor .
(4)Resort sebagaimana dimaksud pada huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Resort yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(6)Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 BUPATI PESAWARAN, dto ARIES SANDI DARMA PUTRA Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 16 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina NIP. 19661015 199503 2 002 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung : /PSW/2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA KABUPATEN PESAWARAN I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelengaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 51

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…